Pemerintah memutuskan tidak menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE). Alih-alih melakukan ”boikot” ekspor, Indonesia dan Malaysia sepakat menyambangi dan melobi UE dalam waktu dekat untuk membicarakan titik tengah dalam mengatasi dampak dari kebijakan antideforestasi yang dikeluarkan UE. Pada 6 Desember 2022, UE menerapkan UU Produk Bebas Deforestasi, dimana UE menjamin penjualan produk di negara anggotanya tidak boleh terkait dengan perusakan atau degradasi hutan, terutama komoditas minyak sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu, karet, dan produk turunannya. Dampaknya, negara pengekspor harus terlebih dahulu lolos uji tuntas bebas deforestasi. Sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat mengajak Indonesia sebagai sesama produsen sawit terbesar dunia untuk bersama-sama menghentikan ekspor minyak sawit ke UE.

Meski demikian, seusai pertemuan bilateral dengan Wakil PM serta Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Kamis (9/2) Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia tidak akan menstop ekspor CPO ke UE. ”Menstop ekspor bukan hal yang dibahas (dalam pertemuan bilateral). Indonesia sebagai negara yang melakukan ekspor-impor, melihat itu tentu bukan pilihan,” katanya dalam konferensi pers bersama Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof di Jakarta. Ketimbang memboikot ekspor, Indonesia dan Malaysia dalam waktu dekat akan menyambangi UE untuk melobi jalan tengah atas dampak kebijakan antideforestasi tersebut. Dato’ mengatakan, lepas dari fluktuasi harga CPO dunia, hal terpenting saat ini adalah merapatkan barisan untuk menyikapi dampak dari regulasi antideforestasi UE tersebut. (Yoga)

Pemprov Aceh akan memberikan insentif kepada pemerintah kabupaten dan kota di Aceh yang berhasil melestarikan lingkungan hidup. Kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi itu untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) Aceh diluncurkan di Banda Aceh, Kamis (9/2). Program tersebut merupakan buah kolaborasi Pemprov Aceh, The Asia Foundation (TAF), dan Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Teuku Ahmad Dadek mengatakan, transfer anggaran berbasis ekologi merupakan pembiayaan perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Pergub Aceh No 56 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dadek menyampaikan, TAPE dikembangkan sebagai bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus dari provinsi kepada kabupaten dan kota. Hal ini berdasarkan indikator penilaian kinerja pemda.  Setiap indikator selanjutnya dinilai berdasarkan 26 variabel secara keseluruhan dengan bobot yang telah ditentukan. ”Tujuannya mendorong kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” ujarnya. Dalam pergub itu disebutkan pemberian insentif bukan hanya kepada pemda, melainkan juga kepada kelompok warga yang aktif mengelola lingkungan. Keputusan penerima akan ditentukan tim verifikasi. (Yoga)

JAKARTA, ID - Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hak Cipta Penerbit Media Massa (Publisher Rights). Untuk itu, Presiden meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dewan Pers, asosiasi pers, dan pihak terkait lain secepatnya bertemu guna menuntaskan klausul-klausul yang akan dimasukkan dalam perpres tersebut. “Saran saya supaya bertemu, dalam satu bulan ini selesai perpresnya,” kata Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023). Sementara itu, Executive Chairman B Universe, Enggartiasto Lukita menyambut baik rencana Presiden Jokowi yang akan menuntaskan dan menerbitkan Perpres tentang Publisher Rights. B Universe akan memberikan dukungan terkait rencana tersebut karena publisher rights merupakan aspirasi semua media massa arus utama. “Masukan sudah disampaikan oleh teman-teman Forum Pemred yang kemarin malam diundang. Tadi Bapak Presiden sampaikan, drafnya juga sudah diserahkan,” tutur Enggartiasto Lukita usai puncak peringatan HPN, di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Deli Serdang, Kamis (9/2/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada regulasi OJK yang tumpang tindih dengan regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai penyebab berlarut-larutnya proses pembentukan bursa kripto. “Tidak ada (regulasi yang berbenturan). Kami di sini sebagai pihak yang diminta konfirmasi saja terkaitm bursa kripto,” ujar Deputi Direktur Pengaturan Pasar Modal I OJK, Daud Tarigan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (9/2/2023), usai dimintai keterangan oleh Ombudsman RI untuk mendalami dugaan malaadministrasi oleh Bappebti. Ombudsman RI telah memanggil dan memeriksa Bappebti atas potensi malaadministrasi yang diduga dilakukan badan di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersebut dalam proses pembentukan bursa kripto dan pemberian izin usaha bursa berjangka komoditas. Potensi malaadministrasi itu di antaranya pemberian syarat yang tidak sesuai prosedur dan pengabaian permohonan izin usaha. (Yetede)

