Susunan lengkap kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (24/3/2025) pekan depan. Pengumuman struktur tim inti operasional ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap persepsi publik, termasuk sentimen investor di pasar modal. Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani. ”Ya, tunggu saja hari Senin pukul 12.00,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3). Sejak pukul 14.30 hingga sekitar pukul 16.00, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri, kepala lembaga, dan direktur utama bank pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal, PP yang mengatur inbreng atau pengalihan saham BUMN ke BPI Danantara diupayakan terbit sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, yakni pada pekan ini. Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengatakan, target inbreng seluruh BUMN ke Danantara selesai akhir Maret 2025. Pelaksanaan inbreng ini, menurut rencana, dilakukan sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) sejumlah BUMN yang akan bergabung dengan Danantara.

”Sebelum RUPS, sudah kita lakukan inbreng. Beberapa RUPS akan mulai pada akhir bulan ini (Maret 2025),” ujar Dony seusai rapat konsultasi secara tertutup dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Terkait dengan struktur organisasi Danantara, nama sejumlah tokoh yang akan mengisi struktur kepengurusan BPI Danantara dilaporkan oleh Rosan Roeslani, Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3) sore. Tokoh-tokoh dimaksud tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. (Yoga)

Seorang petugas bank (teller), terlihat sedang menghitung dollar AS di Banking Hall, Bank Mandiri Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (21/3/2025). Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate per hari Jumat, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp 16.501 per dollar AS atau melemah 20 poin dibandingkan dengan nilai tukar sehari sebelumnya. (Yoga)

Pada 2024, produksi kelapa di empat negara produsen kelapa terbesar dunia, yakni Indonesia, Filipina, India, dan Sri Lanka, turun akibat dampak ElNino yang terjadi pada semester II-2023 hingga triwulan I-2024. Kelangkaan bahan baku kelapa industri pengolahan kelapa belum terpecahkan. Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia atau HIPKI khawatir ekspor kelapa bulat justru akan menguntungkan negara-negara lain. Hal itu mengingat produksi kelapa di sejumlah negara penghasil utama kelapa, termasuk Indonesia, turun. Di sisi lain, dalam dua bulan terakhir ini, ekspor kelapa bulat atau butiran Indonesia ke sejumlah negara meningkat. Ketua Bidang Industri Aneka Produk Kelapa HIPKI, Dippos Naloanro Simanjuntak, Jumat (21/3) mengatakan, hingga kini belum ada solusi terhadap kelangkaan bahan baku kelapa untuk industri.

Ekspor kelapa bulat masih terus berjalan kendati HIPKI telah meminta penghentian ekspor sementara selama enam bulan. Padahal, produksi kelapa di Indonesia pada 2024 turun. Produksi kelapa di negara-negara produsen kelapa terbesar dunia lainnya juga anjlok. India dan Sri Lanka bahkan dikabarkan telah membuka keran impor kelapa dari Indonesia. Pada 2023, kedua negara tersebut merupakan penghasil kelapa terbesar ketiga dan keenam dunia. ”Kami khawatir ekspor kelapa bulat justru akan menguntungkan industri kelapa negara-negara lain. Sementara industri dalam negeri justru mengurangi kapasitas produksi, bahkan tutup,” ujarnya. Kementan mencatat produksi kelapa pada 2024 turun 0,5 % secara tahunan atau sebanyak 70,55 juta butir menjadi 14,11 miliar butir. (Yoga)

Pengusaha tambang mineral dan batubara meminta pemerintah menunda rencana kenaikan tarif royalty yang diatur dalam peraturan pemerintah. Rencana penyesuaian tarif dinilai akan semakin membebani industri yang kini tengah dihajar penurunan harga komoditas dan pungutan biaya lain dari negara. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, meski mereka dilibatkan pada proses pembahasan revisi, kesempatan yang diberikan sangat terbatas. Contohnya, dalam konsultasi publik yang diselenggarakan awal Maret, pelaku usaha hanya diundang ke pertemuan daring selama 1,5 jam dengan peserta ratusan orang. ”Ini sama sekali tidak memadai. Harusnya diskusinya lebih intens karena dampaknya sangat signifikan,” ujarnya, Jumat (21/3).

