Pemerintah dan DPR tengah melakukan pembahasan untuk menyusun skema penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.Kekhawatiran melonjaknya jumlah kuota BBM bersubsidi pada tahun ini muncul ketika terjadi kecenderungan peningkatan pemakaian dari bulan ke bulan. Dalam APBN 2023, kuota BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penguasan jenis Pertalite diperkirakan sebanyak 32,56 juta kilo liter, BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu minyak tanah sekira 0,5 juta kilo liter dan minyak solar 17 juta kilo liter. Kuota BBM Pertalite pada tahun ini naik 2,6 juta kiloliter dibandingkan dengan kuota 2022 karena tren konsumsi masyarakat yang makin mendekati konsumsi normal pascapandemi. Kenaikan konsumsi itu memperlihatkan dua sisi mata uang yang berlawanan dampaknya terhadap keuangan negara. Di satu sisi, pertumbuhan konsumsi mencerminkan indikasi positif karena perekonomian mulai pulih, tetapi di sisi lain beban anggaran justru makin meningkat bila pemakaian BBM bersubsidi ternyata tidak tepat sasaran. Untuk itu, harian ini berharap agar pendistribusian BBM bersubsidi bisa benar-benar tepat sasaran dengan dilakukannya pengendalian secara ketat. Pola subsidi BBM dari komoditas ke pola distribusi tertutup seyogianya dapat segera diwujudkan agar tepat sasaran sehingga secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi masyarakat lemah atau berhak menerima dan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Bisnis pembiayaan sepanjang tahun lalu mencatatkan kinerja manis. Selain pertumbuhan piutang pembiayaan yang moncer, laba bersih yang dibukukan oleh pelaku multifinance tumbuh hingga digit ganda. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan Desember 2022 mencatat laba Rp20,36 triliun atau tumbuh 33,17% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun outstanding piutang pembiayaan tercatat mencapai Rp441,02 triliun sampai akhir 2022 atau naik 13,48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kinerja kinclong di industri pembiayaan tecermin dari keberhasilan pemain industri pembiayaan dengan aset jumbo yang performanya cukup apik sepanjang tahun lalu. Emiten pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk., misalnya, membukukan laba senilai Rp1,8 triliun sepanjang 2022. Manajemen BFIN menyampaikan perolehan laba senilai Rp1,8 triliun sepanjang 2022 disebabkan oleh mobilisasi masyarakat yang kembali aktif yang diikuti dengan daya konsumsi yang mulai menggeliat. Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono mengatakan bahwa perbaikan daya beli dan pelonggaran aktivitas masyaralat itu membuat industri pembiayaan nasional terkerek dengan tren pertumbuhan dan kualitas yang baik sepanjang tahun berjalan. Sementara itu, perusahaan pembiayaan PT BCA Finance membukukan laba bersih senilai Rp1,94 triliun sepanjang 2022 atau naik 14,1% dibandingkan dengan tahun lalu. “NPAT naik karena booking naik,” kata Presiden Direktur BCA Finance Roni Haslim kepada Bisnis. Kinerja cemerlang juga dicatatkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. atau Adira Finance. Lini bisnis pembiayaan kelompok usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk. itu membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp1,6 triliun pada kuartal IV/2022.

Persoalan sanitasi menjadi ganjalan yang membuat pelaku industri kecil dan menengah atau IKM sektor pangan kesulitan memasarkan produknya ke luar negeri. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan, saat ini masih banyak IKM pangan yang belum memenuhi persyaratan standar sanitasi fasilitas produksi di seluruh kegiatan rantai produksi pangan. Persyaratan tersebut merupakan bagian dari Standar Internasional untuk Sistem Keamanan Pangan yang meliputi Good Manufacturing Practices (GMP), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang merupakan Standar Internasional untuk sistem keamanan pangan. IKM pangan yang meliputi produsen makanan dan minuman sendiri memiliki porsi paling besar pada jumlah sektor IKM secara keseluruhan, yaitu 1,68 juta unit usaha atau 38,72% dari total unit usaha IKM di Indonesia.

