Dunia pekerjaan terasa ajaib. Ia bisa memenuhi kebutuhan hidup, bahkan memberi makan ego karena punya ruang aktualisasi diri. Tapi, di kala mala, ia bisa jadi sangat ganas. Aneka kemudahan bisa tercabut tiba-tiba, membuat hidup serasa jungkir balik. ”Hancur hati saya. Pada umur 42 ini, kemana saya harus cari kerja lagi. Yang langsung terpikir adalah masa depan anak saya.  Apakah dia masih bisa melanjutkan sekolahnya?”. tutur Riko (bukan nama sebenarnya). Terhitung 1 Februari ini, dia diberhentikan dari perusahaan swasta tempatnya mengabdi dalam lima tahun ke belakang. Pada suatu hari di bulan Januari 2023, pimpinannya memberitahu bahwa dia dan sekitar 10 rekan kerja lainnya kena pemutusan hubungan kerja (PHK), eufemisme dari dipecat atau lay-off. Alasannya, kinerja Riko dianggap kurang baik oleh pimpinannya. Ini membuatnya marah sekaligus bingung. Riko merasa bekerja sepatutnya, sesuai aturan kantor, sama dengan karyawan lain yang ”selamat” dari gelombang PHK. Ia ingin protes karena menganggap alasan itu tak adil. Namun, ia sadar kemarahan dan kekesalan tak akan menolongnya. (Yoga)

Balik Papapn, KOMPAS- Sebanyak 47 menara akan dibangun  untuk hunian pegawai pemerintah yang akan bertugas di  Ibu Kota Nusantara. Menara yang dibangun dengan anggaran Rp 9,4 triliun itu berkapasitas 17.000 orang, selain menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan awal. Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah juga menyiapkan lelang untuk pembangunan hunian aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Proyek ini ditargetkan bisa di dunakan bertahap mulai 2024. "Kami juga sedang dalam persiapan lelang pembangunan 47 tower (menara) untuk ASN, TNI, dan Polri. Pagu anggaran sekitar Rp9,4 triliun," kata Satgas Pelaksanan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, di Balikpapan, KalimantanTimur, Sabtu (11/2/2023). Saat ini disekitarnya ada 30 proyek yang sedang dikerjakan pemerintah. Proyek itu terdiri dari pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintah. (Yetede)

JAKARTA, KOMPAS — Maraknya praktik perjokian publikasi ilmiah para dosen hingga guru besar untuk memenuhi kewajiban publikasi ilmiah di perguruan tinggi dinilai memprihatinkan. Pemerintah diminta memperbaiki sistem penilaian dan penerapan tridarma perguruan tinggi yang tak lagi seragam dan menganggap para dosen Indonesia ”super” dalam menghasilkan publikasi ilmiah. Selain itu, ”obral” pemberian gelar doktor kehormatan ataupun profesor kehormatan dari perguruan tinggi pada para pejabat ataupun politisi dipertanyakan relevansinya bagi pengembangan keilmuan. Hal ini menodai integritas perguruan tinggi dan mencederai para dosen yang perjuangannya tak mudah untuk melanjutkan kuliah hingga doktor serta meraih jenjang gelar guru besar. ”Menjadi dosen di Indonesia perlu passion. Sebab, profesi sebagai dosen di negeri ini belum menjamin kehidupan lebih sejahtera jika hanya mengandalkan gaji. Selain itu, gelar jadi profesor dilihat sebagai gelar prestisius dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia Ari Purbayanto, yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu (11/2/2023). (Yoga)

Setelah sempat mandek dan menghadapi beragam dinamika, Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau akhirnya kembali dimatangkan dan ditargetkan terbit pada tahun ini. Materi muatan dalam peta jalan itu adalah pengaturan mengenai peta jalan kebijakan industri hasil tembakau, kenaikan tarif cukai tembakau, diversifikasi produk tembakau, dan peningkatan kinerja ekspor tembakau. Dalam rumusan awal, peta jalan tersebut mengarah pada kebijakan yang lebih pro pada penerimaan negara dengan mengoptimalisasi instrumen tarif cukai hasil tembakau (CHT). Ketentuan itu tertuang dalam draf salah satu usulan yang diajukan oleh Kementerian Keuangan. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menekankan instansinya juga mempertimbangkan faktor lain dalam menyusun arah roadmap industri tembakau. “Hal yang dipertimbangkan ada berbagai aspek, seperti kesehatan, industri, tenaga kerja, pertanian, pengawasan, dan penerimaan,” katanya kepada Bisnis, Jumat (10/2). Dalam draf yang diperoleh Bisnis, otoritas fiskal menyusun lima fase prioritas dalam roadmap produk hasil tembakau yang masing-masing mengakomodasi aspek industri, tenaga kerja, keuangan, pertanian, dan perdagangan. Masing-masing fase menetapkan skala prioritas yang berbeda. Pada Fase 1 yang sedianya dieksekusi pada 2020—2024 misalnya, prioritas kebijakan soal cukai secara berurutan masih berpihak pada industri, kemudian tenaga kerja, lantas keuangan alias penerimaan negara, lalu pertanian, berlanjut ke perdagangan, dan terakhir kesehatan. Untuk Fase 2 yang rencananya diberlakukan pada 2025—2029, skala prioritas yang diajukan masih sama dengan Fase 1. Fokus prioritas mulai berbeda pada Fase 3 yang dieksekusi pada 2030—2034 dengan lebih mengutamakan aspek keuangan, dan sedikit menurunkan fokus pada industri dan tenaga kerja. Begitu pula dengan Fase 4 dan Fase 5 yang fokusnya berubah.

