Microsoft Baru-baru ini mengumumkan akan merilis versi terbaru dari Bing yang akan dibekali dengan teknologi OpenAI. Mereka berupaya untuk terus berinovasi dan menunjukkan pelayanan terbaik bagi penggunanya.

CEO Microsoft, Satya Nadella, mengatakan bahwa perilisan Bing ini adalah bagian dari upaya mereka untuk merevolusi teknologi search engine. Ia berpendapat bahwa dengan teknologi OpenAI, kualitas jawaban yang diberikan Bing akan jauh lebih baik dan memiliki tingkat fidelitas yang tinggi.

Dengan mengintegrasikan fitur chat ke dalam search engine, pengguna sekarang dapat berinteraksi dengan natural language dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang inginkan. Bahkan, Bing sekarang dapat berperan sebagai "co-pilot" bagi penggunanya untuk membantu menyederhanakan informasi dalam website atau dokumen.

Arsitek republik ini mewariskan mimpi indah tentang Indonesia Raya. Indonesia yang makmur, bebas dari kemiskinan. Impian itu terekam pada pidato 1 Juni 1945 ketika Soekarno berjanji bahwa ”tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.” Hampir 78 tahun kemudian, kemiskinan dan kesenjangan menjadi momok yang membahayakan bagi keberlangsungan republik ini. Bayangkan, ”tingkat kesenjangan Indonesia kini relatif tinggi dan meningkat lebih cepat dibandingkan sebagian besar negara tetangganya di Asia Timur” (World Bank, 2014) dan ”empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih banyak dari total gabungan 100 juta orang termiskin” (Oxfam, 2017). Padahal, kesenjangan bukan sekadar bentuk ketidakadilan yang menistakan martabat kemanusiaan jutaan orang miskin dan mayoritas warga yang rentan miskin, tetapi juga merobek-robek inti republik yang bersendikan pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Hampir 78 tahun silam, keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi impian utama pendiri republik. Impian  kesejahteraan itu terefleksikan pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945: ”Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan. Soekarno menjawabnya, ”rakyat ingin sejahtera... kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.” Impian keadilan dan kesejahteraan ini  dirumuskan secara brilian oleh Mohammad Hatta, arsitek utama UUD 1945 di bidang ekonomi. Hampir 78 tahun kemudian, Impian keadilan dan kesejahteraan sosial, ternyata masih jauh dari kenyataan.

Bangsa ini harus berani bersikap jujur atas fakta brutal Indonesia hari ini: mulai dari kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, tengkes, kelaparan, korupsi, kolusi, nepotisme, mafia peradilan,  kebangkrutan moral, kerusakan lingkungan, hingga rendahnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Pembangunan manusia dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan menjadi penentu utama bagi keberhasilan pemimpin bukan saja dalam mewujudkan impian Indonesia yang dititipkan oleh Soekarno-Hatta, melainkan juga dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pada momen perayaan 100 tahun merdeka, kita sudah tumbuh dan bangkit bersama serta mampu berdiri tegak dan setara sebagai sesama warga negara Indonesia (Yoga)

Penurunan permintaan pasar ekspor mengakibatkan sejumlah industri pengolahan yang menopang perekonomian nasional belum pulih pascapandemi Covid-19. Pelaku industri dan pemerintah pun  menggencarkan penyerapan pasar dalam negeri serta pasar mancanegara nontradisional demi mendongkrak permintaan. Data BPS menunjukkan, perekonomian Indonesia tumbuh 5,31 % secara kumulatif sepanjang triwulan I hingga triwulan IV 2022. Berdasarkan lapangan usaha, kinerja pertumbuhan industri pengolahan punya andil tertinggi, yakni 18,34 %, dengan pertumbuhan 4,89 %. Meskipun demikian, kinerja pertumbuhan sejumlah subsektor industri pengolahan belum pulih seperti sebelum pandemi atau 2019. Subsektor ini, antara lain, industri makanan dan minuman, pengolahan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kertas dan barang dari kertas, furnitur, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional. Andil sejumlah subsektor itu terhadap industri pengolahan secara keseluruhan 50 %.

Berdasarkan data BPS, nilai PDB atas dasar harga berlaku industri makanan-minuman sepanjang 2022 sebesar Rp 1.238,09 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan subsektor industri pengolahan nonmigas lainnya. Sepanjang 2022, industri makanan-minuman tumbuh 4,9 %, lebih rendah daripada pertumbuhan pada 2019 yang 7,78 %. ”Pertumbuhan industri makanan-minuman pada 2022 lebih lambat dibandingkan dengan 2019 karena belum pulihnya daya beli masyarakat seperti sebelum pandemi,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika saat di-hubungi, Rabu (8/2). (Yoga)

BPS menerbitkan Hasil Surei Pertanian Terintegrasi 2021 pada 19 Desember 2022. Survei ini menemukan empat indikator terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Karakter Utama Pertanian Indonesia. Survei Pertanian Terintegrasi atau Sitasi 2021 adalah survei terintegrasi pertama bidang pertanian, yang memberi data untuk mendesain dan memantau kebijakan nasional pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau Sustainable Development Goals/SDGs) bidang pertanian. Perhatian dari Sitasi adalah Tujuan 2 dan Tujuan 5 TPB. Tujuan 2 adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk menciptakan ketahanan pangan dan lapangan kerja. Tujuan 5 adalah kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan.

