Di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlangsung, sejumlah bank besar mencatat laba bersih yang spektakuler. Kinerja bank-bank tersebut terasa jomplang dengan banyak sektor usaha yang terseok-seok dan berusaha bangkit dari hantaman pandemi Covid-19. Bahkan, Presiden Jokowi juga heran ketimbang memberikan apresiasi meskipun subyeknya adalah bank-bank milik negara. ”Kadang-kadang saya mikir, ini kok tumbuhnya tinggi banget. Jangan-jangan bunganya ketinggian,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Mandiri Investment Forum, awal bulan ini, yang disambut gelak tawa hadirin. Saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 pada Senin (6/2/2023), Presiden juga mengemukakan hal yang lebih kurang sama. ”Sebelum masuk ke sini tadi saya tanya ke Pak Ketua OJK, NIM (net interest margin/margin bunga bersih) berapa? Dijawabnya sebesar 4,4 %. Tinggi banget, ini mungkin tertinggi di dunia,” seloroh Jokowi.

Suku bunga, NIM, dan laba tentu saling berhubungan. Semakin besar NIM, laba perbankan akan semakin besar dan begitu pula sebaliknya. NIM yang besar dengan volume penyaluran kredit yang tinggi akan makin mendongkrak laba perbankan. NIM atau margin bunga bersih adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih dan rata-rata aktiva produktif. NIM dipengaruhi oleh besaran suku bunga, baik kredit maupun dana, serta volume penyaluran kredit.Normalnya, NIM perbankan juga berfluktuasi mengikuti perkembangan suku bunga. Namun, selama ini tersebut, NIM relatif stabil di kisaran 4,5-5 %. Karena perbankan memainkan spread (selisih) suku bunga kredit dan suku bunga dana sehingga NIM menjadi stabil. Saat volume penyaluran kredit menurun, perbankan cenderung memperbesar spread antara suku bunga kredit dan suku bunga dana untuk mempertahankan level NIM. Jadi, meskipun volume penyaluran kredit menurun, NIM perbankan tetap tinggi. Inilah yang menjelaskan mengapa selama pandemi Covid-19 hingga kini perbankan tetap  mencetak laba yang relatif besar. (Yoga)

Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi belum jelas penyelesaiannya. Apabila revisi tak bisa tuntas tahun ini, kuota BBM bersubsidi tahun anggaran 2023 bisa kembali jebol. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2) mengatakan, percepatan penerbitan revisi Perpres No 191/2014 mendesak. Terdapat sejumlah pertimbangan terkait perlunya perbaikan perpres tersebut. Menurut Tutuka, pengaturan jenis BBM tertentu (JBT/biosolar dan minyak tanah) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP/pertalite) diperlukan agar tepat sasaran.

Pasalnya, saat ini belum ada pengaturan yang jelas untuk konsumen pengguna pertalite, sedangkan pengaturan pengguna biosolar dan minyak tanah yang berlaku masih terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir. ”Jika tidak dilakukan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, kuota solar bersubsidi dan pertalite tahun ini berpotensi akan terlampaui. Perlu pengaturan melalui revisi perpres itu agar dapat dilakukan pengendalian konsumsi sehingga subsidi menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Tutuka. Tahun lalu, kuota solar bersubsidi yang ditetapkan sebanyak 15,1 juta kiloliter, realisasinya 17,83 juta kiloliter. Kuota pertalite yang ditetapkan 23,05 juta kiloliter, realisasinya 29,91 juta kiloliter. Untuk tahun ini, kuota solar bersubsidi dan pertalite ditetapkan masing-masing 17 juta kiloliter dan 32,56 juta kiloliter. (Yoga)

Indonesia dan Jepang akan memperkuat kerja sama untuk mendorong percepatan transisi energi di Indonesia melalui tindak lanjut komitmen pendanaan lewat skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau JETP. Jepang mendukung akselerasi transisi energi di Indonesia mengingat banyak pengusaha asal Jepang yang berinvestasi di sector energi dalam negeri. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Keu Jepang Shun’ichi Suzuki dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jepang. Kunjungan Sri Mulyani itu masih dalam rangka menghadiri pertemuan IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia. Dalam konferensi pers yang diadakan secara daring dari Tokyo, Jepang, Selasa (14/2) Sri Mulyani mengatakan, kendati ada banyak hal yang dibicarakan dalam rangkaian lawatannya itu, kelanjutan proses transisi energi di Indonesia menjadi hal uta ma yang disoroti Pemerintah Jepang dalam berbagai pertemuan.