Sudah sekian lama ini pelaku usaha gundah. Pemicunya adalah gangguan impor bahan baku pasca implementasi kebijakan Neraca Komoditas yang telah dirintis bertahap sejak 2 tahun terakhir. Dari industri otomotif misalnya, beberapa produsen waswas karena pasokan bahan baku, khususnya baja, sulit dipastikan. Padahal, persediaan periode sebelumnya telah menipis. Keluhan yang sama sebelumnya juga diutarakan pelaku industri ban yang tak kunjung mendapat kepastian perihal impor bahan baku. Mereka khawatir situasi itu akan merembet pada pengurangan jumlah karyawan lantaran produksi terganggu. Adapun, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menilai bahwa kebijakan Neraca Komoditas justru menyulitkan pengusaha dalam melakukan impor. Kini para importir dihantui ketidakpastian. Mereka juga terancam merugi karena barang yang sudah masuk akhirnya tertahan di pelabuhan akibat izin impor tak direspons oleh sistem Sistem Nasional Neraca Komoditas. Implementasi Neraca Komoditas digadang-gadang menjadi jawaban atas kebijakan pengendalian ekspor dan impor yang belum terintegrasi serta tidak adanya acuan data yang sama. Jika mengacu pada Perpres No.32/2022, tujuan kebijakan Neraca Komoditas antara lain penyederhanaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor, menyediakan data akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ekspor dan impor, jaminan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mulai memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak keberatan atas Rencana Penyehatan Keuangan Asuransi Jiwa Bersama (RPK AJB) Bumiputera 1912 alias menerima rencana manajemen akan rencana bisnis perusahaan. Dengan demikian, AJB Bumiputera dapat segera merealisasikan rencana penyehatan, termasuk soal pembayaran klaim jatuh tempo. “OJK meminta AJB Bumiputera untuk melakukan beberapa langkah agar RPK dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik,” tulis Kepala Grup Komunikasi Publik OJK Darmansyah dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (10/2). Menurut Darmansyah, pernyataan tidak keberatan OJK atas RPK AJBB merupakan babak baru dalam rangkaian penyehatan keuangan AJBB. RPK AJBB memuat serangkaian program yang disusun AJBB dengan mengedepankan prinsip-prinsip Usaha Bersama. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono sebelumnya menyebut dalam RPK itu AJBB menyatakan klaim yang jatuh tempo akan dibayarkan melalui penjualan aset, selain dana tunai yang masih dimiliki perusahaan.

Beroperasinya pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh Utara menjadi langkah maju pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan pupuk di Tanah Air. Tidak hanya diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian, operasional pabrik pupuk NPK anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) itu diyakini dapat menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dalam peresmian pabrik pupuk NPK di Aceh Utara, Presiden Joko Widodo menyebut dari 13,5 juta ton kebutuhan pupuk Indonesia saat ini, baru sekitar 3,5 juta ton yang sudah terpenuhi. Di sisi lain, kata Jokowi, ketersediaan stok pupuk sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan di dalam negeri. Terlebih, harga pangan di hampir semua negara sekarang ini mengalami kenaikan yang signifikan. Selain karena perubahan iklim, dampak perang Rusia-Ukraina turut mempengaruhi rantai pasok pupuk sehingga mengguncangkan sektor pertanian hampir di semua negara. Itu sebabnya, Presiden berharap agar pabrik PIM yang dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun, baik untuk industri NPK maupun sarana pelabuhan utama, dapat berproduksi hingga kapasitas maksimal yang mencapai 570.000 ton. Seperti yang disampaikan Vice Presiden Penjualan Wilayah 3A Pupuk Indonesia Aviv Ahmad Fadhil, penambahan kapasitas produksi pupuk NPK oleh PIM, ditujukan untuk menyeimbangkan jumlah produksi NPK dan urea di Pupuk Indonesia. Pada tahun ini, jumlah pupuk urea yang direncanakan akan diproduksi sebesar 7,78 juta ton, sedangkan NPK hanya 3,58 juta ton karena terkendalanya fasilitas produksi pupuk NPK.

