DPR Soroti Tekanan terhadap Jurnalis
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mengutuk keras tindakan teror yang berupa kiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. TB Hasanuddin mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan perlindungan kepada wartawan agar mereka dapat menjalankan tugas tanpa ancaman. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menekankan bahwa pers bekerja untuk kepentingan publik dengan mengungkapkan fakta dan mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga para jurnalis harus mendapatkan jaminan keamanan. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Dewan Pers yang menangani kasus intimidasi terhadap wartawan Tempo. Menurutnya, kebebasan pers adalah pilar utama dalam negara demokratis dan harus dilindungi sesuai dengan UU No 40/1999 tentang Pers. Tindakan intimidasi terhadap jurnalis, seperti yang terjadi di kasus ini, harus ditentang dan dilawan demi menjaga kebebasan pers di Indonesia.
Risiko Investasi Kian Mengkhawatirkan
Kenaikan Biaya Utang Jadi Ancaman Baru
Peluang Pertumbuhan Emiten Kawasan Industri
Nasib Bank BUMN Ditentukan RUPS
Tarik Menarik Properti Hijau Dengan Pengembang
Pengembangan proyek-proyek properti
hijau di Tanah Air masih cenderung lamban. Meski pasar semakin mencari properti
yang ramah lingkungan dan lestari, masih ada tarik-menarik dalam mendorong
proyek properti hijau di Tanah Air. Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI)
mencatat, komitmen pengembang membangun
properti hijau masih sebatas pada bangunan komersial. Dari data GBCI, tercatat
lebih dari 100 bangunan gedung memperoleh sertifikasi greenship dari GBCI,
sedangkan gedung yang memperoleh sertifikasi edge untuk efisiensi energi
sekitar 240 bangunan. Sementara proyek residensial masih sangat sedikit.
Ketua Umum GBCI Ignesjz Kemalawarta
mengungkapkan, konsep properti hijau sudah cukup banyak diterapkan
gedung-gedung pemerintah dan BUMN. Sebaliknya, penerapan properti hijau pada
gedung yang dibangun pengembang swasta masih minim. Saat ini, baru ada lima
grup pengembang besar yang gencar menerapkan prinsip ramah lingkungan pada
property, seperti PT Intiland Development Tbk, Sinar Mas Land, Kota Baru Parahyangan,
dan Grup Ciputra. ”Kami ingin mendorong kesadaran developer agar bangunannya
green dari hulu-hilir, mulai dari konsultan, kontraktor, hingga bahan
bangunannya. Kalau materialnya hijau, kontraktornya pasti menerapkan prinsip
hijau. Kesadaran bangunan hijau bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi generasi
mendatang,” kata Ignesjz di Tangerang, Kamis (20/3).
Menurut
Ignesjz, pemicu keengganan developer swasta untuk menggencarkan proyek properti
hijau adalah biaya konstruksi lebih mahal sehingga harga jual menjadi lebih
mahal. Padahal, dari hasil kajian GBCI, biaya pembangunan gedung berkonsep
hijau hanya 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Dalam 5 tahun,
penambahan biaya itu dinilai sudah kembali, yang terkonversi dari penghematan
energi dan air. Dalam jangka panjang atau setara usia bangunan 40 tahun, pemilik
gedung atau property hijau juga akan menikmati biaya operasional bangunan lebih
rendah 15 %. (Yoga)
Aksi Solidaritas Buruh Jateng Menuntut THR bagi Pekerja Sritex
Puluhan pekerja di Jateng menggelar
aksi solidaritas di depan rumah Direktur PT Sri Rejeki Isman, Iwan Kurniawan
Lukminto, di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jateng, Jumat (21/3). Mereka
menuntut Sritex segera membayarkan THR dan pesangon kepada ribuan pekerja
Sritex yang terdampak PHK. Peserta aksi dari Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Jateng dan Partai Buruh itu datang dari sejumlah daerah di
Jateng, seperti Semarang, Kendal, Jepara, dan Wonogiri. Mereka tiba di Kota
Surakarta pada Jumat siang.
