JAKARTA, ID — Presiden Joko Widodo meminta perbankan mempermudah pengucuran kredit bagi industri yang mengolah berbagai komoditas mineral, migas, perkebunan, hingga perikanan. Hilirisasi dan industrialisasi merupakan rute yang harus dilewati Indonesia agar bisa menjadi negara maju. Dengan mengubah produk primer menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, nilai tambah hingga US$ 715 miliar, setara Rp 10.754 triliun dan lapangan kerja bagi 9,6 juta orang dapat digapai dalam waktu dekat. Hilirisasi solusi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar Indonesia melompat menjadi negara maju. “Saya minta agar hilirisasi diberikan dukungan, betul-betul konkret, karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Dukungan itu betul-betul harus diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi,” kata Kepala Negara pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, di Jakarta, Senin (06/02/2023). Saat ini, hilirisasi nikel sudah memberikan hasil konkret. Nilai tambah hilirisasi nikel melompat menjadi US$ 30 miliar dari sebelumnya hanya US$ 1,1 miliar.  (Yetede)

JAKARTA, ID — Indonesia kembali masuk upper middle income country setelah Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (06/02/2023), mengumumkan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia pada akhir 2022 sebesar US$ 4.783,9 atau Rp 71 juta, naik sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Sedang PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun atau US$ 1,3 triliun. Seperti diungkapkan sejumlah pejabat pemerintah beberapa pekan terakhir, ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31%, jauh di atas per tumbuhan ekonomi 2021 yang sebesar 3,70%. Namun, pada akhir tahun lalu, sejumlah lembaga keuangan internasional memperkirakan laju pertumbuhan Indonesia di bawah 5%. Dengan laju pertumbuhan 5,31%, Pulau Jawa memberikan kontriubusi 56,48% terhadap PDB Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatra 4,69% dan pangsa terhadap PDB nasional 22,04%. PDB Jawa dan Sumatera 78,52% terhadap PDB nasional. (Yetede)

Daftar emiten BUMN di bursa saham bakal bertambah. Bila tak ada aral melintang, Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengincar bisa mencatatkan saham di bursa 24 Februari nanti. Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti menilai saham PGE cukup menarik. Selain kinerja keuangannya tumbuh, "Kami melihat prospek bisnisnya juga menarik dalam jangka menengah dan panjang," kata dia, kemarin. Namun santer terdengar pelaku pasar meragukan prospek saham pelat merah ini. Apalagi, perusahaan pelat merah yang IPO dua tahun terakhir harganya kini jatuh ke bawah harga IPO. Di antara emiten BUMN, BBRI mencetak imbal hasil tertinggi, 5.328,57% setelah IPO. Selain BBRI, BMRI, PTBA dan TLKM juga memberi return ribuan persen. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani mengatakan, mayoritas emiten BUMN masih punya daya tarik. Persepsi investor masih cenderung menilai kinerja emiten BUMN bisa stabil dengan potensi return positif untuk jangka panjang. "Ekspektasinya tingkat return lebih konsisten dan terjamin dibandingkan swasta," ujar Arjun, Minggu (5/2).

Ketidakpastian global tak hanya mempengaruhi laju ekonomi Indonesia, tapi juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama, dari sisi beban bunga utang. Beban bunga utang berisiko membengkak sejalan dengan peningkatan suku bunga global. Sementara pemerintah tak lagi punya bantalan, lantaran pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana oleh Bank Indonesia (BI) melalui mekanisme berbagi beban alias burden sharing berakhir tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (31/1) pekan lalu menyebut, estimasi penghematan bunga utang dari burden sharing selama tiga tahun sejak 2020 hingga 2022, sekitar Rp 29 triliun hingga Rp 30 triliun. Adapun selama periode tersebut, pembelian SBN di pasar perdana oleh BI mencapai kisaran Rp 1.104,85 triliun. Sepanjang tahun 2022, realisasi pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp 386,34 triliun. Pembayaran bunga utang itu memang tak terealisasi sepenuhnya, melainkan 95,19% dari pagu. Sementara dalam APBN 2023, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 441,4 triliun. Jumlah itu naik 14,25% dibanding realisasi tahun 2022. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, bunga utang ke depan akan ditentukan oleh kebutuhan pembiayaan tahun-tahun mendatang setelah burden sharing selesai. Namun, berbagai faktor juga turut menentukan, terutama kondisi ekonomi global.

Sejak awal tahun ini, saham sektor teknologi cenderung bergerak menguat. Beberapa saham sektor teknologi juga menjadi saham pendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak awal tahun 2023. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks sektor teknologi mencetak pertumbuhan 12,92% sejak awal tahun atau year to date (ytd). Kinerja ini mengungguli return IHSG yang hanya naik 0,89% ytd. Analis Reliance Sekuritas Lukman Hakim mengatakan, prospek saham teknologi terdorong oleh tingkat inflasi global yang melandai dan sehingga, kenaikan suku bunga kemungkinan tidak akan seagresif tahun lalu. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai, prospek sektor teknologi tahun ini akan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Hitungan Nico, jarak atau spread inflasi dengan tingkat suku bunga The Fed berpotensi di bawah 1%-1,5% pada bulan Juli-Agustus 2023 mendatang.

