;
Teknologi ...

Triliunan Rupiah Raib Akibat Rendahnya Kepatuhan Pajak
Hairul Rizal 21 Mar 2025 Kontan
Bank Dunia kembali menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara sekitar Rp 944 triliun selama 2016–2021. Dalam laporannya, Bank Dunia mencatat kesenjangan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) badan mencapai rata-rata 6,4% dari PDB, dengan faktor utama berasal dari tingginya celah kepatuhan dan kebijakan perpajakan.

Syafruddin Karimi, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, menilai rendahnya kepatuhan disebabkan oleh faktor struktural dan administratif, seperti rumitnya sistem perpajakan, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas penggunaan pajak oleh pemerintah. Ia menekankan perlunya reformasi menyeluruh, termasuk penyederhanaan aturan, peningkatan transparansi, dan pelibatan sektor informal dalam sistem perpajakan.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan DJP, Dwi Astuti, menyatakan Ditjen Pajak telah menjalankan berbagai upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak, pemanfaatan teknologi, dan penguatan penegakan hukum. Namun, tantangan seperti sistem perpajakan digital yang masih bermasalah dan lemahnya koordinasi antar lembaga membuat efektivitas kebijakan masih dipertanyakan.
Teknologi ...

Strategi Ekspansi dan Harga Jadi Kunci Pertumbuhan
Hairul Rizal 21 Mar 2025 Kontan
PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA), emiten yang dimiliki oleh Garibaldi Thohir (Boy Thohir), menunjukkan prospek jangka panjang yang menjanjikan berkat stabilnya produksi amonia dan inisiatif strategis dalam dekarbonisasi, termasuk proyek amonia rendah karbon dan pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) melalui usaha patungan ESSA SAF Makmur (ESM).

Meskipun pendapatan ESSA turun 12,62% pada 2024 akibat penurunan harga jual rata-rata amonia, laba bersih justru naik 30,54% menjadi US$ 45,18 juta, ditopang oleh efisiensi biaya produksi dan penurunan beban bunga karena pengurangan utang yang signifikan.

Beberapa analis seperti Kenny Shan dari Sinarmas Sekuritas, Reggie Parengkuan dari Indo Premier Sekuritas, Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas, dan Reza Priyambada dari Reliance Sekuritas sepakat merekomendasikan "buy" untuk saham ESSA, dengan target harga antara Rp 665 hingga Rp 1.200 per saham. Mereka menilai ESSA memiliki pendapatan yang stabil, portofolio proyek yang solid, serta didukung prospek kenaikan harga gas alam global yang akan menjaga harga amonia tetap tinggi.

Namun demikian, Reggie Parengkuan mengingatkan adanya risiko penurunan harga amonia apabila konflik geopolitik mereda atau musim dingin di Eropa dan AS tidak seberat yang diperkirakan. Hal ini menjadi sentimen negatif yang perlu dicermati ke depan.
Teknologi ...

Bank Dihimpit Biaya Dana Tinggi
Hairul Rizal 21 Mar 2025 Kontan
Perbankan nasional menghadapi tantangan besar dalam menjaga Net Interest Margin (NIM) di tahun 2025 akibat tingginya biaya dana dan kondisi likuiditas yang ketat. Beberapa bank besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat realisasi NIM yang masih jauh dari target tahunannya. Misalnya, NIM BRI per Januari hanya 6,15% dari target 7,3%-7,7%, dan BNI hanya mencapai 3,71% dari target 4%-4,2%.

Bank Central Asia (BCA) mencatat kinerja NIM lebih stabil, yakni 5,67% per Februari, meski masih sedikit di bawah target 5,7%-5,8%. EVP Corporate Communication BCA, Hera F. Haryn, menyebut NIM hanyalah satu dari banyak indikator profitabilitas dan menekankan pentingnya efisiensi biaya serta permintaan kredit dalam menentukan pergerakan NIM ke depan.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menilai tekanan terhadap NIM akan terus berlanjut selama kondisi likuiditas tetap ketat. Di sisi lain, analis CGS Sekuritas Handy Noverdanius memperkirakan tekanan ini akan mereda pada akhir kuartal II 2025, seiring penyesuaian biaya dana dan potensi membaiknya imbal hasil kredit.