Startup logistik Deliveree memprediksi bisnis logistik sepanjang tahun ini cenderung melemah dibandingkan dengan 2022 dipicu kekhawatiran resesi ekonomi global. Menurutnya, kondisi ekonomi yang memburuk akan berdampak negatif pada konsumsi masyarakat. Hal ini akan berimbas pada menurunnya jumlah barang yang dikonsumsi dan lebih sedikit logistik dan angkutan truk yang dibutuhkan. Country Manager Deliveree Apoorva Agarwal mengatakan bahwa ketidakpastian global juga akan memicu langkah perusahaan dan enggan untuk berinvestasi dan membangun persediaan. Untungnya, dia mencatatkan kinerja bisnis Deliveree tetap positif pada awal 2023 seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Agarwal mengatakan perusahaan mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis pada awal 2023 dengan membukukan pertumbuhan sebesar 60% pada Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Chairman SCI Setijadi menyatakan pelaku usaha perlu melakukan beragam upaya peningkatan, mulai dari sisi sumber daya manusia hingga pemanfaatan big data, untuk memaksimalkan peluang tersebut.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan ada dugaan tindak pidana pencucian (TPPU) uang di 12 koperasi simpan pinjam (KSP) dengan total Rp 500 triliun. Temuan itu sudah diserahkan kepada aparat penegak hokum untuk ditelusuri lebih lanjut. Khusus terkait kasus KSP Indosurya, PPATK juga menemukan adanya aliran dana ke luar negeri. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (14/2) mengatakan, selama 2020-2022 PPATK menelusuri dugaan praktik TPPU di koperasi. Berdasarkan 21 hasil analisis yang dilakukan, PPATK menemukan ada 12 KSP yang diduga melakukan TPPU, salah satunya KSP Indosurya.

”Jumlah dana secara keseluruhan melebihi Rp 500 triliun kalau bicara kasus yang pernah ditangani koperasi. Jadi, artinya, kami melihat bahwa dana yang dihimpun oleh koperasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu memang luar besar,” ujarnya. Untuk kasus KSP Indosurya, PPATK telah beberapa kali melaporkan hasil analisis tersebut kepada Kejaksaan Agung. Ivan juga telah melapor ke Menteri Koperasi dan UKM terkait skema Ponzi yang dijalankan Indosurya.Skema ponzi merupakan skema penipuan berkedok investasi dengan menawarkan imbal hasil besar kepada nasabah. Namun, sumber dana untuk pemberian imbal hasil itu sebenarnya bukan dari hasil investasi,tetapi dari dana nasabah berikutnya. PPATK juga menemukan ada dana nasabah Indosurya yang dialirkan ke luar negeri lewat perusahaan afiliasi. Dana itu kemudian dipakai untuk transaksi bisnis yang tidak selayaknya di- lakukan koperasi, seperti pembelian jet dan operasi kecantikan. (Yoga)

Pemerintah menargetkan Perum Bulog memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) 2,4 juta ton tahun ini. Sejumlah strategi digulirkan, seperti menggandeng penggilingan besar dan mengupayakan skema pembiayaan yang lebih murah bagi BUMN sektor pangan. Di sisi lain, petani mengingatkan ada potensi gangguan produksi dan panen akibat cuaca, banjir, dan virus kerdil. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada masa panen raya Februari-Maret 2023 diperkirakan lebih tinggi dari tahun lalu. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Selasa (14/2) mengatakan, pihaknya telah meminta Bulog segera merealisasikan 2,4 juta ton CBP tahun ini. Sekitar 70 % atau 1,68 juta ton ditargetkan terealisasi pada semester I-2023, sedangkan sisanya pada semester berikutnya.

Guna memenuhi CBP tahap pertama, Bulog diminta menyerap gabah petani pada panen raya Februari-Maret 2023. Terkait itu, badan pangan akan mempertemukan Bulog dengan pelaku usaha penggilingan besar agar bisa berkoordinasi dan bermitra. ”Kami berharap penggilingan besar bisa membantu Bulog merealisasikan 2,4 juta ton CBP saat panen raya hingga akhir tahun ini,” ujarnya. Dana yang dibutuhkan Bulog untuk merealisasikan CBP sebanyak itu Rp 19,9 triliun. Jumlah itu baru sebagian dari total dana yang dibutuhkan Bulog dan ID Food untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang mencapai Rp 41,1 triliun. Pembiayaan untuk pengadaan nantinya berasal dari pinjaman bank-bank milik pemerintah dengan bunga murah melalui mekanisme subsidi bunga. (Yoga)

Di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlangsung, sejumlah bank besar mencatat laba bersih yang spektakuler. Kinerja bank-bank tersebut terasa jomplang dengan banyak sektor usaha yang terseok-seok dan berusaha bangkit dari hantaman pandemi Covid-19. Bahkan, Presiden Jokowi juga heran ketimbang memberikan apresiasi meskipun subyeknya adalah bank-bank milik negara. ”Kadang-kadang saya mikir, ini kok tumbuhnya tinggi banget. Jangan-jangan bunganya ketinggian,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Mandiri Investment Forum, awal bulan ini, yang disambut gelak tawa hadirin. Saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 pada Senin (6/2/2023), Presiden juga mengemukakan hal yang lebih kurang sama. ”Sebelum masuk ke sini tadi saya tanya ke Pak Ketua OJK, NIM (net interest margin/margin bunga bersih) berapa? Dijawabnya sebesar 4,4 %. Tinggi banget, ini mungkin tertinggi di dunia,” seloroh Jokowi.