Selain IMA, banyak asosiasi juga menolak substansi revisi PP yang dianggap memberatkan, terutama terkait perubahan tarif produksi dari sistem tunggal menjadi progresif, dengan kenaikan persentase pada produk batubara dan mineral, seperti nikel, tembaga, emas, dan timah. Komoditas bijih nikel, misalnya, yang sebelumnya berlaku tarif tunggal 10 % menjadi tarif progresif 14-19 %, menyesuaikan harga mineral acuan (HMA). Sementara pada feronikel, dari tarif tunggal 2 % diusulkan menjadi tarif progresif 5-7 %, menyesuaikan HMA. Untuk komoditas batubara, tarif yang berlaku saat ini bersifat progresif dan menyesuaikan harga batubara acuan (HBA) dengan tarif PNBP untuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berkisar 14-28 %.

Dalam usulan revisi, tarif royalti akan naik 1 % untuk HBA yang lebih besar atau sama dengan 90 USD per ton, hingga mencapai tarif maksimum 13,5 %. Dampak perubahan tarif tersebut, akan meluas dari hulu ke hilir. Beban royalti akan menghambat investasi untuk eksplorasi yang penting untuk mendukung ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Operasional perusahaan juga berpotensi terdampak karena beban perusahaan semakin bertambah. Sementara, industri mineral dan batubara sudah dibebani biaya lain dari pemerintah. Sejak Januari 2025, mereka terdampak kenaikan biaya energi karena penggunaan Biosolar B40, aturan devisa hasil ekspor 100 %, kenaikan PPN 12 %, hingga upah minimum provinsi yang naik ke 6,5 %. ”Jadi, sebaiknya pemerintah menunda revisi tersebut dan mengkaji kembali dengan mengajak pelaku usaha untuk berdiskusi secara komprehensif,” kata Hendra. (Yoga)

Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengingatkan Perum Bulog untuk memenuhi target penyerapan 2 juta ton beras dalam negeri hingga April 2025 guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di Indonesia. Maret tinggal 10 hari, sehingga setidaknya penyerapan beras hingga akhir bulan ini harus 750-800 ribu ton. Bila serapan beras petani oleh Bulog hingga April tembus 1-2 juta ton, tidak perlu lagi impor.

"Target Bulog harus serap beras sampai akhir April kira-kira 2 juta ton, sekarang baru 450 (ribu ton). Ini sudah 20 Maret. 10 hari lagi Maret selesai. Maret ini kalau tidak dapat 700-800 ribu (ton), awas hati-hati. Maret ini harus 750-800 ribu (ton). Baru April bisa mengejar," kata Menko Pangan usai meninjau Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Kantor Kecamatan Mijen, Semarang, Jateng, Kamis (20/03/2025).

Menko Pangan juga mengingatkan, pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen (GKP) yang harus diterima Bulog Rp 6.500 per kg guna mendukung petani dan menjaga keseimbangan pasar beras di dalam negeri. "Kalau ada yang beli di bawah Rp 6.500 per kg bisa dipenalti. Jadi, rata-rata Rp 6.500 per kg, sehingga kami harap petani-petani kita bisa lebih makmur dan sejahtera," kata dia. Alhamdulillah, harga beras kita stabil," ujar dia. (Yetede)

Aset propeti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Paris, Perancis, terancam disita perusahaan satelit swasta Navayo International AG, salah satu operator satelit yang pernah menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Hal ini terjadi karena pemerintah tak kunjung memenuhi kewajiban sesuai putusan pengadilan arbitrase Singapura, yang merupakan buntut dari persoalan korupsi pada penyewaan satelit untuk mengisi slot orbit 123 BT. Untuk itu, Pemerintah RI berkomitmen akan membayar kewajiban itu karena putusan arbitrase bersifat final. Namun, karena ada temuan kecurangan (fraud), pemerintah juga mengancam balik Navayo untuk dijadikan tersangka secara pidana.

Ancaman balik itu disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/3). Yusril menjelaskan, lima rumah pejabat diplomatik KBRI Paris terancam disita oleh juru sita yang ditunjuk Navayo pada 2024. Pada 29 Juli 2024, juru sita memasuki tanpa izin rumah dinas yang didiami Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Paris. ”Proses penyitaan berlanjut pada 20 Agustus 2024 di mana juru sita mendatangi secara paksa aset KBRI Paris hingga mengakibatkan kerusakan pada kunci pintu-pintu apartemen,” ucapnya.

