Potensi panas bumi di Tanah Air masih memiliki ruang lebar untuk dimanfaatkan. Pasalnya, dengan potensi sekitar 40% dari potensi panas bumi dunia, Indonesia baru memanfaatkan kurang dari 10% sumber daya panas bumi. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ahmad Yuniarto mengatakan bahwa pemanfaatan panas bumi di Tanah Air saat ini baru sebatas untuk Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). “Maka prospek bisnis panas bumi di Indonesia sangat besar. Value chain panas bumi juga belum dikembangkan secara optimal,” katanya kepada Bisnis baru-baru ini. Ahmad menuturkan potensi pengembangan panas bumi ke depan makin kuat dengan arah pembangunan pemerintah yang mengarah pada keberlanjutan dengan pengembangan bisnis energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah, katanya, telah menargetkan bauran EBT menjadi 23% dari total kebutuhan energi nasional pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan ambisi mencapai net zero emission pada tahun 2026.Hal itu, katanya, sejalan dengan perkiraan Wood McKenzie salah satu konsultan energi terkemuka di dunia. Wood McKenzie memperkirakan bahwa pada 10 tahun ke depan, kapasitas listrik terpasang dari panas bumi Indonesia bertambah sebesar 3,4 GW, dengan rata-rata produksi tahunan listrik sekitar 46,08 TWh atau 9,6% dari produksi listrik nasional. Dengan potensi dan peluang besar itu, PGE optimistis dapat menjadi salah satu pemain utama sektor EBT khususnya panas bumi. Tambah lagi, PGE telah memiliki pengalaman panjang merintis dan membangun bisnis geothermal. Ahmad mengatakan sebagai bagian dari subholding Pertamina Power Indonesia atau Pertamina New and Renewable Energy, PGE mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari Pertamina sebagai perusahaan holding. PGE, katanya, menjadi ujung tombak dari upaya besar transisi energi di Pertamina. PGE berdiri sejak 12 Desember 2006, tetapi aktivitas bisnis geothermal sejatinya sudah dilakukan sejak 1974.

Generasi muda seringkali mencuri banyak perhatian dari berbagai kalangan. Perilakunya yang acap kali berbeda dengan generasi-generasi pendahulunya menjadi fenomena tersendiri. YOLO (you only live once) dan FOMO (fear of missing out) seolah menjadi dua mantra utama yang menggambarkan generasi muda. Mereka seringkali terjebak dalam pola konsumsi yang boros dan takut ketinggalan tren. Kebutuhan untuk menikmati pengalaman melalui traveling, kuliner, hangout, menonton konser, perawatan kecantikan hingga membeli barang yang sedang tren merupakan kebutuhan yang dikedepankan oleh generasi muda. Selain itu, menjadi fashionable dan memiliki gaya yang menarik juga menjadi bagian dari lifestyle mereka. Munculnya selebgram maupun influencer lainnya seakan menjadi kiblat dalam pemenuhan lifestyle generasi muda. Tak hanya itu, bahkan generasi muda juga sangat ingin menjadi selebgram, influencer, tiktokers, dan youtuber.

Karakter generasi muda yang digital savvy dan menyukai hasil instan membuat mereka lebih berani dalam mengambil risiko berinvestasi pada instrument high risk hgh return. Misalnya, memutar uang di aplikasi peer to peer lending atau investasi saham melalui gadget. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sampai dengan Oktober 2022 menunjukan sebanyak 81,29% jumlah investor didominasi oleh generasi muda. Meskipun secara total aset terbesar tetap dimiliki oleh generasi baby boomers. Generasi muda memang lebih memiliki literasi keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, selain itu juga lebih mengharap kekayaan yang instan. Mereka juga mengedepankan work life balance dalam memilih jenis pekerjaan.

Tentu saja perilaku generasi ini merupakan tantangan tersendiri bagi demografi Indonesia, karena saat ini piramida penduduk Indonesia didominasi oleh generasi muda. Terlebih lagi kedepannya generasi muda ini akan menjadi penggerak utama dalam perekonomian.

