Bank Dihimpit Biaya Dana Tinggi
Supir Delman di Jalur Mudik Garut Dapat Kompensasi karena dilarang Beroperasi
Sebanyak 575 kusir delman dan empat tukang becak yang beroperasi di jialur mudik willayah Kabupaten Garut, mendapatkan kompensasi masing-masing sebesar Rp3 juta dari Pemprov Jabar sebagai pengganti larangan beroperasi selama musim arus mudik Lebaran. "Pokoknya (dilarang beroperasi) selama arus mudik dan arus balik di jalur mudik, totalnya 575 andong, empat becak," kata Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi usai menyerahkan kompensasi secara sambalis kepada kusir delman di Markas Polres Garut, Kamis (20/3).
Ia menuturkan Pemprov Jabar saat ini memberikan kompensasi kepada masyarakat yang bekerja sebagai tukang becak dan kusir delman sebagai pengganti tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran. Selama pekerjaan sehari-harinya dilarang, pemerintah memberikan uang kompensasi kepada mereka sebesar Rp 3 juta perorang yang diberikan dalam dua tahap. "Satu orang mendapat stimulus Rp3 juta rupiah, dimana duahari sebelum Lebaran masuk Rp 1,5 juta dan setelah Lebaran Rp 1,5 juta,' kata Dedi Mulyadi. (Yetede)
Langkah Strategis Bank Sentral di Tengah Tantangan
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak di pasar keuangan Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI memilih menahan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75%, demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meskipun terdapat ruang untuk pemangkasan, langkah tersebut belum diambil karena rupiah telah melemah 2,1% sepanjang tahun berjalan dan menjadi salah satu mata uang terlemah di Asia.
Perry menjelaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan upaya menjaga inflasi dalam target 1,5%–3,5% untuk 2025–2026, serta mempertahankan nilai tukar rupiah sesuai fundamental ekonomi. Bank Indonesia juga terus melakukan intervensi di pasar valuta asing dan mengoptimalkan instrumen moneter seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk menarik dana asing dan memperkuat nilai tukar.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menekankan bahwa seluruh instrumen moneter akan terus diperkuat agar tetap menarik bagi investor asing. Per 17 Maret 2025, kepemilikan nonresiden dalam SRBI sudah mencapai 26,05%, menunjukkan daya tarik instrumen ini bagi investor luar negeri.
Sementara itu, Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset menilai kebijakan BI menciptakan peluang bagi masuknya dana asing, karena menunjukkan konsistensi menjaga stabilitas moneter dan mendukung ekonomi. Namun, menurut ekonom OCBC seperti Lavanya Venkateswaran, trade-off antara pertumbuhan dan stabilitas rupiah akan semakin tajam seiring risiko global seperti perang tarif dan ketidakpastian arah suku bunga global.
Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno, juga mendukung langkah BI, menilai stabilitas rupiah lebih krusial bagi pelaku usaha dibanding penurunan suku bunga, terutama karena daya beli konsumen masih lemah dan dampak penurunan bunga diperkirakan tidak signifikan dalam jangka pendek.
Secara keseluruhan, keputusan BI menahan suku bunga menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan global yang tinggi.
Danantara Dorong UMKM Naik Kelas
Peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 menuai harapan besar publik, karena dianggap sebagai solusi atas stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional yang terjadi selama satu dekade terakhir. Dengan mandat mengelola aset negara senilai Rp14.665 triliun, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai target ambisius 8% dalam lima tahun ke depan.
Namun demikian, arah fokus Danantara yang cenderung menyasar proyek berskala besar dan sektor-sektor unggulan pemerintah memunculkan kekhawatiran akan terpinggirkannya sektor UMKM, padahal UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional.
Presiden Prabowo sendiri telah mengambil langkah strategis dan berpihak kepada UMKM dengan kebijakan penghapusan piutang macet senilai Rp2 triliun untuk 67.000 pelaku UMKM, sebagai upaya meringankan beban ekonomi sektor ini. Namun, agar dampaknya berkelanjutan, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan strategi pembangunan ekosistem UMKM unggul, seperti pembiayaan berkualitas, integrasi ke rantai pasok industri, riset, dan branding global.
