Pemerintah optimistis daya beli masyarakat akan menopang laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025. Kinerja perekonomian turut disokong oleh surplus neraca perdagangan, Purchasing Manufacture Index (PMI), hingga inflasi yang terjaga. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2025 mencapai 5,3%. Karenanya, pemerintah berkomitmen mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjamin keterjangkauan harga pangan di masa Bulan Suci Ramadan seperti operasi pasar, gerakan pasar murah, serta fasilitasi dan pengawasan distribusi. Pemerintah juga akan terus menjaga level harga gabah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk menopang dayabeli masyarakat atas kebutuhan transportasi, insentif seperti diskon tarif tol dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat diberikan pada momentum Ramadan dan Idulfitri tahun ini. “Hal ini memberikan optimisme bahwa kuartal I-2025,dari total agregat demand, masih terjaga.  Komponennya konsumsi rumah tangga," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil lelang Surat Utang Negara di Jakarta, Selasa (18/3/2025). Meski terjadi deflasi secara beruntun pada Januari dan Februari 2025, Sri Mulyani meyakini bahwa harga barang dan daya beli tetap terjaga. Apalagi deflasi pada dua bulan tersebut juga teriadi karena diskon tarif selama 58 bulan beruntun.

Sementara, neraca perdagangan mengalami surplusUS$ 3,12 miliar pada Februari2025. Menurut dia, hal ini merunjukkan kinerja neraca perdagangan sudah surplus, daya beli masyarakat bisa terjaga. “Daya beli dijaga supaya tidak tergerus oleh harga, yang dikelola agar tetap rendah atau bahkan menurun, seperti tiket menurun, listrik menurun untuk rumah tangga. Hal ini diharapkan menjaga konsumsi rumah tangga, karena daya belinya terjaga dengan harga yang relatif stabil," terang Sri Mulyani. Pada Februari 2025, PMI Manufaktur Indonesia meningkat ke level 53,6 yang tertinggi dalam 11 bulan terakhir. (Yetede)

Kadin Indonesia memperkirakan perputaran uang pada Idulfitri tahun ini mencapai Rp 137,975 triliun, turun dari perputaran uang pada Idulfitri 2024 di Rp 157,3 triliun. Perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah diprediksi menurun seiring jumlah pemudik yang mengalami penurunan. “Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Jika rata rata keluarga membawa uang sebesar Rp 3,75 juta yang naik 10% dari tahun lalu, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp 137,975 triliun," jelas Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang dalam pernyataan resmi, Selasa (18/3/2025). Jumlah ini masih berpotensi naik, karena angka rata rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat.

Berdasarkan hasil survey dilakukan badan kebijakan transportasi, pusat statistik, Kemenhub maupun akademisi, jumlah pemudik HariRaya Idulfitri 2025 diperkirakan146,48 juta orang atau 52% dari penduduk Indonesia, turun 24% disbanding tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Nataldan Tahun Baru (Nataru) dan Idulfitri yang sangat berdekatan, sehingga yang sempat berlibur selama Nataru tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat libur Idulfitri. Ditambah, dengan kondisi ekonomi saat ini masyarakat cenderung menghemat (saving), mengingat beberapa bulan ke depan akan memasuki tahun ajaran baru yang memerlukan biaya masuk sekolah. Ditambah, maraknya PHK. (Yetede)

Mentan, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Perum Bulog wajib aktif menyerap gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kg untuk semua kualitas (any quality) atau tanpa kecuali. Bulog juga diminta terjun langsung menyerap gabah petani, bukan hanya menerima di gudang. “Semua sektor harus bergerak cepat, enggak ada alasan, Bulog wajib serap gabah any quality. Petani menunggu kepastian harga di sawah, Bulog malah menunggu di gudang, ini enggak bisa dibiarkan,” ungkap Mentan dalam keterangan yang. Selasa (18/03/2025).

