Pilihan memutar uang bagi penggemar risiko bertambah. PT Maybank Sekuritas Indonesia resmi mencatatkan penerbitan delapan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (13/2). Selama masa penawaran 2 Februari-6 Februari 2023, delapan waran terstruktur itu dibanderol Maybank mulai Rp 306 hingga Rp 570 per unit. Sedang harga pelaksanaan instrumen derivatif itu berkisar Rp 1.750 hingga Rp 9.000. Underlying asset yang digunakan Maybank untuk waran terstrukturnya adalah saham konstituen IDX30. Masing-masing saham TLKM, ANTM, ASII, BBCA, BBRI, MDKA, PGAS, dan PTBA. Stefany Chew, Structured Warrants Manager, Maybank Sekuritas menyebut alasan memilih saham IDX 30 sebagai aset dasar waran terstruktur. "Saham emiten ini punya likuiditas dan fundamental yang teruji," kata Stefany kepada Kontan, Senin (13/2). Steinly Atmanagara, Head of Sales & Marketing Equity Derivative RHB Sekuritas mengatakan, waran terstruktur sangat diminati. Ini merujuk ke volume transaksinya yang meningkat setiap bulan.

Upaya pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital berbuah manis. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sampai dengan 31 Januari 2023 jumlah setoran PPN PMSE ke kas negara mencapai Rp 10,7 triliun. "Dari keseluruhan perusahaan pemungut pajak digital yang telah ditunjuk, sebanyak 118 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran sebesar Rp 10,7 triliun," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor dalam keterangan resminya, Senin (13/2).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkejaran dengan waktu untuk menuntaskan persoalan yang mendera industri asuransi. Apalagi, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar awal bulan ini berjanji di hadapan Presiden Joko Widodo bahwa masalah yang bersarang di industri asuransi jiwa akan selesai dalam waktu dekat.OJK memang sedang berjibaku merampungkan persoalan asuransi gagal bayar yang sedang berjalan, seperti Jiwasraya, Wanaartha Life, AJB Bumiputera, dan Kresna Life. Kendati demikian, penyelesaian kasus-kasus tersebut bukannya tanpa hambatan. Dalam perkembangan terbaru, Kresna Life meminta tambahan waktu untuk menyempurnakan rencana penyehatan keuangan (RPK) karena belum selesai hingga tenggat, Senin (13/2). Jika belajar dari pengalaman penanganan Wanaartha Life, OJK dapat mencabut izin usaha Kresna Life jika gagal memenuhi RPK sesuai tenggat yang ditentukan OJK. Apalagi sejatinya OJK telah memberikan kesempatan bagi Kresna Life untuk memperbaiki RPK sebelumnya.Komisaris Independen Kresna Life Nurseto mengatakan masih ada 10 pemegang polis atau 0,8% dari total pemegang polis yang belum menyetujui konversi kewajiban perusahaan menjadi pinjaman subordinasi yang ditawarkan sebagai bagian dari RPK. Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun & Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Moch. Muchlasin menyatakan otoritas telah mengundang direksi, komisaris, dan pemegang saham Kresna Life untuk meminta konfi rmasi perihal persetujuan pemegang polis atas konversi polis menjadi pinjaman subordinasi.

Komunitas pers masih terus menunggu adanya regulasi tentang keberlanjutan media atau media sustai­nability. Regulasi ini di­­per­lukan untuk menjaga eko­­sistem media daring nasional yang sehat, mencerminkan keadilan, dan menjaga kelangsungan hidup media. Pada dasarnya regulasi ini merupakan kesepakatan antara platform digital—Google, Yahoo, Facebook, dan sebagainya—dengan perusahaan pers nasional (sebagai penerbit atau pemilik konten/berita) serta institusi yang mengawasi pelaksanaan kerja sama tersebut. Dalam regulasi keberlanjutan media nanti diharapkan adanya keterbukaan dari perusahaan platform digital sehingga formulanya bisa dipahami dengan jelas oleh pemilik konten. Selama ini hanya beberapa perusahaan pers skala besar saja yang memiliki kesepakatan khusus dengan platform digital dalam pembagian pendapatan dari iklan (content revenue). Sedangkan perusahaan media sedang/kecil banyak yang tidak memahami atau bahkan tidak pernah tahu formula pembagian pendapatan itu. Perusahaan platform digital senantiasa mengajak kerja sama dengan perusahaan pers. Kerja sama itu bisa berupa mengambil berita/konten dari perusahaan pers untuk dimuat di platform digital yang mereka miliki. Jika konten itu cukup banyak mengundang pembaca dan menjadi sasaran penempatan iklan, maka pemilik konten itu akan menerima bagi hasil dari tarif iklan yang terpasang. Perusahaan pers besar tidak mau begitu saja menerima bagi hasil dari platform digital. Mereka cukup punya posisi tawar yang tinggi. Kondisi itu tidak selalu bisa dialami oleh perusahaan pers skala menengah atau kecil. Posisi tawar mereka tidak cukup kuat. Jika tidak mau menerima hasil dari pengajuan yang disampaikan, bukan tidak mungkin platform digital akan mencari perusahaan pers lainnya untuk diajak kerja sama. Bisa jadi lantaran khawatir tidak mendapatkan kue, perusahaan pers skala menengah dan kecil pasrah saja toh tidak memerlukan biaya dan usaha lagi untuk mendapatkan bagi hasil itu