Di Indonesia, pemutusan hubungan kerja (PHK) mengintai industri manufaktur (khususnya padat karya), akibat penurunan permintaan ekspor, sebagai dampak perlambatan ekonomi global. Ledakan PHK perusahaan teknologi di seluruh dunia juga dialami perusahaan rintisan (startup) di Indonesia. Beberapa terpaksa melakukan PHK, bahkan ada yang tutup. Pemerintah mencatat angka pengangguran sebenarnya turun dua tahun terakhir, sejalan dengan mulai pulihnya ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2022 tercatat 5,86 persen, turun dibandingkan 6,49 persen Agustus 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga membaik ke 68,63 persen per Agustus 2022, tertinggi sejak 1986. Namun, resesi global dikhawatirkan membalikkan progres ini dan memukul industri berorientasi ekspor. PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki, diprediksi Apindo, masih berlanjut hingga triwulan I-2023, dengan turunnya permintaan ekspor hingga 30-50 persen. Sejauh ini, sudah terjadi PHK 87.236 pekerja di 163 perusahaan. Untuk start up, PHK bahkan diperkirakan berlanjut sampai 2024, meski sektor ini tetap menarik investor. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 5,31 persen lebih baik dari perkiraan banyak pihak. Kegiatan ekspor yang meningkat 16,28 persen sepanjang tahun lalu menjadi penyokong utama kinerja ekonomi. Sementara kegiatan konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,93 persen dan investasi tumbuh 3,87 persen. Meski mengagumkan, pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi seiring naik turunnya harga serta permintaan komoditas ekspor di pasar global. Ekspor kita masih didominasi dua komoditas utama, yaitu batubara dan minyak sawit. Harga serta permintaan kedua komoditas ini sangat fluktuatif (supercycle commodities). Pada 2023, permintaan dan harga komoditas ekspor diperkirakan tak akan sebaik tahun lalu sehingga pertumbuhan ekonomi berpotensi turun. Diperlukan mitigasi agar perlambatan ekspor terkompensasi dengan pertumbuhan bidang lain. Potensinya adalah mendorong investasi, selain menjaga konsumsi domestik. Pengeluaran pemerintah sudah waktunya kembali konservatif dengan defisit anggaran di bawah 3 persen. Kebijakan larangan ekspor beberapa mineral mentah dan penerbitan Peraturan Pemerintah. (Yoga)

Selamatkan Petani dari Residu Pahit Pasar gula konsumsi tahun ini diprediksi suram bagi petani. Sebab, stok gula ditaksir berlebih, sementara kuota impor gula mentah dialokasikan lebih tinggi. Rembesannya dikhawatirkan membuat pasar ”banjir” gula sehingga menekan harga gula dan tebu petani. Kementerian Perdagangan menetapkan alokasi impor gula mentah (raw sugar) 3,6 juta ton untuk produksi gula tahun 2023. Angka itu lebih tinggi dari kebutuhan impor tahun 2022 yang 3,2 juta ton setara gula rafinasi atau 3,36 juta ton gula mentah. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengkhawatirkan kenaikan alokasi itu karena berpeluang meningkatkan rembesan gula rafinasi ke pasar gula konsumsi. Situasi 2018 dikhawatirkan terjadi lagi. ”Petani akan babak belur karena gula impor berpotensi membanjiri pasar. Ini mimpi suram bagi kami,” ujarnya, Minggu (22/1/2023). Sinyal banjir gula impor tahun 2023, menurut dia, sudah terendus dari rencana importasi untuk konsumsi (gula kristal putih/GKP) tahun lalu. (Yoga)

JJAKARTA, KOMPAS — Upaya Indonesia mendorong hilirisasi perikanan diharapkan memperkuat nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Selama ini, nilai ekspor perikanan Indonesia cenderung meningkat karena pengaruh harga komoditas, bukan karena peningkatan nilai tambah produk perikanan. Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik menilai, dorongan pemerintah untuk hilirisasi perikanan merupakan solusi tepat untuk meningkatkan nilai tambah. Perikanan merupakan sektor unggulan nasional. Sektor ini memiliki volume produksi beberapa komoditas yang lebih unggul dibandingkan dengan komoditas serupa dari negara lain. Akan tetapi, kenaikan nilai ekspor perikanan Indonesia lebih ditopang oleh kenaikan harga komoditas. ”Titik berat pengembangan sektor perikanan masih sebatas produksi dan belum peningkatan nilai tambah,” kata Riza dalam ”Outlook KNTI 2023: Akselerasi Pertumbuhan dan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Tradisional di Indonesia”, di Jakarta, Senin (13/2/2023). (Yoga)

BANDUNG, KOMPAS — Sedikitnya Rp 100 miliar bakal disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperpanjang kontrak penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT. Selain untuk memastikan kedaulatan pangan, para penyuluh ini ditugaskan untuk pendampingan petani milenial. Sebagian dari mereka hadir dalam Rapat Koordinasi Akbar Penyuluh dan POPT, serta Fasilitator Pendampingan Petani Milenial Jabar di Gedung Sate, Bandung, Senin (13/2/2023). ”Jika ditotal dengan penyuluh dari ASN (aparatur sipil negara), semuanya 3.753 orang. Dana Rp 100 miliar ini untuk honor dari 921 petugas penyuluh dan 429 petugas POPT yang kami perpanjang kontraknya. Mereka bertugas mendampingi para petani, termasuk petani milenial, sesuai kompetensi,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam acara itu. (Yoga)