JAKARTA, ID- PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) berencana membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau hydropower berkapasitas 1,5 gigawatt (GW). Perseroan siap berinvestasi US$ 3 miliar untuk menggarap proyek tersebut, dengan menggandeng mitra strategis. Hal itu diungkapkan manajemen Adaro dalam Mandiri Investment Forum 2023 yang dirangkum Mandiri Sekuritas dalam laporan riset, belum lama ini. Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira mengakui, Adaro senantiasa berperan aktif dalam proyek pembangkit listrik. Selain itu, perseroan terus mempelajari proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT), rermasuk hydropower. Hal ini dilakukan untuk mendiversikasi bauran energi pembangkit listrik. “Saat ini kami masih mempelajari proyek ini, termasuk lokasinya,” jawab Febriati ketika dikonfirmasi Investor Daily, Kamis (9/2/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) Indonesia harus melakukan transformasi sektor riil dalam bentuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi formal. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, ada lima aspek penting yang saling mendukung dan perlu diintegrasikan, yaitu pembangunan infrastruktur, hilirisasi, reformasi struktural, digitalisasi ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sampai saat ini Indonesia telah mencapai kemajuan yang pesat dalam 5 aspek tersebut, di mana pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah, hilirisasi sejumlah komoditas telah mulai menuai hasil, dan digitalisasi yang sedemikian pesat di masyarakat. “Reformasi struktural juga menjadi komitmen pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja guna memperbaiki kemudahan berusaha,” ujar Dody saat dihubungi Investor Daily, Rabu (8/2/2023). (Yetede)

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pemutusan akses (take down) 6.678 tautan online di sejumlah lokapasar (marketplace) yang menjual Minyakita, karena melanggar aturan. Kemendag juga telah mengamankan 937 karton atau 11.246 liter Minyakita dari beberapa pelaku usaha yang menjual melalui media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Langkah tegas itu dilakukan untuk menertibkan penjualan Minyakita di luar pasar tradisional, guna memulihkan kembali pasokan minyak goreng murah program pemerintah tersebut di pasar sasaran. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, peredaran dan penjualan minyak goreng rakyat, baik curah maupun kemasan  Minyakita mendapat perhatian ekstra dari pemerintah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag melakukan pengawasan intensif terhadap produksi dan penjualan Minyakita di pasar daring e-commerce maupun platform media sosial. “Pengawasan dilakukan karena semakin banyak pelaku usaha yang tidak menaati aturan yang ditetapkan. (Yetede)

JAKARTA, ID – MIND ID dan PT Pertamina (Persero) mengusulkan terbitnya peraturan presiden yang menyatakan proyek hilirasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) merupakan penugasan pemerintah. Beleid tersebut akan memberi kepastian investasi. Usulan Perpres telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah dan kini dalam pembahasan antarkementerian dan lembaga. Bahkan, Direksi kedua holding perusahaan menyampaikan hal senada dalam rapat dengar pendapat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hari lalu. Proyek gasifikasi batu bara ini digarap oleh PT Bukit Asam Tbk, Air Products and Chemicals serta Pertamina. PTBA menjadi pemasok batu bara dan Pertamina sebagai penyerap (offtaker) DME. Sedangkan Air Products sebagai investor yang akan menggelontorkan investasi mencapai US$2,1 miliar. Peletakan batu pertama proyek ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2022. Proyek yang terletak di Kawasan Industri Tanjung Enim, Sumatera Selatan ini ditargetkan rampung pada kuartal keempat 2027. Kepala Divisi Institusional Relation MIND ID Niko Chandra mengatakan proyek DME membutuh kandukungan dari berbagai aspek. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membukukan kredit sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara bank only sebesar Rp 117,2 triliun pada 2022. Nilai tersebut tumbuh 13,2% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 103,5 triliun. Pertumbuhan kredit UMKM itu ditopang penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) 2022. Bank Mandiri berhasil memenuhi target penyaluran dari pemerintah sebesar Rp 40 triliun untuk lebih dari 351 ribu pelaku UMKM. Penyaluran KUR Bank Mandiri utamanya disalurkan ke sektor produksi yaitu sebanyak 59,73% atau senilai Rp 23,9 triliun. Tren peningkatan penyaluran KUR sektor produktif tercermin dari seluruh sektor yang meningkat, salah satunya sektor pertanian yang menyumbang 29,53% dari total KUR senilai Rp11,81 triliun. Disusul sektor jasa produksi yang mencapai Rp 8,03 triliun atau sekitar 20,07%. Bank Mandiri mengaku terus melanjutkan komitmen dalam mendukung pengembangan pelaku UMKM. Komitmen itu diwujudkan melalui optimalisasi keberadaan Rumah BUMN (RB) yang merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) guna memperkokoh wadah pengembangan UMKM di wilayah kerja perseroan. (Yetede))

JAKARTA, ID – Pemerintah menyiapkan roadmap hilirisasi 21 komoditas dengan nilai investasi mencapai Rp US$ 545,3 miliar. Pemerintah fokus menjalankan pembangunan dalam bentuk hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA). Sebab, hilirisasi menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sudah memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis dengan nilai investasi sebesar US$ 545,3 miliar. “Hilirisasi adalah harga mati, di mana pendekatan hilirisasi dalam bentuk green industry dan green energy,” kata dia dalam seminar daring bertajuk Can Indonesia Boost Investment Through Friendshoring?, Rabu (8/2/2023). Catatan Kementerian Investasi/ BKPM menunjukkan ada 8 sektor dalam peta jalan investasi strategis Indonesia adalah mineral dan batu bara sebesar US$ 431,8 miliar, minyak dan gas alam US$ 68,1 miliar, perkebunan, kelautan, perikanan, perhutanan US$ 45,4 miliar. (Yetede)