Ketua KSPI Jateng Aulia Hakim
mengatakan, pihaknya membawa dua tuntutan untuk pemilik Sritex. Pertama,
diminta membayar THR para buruh Sritex yang telah dilakukan PHK paling lambat
H-7 Lebaran. ”Kedua, membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang
penggantian hak 15 %, uang penggantian cuti, dan hak-hak buruh lainnya, seperti
uang koperasi paling lambat H-7 Lebaran,” kata Aulia. Aulia menyadari, pembayaran
THR dan pesangon menjadi kewajiban kurator. Namun, kewajiban itu baru bisa
dipenuhi kurator setelah aset-aset milik Sritex terjual. (Yoga)
Optimalisasi Dana Jangka Panjang untuk Pembangunan
Lembaga pengelola aset investasi jangka panjang, seperti dana pensiun (dapen) dan lembaga jaminan sosial, memiliki potensi besar untuk mendongkrak performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam waktu dekat. Meskipun saat ini terdapat penurunan alokasi investasi pada saham, sejumlah lembaga ini memiliki likuiditas yang kuat untuk menambah investasi di pasar saham, terutama pada saham dengan valuasi menarik.
Felix Darmawan, seorang analis dari Panin Sekuritas, mengungkapkan bahwa dana pensiun yang lebih agresif dapat melihat saham dengan valuasi menarik sebagai peluang investasi. Martin Aditya dari PT Capital Asset Management juga meyakini bahwa dana pensiun dapat memainkan peran penting dalam memulihkan pasar saham, khususnya pada emiten berkapitalisasi besar seperti sektor perbankan.
Syarif Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, menekankan bahwa langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi IHSG, namun perlu dukungan dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor. Sementara itu, Bam-bang Sri Muljadi dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mengungkapkan bahwa dana pensiun cenderung menunggu kondisi pasar yang lebih stabil.
Di sisi lain, Togar Pasaribu dari AAJI melihat saham sebagai instrumen yang menjanjikan untuk profitabilitas dan penguatan pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Iwan Pasila, juga mendorong asuransi untuk menyesuaikan kebijakan investasi dengan karakteristik dan durasi kewajiban masing-masing. Secara keseluruhan, investasi dari dana pensiun dan lembaga pengelola jangka panjang diyakini dapat memberikan angin segar bagi pasar saham Indonesia.
RI Bersiap Jadi Pemain Utama Industri Nikel Dunia
Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen nikel global, dengan cadangan nikel yang mencapai 72 juta ton atau 52% dari total cadangan nikel dunia. Nikel memiliki peran penting dalam industri baja tahan karat (stainless steel) dan pembuatan baterai, terutama untuk mobil listrik dan perangkat elektronik. Permintaan global terhadap nikel diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri baterai yang mencapai sekitar 600.000 ton per tahun.
Untuk mengoptimalkan potensi cadangan nikel tersebut, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pihak asing sangat diperlukan. Eramet, salah satu entitas bisnis global, telah memulai kolaborasi dengan Indonesia sejak 2006, dengan tetap mematuhi standar global dalam hal tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola. Praktik bisnis yang mengarah pada "smart mining" dan keberlanjutan (sustainability) serta pengelolaan emisi karbon menjadi bagian penting dalam operasional mereka.
Selain itu, potensi cadangan nikel yang belum dieksplorasi di daerah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua perlu dikelola dengan hati-hati dan melibatkan studi yang kredibel dari berbagai lembaga, termasuk institusi pendidikan dan penelitian. Dengan kesadaran akan tanggung jawab lingkungan dan sosial serta kolaborasi yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin pasar global dalam industri nikel. Pemerintah, dalam hal ini, memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri nikel secara berkelanjutan.
Moody’s: Ekonomi Indonesia Tetap Stabil di Tengah Ketidakpastian
Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid dengan rata-rata 5,0% pada tahun 2025 dan 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi yang kuat, dan stabilitas ekspor komoditas. Namun, Moody’s juga mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mewaspadai dampak dari kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2 dengan outlook stabil, mencatatkan bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang kuat, didukung oleh sumber daya alam melimpah dan demografi yang baik. Kebijakan fiskal dan moneter yang dikelola dengan baik juga memperkuat profil kredit Indonesia. Meski demikian, tantangan utama Indonesia adalah belum optimalnya basis pendapatan negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi atas penilaian positif Moody’s dan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat stabilitas ekonomi dan fiskal serta memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya memperluas sektor manufaktur dan komoditas, penguatan pendapatan pemerintah, serta pendalaman pasar keuangan sebagai upaya meningkatkan peringkat kredit Indonesia ke depan.