Bank Indonesia memberikan catatan optimistis bahwa margin keuntungan perbankan mulai membaik karena keberhasilan efisiensi biaya operasional, dengan biaya overhead turun ke 3,59% dan margin keuntungan naik menjadi 2,1% per Januari 2025.

Keberhasilan bank dalam menjaga NIM ke depan akan sangat tergantung pada strategi pengelolaan dana, efisiensi biaya, dan pertumbuhan kredit yang berkelanjutan.
Teknologi ...

Supir Delman di Jalur Mudik Garut Dapat Kompensasi karena dilarang Beroperasi
Yuniati Turjandini 21 Mar 2025 Investor Daily

Sebanyak 575 kusir delman dan empat tukang becak yang beroperasi di jialur mudik willayah Kabupaten Garut, mendapatkan kompensasi masing-masing sebesar Rp3 juta dari Pemprov Jabar sebagai pengganti larangan beroperasi selama musim arus mudik Lebaran. "Pokoknya (dilarang beroperasi) selama arus mudik dan arus balik di jalur mudik, totalnya 575 andong, empat becak," kata Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi usai menyerahkan kompensasi secara sambalis kepada kusir delman di Markas Polres Garut, Kamis (20/3).

Ia menuturkan Pemprov Jabar saat ini memberikan kompensasi kepada masyarakat yang bekerja sebagai tukang becak dan kusir delman sebagai pengganti tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran. Selama pekerjaan sehari-harinya dilarang, pemerintah memberikan uang kompensasi kepada mereka sebesar Rp 3 juta perorang yang diberikan dalam dua tahap. "Satu orang mendapat stimulus Rp3 juta rupiah, dimana duahari sebelum Lebaran masuk Rp 1,5 juta dan setelah Lebaran Rp 1,5 juta,' kata Dedi Mulyadi. (Yetede)


Teknologi ...

Langkah Strategis Bank Sentral di Tengah Tantangan
Hairul Rizal 20 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak di pasar keuangan Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI memilih menahan suku bunga acuan (BI Rate) di level 5,75%, demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meskipun terdapat ruang untuk pemangkasan, langkah tersebut belum diambil karena rupiah telah melemah 2,1% sepanjang tahun berjalan dan menjadi salah satu mata uang terlemah di Asia.

Perry menjelaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan upaya menjaga inflasi dalam target 1,5%–3,5% untuk 2025–2026, serta mempertahankan nilai tukar rupiah sesuai fundamental ekonomi. Bank Indonesia juga terus melakukan intervensi di pasar valuta asing dan mengoptimalkan instrumen moneter seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk menarik dana asing dan memperkuat nilai tukar.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menekankan bahwa seluruh instrumen moneter akan terus diperkuat agar tetap menarik bagi investor asing. Per 17 Maret 2025, kepemilikan nonresiden dalam SRBI sudah mencapai 26,05%, menunjukkan daya tarik instrumen ini bagi investor luar negeri.

Sementara itu, Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset menilai kebijakan BI menciptakan peluang bagi masuknya dana asing, karena menunjukkan konsistensi menjaga stabilitas moneter dan mendukung ekonomi. Namun, menurut ekonom OCBC seperti Lavanya Venkateswaran, trade-off antara pertumbuhan dan stabilitas rupiah akan semakin tajam seiring risiko global seperti perang tarif dan ketidakpastian arah suku bunga global.

Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno, juga mendukung langkah BI, menilai stabilitas rupiah lebih krusial bagi pelaku usaha dibanding penurunan suku bunga, terutama karena daya beli konsumen masih lemah dan dampak penurunan bunga diperkirakan tidak signifikan dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, keputusan BI menahan suku bunga menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan global yang tinggi.