Pasar keuangan dalam negeri kembali menerima aliran modal asing pada pekan pertama bulan Februari tahun ini. Bank Indonesia (BI) mencatat: nonresiden di pasar keuangan domestik melakukan beli neto ( net buy ) Rp 4,96 triliun periode 30 Januari hingga 2 Februari 2023. Masuknya arus modal asing itu terutama terjadi di pasar surat berharga negara (SBN). Sementara di pasar saham, masih tercatat arus modal keluar. "Beli neto Rp 5,42 triliun di pasar surat berharga negara (SBN) dan jual neto Rp 0,46 triliun di pasar saham," terang Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (3/2). Seiring masuknya modal asing ke pasar keuangan domestik, risiko investasi di Indonesia terpantau menurun. Hal itu terlihat dari premi credit default swap (CDS) lima tahun yang turun ke 75,81 basis poin (bps) per 2 Februari 2023 dari sebelumnya 80,90 bps per 27 Januari 2023 lalu. Dengan demikian, selama tahun 2023, yakni sejak awal tahun hingga 2 Februari lalu, BI mencatat nonresiden beli neto sebesar Rp 44,47 triliun.

Besaran bunga masih menjadi pertimbangan nasabah saat menyimpan dana di deposito. Itu sebabnya, bank-bank kecil dan menengah yang fokus menawarkan layanan digital, mengiming-imingi bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito yang diberikan bank besar konvensional. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO), melalui aplikasi Raya menawarkan bunga deposito di kisaran 4%-5% sesuai dengan tenor waktu penempatan dana. Ajeng Putri Hapsari, Sekretaris Perusahaan Bank Raya mengatakan, Bank Raya akan tetap memberikan bunga yang kompetitif menyesuaikan dengan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI-7DRRR) dan persaingan di pasar. Sementara digibank by DBS Indonesia milik PT Bank DBS Indonesia menawarkan bunga di 4,5% hingga 5,5% tergantung jangka waktu penempatan. Natalina Syabana, Head of Segmentation & Liabilities, Consumer Banking Group Bank DBS Indonesia menuturkan, kontribusi deposito terhadap total DPK Bank DBS masih dominan. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin mengatakan, strategi bank digital menawarkan bunga deposito lebih tinggi karena sulit mendapatkan DPK. Bank digital perlu dikenal terlebih dulu dengan berbagai promosi. Ini mengakibatkan biaya lebih tinggi. "Di awal-awal mereka banyak bakar uang,” ujar Amin, Minggu (5/2).

Lonjakan pengguna kendaraan listrik menyisakan pekerjaan rumah yang perlu segera diperbaiki. Ekosistem kendaraan listrik yang terang benderang di sektor hulu dengan hadirnya produsen besar, masih terlihat remang-remang di sektor hilir karena terbatasnya infrastruktur seperti sarana pengisian daya maupun layanan purna jual.

Sebagian masyarakat saat ini menanti kepastian pemberian subsidi kendaraan listrik oleh pemerintah. Rencana insentif dan subsidi kendaraan listrik bukanlah hal baru karena memang telah disampaikan oleh beberapa menteri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, meyakini bahwa regulasi insentif kendaraan listrik akan terbit pada Februari ini. Namun, belum ada detail yang jelas tentang rencana tersebut. Kabar yang beredar menyebutkan pemerintah akan memberikan subsidi untuk kendaraan listrik yang rencananya sebesar Rp7 juta—Rp8 juta untuk sepeda motor listrik, lalu Rp80 juta untuk mobil listrik, dan Rp40 juta kendaraan hybrid. Lagi-lagi itu pun belum pasti. Kepastian insentif tersebut diyakini akan membuat penjualan kendaraan listrik, baik mobil dan motor, melesat karena harganya akan relatif terjangkau. Sejauh ini, faktor harga jadi konsideran masyarakat untuk memiliki mobil dan motor listrik. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan jumlah penjualan wholesales kendaraan listrik dari jenis bahan bakar elektrik, hybrid atau kombinasi BBM dan elektrik, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sampai dengan 2022 sebanyak 15.437 unit. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan angka penjualan pada 2021 yang baru 3.193 unit. Menurut Badan Anggaran DPR, wacana pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik tidak ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023. Bagi Senayan, rencana subsidi yang besar untuk mobil dan motor listrik itu, tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima oleh setiap rumah tangga miskin. Opsi untuk memberikan subsidi listrik ini setidaknya juga menguatkan opini bahwa pemerintah lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan energi dan impor minyak, ketimbang mencari solusi atas masalah komplikasi kemacetan dan kepadatan penduduk.

JAKARTA – Aksi Korporasi terus dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, yang terbaru adalah dengan melakukan pembelian kembali saham (buyback). Diketahui melalui keterbukaan informasi yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2023, buyback saham oleh BRI tersebut dilakukan sebesar-besar nya Rp.1,5 triliun, dan dapat dilaksanakansecara ber tahap maupun sekaligus. Proses buyback ini diselesaikan paling lambat 18 bulan setelah tanggal RUPST Tahun 2023. Pengumuman aksi korporasi berupa buyback saham ini dilakukan setelah BRI menyelesaikan proses buyback senilai Rp.3 triliun pada akhir Januari 2023. Hal tersebut di sampaikan oleh BRI melalui keterbukaan infor masi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Januari 2023, yang menyatakan bahwa perseroan mengakhiri periode buyback lebih awal menjadi 26 Januari 2023. Perseroan telah menyelesaikan buyback sebanyak 647.385.900 lembar saham dengan jumlah nilai sebesar Rp 2.999.999.915.000 (tidak termasuk biaya komisi perantara perdagangan efek dan biaya lainnya). (Yetede)