”Salah satu contoh adalah penghitungan pendapatan petani dalam bentuk purchasing power parity  (PPP),” kata Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Kadarmanto. Data ini untuk tahun 2021 dan pengukuran data dasar dapat dilakukan setiap tahun. Sitasi menemukan, pengelola dan atau pengguna lahan di Indonesia 99,94 % adalah perseorangan. Luas lahan pertanian yang diusahakan rata-rata 0,95 hektar. Sitasi menggunakan kriteria Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengenai petani kecil. Hasil Sitasi 2021 ini memberi gambaran sebagian besar petani tidak dapat bertahan hanya dengan mengandalkan hasil pertaniannya. Untuk meningkatkan pendapatan produktivitas hasil pertanian harus meningkat, melalui pilihan komoditas bernilai ekonomi tinggi, ketersediaan teknologi, sarana produksi seperti pupuk dan benih berkualitas, serta penyuluhan. Jalan desa yang baik, transportasi yang efisien, informasi digital harga pasar sepanjang waktu, serta resi gudang membantu petani mendapat harga terbaik. (Yoga)

Indonesia membidik peluang investasi industri oleokimia Uni Eropa (UE) yang memiliki nilai tambah tinggi. Untuk menarik minat UE, Indonesia akan merintis pengembangan produk turunan sawit rendah karbon, yakni palm mesocarp olein atau PMO. Pelaksana Tugas Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga, Selasa (7/2) mengatakan, DMSI akan mendorong pengembangan industri oleokimia  berbasis investasi dari UE. Potensi industri oleokimia UE, seperti gliserin, surfaktan, sabun, kosmetik, parfum, dan cat, sangat besar. Produk-produk itu bernilai tambah tinggi. Untuk industri senyawa kimia seperti gliserin dan surfaktan, harganya mencapai 1.400-2.000 USD per ton dengan nilai tambah 200 %. Begitu pula produk komestik, parfum, dan cat, harganya 3.000-4.000 USD per ton dengan nilai tambah 600 %.

”Syaratnya, RI harus memiliki produk turunan minyak sawit rendah karbon. Untuk itu, DMSI akan merintis produksi PMO menggunakan teknologi proses kering agar rendah karbon. Indonesia akan jadi negara produsen sawit pertama di dunia yang melahirkan PMO,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Dengan menggunakan teknologi proses kering, emisi karbon selama pemrosesan TBS menjadi minyak sawit jenis PMO dapat diturunkan 79 %. Hal itu akan dibarengi sejumlah upaya menjaga industry sawit berkelanjutan yang tidak merusak hutan. Rintisan program itu akan melibatkan petani sawit mandiri sebagai pemasok TBS sehingga mereka turut mendapatkan nilai tambah dari investasi industri oleokimia, dengan investasi awal 1-3 miliar USD. Untuk pendanaan, DMSI telah menjajaki kerja sama dengan Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO), yang siap membiayai tanpa syarat selama 10 tahun. (Yoga)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat laba bersih 2022 secara konsolidasi Rp 51,4 triliun, tumbuh 67,15 % secara tahunan. Faktor utama penumbuh laba adalah peningkatan efisiensi. ”Faktor utama pertumbuhan laba bersih BRI bukan berasal dari bunga. Tapi, efisiensi operasional,” ujar Dirut BRI Sunarso dalam jumpa pers paparan kinerja 2022 secara daring di Jakarta, Rabu (8/2). Ia menjelaskan, efisiensi itu tecermin dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), rasio efisiensi biaya (cost efficiency ratio/CER), rasio beban terhadap pendapatan (cost to income ratio/CIR), dan biaya kredit.