Mentan menyampaikan itu usai mendengar keluhan petani di Kabupaten Tanah Laut yang mengutarakan Bulog di wilayah itu jarang turun kelapangan padahal mayoritas petani tengah memasuki musim panen. Mentan menegaskan, Kalsel, khususnya Tanah Laut, punya potensi pertanian sangat besar. Untuk itu, Mentan meminta jajaran TNI, Polri, dan pemda bersinergi menjaga dan mengembangkan sektor pertanian di wilayah itu. “Saya titip Pak Dandim, Pak Wakapolda, kita jaga bersama daerah ini. Potensinya luar biasa, jangan sampai ada yang main-main,” ujar dia. Mentan juga menekankan, bantuan pertanian harus diberikan ke daerah yang benar-benar serius memacu produksi pangan dan harus tepat sasaran. (Yetede)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan mineral dan batu bara mencapai Rp 24,89 triliun pada awal Maret 2025. Merujuk data Kementerian ESDM per tanggal 17 Maret 2025, perolehan PNBP itu 19,96% dari target tahun ini sebesar Rp 124,71 triliun. PNBP 2025 lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 113,54 triliun. Realisasi PNBP minerba 2024 sebanyak Rp 142,88 triliun. Namun raihan tahun lalu itu lebih rendah dibanding PNBP 2023 sebesar Rp 172,96 triliun. Melemahnya harga batu bara menjadi faktor berkurangnya pundi-pundi pada tahun lalu. Pada 1 Maret kemarin, pemerintah menetapkan aturan yang mewajibkan transaksi ekspor merujuk pada Harga Batu Bara Acuan (HBA). Dengan kebijakan ini maka pemerintah merilis HBA dua kali sebulan. Berbeda dengan sebelumnya yang diumumkan sebulan sekali.

Formula HBA masih mengikuti pola lama yakni merujuk pada nilai transaksi hingga dua bulan sebelumnya. HBA ditetapkan pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan HBA pada 15 Maret 2025 sudah semakin mendekati harga index. Namun, pihaknya masih menanti seperti apa pergerakan HBA beberapa bulan ke depan. "Kita lihat sudah ada improvement. Memang masih perlu dilihat selama beberapa bulan konsistensinya," kata Gita di Jakarta, Selasa(18/3/2025). Gita menerangkan HBA ekspormerupakan instrumen yang dipakai pemerintah dalam setoran pajakmaupun royalti pertambangan. Artinya, pelaku tambang akan menanggung selisih bila transaksi dengan pembeli di bawah HBA. (Yetede)

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan bahwa harga kebutuhan pangan pokok di pasar tetap terjangkau menjelang Lebaran. Menurutnya, meskipun ada fluktuasi harga, terutama untuk cabai rawit yang mencapai harga tinggi, pemerintah terus melakukan pemantauan dan bekerja sama dengan Satgas Pangan serta pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga. Dalam kunjungannya ke Pasar Senen, Jakarta, Budi mencatat bahwa harga daging sapi, ayam, telur, beras, dan minyak goreng masih sesuai dengan harga acuan nasional.

Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, seperti cabai rawit yang disebabkan oleh faktor cuaca. Meski demikian, Budi optimis harga cabai akan turun seiring dengan distribusi dari sentra pemasok di Kediri, Jawa Timur. Dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Lebaran, pemerintah juga melaksanakan operasi pasar subsidi (Opadi) di Jawa Barat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, berharap bahwa Opadi ini dapat meredam lonjakan harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan rendah.

Keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan yang ketat dan berbagai kebijakan intervensi pasar, guna memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjelang Lebaran.

Komisi I DPR menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tingkat I, untuk kemudian dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna DPR. Ketika Ketua Panita Kerja (Panja) Revisi UU TNI, Utut Adianto, meminta persetujuan anggota Komisi I dan Pemerintah, para anggota rapat memberikan persetujuan. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang mewakili pemerintah, menyatakan harapannya agar RUU tersebut dapat disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. Menurutnya, TNI adalah kekuatan utama dalam pertahanan negara yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik maupun ancaman militer dan non-militer. Penguatan tugas dan fungsi TNI diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan negara, serta optimalisasi peran kementerian dan lembaga terkait.