Suku bunga, NIM, dan laba tentu saling berhubungan. Semakin besar NIM, laba perbankan akan semakin besar dan begitu pula sebaliknya. NIM yang besar dengan volume penyaluran kredit yang tinggi akan makin mendongkrak laba perbankan. NIM atau margin bunga bersih adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih dan rata-rata aktiva produktif. NIM dipengaruhi oleh besaran suku bunga, baik kredit maupun dana, serta volume penyaluran kredit.Normalnya, NIM perbankan juga berfluktuasi mengikuti perkembangan suku bunga. Namun, selama ini tersebut, NIM relatif stabil di kisaran 4,5-5 %. Karena perbankan memainkan spread (selisih) suku bunga kredit dan suku bunga dana sehingga NIM menjadi stabil. Saat volume penyaluran kredit menurun, perbankan cenderung memperbesar spread antara suku bunga kredit dan suku bunga dana untuk mempertahankan level NIM. Jadi, meskipun volume penyaluran kredit menurun, NIM perbankan tetap tinggi. Inilah yang menjelaskan mengapa selama pandemi Covid-19 hingga kini perbankan tetap  mencetak laba yang relatif besar. (Yoga)

Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi belum jelas penyelesaiannya. Apabila revisi tak bisa tuntas tahun ini, kuota BBM bersubsidi tahun anggaran 2023 bisa kembali jebol. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2) mengatakan, percepatan penerbitan revisi Perpres No 191/2014 mendesak. Terdapat sejumlah pertimbangan terkait perlunya perbaikan perpres tersebut. Menurut Tutuka, pengaturan jenis BBM tertentu (JBT/biosolar dan minyak tanah) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP/pertalite) diperlukan agar tepat sasaran.

Pasalnya, saat ini belum ada pengaturan yang jelas untuk konsumen pengguna pertalite, sedangkan pengaturan pengguna biosolar dan minyak tanah yang berlaku masih terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir. ”Jika tidak dilakukan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, kuota solar bersubsidi dan pertalite tahun ini berpotensi akan terlampaui. Perlu pengaturan melalui revisi perpres itu agar dapat dilakukan pengendalian konsumsi sehingga subsidi menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Tutuka. Tahun lalu, kuota solar bersubsidi yang ditetapkan sebanyak 15,1 juta kiloliter, realisasinya 17,83 juta kiloliter. Kuota pertalite yang ditetapkan 23,05 juta kiloliter, realisasinya 29,91 juta kiloliter. Untuk tahun ini, kuota solar bersubsidi dan pertalite ditetapkan masing-masing 17 juta kiloliter dan 32,56 juta kiloliter. (Yoga)

Indonesia dan Jepang akan memperkuat kerja sama untuk mendorong percepatan transisi energi di Indonesia melalui tindak lanjut komitmen pendanaan lewat skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau JETP. Jepang mendukung akselerasi transisi energi di Indonesia mengingat banyak pengusaha asal Jepang yang berinvestasi di sector energi dalam negeri. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Keu Jepang Shun’ichi Suzuki dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jepang. Kunjungan Sri Mulyani itu masih dalam rangka menghadiri pertemuan IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia. Dalam konferensi pers yang diadakan secara daring dari Tokyo, Jepang, Selasa (14/2) Sri Mulyani mengatakan, kendati ada banyak hal yang dibicarakan dalam rangkaian lawatannya itu, kelanjutan proses transisi energi di Indonesia menjadi hal uta ma yang disoroti Pemerintah Jepang dalam berbagai pertemuan.

”Fokus mereka terutama mengenai transisi energi karena memang banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia di bidang energi. Mereka ingin tahu seperti apa skenario Indonesia, arah kebijakan Indonesia, juga insentif apa yang disiapkan pemerintah untuk mendukung sektor swasta melakukan transisi energi,” kata Sri Mulyani. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani bersama Suzuki juga membahas realisasi tindak lanjut dari kerja sama pembiayaan transisi energi di Indonesia melalui Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan yang diluncurkan saat KTT G20 di Bali, November 2022. Jepang juga ikut mendukung pendanaan melalui skema lain, yaitu Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Me chanism/ETM) yang berhasil mengumpulkan dana konsesional tahap awal 500 juta USD atau Rp 7,8 triliun dari berbagai mitra global. Skema JETP dan ETM sama-sama menyasar percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan. ETM khusus akan digunakan untuk membiayai penghentian operasi lebih dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Sementara dana JETP bisa dipakai untuk pengembangan proyek berbasis energi terbarukan lain, seperti pengembangan kendaraan listrik. (Yoga)

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, mengatakan, infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Indonesia masih minim. Selain itu, insentif fiskal bagi industri, pengusaha, dan perorangan juga belum optimal. ”Hal itu menyebabkan belum antusiasnya masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik selain harganya juga cukup mahal,” katanya dalam siaran pers, Selasa (14/2). (Yoga)