Teknologi ...

Danantara Dorong UMKM Naik Kelas
Hairul Rizal 20 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 menuai harapan besar publik, karena dianggap sebagai solusi atas stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional yang terjadi selama satu dekade terakhir. Dengan mandat mengelola aset negara senilai Rp14.665 triliun, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai target ambisius 8% dalam lima tahun ke depan.

Namun demikian, arah fokus Danantara yang cenderung menyasar proyek berskala besar dan sektor-sektor unggulan pemerintah memunculkan kekhawatiran akan terpinggirkannya sektor UMKM, padahal UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional.

Presiden Prabowo sendiri telah mengambil langkah strategis dan berpihak kepada UMKM dengan kebijakan penghapusan piutang macet senilai Rp2 triliun untuk 67.000 pelaku UMKM, sebagai upaya meringankan beban ekonomi sektor ini. Namun, agar dampaknya berkelanjutan, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan strategi pembangunan ekosistem UMKM unggul, seperti pembiayaan berkualitas, integrasi ke rantai pasok industri, riset, dan branding global.

Pengalaman negara-negara seperti Korea Selatan dan China menunjukkan bahwa UMKM yang disiapkan dengan serius dan terintegrasi dalam strategi industri nasional mampu menjadi pilar ekonomi global. Korea, misalnya, mengandalkan UMKM untuk lebih dari 90% perusahaan dan 82% lapangan kerja, sementara China menargetkan ribuan UMKM unggulan sebagai bagian dari penguatan sektor manufaktur.

Oleh karena itu, Danantara diharapkan tidak hanya fokus pada proyek-proyek besar, melainkan turut membangun UMKM Indonesia menuju kelas dunia, dengan pendekatan digital dan kolaboratif. Konsep seperti "UMKM Indonesia Smart" layak diwujudkan sebagai bagian dari visi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global berbasis inklusif dan berkelanjutan.


Teknologi ...

Gubernur Jabar Tetapkan Bonus Hari Raya
Hairul Rizal 20 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan dua Surat Edaran (SE) penting terkait kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan kepada perusahaan untuk buruh dan pekerja formal, tetapi juga secara progresif mencakup pengemudi ojek online (ojol) dan kurir ekspedisi, yang kerap berada di sektor kerja informal.

Surat Edaran pertama, SE No. 2000/PM.03.04/KESRA, memerintahkan perusahaan di Jawa Barat untuk membayar THR kepada buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada SE Menteri Ketenagakerjaan RI. THR juga diimbau untuk dibayarkan lebih awal dari tenggat waktu resmi, demi memberi kelonggaran ekonomi menjelang hari raya. Perusahaan diminta membentuk pos layanan informasi dan pengaduan THR, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Surat Edaran kedua, SE No. 2001/PM.30.04/KESRA, ditujukan kepada perusahaan aplikasi layanan ojek online dan pengiriman barang, untuk memberikan bonus hari raya keagamaan kepada para mitra pengemudi ojol dan kurir ekspedisi. Dalam surat ini, Dedi Mulyadi juga menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memantau langsung pelaksanaan kebijakan ini.

Langkah ini menunjukkan komitmen Gubernur Dedi Mulyadi dalam memastikan kesejahteraan pekerja di seluruh lapisan, baik formal maupun informal, menjelang hari raya. Kebijakan ini sekaligus menandai perluasan cakupan perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok pekerja non-konvensional yang kerap terlewat dari perlindungan sosial resmi.


Teknologi ...