PT Vale Indonesia Tbk. memulai konstruksi pabrik pemurnian dan pengolahan bijih nikel terintegrasi di Blok Bahadopi Morowali Sulawesi Tengah, dengan kapasitas produksi hingga 73.000 ton nikel per tahun. Pabrik yang disebut sebagai Indonesia Growth Project (IGP) Morowali itu diklaim sebagai proyek pemurnian bijih nikel dengan emisi karbon terendah kedua setelah smelter serupa milik perseroan yang berada di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek yang direalisasikan oleh Vale membuka dimensi baru dalam ekosistem penghilirian hasil tambang di Tanah Air. Menurutnya, proyek smelter IGP Morowali itu tidak saja memadukan penambangan dan manufaktur secara integral, tetapi juga menjadi manifestasi nyata pada praktik penghiliran dengan orientasi ekonomi hijau (green economy). Adapun smelter dibangun Vale melalui skema joint venture bersama dengan Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd (TISCO) dan Shandong Xinhai Technology Co., Ltd (Xinhai). Pabrik tersebut berteknologi pirometalurgi rotary kiln-electric furnace (RKEF) atau pertama di Indonesia yang didukung pembangkit listrik tenaga gas alam cair (LNG), dengan kapasitas hingga 500 megawatt (MW). CEO Vale Indonesia Febriany Eddy menyebut konstruksi fisik IGP Morowali merupakan rangkaian dari upaya perseroan mendukung penghiliran mineral serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Berinvestasi di pasar modal, terutama dalam instrumen saham, memiliki dua potensi keuntungan yaitu kenaikan harga saham itu sendiri dan dividen dari laba usaha yang dibagikan oleh emiten. Kedua imbal hasil tersebut akan diraih apabila investor memiliki strategi investasi yang tepat dalam jangka panjang. Dividen merupakan salah satu daya tarik bagi investor saham. Beberapa emiten ada yang membagikan dividen secara rutin setiap tahun. Namun, banyak pula yang tidak membaginya karena alasan tertentu. Direktur OneShildt Financial Planning Budi Raharjo mengatakan bahwa dividen adalah pembagian keuntungan oleh perusahaan untuk para investornya. Umumnya, dividen berasal dari laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Dividen akan diberikan setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Biasanya pembagian dividen dilakukan dengan dua cara. Pertama, dividen secara tunai. Pemegang saham akan menerima dana tunai dalam bentuk mata uang rupiah. Kedua, dalam bentuk saham. Investor akan mendapatkan berupa tambahan saham. Sebagai ilustrasi, investor dengan pengeluaran bulanan Rp5 juta atau Rp60 juta per tahun. Lalu, suatu saham memberikan dividen Rp5 per saham, dengan nilai sahamnya Rp100. Maka, dapat dikatakan imbal hasil dari dividen untuk saham tersebut sebesar 5%. Dengan imbal hasil 5% tersebut, investor membutuhkan modal awal setidaknya Rp1,2 miliar untuk ditaruh di saham tersebut. Jika diasumsikan dividen dibagikan rutin satu tahun dengan imbal hasil yang sama, investor akan mendapatkan Rp60 juta.

Obligasi negara ritel perdana di tahun 2023, saving bond ritel (SBR) seri SBR012, laku keras. Hingga masa penawaran terakhir pada 9 Februari 2023, pemerintah mencatat permintaan mencapai Rp 22,18 triliun. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengungkapkan, hasil penjualan aurat berharga negara (SBN) ritel ini merupakan rekor tertinggi penjualan SBN ritel non-tradable, sejak penggunaan platform online e-SBN. SBR012 ini ditawarkan sejak 19 Januari 2023 dalam dua seri. Pertama, SBR bertenor dua tahun, yakni SBR012-T2, yang laku terjual Rp 16,73 triliun. Kedua, SBR012-T4 yang bertenor empat tahun. Permintaan untuk seri ini mencapai Rp 5,45 triliun. Sejumlah agen penjual mengaku mendapat penawaran cukup tinggi. Bank Mandiri misalnya mencatatkan penjualan SBR012 sebesar Rp 3,08 triliun. Jumlah investor yang berminat mencapai hampir 6.000 investor. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, SBR012 tenor dua tahun lebih banyak diminati investor. Perolehan penjualannya mencapai Rp 2,34 triliun, sedangkan SBR012 tenor empat tahun hanya sebesar Rp 745 miliar. Permintaan cukup tinggi juga dialami oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan, penjualan SBR012 di BRI mencapai Rp 2,1 triliun, 73% pada tenor dua tahun dan 27% di tenor empat tahun.