Navayo merupakan salah satu operator satelit yang menjalin kerja sama dengan Kemenhan pada 2015. Presiden Joko Widodo, saat itu, menugasi Kemenhan mengisi slot 123 BT. Akan tetapi, penyewaan satelit terindikasi tak sesuai prosedur, di antaranya untuk sewa satelit dengan Avanti dan Navayo. Berdasarkan hasil penyidikan Kejagung, dari penyewaan satelit ini ditaksir kerugian negara mencapai Rp 453 miliar. Dalam perkara ini, empat orang telah diadili, salah satunya bekas Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto. Terkait sewa satelit itu, pada 2021, Pemerintah RI menerima tagihan 21 juta USD dari Navayo berdasarkan putusan arbitrase Singapura. Terkait dengan putusan arbitrase Singapura itu, muncul ancaman penyitaan aset KBRI di Paris.

Kemenhan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan satelit diwajibkan membayar 24,15 juta USD atau Rp 397 miliar. Yusril menegaskan, meski permohonan penyitaan sudah dikabulkan Pengadilan Perancis, Pemerintah RI akan melakukan perlawanan untuk menghambat eksekusi. ”Saya pada 28 Maret ini akan menghadiri konferensi atau pertemuan OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) di Paris dan juga sekaligus akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Kehakiman Perancis,” ujarnya. BPKP pun sudah mengeluarkan audit bahwa Navayo melakukan wanprestasi karena tak memenuhi kewajibannya. Menurut perhitungan BPKP, nilai pekerjaan yang dilakukan Navayo hanya Rp 1,9 miliar. Nilai ini disebut sangat jauh dari nilai kontrak yang ditandatangani dengan Kemenhan. (Yoga)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (20/3) ditutup menguat 1,11 % ke level 6.381 dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Nilai penjualan bersih saham oleh investor asing tercatat Rp 499 miliar. Aksi jual saham oleh investor asing mulai mereda, dari Rp 2,5 triliun pada Selasa (18/3) menjadi Rp 910 miliar pada Rabu (19/3). Tekanan jual yang deras pada Selasa lalu sempat membuat IHSG terperosok hingga minus 6 % ke level 6.076 pada sesi pertama perdagangan. Akibatnya, bursa harus menghentikan perdagangan sementara atau trading halt, sesuai regulasi yang diberlakukan sejak pandemi Covid-19.

Meskipun IHSG kini berangsur pulih, pengamat pasar modal, Alfred Nainggolan, menilai, pemerintahan baru perlu memberikan perhatian lebih terhadap dinamika pasar modal. Dalam dua dekade terakhir, pasar modal Indonesia telah berkembang pesat dan menjadi pilar penting dalam pendanaan pembangunan ekonomi, berdampingan dengan sektor perbankan. Kesadaran masyarakat terhadap investasi juga semakin meningkat. ”Jangan sampai ini pupus karena pasar tidak merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya. Merespons koreksi pasar saham yang terjadi, pemerintah perlu bertindak cepat dalam menangani isu-isu besar terkait ekonomi, politik, dan pasar modal. Penurunan harga saham yang signifikan mencerminkan kekhawatiranpasar terhadap stabilitas ekonomi dan politik. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dua di antaranya adalah proyek berbasis pertanian di daerah miskin serta perluasan lapangan kerja melalui pembukaan 10.000 perusahaan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat berkunjung ke kantor Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Kamis (20/3), mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementan dan Kemensos, guna membahas strategi pengentasan kemiskinan ekstrem serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bersama Kementan, BP Taskin akan membangun ekosistem pertanian untuk meningkatkan produksi di 15 provinsi serta menyiapkan 75 proyek di desa-desa termiskin di Jateng. Selain itu, BP Taskinjuga menjalinkerja sama dengan Kemensos sebagai bagian dari upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan di desa-desa. ”(Kerja sama) dengan Kementan akan direalisasikan pada awal minggu pertama setelah puasa. Kami akan membentuk memorandum of understanding (MoU). Sementara itu, kerja sama dengan Kemensos menargetkan 900 desa termiskin di Jateng, di mana kami akan membentuk tim khusus untuk turun langsung ke lapangan,” ujar Budiman.