Sepanjang 2022, BOPO BRI berada pada level 69,10 %, lebih rendah dibandingkan 2021 yang sebesar 78,54 %. CER juga menurun menjadi 48,16 % dari 50,25 %. CIR turun dari 48,56 % menjadi 47,38 %. Adapun biaya kredit menurun dari 3,78 % menjadi 2,55 %. Sementara itu, per akhir 2022, kredit BRI mencapai Rp 1.139,08 triliun atau tumbuh 13,9 % secara tahunan, ditopang kredit UMKM sebesar 4,74 % dari total kredit BRI. BRI terus menjaga kualitas kreditnya. Hal ini tecermin dari rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL)BRI yang berada pada level 2,67 %, di bawah ambang batas 5 %. BRI pun menyiapkan pencadangan yang cukup dengan NPL coverage sebesar 305,73 %, meningkat disbanding NPL coverage tahun lalu sebesar 281,16 %. (Yoga)

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Rabu (8/2) ada beberapa perubahan mendasar terkait pemberian dana bagi hasil (DBH) yang akan diterapkan mulai tahun ini. Perubahan itu mencakup ketentuan penerimaan negara yang dibagihasilkan, cakupan daerah penerima DBH, serta formula penetapan alokasi DBH. Mulai tahun ini, pemerintah pusat juga akan mengucurkan DBH ke daerah penghasil minyak kelapa sawit mentah atau CPO. (Yoga)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencatatkan penjualan tenaga listrik di 2022 sebanyak 270,82 terrawatt jam (TWh) atau meningkat 6,17 persen dari 2021. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Rabu (8/2) mengatakan, PLN akan terus memperbaiki kinerja dan memperkuat pasokan listrik untuk kebutuhan industri; bisnis; UMKM; serta masyarakat umum. Pelanggan rumah tangga menyumbang kenaikan penjualan tenaga listrik sebesar 42,5 %. PLN hingga saat ini melayani 85,28 juta pelanggan. (Yoga)

Seiring kenaikan laba yang mencetak rekor sepanjang sejarah,  perbankan Indonesia juga mampu mendongkrak jumlah aset di sepanjang 2022. PT Bank Mandiri, Tbk (BMRI) berhasil mempertahankan status sebagai bank terbesar berdasarkan aset. Bank Mandiri membukukan pertumbuhan aset 15,5%  secara tahunan atau year on year (yoy), hampir menyentuh Rp 2.000 triliun, tepatnya Rp 1.992,6 triliun di 2022. Kendati begitu, aset bank-bank di Tanah Air masih tertinggal jauh. Jika dikonversi dalam dollar, aset Bank Mandiri cuma US$ 131,86 miliar, dengan patokan Rp 15.110 per dollar Amerika Serikat (AS). Bandingkan dengan jawara aset di Asia Tenggara, DBS Group yang memiliki aset US$ 579,08 miliar. Itupun di kuartal III 2022.  Yang paling dekat dengan Bank Mandiri adalah aset CIMB, sebesar US$ 156,41 miliar. Ini juga catatan aset per kuartal III 2022. Perbankan Tanah Air harus lebih giat lagi memacu bisnis untuk mengejar ketertinggalan dari rekan-rekan mereka di kawasan. Ketertinggalan itu lantaran ekspansi kredit Bank Mandiri tumbuh lebih tinggi. Penyaluran kredit Bank Mandiri Group tumbuh 14,48% yoy menjadi Rp 1.202,23 triliun. Sedangkan BRI Group hanya naik 9,2% yoy menjadi Rp 1.029,80 triliun.  "Total aset BRI Group tumbuh dua  digit 11,18% yoy menjadi Rp 1.865,64 triliun," ujar Direktur Utama BRI. Sunarso pada Rabu (8/1).  

Harapan Indonesia untuk mengibarkan proyek hilir pertambangan, termasuk ekosistem kendaraan listrik, masih terbentur kendala. Selain masalah teknologi dan mitra bisnis, proyek hilirisasi di Tanah Air masih minim dukungan pendanaan. Presiden Joko Widodo buka suara terkait dukungan pendanaan untuk hilirisasi pertambangan. Dia kerap menerima keluhan dari pengembang smelter yang merasa kesulitan meraih pendanaan. Padahal, pemerintah sedang gencar menggelar hilirisasi berbagai sumber daya alam mineral dan batubara. Itulah sebabnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya dukungan terhadap proyek hilirisasi. Kendala pendanaan dalam pengembangan smelter diamini Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey. "Iya, pendanaan eksternal untuk proyek smelter nikel lebih sulit didapat belakangan ini," kata dia, Rabu (8/2), tanpa memerinci proyek yang kesulitan pendanaan. Ada pula proyek smelter Mempawah yang masih mandek. Proyek ini dikelola PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), anak usaha PT Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). "Progres proyek smelter ini mencapai 22%," kata Direktur Utama Mind Id, Hendi Prio Santoso. Isu terkendalanya proyek smelter Mempawah terkait hal teknis. Misalnya, ada dispute mengenai pembagian kerja di antara anggota konsorsium kontraktor yakni sisa pekerjaan dari porsi PTPP di Inalum plant yang akan dimasukkan ke dalam scope China Almunium International Engineering Co Ltd (Chalieco). Proyek smelter ini telah tertunda selama 16 bulan dan berpotensi rugi sekitar US$ 450 juta atau rata-rata US$ 28 juta per bulan.