”Fokus mereka terutama mengenai transisi energi karena memang banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia di bidang energi. Mereka ingin tahu seperti apa skenario Indonesia, arah kebijakan Indonesia, juga insentif apa yang disiapkan pemerintah untuk mendukung sektor swasta melakukan transisi energi,” kata Sri Mulyani. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani bersama Suzuki juga membahas realisasi tindak lanjut dari kerja sama pembiayaan transisi energi di Indonesia melalui Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan yang diluncurkan saat KTT G20 di Bali, November 2022. Jepang juga ikut mendukung pendanaan melalui skema lain, yaitu Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Me chanism/ETM) yang berhasil mengumpulkan dana konsesional tahap awal 500 juta USD atau Rp 7,8 triliun dari berbagai mitra global. Skema JETP dan ETM sama-sama menyasar percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan. ETM khusus akan digunakan untuk membiayai penghentian operasi lebih dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Sementara dana JETP bisa dipakai untuk pengembangan proyek berbasis energi terbarukan lain, seperti pengembangan kendaraan listrik. (Yoga)

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, mengatakan, infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Indonesia masih minim. Selain itu, insentif fiskal bagi industri, pengusaha, dan perorangan juga belum optimal. ”Hal itu menyebabkan belum antusiasnya masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik selain harganya juga cukup mahal,” katanya dalam siaran pers, Selasa (14/2). (Yoga)

Utang luar negeri Indonesia triwulan IV-2022 sebesar 396,8 miliar dollar AS, terkontraksi 4,1 % secara tahunan. ”Kontraksi pertumbuhan ini terutama bersumber dari utang luar negeri pemerintah dan swasta. Ini juga dipengaruhi pelemahan mata uang dollar AS terhadap mayoritas mata uang global,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Selasa (14/2). (Yoga)

Kenaikan harga beras di sejumlah daerah belum dapat dikendalikan. Namun, pemda mulai bergerak dengan menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik untuk menekan kenaikan harga beras. Pada Selasa (14/2) harga beras di sejumlah pasar di Kota Semarang, Jateng, terpantau masih di atas harga eceran tertinggi (HET). Di Pasar Bulu, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, beras medium dibanderol paling murah Rp 12.000 per kg. Sementara harga beras premium Rp 15.000 per kg. ”Harga beras masih naik terus, berkisar Rp 1.000-Rp 2.000 per hari, belum ada penurunan sama sekali. Beberapa hari lalu sudah ada pendataan, katanya mau ada operasi pasar, tapi sampai hari ini belum dilakukan. Semoga bisa segera dilakukan supaya harga beras cepat turun,” kata Muji (63), pedagang bahan pokok di Pasar Bulu, Selasa.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jateng M Arif Sambodo mengatakan, untuk menekan biaya distribusi, pemerintah akan memotong rantai pasok beras. Beras hasil panen dari petani akan diserap langsung oleh Bulog untuk dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah HET. Kadis Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang, Jateng, Basirul Hakim mengatakan, pihaknya meminta bantuan Bulog menyalurkan beras untuk kebutuhan operasi pasar (OP) di 13 pasar. ”Mengikuti situasi dan kebutuhan masyarakat di lapangan, kami juga akan menggelar pasar murah saat puasa,” ujarnya. Syarifah, pedagang di Pasar Borobudur, mengatakan, harga beras menunjukkan tren naik selama dua bulan terakhir. Harga beras kualitas medium tertinggi pada 2022 berkisar Rp 11.000 per kg. Kini, harga beras lebih dari 12.000 per kg kendati pasokannya lancar. ”Harga beras hanya bisa turun saat panen raya,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA, ID -- Program pengurangan karbon, energi terbarukan, dan environmental, social, and governance (ESG) di Tanah Air merupakan kebutuhan bisnis. Hal ini membuat lembaga internasional percaya Indonesia melakukan hal yang baik, sehingga mendapatkan investment grade dan tingkat kupon obligasi lebih rendah. “PT Freeport Indonesia di April tahun lalu menerbitkan global bond US$ 3 miliar dan itu oversubscribed. Pertanyaan paling tajam mengenai ESG, tapi berhasil membuktikan berdasarkan fakta bahwa kita bisa mendapatkan investment grade, membuat coupon rate-nya lebih rendah, dan yang lebih penting adalah kepercayaan internasional bahwa we are doing good things in Indonesia,” kata Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas dalam acara B-Universe Economic Outlook 2023, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (14/02/2023). Kalau semua pihak ikut serta dalam program tersebut, Tony yakin tujuan yang diharapkan pemerintah net zero emission (NZE) pada 2060 bisa tercapai. Untuk tahun 2030, baru-baru ini, Indonesia menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan bantuan internasional. (Yetede)

