Faktor Global Mendongkrak Kinerja Ekspor
Tingkat inflasi dunia yang mulai terkendali dan rata-rata harga komoditas dipasar global yang relatif membaik membawa dampak positif ke kinerja ekspor Indonesia. Nilai ekspor nasional pada Februari 2025 kembali menggeliat hingga mencapai US$ 21,98 miliar, naik 2,58% secara month to month (mtm) dan melonjak 14,05% secara year on year (yoy). Pencapaian secara bulanan tersebut membalikkan kinerja ekspor Januari 2025 maupun Februari 2024 yang sama-sama mengalami penurunan cukup signifikan. Nilai ekspor pada Januari 2025 tercatat US$21,45 miliar, turun 8,56% disbanding Desember 2024. Sedag nilai ekspor Februari 2024 mencapai US$19,31 miliar, turun 5,79% dibanding Januari 2024.
BPS melaporkan, peningkatan nilai ekspor Februari 2025, baik secara bulanan maupun tahunan, didorong ekspor nonmigas, utamanya industri pengolahan. Nilai ekspor industri pengolahan Februari 2025 naik 3,17% (mtm) dengan andil peningkatan sebesar 2,53%. Ini terjadi justru ditengah maraknya kasus PHK di Tanah Air. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menjelaskan, kinerja ekspor pada Februari 2025 membaik karena secara umum permintaan perdagangan global tahun ini lebih baik dari 2024. "Ini berkat makin terkendalinya tingkat inflasi di banyak negara di dunia, termasuk di pasar-pasar tujuan ekspor utama Indonesia," ujar Shinta, Senin (17/03/2025). Selain itu, rata-rata harga komoditas dipasar global pada Februari 2025 relatif meningkat disbanding pada Januari 2025. (Yetede)
Kunci BCA Menjaga Profitabilitas
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam dua bulan pertama tahun ini mencetak laba bersih secara bank only sebesar Rp 8,97 triliun, tumbuh 8,33% dibanding periode Februari 2024, di Rp 8,28 triliun. Pertumbahan laba bersih BCA pada Februari ini juga lebih tinggi dibanding laba bersih bulan sebelumnya yang meningkat 5,82% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 4,73 triliun. Ditelaah dari laporan keuangan bulanan yang dipublikasi, profitabilitas disumbang dari pendapatan bunga bank swasta terbesar di Indonesia ini yang sebesar Rp 14,87 triliun, tumbuh 5,01%. Sedangkan, beban bunga menyusut 1,48% (yoy) menjadi Rp1,99 triliun per Pebruari 2025.
Sehingga, pendapatan bunga bersih yang dicatatkan perseroan sebesar Rp 12,88 triliun, meningkat 6,18% (yoy). Perseroan juga memperoleh pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi pada Februari 2025 tercatat Rp 2,99triliun, tumbuh 6,78% (yoy). BCAjuga mencatatkan beban (pemulihan) kegiatan penurunan nilai aset keuangan (impairment) senilai Rp 604,8 miliar, naik 8,27% (yoy). Di sisi intermediasi, pendapatan bunga BCA didukung aktifnya perseroan menyalurkan kredit. Terlihat dari nilal kredit Rp 900.66 trüliun per akhir Februari 2025, meningkat dua digit 13,98% (yoy). Meskipun sedikit lebih rendah dari kredit perseroan per Januari 2025 yang tumbuh 15,07% (yoy).
Penyaluran kredit membuat total aset BCA tumbuh 4,3% (yoy) mencapai Rp 1.427,41 triliun per Februari 2025. Selain itu,dalam menya-lurkan kredit juga menawarkansuku bunga yang kompetitif ataureasonable. Strategi perseroan menjaga laba tumbuh berkelanjutan adalah dengan menjaga biaya dana (cost of fund) tetap rendah, dengan mendorong dana murah (current account saving account). "Tekan cost of fund dan jangan jor-joran kasih bunga kredit dibawah Surat Berharga Negara(SBN) nggak masuk akal," ucap Presdir BCA Jahja Setiaatmadja,Senin (17/3/2025). (Yetede)
Penjualan Semen Melorot karena Daya Beli Lemah
Industri semen masih terus mengalami perlambatan penjualan di dalam negeri. Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Lilik Unggul Raharjo mengatakan, perlambatan tersebut disebabkan masih melerahnya daya beli masyarakat dan melambatnya sebagian besar proyek infrastruktur. Penjualan semen dalam negeri di Februari mengalami penurunan 4,2% dibanding Januari 2025, dimana penjualan semen pada Januari 2025 mencapai 4,9 juta ton, sedangkan Februari sebesar 4,7 juta ton. Jumlah tersebut terdari dari semen dalam kantong 3,3 juta ton atau turun 5,6%, dan semen curah 1,3 juta ton atau turun 0.1%.