Penggalangan dana jumbo melalui instrumen surat utang korporasi senilai Rp41,5 triliun yang berasal dari 37 perusahaan, siap masuk ke pasar. Berdasarkan mandat penerbitan surat utang korporasi yang dikantongi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) hingga 31 Januari 2023, sejumlah perusahaan telah merencanakan aksi penggalangan dana. Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pefindo Niken Indriarsih mengatakan mandat penerbitan surat utang korporasi kali ini mulai menunjukkan perbedaan dengan masuknya sektor seperti pengelolan jalan tol dan bandara. Meskipun, dari sisi nilainya, rencana penerbitan surat utang korporasi terbesar berasal dari sektor bank dan pembiayaan. Adapun, realisasi penerbitan surat utang per Januari 2023 mencapai Rp4,23 triliun dengan Rp3,99 triliun di antaranya berasal dari perusahaan swasta. Sementara itu, berdasarkan sektornya industri bubur kertas dan tisu menggalang dana Rp1,74 triliun dan disusul oleh sektor multifinance dengan Rp1,1 triliun serta energi dengan Rp600 miliar. Kedua sektor yang memimpin penerbitan surat utang korporasi pada Januari 2023 mencerminkan kinerja pada 2022. Dari total penerbitan obligasi korporasi senilai Rp163,63 triliun pada 2022, sektor multifinance berkontribusi sebesar Rp27,08 triliun dan industri bubur kertas dan tisu dengan Rp26,25 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Pefindo Suhindarto mengatakan kondisi tahun ini bakal lebih positif dibandingkan tahun lalu sehingga mendukung bagi aksi penerbitan surat utang. Dia mengemukakan suku bunga pada 2023 tetap tinggi seiring dengan berlanjutnya kebijakan moneter ketat sejumlah bank sentral dunia. Meski demikian, laju peningkatan tidak akan sesignifikan 2022. Dihubungi terpisah, Vice President Credit Analyst Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Teddy Hariyanto mengatakan obligor atau penerbit surat utang akan memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi domestik yang berlanjut. Di sisi lain, imbal hasil surat utang pemerintah dan risiko premium turut menurun.

Badan usaha milik negara holding Pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan bakal mengutamakan pasokan di dalam negeri sebelum mengekspor pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium atau NPK yang diproduksi oleh PT Pupuk Iskandar Muda ke sejumlah negara di Asia Selatan.Wijaya Laksana, Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, mengatakan bahwa ekspor pupuk NPK baru akan dilaksanakan setelah pihaknya memastikan kebutuhan domestik tercukupi.“[Ekspor pupuk NPK] sifatnya adalah potensi. Pupuk Indonesia tetap akan memprioritaskan kebutuhan pupuk domestik. Artinya, bila memang kebutuhan [pupuk] subsidi sudah tercukupi, baru kami akan melakukan ekspor,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (13/2). Untuk diketahui, Juru Bicara Pupuk Iskandar Muda Dedi Ikhsan sebelumnya menyebut, pihaknya akan mengalokasikan pupuk NPK hasil produksi pabrik barunya yang berkapasitas 500.000 juta ton per tahun untuk ekspor ke Asia Selatan, selain untuk memenuhi kebutuhan di area Sumatra Bagian Utara (Sumbagut). Sementara itu, saat meresmikan pabrik baru PIM, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa saat ini hampir seluruh negara di dunia mengalami krisis pangan yang salah satunya disebabkan oleh masalah pupuk.Presiden menjelaskan, tingginya harga pupuk disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah konflik Rusia dengan Ukraina.

Potensi panas bumi di Tanah Air masih memiliki ruang lebar untuk dimanfaatkan. Pasalnya, dengan potensi sekitar 40% dari potensi panas bumi dunia, Indonesia baru memanfaatkan kurang dari 10% sumber daya panas bumi. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ahmad Yuniarto mengatakan bahwa pemanfaatan panas bumi di Tanah Air saat ini baru sebatas untuk Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). “Maka prospek bisnis panas bumi di Indonesia sangat besar. Value chain panas bumi juga belum dikembangkan secara optimal,” katanya kepada Bisnis baru-baru ini. Ahmad menuturkan potensi pengembangan panas bumi ke depan makin kuat dengan arah pembangunan pemerintah yang mengarah pada keberlanjutan dengan pengembangan bisnis energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah, katanya, telah menargetkan bauran EBT menjadi 23% dari total kebutuhan energi nasional pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan ambisi mencapai net zero emission pada tahun 2026.Hal itu, katanya, sejalan dengan perkiraan Wood McKenzie salah satu konsultan energi terkemuka di dunia. Wood McKenzie memperkirakan bahwa pada 10 tahun ke depan, kapasitas listrik terpasang dari panas bumi Indonesia bertambah sebesar 3,4 GW, dengan rata-rata produksi tahunan listrik sekitar 46,08 TWh atau 9,6% dari produksi listrik nasional. Dengan potensi dan peluang besar itu, PGE optimistis dapat menjadi salah satu pemain utama sektor EBT khususnya panas bumi. Tambah lagi, PGE telah memiliki pengalaman panjang merintis dan membangun bisnis geothermal. Ahmad mengatakan sebagai bagian dari subholding Pertamina Power Indonesia atau Pertamina New and Renewable Energy, PGE mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari Pertamina sebagai perusahaan holding. PGE, katanya, menjadi ujung tombak dari upaya besar transisi energi di Pertamina. PGE berdiri sejak 12 Desember 2006, tetapi aktivitas bisnis geothermal sejatinya sudah dilakukan sejak 1974.