Aset Rampasan KPK Kini Bisa Dimanfaatkan
Hairul Rizal 20 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi mengizinkan aset-aset ram-pasan hasil tindak pidana korupsi dimanfaatkan untuk Program 3 Juta Rumah yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa aset-aset yang bisa diman-faatkan oleh Kementerian PKP merupakan tanah sitaan yang belum laku meskipun sudah dilelang. Aset tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. “Kalau misalnya Pak Menteri berkenan sila-kan mengajukan per-mintaan kepada kami atas aset-aset tanah, ka-lau memang itu kemudi-an dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyara-kat dan bangsa,” ujarnya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (19/3).Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pimpin-an KPK mendapatkan res-pons positif dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah. Secara teknis, Kementerian PKP akan mengirimkan per-mohonan penggunaan lahan hasil rampasan untuk pembangunan rumah bagi masyara-kat berpenghasilan rendah (MBR). “Mudah-mudahan kami nanti bisa dapat lokasi-loka-sinya untuk kami survei,” kata Ara. Di sisi lain, Kementerian PKP juga akan mengajukan permohonan yang sama ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Ke uang-an (DJKN Kemenkeu), sela-ku pengelola aset rampasan korupsi itu. Sebagaimana diketahui, aset-aset yang dirampas oleh KPK untuk pengganti kerugi-an negara akan dikelola oleh DJKN Kemenkeu. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Bank Tanah

Teknologi ...

Upaya Ekstra Dongkrak IHSG
Hairul Rizal 20 Mar 2025 Kontan (H)
Pemerintah dan otoritas pasar modal terus berupaya meredam gejolak di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyusul merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto siap menemui para investor untuk mengembalikan kepercayaan pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pasar Modal Inarno Djajadi, menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan emiten melakukan buyback saham tanpa persetujuan RUPS, berdasarkan POJK Nomor 13 Tahun 2023. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu menahan tekanan IHSG.

Sejumlah emiten, seperti PT Erajaya Swasembada Tbk (melalui Amelia Allen) dan PT Avia Avian Tbk (melalui Andreas Timothy Hadikrisno), telah merespons kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan opsi buyback. Namun, keputusan final belum diambil oleh sebagian perusahaan karena perlu kajian lebih lanjut.

Di sisi lain, pengamat pasar modal seperti Budi Frensidy dan Satrio Utomo menilai bahwa buyback bukan solusi jangka panjang karena bergantung pada kesiapan dana emiten. Bahkan, Satrio menilai bahwa untuk saham dengan harga tinggi, dana yang dibutuhkan sangat besar dan lebih baik digunakan untuk ekspansi guna mendukung ekonomi riil.

Kritik juga diarahkan pada pemerintah agar lebih terbuka terhadap masukan publik dan menjalankan pembagian kerja yang efektif antara Presiden dan Wakil Presiden Gibran, bukan sekadar kegiatan seremonial. Keseluruhan langkah ini mencerminkan perlunya respons yang lebih struktural dan strategis dalam menghadapi tekanan pasar.
Teknologi ...

Peran Baru BI dalam Penciptaan Lapangan Kerja
Hairul Rizal 20 Mar 2025 Kontan
Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) oleh Komisi XI DPR akan diperluas untuk mencakup isu strategis lainnya, termasuk kemungkinan pemberian mandat tambahan kepada Bank Indonesia (BI). Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan bahwa revisi ini akan menyinggung pasal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BI, khususnya dalam hal penguatan peran terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, muncul wacana agar BI diberi mandat tambahan dalam penciptaan lapangan kerja, meskipun saat ini masih bersifat wacana dan fokus utama revisi tetap pada aspek yang diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 
Wacana untuk menugaskan BI menciptakan lapangan kerja sebenarnya bukan hal baru, karena pernah diusulkan dalam draf RUU PPSK tahun 2022, namun kemudian dihapus akibat kontroversi. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menanggapi isu ini dengan menegaskan bahwa Pasal 7 UU PPSK saat ini sudah mencakup tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang secara implisit mencakup penciptaan lapangan kerja. Menurut Perry, pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan membuka peluang kerja baru.
 
Perry juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dari BI dengan kebijakan fiskal dan sektor riil agar tujuan ekonomi nasional tercapai. Ia menegaskan bahwa revisi yang dilakukan tidak akan mengubah konstruksi utama UU PPSK, melainkan hanya memperjelas peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pilihan Editor