“Pada periode Januari-Februari 2025 (YTD) penjualan semen dalam negeri mengalami penurunan 0,2% dengan volume 9,6 juta ton jika dibandingkan dengan periode yang sama tabun 2024," ucap dia di Jakarta, Senin (17/3/2025). Penurunan penjualan semen hampir merata di seluruh wilayab Indonesia, kecuali di Sumatera yang masih tumbuh 8,1% dan di Jawa tumbuh 2,4%. Penurunan terbesar terjadi di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 15.7%. Kalimantan masih memperlihatkan tren penurunan dengan -13,9%. "Sementara di Maluku dan Papua juga masih menunjukkan tren negatif di angka 3,1%," ucap dia. (Yetede)
Industri Hijau Didorong untuk Diterapkan
Sektor industri didorong mulai menerapkan prinsip keberlanjutan atau industri hijau untuk membantu pencapaian target netralitas karbon pemerintah di 2060. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi menerangkan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di tingkat global sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencapai target dekarbonisasi. Guna mencapai pertumbuhan industri yang berkelanjutan, selain mengutamakan aspek ekonomi dan daya saing, perlu memperhatikan dampak terhadapl ingkungan," ujar dia dalam Sosialisasi Pre Event The 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Sinergi antara pemerintah, industri, akademisi,dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun ekosistem industri hijau yang berkelanjutan. Sebagai langkah konkret, Kemenperin telah menerbitkan Surat Edaran Menperin No 2 Tahun 2025 tentang penyampaian data emisi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). "Kebijakanini bertujuan untuk memantau kondisi emisi industri, menjaga kualitas udara, serta membantu industri dalam upaya dekarbonisasi,"kata dia. Transformasi industri hijau menjadi agenda prioritas nasional, sejalan dengan target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) yang ditetapkanIndonesia. (Yetede)
Insentif Perpajakan perlu di evaluasi untuk Tekan Potential Loss
Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh insentif perpajakan untuk menekan potential loss atau berkurangnya penerimaan pajak. “Harus dievaluasi, sehíngga kalau insentif pajaknya lebih tepat sasaran, maka potential loss dari pajaknya bisa ditekan. Itu yang paling gampang dilakukan," kata Direktur Eksekutif Centerof Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, Senin (17/3/2025). Berdasarkan data Kemenkeu, insentif perpajakan tahun2023 mencapai Rp 362,5 triliun atau 1,73% dari produk domestik bruto (PDB), meningkat 6,3% disbanding tahun anggaran (TA) 2022 yang sebesar Rp341,1 triliun atau 1,74% dari PDB.
“Itu (insentif perpajakan) sebagian belum tepat sasaran. Ini kita minta untuk dievaluasi ulang. Tax holiday, kemudian tax allowance. Apalagi sekarang sudah ada global minimum tax, jadi tidak bisa kasih 0 % PPh badan, tidak bisa lagi sekarang,"kata Bhima. Selain evaluasi insentif perpajakan, Bhima mengatakan bahwa Celios selalu mendukung pemerintah segera mendorong implementasi pajak-pajak baru seperti pajak karbon, pajak kekayaan terhadap 2% asset high net worth individual, serta reformasi pajak warisan. “Kemudian pajak terkait properti atau perumahan, itu harus dievaluasi," kata dia. (Yetede)
Rp 1,54 Triliun diterima dari Setoran PNBP sawit di Kawasan Hutan
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperoleh setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,54 triliun dari penyelesaian kasus perkebunan sawit dalam kawasan hutan. PNBP itu berasal dari pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) Rp 323,56 miliar dan dana reboisasi (DR) Rp1,23 triliun oleh 297 dari total 365 subjek hukum perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang penyelesaiannya menggunakan skema pasal 110A dari UU Cipta Kerja. Dalam laporan Kemenhut disebutkan, identifikasi oleh lima kementerian/lembaga, yakni Kementan, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kemenko Perekonomian, menunjukkan, kebun sawit dalam kawasan hutan kurang lebih 3.324.027 hektare (ha).
Berdasarkan SK Data dan Informasi Tahap I-XXIV,terdapat 4.561 unit perkebunan sawit dengan luas 2.926.609 hutan, yakni 2.331 unit perkebunan korporasi/koperasi 2.221.562 ha dan 2.230 unit perkebunan masyarakat 705.047 ha. Untuk 2.331 unit perkebunan korporasi diselesaikan dengan pasal 110A dan pasal 110B dengan 1.381 unit di antaranya masih proses pelengkapan data dan telaah yang terbangun di kawasan Khusus 365 subjek hukum perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang penyelesaiannya dengan pasal 110A, sebanyak 297 subjek hukum melakukan pembayaran, 53 subjek hukum belum menyampaikan konfimasi, lima subjek hukum memperoleh keringanan, dan 10 subjek hukum keberatan. (Yetede)
Rekrutmen PPPK tanpa Afirmasi
Pemerintah akan menghentikan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan sistem afirmasi. “Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, maupun pemda, untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita,' tutr Mensesneg Prasetyo Hadi pada konferensi pers di Kantor Kemen PAN/RB, di Jakarta, 17 Maret 2025. Sehingga sistem afirmasi pada rekrutmen PPPK tahun 2024 akan menjadi yang terakhir dilakukan oleh pemerintah.