JAKARTA, ID - Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan, minat perusahaan untuk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham tetap tinggi di tahun politik 2023. Tahun ini, BEI menargetkan 70 perusahaan mencatatkan saham perdana (listing) di bursa, naik dari tahun lalu sebanyak 59. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong terciptanya pasar modal yang efisien, sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Artinya, satu infrastruktur pasar modal, seperti BEI diharapkan tidak hanya memperdagangkan saham, tetapi juga bisa memperdagangkan instrumen keuangan di luar itu melalui prinsip market interoperability. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyatakan, pasar modal Indonesia selama 2022 menorehkan kinerja impresif. Bahkan, semua indikator yang ditetapkan BEI melebihi target. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memastikan sebanyak 89 paket proyek khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun anggaran 2022 - 2023 senilai Rp 25,07 triliun sudah terkontrak. Sedangkan total paket proyek IKN tercatat sebanyak 129 paket senilai Rp 28,88 triliun. “Sudah terkontrak sebanyak 89 paket atau senilai Rp 25,07 triliun. Sementara untuk paket yang dalam proses tender sebanyak 16 paket atau senilai Rp 1,89 triliun,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (14/02/2023). Yudha menuturkan bahwa untuk 16 paket yang dalam proses tender, sebanyak 10 paket IKN senilai Rp 106 miliar belum penetapan dan enam paket IKN senilai Rp 1,78 triliun sudah dilakukan penetapan. Kemudian, 24 paket  khusus IKN lainnya atau senilai Rp 1,9 triliun belum dilakukan tender atau seleksi. (Yetede)

JAKARTA, ID – Meski permintaan Minyakita bakal melonjak hingga 30%, kebutuhan masyarakat saat Bulan Puasa dan Lebaran 2023 dipastikan tercukupi. Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta produsen menambah produksi hingga 50% menjadi 450 ribu ton dan mengawasi ketat jaringan penjualannya, untuk mengamankan minyak goreng murah program pemerintah ini agar tidak diselewengkan. “Jadi saya bisa pastikan, Insyaallah untuk Puasa dan Lebaran aman. Kami sudah antisipasi dengan menaikkan pasokan Minyakita hingga 50%, dari 300 ribu ton per bulan menjadi 450 ribu ton per bulan, selama Februari-April 2023,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan Muhri dalam acara Kasih Paham BTV, Senin (13/02/2023) malam. Kasan mengatakan, kebutuhan minyak goreng rumah tangga secara nasional sebenarnya tidak terlalu banyak. “Dengan pasokan DMO (Domestic Market Obligation) sebanyak 300 ribu ton per bulan saja itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng rumah tangga. (Yetede)