Pengalaman negara-negara seperti Korea Selatan dan China menunjukkan bahwa UMKM yang disiapkan dengan serius dan terintegrasi dalam strategi industri nasional mampu menjadi pilar ekonomi global. Korea, misalnya, mengandalkan UMKM untuk lebih dari 90% perusahaan dan 82% lapangan kerja, sementara China menargetkan ribuan UMKM unggulan sebagai bagian dari penguatan sektor manufaktur.
Oleh karena itu, Danantara diharapkan tidak hanya fokus pada proyek-proyek besar, melainkan turut membangun UMKM Indonesia menuju kelas dunia, dengan pendekatan digital dan kolaboratif. Konsep seperti "UMKM Indonesia Smart" layak diwujudkan sebagai bagian dari visi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global berbasis inklusif dan berkelanjutan.
Gubernur Jabar Tetapkan Bonus Hari Raya
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan dua Surat Edaran (SE) penting terkait kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan kepada perusahaan untuk buruh dan pekerja formal, tetapi juga secara progresif mencakup pengemudi ojek online (ojol) dan kurir ekspedisi, yang kerap berada di sektor kerja informal.
Surat Edaran pertama, SE No. 2000/PM.03.04/KESRA, memerintahkan perusahaan di Jawa Barat untuk membayar THR kepada buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada SE Menteri Ketenagakerjaan RI. THR juga diimbau untuk dibayarkan lebih awal dari tenggat waktu resmi, demi memberi kelonggaran ekonomi menjelang hari raya. Perusahaan diminta membentuk pos layanan informasi dan pengaduan THR, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
Surat Edaran kedua, SE No. 2001/PM.30.04/KESRA, ditujukan kepada perusahaan aplikasi layanan ojek online dan pengiriman barang, untuk memberikan bonus hari raya keagamaan kepada para mitra pengemudi ojol dan kurir ekspedisi. Dalam surat ini, Dedi Mulyadi juga menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memantau langsung pelaksanaan kebijakan ini.
Langkah ini menunjukkan komitmen Gubernur Dedi Mulyadi dalam memastikan kesejahteraan pekerja di seluruh lapisan, baik formal maupun informal, menjelang hari raya. Kebijakan ini sekaligus menandai perluasan cakupan perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok pekerja non-konvensional yang kerap terlewat dari perlindungan sosial resmi.
Aset Rampasan KPK Kini Bisa Dimanfaatkan
Komisi Pemberantasan Korupsi mengizinkan aset-aset ram-pasan hasil tindak pidana korupsi dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa aset-aset yang bisa diman-faatkan oleh Kementerian PKP merupakan tanah sitaan yang belum laku meskipun sudah dilelang. Aset tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. “Kalau misalnya Pak Menteri berkenan sila-kan mengajukan per-mintaan kepada kami atas aset-aset tanah, ka-lau memang itu kemudi-an dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyara-kat dan bangsa,” ujarnya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (19/3).Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pimpin-an KPK mendapatkan res-pons positif dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah. Secara teknis, Kementerian PKP akan mengirimkan per-mohonan penggunaan lahan hasil rampasan untuk pembangunan rumah bagi masyara-kat berpenghasilan rendah (MBR). “Mudah-mudahan kami nanti bisa dapat lokasi-loka-sinya untuk kami survei,” kata Ara. Di sisi lain, Kementerian PKP juga akan mengajukan permohonan yang sama ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Ke uang-an (DJKN Kemenkeu), sela-ku pengelola aset rampasan korupsi itu. Sebagaimana diketahui, aset-aset yang dirampas oleh KPK untuk pengganti kerugi-an negara akan dikelola oleh DJKN Kemenkeu. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Bank Tanah