“Berkenaan dengan proses penerimaanan PPPK untuk tahun 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir." Prasetyo Hadi memperjelas, “Sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai kebutuhan. "Ia menegaskan bahwa prosesrekrutmen pengangkatan ASN bukan mengenai membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarákat," tuturnya. (Yetede)
Impor Kurma Naik, Textil Turun
Nilai impor kurma pada Februari 2025 mencapai 16,47 ribu ton, lebih tinggi dari posisi Januari 2025 di 16,42 ribu ton. Secara nominal, nilai impor kurma pada Februari 2025 sebesar US$ 18,09 juta. Dalam lima bulan terakhir, impor komoditas ini terus mengalami peningkatan."Tren impor kurma mulai meningkat dalam lima bulan menjelang Ramadan dan paling tinggi di Januari dan Februari 2025. Impor kurma pada Februari 2025 tercatat sebesar 16,47 ribu ton atau senilai US$ 18,09 juta," ucap Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Senin (17/03/2025). Jika dilihat berdasarkan negara asal, tiga negara yang menjadi asal impor terbesar kurma pada Februari 2025 adalah Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
BPS juga menyebut bahwa impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari Tiongkok mengalami penurunan sebesar US$ 141,1 juta secara bulanan. “Secara month to month, penurunan terbesar berasal dari Tiongkok sebesar US$ 141,1 juta atau 36,60% dibanding Januari 2025," ujar Amalia. Ia menambahkan, impor TPT mencapai US$ 606,8 juta atau turun 20,74% pada Februari 2025. Sedangkan ekspor TPT terbesar pada Februari 2025 ke negara Amerika Serikat dengan nilai US$ 17,4 juta atau naik4,13% dibandikan dengan Januari 2025. Total ekspor TPT pada Februari 2025 mencapai US$ 1,02 miliar. (Yetede)
Penghiliran Emas Memasuki Babak Baru
Indonesia memiliki potensi emas terbesar di dunia dengan cadangan 3,8 miliar ton dan produksi 139,25 ton per tahun, kini resmi memiliki pabrik pemurnian logam mulia (PMR) pertama yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. PMR ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/3) dan menjadi bagian dari smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Dengan investasi sebesar US$630 juta atau sekitar Rp10 triliun, pabrik ini mampu memproduksi 50 ton emas per tahun.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya PMR ini dalam mendukung program penghiliran yang memungkinkan Indonesia tidak hanya menjual bahan baku, tetapi juga mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah. Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, berharap fasilitas ini dapat mempercepat perkembangan industri emas hilir di Indonesia, menciptakan ekosistem baru melalui bank emas dan memperkuat sektor ekonomi nasional.
Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat bahwa Indonesia kini mampu memproduksi 60-70 ton emas per tahun, dengan kontribusi PMR PTFI yang menghasilkan 50 ton dan sisanya berasal dari Amman Mineral. Keberadaan PMR ini juga membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pajak, dan multiplier effect bagi sektor lainnya. Namun, penting bagi PT Freeport Indonesia untuk segera mendapatkan kepastian izin operasional agar penghiliran ini dapat berjalan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, PMR ini menjadi langkah signifikan bagi Indonesia dalam mewujudkan pengolahan sumber daya alam yang lebih bernilai, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memperkuat ekonomi melalui pengembangan industri logam mulia.
Urgensi Asuransi TPL di Indonesia
Indonesia harus segera menerapkan Asuransi Wajib Tanggung Jawab Pihak Ketiga (TPL) bagi semua pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan amanat Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) yang berlaku sejak Januari 2025. Asuransi TPL memberikan perlindungan finansial terhadap pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan yang disebabkan oleh pemilik kendaraan, mencakup cedera, kematian, dan kerusakan properti. Penerapan kebijakan ini sangat penting mengingat tingginya angka kecelakaan di Indonesia dan peningkatan klaim asuransi yang menunjukkan kebutuhan akan perlindungan semacam ini.
Namun, meskipun Indonesia sudah memiliki dasar hukum, regulasi yang lebih rinci, seperti Peraturan Pemerintah (PP), masih tertunda. Agar kebijakan ini efektif, beberapa hal perlu diprioritaskan, antara lain penetapan premi yang terjangkau, sistem klaim yang efisien, pengawasan yang ketat, dan integrasi dengan sistem registrasi kendaraan. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang telah lebih dulu menerapkan Asuransi TPL, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Penerapan Asuransi TPL di Indonesia tidak hanya akan memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan, tetapi juga memperkuat industri asuransi dan menciptakan disiplin berkendara yang lebih baik. Tantangan utama dalam implementasinya adalah perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan penetapan premi yang adil serta terjangkau. Jika diterapkan dengan baik, Asuransi TPL dapat memperbaiki sistem transportasi Indonesia dan menjadikannya lebih aman dan tertib, sejalan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.