Dalam proyek percontohan tersebut, petani akan diberdayakan dalam budidaya komoditas strategis untuk memenuhi pasokan industri hilirisasi dalam negeri ataupun menyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis. Strategi lain untuk mempercepat pengentasan rakyat dari  kemiskinan adalah  mendorong terbentuknya 10.000 perusahaan baru atau eksisting yang terlibat dalam rantai pasok global (global supply chain). Sebanyak 2.000 perusahaan nasional akan menjadi pemimpin pasar (leading player) dalam memasuki pasar global. Jika setiap perusahaan nasional melibatkan rata-rata empat perusahaan pendukung dan pemasok, total akan ada 10.000 perusahaan nasional yang terlibat dalam rantai pasok global. (Yoga)

Indonesia tengah berupaya memperluas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh dialih fungsikan. Namun, lebih dari 60 % luas lahan pertanian tengah ”sakit”. Regulasi terkait lahan itu pun tak benar-benar mampu melindungi keabadiannya, seakan hanya mimpi, Pada 18 Maret 2025, pemerintah memutuskan 87 % lahan baku sawah (LBS) di Indonesia menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialih fungsikan. Hal itu merupakan salah satu keputusan rakor Kemenko Bidang Pangan berdasarkan usulan Bappenas.

BPS serta Kementerian ATR/BPN menunjukkan, luas LBS yang pernah mencapai 8,1 juta-8,2 juta hektar pada 2015-2017 justru susut menjadi 7,1 juta hektar pada 2018. Kemudian, pada 2019, luas LBS itu sedikit bertambah menjadi 7,46 juta hektar. Namun, pada 2024, luas lahan yang dijadikan dasar kerangka sampel area padi tersebut justru berkurang menjadi 7,38 juta hektar. Dengan luasan LBS itu dan kebijakan 87 % LBS menjadi LP2B, Indonesia bakal memiliki 6,42 juta hektar LP2B ke depan. Mimpi memiliki LP2B yang benar-benar abadi dan berkelanjutan itu bisa tercapai, asal ada kemauan politik yang kuat untuk menyejahterakan bangsa dengan ketahanan pangan. (Yoga)

Banjir bandang merusak jantung pariwisata Danau Toba di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumut. Sudah lima hari aktivitas pariwisata lumpuh. Bencana ekologis itu disebabkan kerusakan hutan di hulu Danau Toba. Banjir bandang menghantam destinasi wisata, hotel, restoran, rumah sakit, permukiman warga, dan sempat membuat jalan nasional lumpuh total. Hingga Kamis (20/3) kawasan pariwisata Parapat masih lumpuh. Rumah makan, restoran dan hotel belum beoperasi. Masyarakat masih sibuk membersihkan material lumpur di dalam rumah. Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumut (Jamsu) menelusuri penyebab banjir bandang. Jamsu, antara lain, terdiri dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Auriga Nusantara.

”Hasil penelusuran kami, banjir bandang disebabkan hilangnya 6.148 hektar hutan alam di hulu Parapat,” kata Direktur Eksekutif KSPPM, Rocky Pasaribu. Banjir bandang dan longsor melanda kawasan pariwisata Parapat, Minggu (16/3) malam. Rocky menyebut, banjir bandang yang menghantam jantung pariwisata Danau Toba merupakan alarm darurat yang memperingatkan kerusakan lingkungan hidup yang masif.  Berdasarkan analisis spasial dan penelitian di lapangan, kata Rocky, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir terjadi pembukaan hutan yang signifikan di lima kecamatan sekitar Parapat, yang merupakan lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolon Simalungun.

 ”Jika diakumulasi sejak 2000 hingga 2023, kawasan ini telah kehilangan hutan alam seluas 6.148 hektar. Perubahan ini sangat berpengaruh terhadap daya tampung air hujan dan stabilitas tanah yang akhirnya menyebabkan bencana ekologis banjir bandang,” ungkap Rocky. Koordinator Jamsu, Juniati Aritonang menyebut, pemerintah harus melakukan mitigasi bencana ekologis dalam jangka pendek dan panjang. Hal yang mendesak dilakukan adalah evaluasi tata ruang kawasan Danau Toba, terutama di wilayah rawan bencana. (Yoga)