Generasi muda seringkali mencuri banyak perhatian dari berbagai kalangan. Perilakunya yang acap kali berbeda dengan generasi-generasi pendahulunya menjadi fenomena tersendiri. YOLO (you only live once) dan FOMO (fear of missing out) seolah menjadi dua mantra utama yang menggambarkan generasi muda. Mereka seringkali terjebak dalam pola konsumsi yang boros dan takut ketinggalan tren. Kebutuhan untuk menikmati pengalaman melalui traveling, kuliner, hangout, menonton konser, perawatan kecantikan hingga membeli barang yang sedang tren merupakan kebutuhan yang dikedepankan oleh generasi muda. Selain itu, menjadi fashionable dan memiliki gaya yang menarik juga menjadi bagian dari lifestyle mereka. Munculnya selebgram maupun influencer lainnya seakan menjadi kiblat dalam pemenuhan lifestyle generasi muda. Tak hanya itu, bahkan generasi muda juga sangat ingin menjadi selebgram, influencer, tiktokers, dan youtuber.

Karakter generasi muda yang digital savvy dan menyukai hasil instan membuat mereka lebih berani dalam mengambil risiko berinvestasi pada instrument high risk hgh return. Misalnya, memutar uang di aplikasi peer to peer lending atau investasi saham melalui gadget. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sampai dengan Oktober 2022 menunjukan sebanyak 81,29% jumlah investor didominasi oleh generasi muda. Meskipun secara total aset terbesar tetap dimiliki oleh generasi baby boomers. Generasi muda memang lebih memiliki literasi keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, selain itu juga lebih mengharap kekayaan yang instan. Mereka juga mengedepankan work life balance dalam memilih jenis pekerjaan.

Tentu saja perilaku generasi ini merupakan tantangan tersendiri bagi demografi Indonesia, karena saat ini piramida penduduk Indonesia didominasi oleh generasi muda. Terlebih lagi kedepannya generasi muda ini akan menjadi penggerak utama dalam perekonomian.

Di Indonesia, pemutusan hubungan kerja (PHK) mengintai industri manufaktur (khususnya padat karya), akibat penurunan permintaan ekspor, sebagai dampak perlambatan ekonomi global. Ledakan PHK perusahaan teknologi di seluruh dunia juga dialami perusahaan rintisan (startup) di Indonesia. Beberapa terpaksa melakukan PHK, bahkan ada yang tutup. Pemerintah mencatat angka pengangguran sebenarnya turun dua tahun terakhir, sejalan dengan mulai pulihnya ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2022 tercatat 5,86 persen, turun dibandingkan 6,49 persen Agustus 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga membaik ke 68,63 persen per Agustus 2022, tertinggi sejak 1986. Namun, resesi global dikhawatirkan membalikkan progres ini dan memukul industri berorientasi ekspor. PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki, diprediksi Apindo, masih berlanjut hingga triwulan I-2023, dengan turunnya permintaan ekspor hingga 30-50 persen. Sejauh ini, sudah terjadi PHK 87.236 pekerja di 163 perusahaan. Untuk start up, PHK bahkan diperkirakan berlanjut sampai 2024, meski sektor ini tetap menarik investor. (Yoga)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 5,31 persen lebih baik dari perkiraan banyak pihak. Kegiatan ekspor yang meningkat 16,28 persen sepanjang tahun lalu menjadi penyokong utama kinerja ekonomi. Sementara kegiatan konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,93 persen dan investasi tumbuh 3,87 persen. Meski mengagumkan, pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi seiring naik turunnya harga serta permintaan komoditas ekspor di pasar global. Ekspor kita masih didominasi dua komoditas utama, yaitu batubara dan minyak sawit. Harga serta permintaan kedua komoditas ini sangat fluktuatif (supercycle commodities). Pada 2023, permintaan dan harga komoditas ekspor diperkirakan tak akan sebaik tahun lalu sehingga pertumbuhan ekonomi berpotensi turun. Diperlukan mitigasi agar perlambatan ekspor terkompensasi dengan pertumbuhan bidang lain. Potensinya adalah mendorong investasi, selain menjaga konsumsi domestik. Pengeluaran pemerintah sudah waktunya kembali konservatif dengan defisit anggaran di bawah 3 persen. Kebijakan larangan ekspor beberapa mineral mentah dan penerbitan Peraturan Pemerintah. (Yoga)