Bencana di Jabodetabek Dipicu Alih Fungsi Lahan
Wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi
dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat
peningkatan populasi hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan tata
ruang dan alih fungsi lahan hijau dari hutan dan pepohonan menjadi bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini juga berpotensi
mendatangkan bencana lebih besar di masa mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita
Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata
ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang
berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa
depan.
”Mohon jangan abaikan tata ruang yang
memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama, jangan sampai ada lagi alih fungsi lahan yang bisa mendatangkan bencana lebih parah” kata
Dwikorita dalam webinar bertema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang
dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3). Bencana hidrometeorologi seperti
banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang
berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan
iklim. ”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek.
Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada
wilayah lain,” ujar Dwikorita. Ia pun khawatir bahwa kondisi DAS Ciliwung dan
faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan
pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang
dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun. (Yoga)
Polisi turut Meminta "Jatah" THR
Belum usai kasus pemerasan yang
dilakukan oknum ormas yang meminta THR kepada pengusaha, kini aparat penegak hukum
dan pegawai pasar turut ”minta jatah” ke warga. Kondisi ini sungguh menyesakkan
di tengah kesulitan warga menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pekan lalu,
jajaran Polres Metro Bekasi Kota mengungkap adanya ormas GMBI yang memeras
pengusaha di Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jabar. Kini, sang penegak hokum
pun berbuat demikian. Di platform media sosial X @NalarPolitik, beredar secarik
surat berkop Polsek Metro Menteng Jakpus yang ditujukan kepada pimpinan Hotel
Mega Pro, Menteng, Jakpus. Surat tersebut berisi permohonan pemberian
partisipasi Lebaran untuk anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan.
Dalam surat tersebut juga dirinci
empat nama anggota Bhabinkamtibmas yang perlu diberi THR, tiga diantaranya
adalah anggota kepolisian dan satu orang staf. Kapolsek Menteng, Komisaris
Rezha Rahandhi membenarkan surat tersebut. Setelah verifikasi lapangan, surat
itu tak teregistrasi di Polsek Menteng. Surat itu dibuat oleh Bhabinkamtibmas
Pegangsaan, Aipda Anwar tanpa sepengetahuan atasannya. ”Surat itu dibuat tanpa
diketahui dan diverifikasi Kepala Unit Pembinaan Masyarakat selaku atasan langsung,”
kata Rezha. Penyidik Propam Polres Metro Jakpus telah memeriksa empat orang yang
tercantum dalam surat tersebut, mulai dari pembuat surat hingga Kepala Unit Binmas
Polsek Menteng dan penerima surat.
Atas ulahnya, Aipda Anwar sudah
ditahan dalam penempatan khusus selama 20 hari untuk pemeriksaan pelanggaran
kode etik. Anggota Kompolnas, Choirul Anam, menyayangkan peristiwa ini. Anam
meminta supaya polisi tersebut ditindak, bahkan diberi hukuman tegas. ”Polisi
tidak boleh melakukan permintaan dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun,
termasuk meminta THR,” ujarnya. Apa yang dilakukan Aipda Anwar telah mencoreng
citra Polri yang sedang gencar menindak kasus pemerasan oleh ormas atau
instansi lain. (Yoga)
13 orang Ditetapkan Sebagai Tersangka Penyalahgunaan Minyakita
Satgas Pangan Polri telah menetapkan
13 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita. Kemendag juga telah memberi
sanksi administratif kepada 106 pelaku usaha yang melanggar tata niaga Minyakita.
Namun, kendati tindakan hukum dan administratif telah dilakukan, hargaMinyakita
masih tetap tinggi. Karenanya, pengawasan peredaran Minyakita perlu diperketat,
pasokannya juga perlu ditingkatkan guna mengantisipasi potensi penurunan jumlah
Minyakita di pasar akibat penarikan Minyakita tak sesuai takaran. Anggota Satgas
Pangan Polri, Brigjen Djoko Prihadi, Senin (24/3) mengatakan, polisi bersama
kementerian / lembaga terkait mengawasi perdagangan Minyakita selama Ramadhan-Lebaran
2025, dan mendapatkan informasi dan temuan terkait penyalahgunaan Minyakita. Pelakunya
adalah industri minyak goreng ilegal. Modusnya juga beragam, mulai dari
pemalsuan merek Minyakita, penggunaan lisensi Minyakita industri minyak goreng
resmi, dan mengurangi isi atau volume Minyakita.
”Terkait kasus Minyakita tak sesuai
takaran, kami telah menetapkan 13 tersangka. Upaya penegakan hukum itu merupakan
hasil tindak lanjut dari sembilan informasitentang Minyakita tak sesuai takaran
yang kemudian kami kembangkan menjadi 15 kasus,” kata Djoko dalam Rakor Pengendalian
Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. Satgas Pangan
Polri mencatat, per 24 Maret 2025, Bareskrim Polri telah menangani 2 kasus
dugaan penyalahgunaan Minyakita dengan satu tersangka, Polda Jabar 2 kasus
dengan 2 tersangka, dan Polda Banten 1 kasus dengan 2 tersangka. Polda Gorontalo
menangani 2 kasus dengan 4 tersangka, Polda Jatim 2 kasus dengan 2 tersangka,
dan Polda Metro Jaya 3 kasus dengan 2 tersangka. (Yoga)
Tugas Berat Tim Strategis Danantara
Setelah penantian panjang, susunan pengurus lengkap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akhirnya resmi diumumkan pada 24 Maret 2025, menandai dimulainya langkah konkret Danantara dalam menjalankan mandatnya sebagai pengelola aset negara. Dalam langkah awal, pemerintah mengalihkan saham Seri B beberapa emiten BUMN besar ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yang akan menjadi perpanjangan tangan Danantara dalam mengelola holding operasional.
CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa penunjukan pengurus Danantara telah dilakukan secara selektif dan bebas dari kepentingan politis, serta menegaskan komitmen Danantara untuk membangun tata kelola yang profesional. CIO Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menyatakan kesiapan Danantara untuk bekerja cepat mengoptimalkan aset negara, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti keamanan pangan, energi, hilirisasi, dan infrastruktur digital, serta mengedepankan investasi jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan manajemen risiko.
Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Apindo, menyambut positif penunjukan pengurus Danantara, yang dinilai memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang usaha, investasi, serta pengelolaan aset. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bekerja. Harry Su, Managing Director Samuel Sekuritas Indonesia, mengingatkan bahwa langkah investasi Danantara, terutama dalam proyek pertama, akan menentukan citra dan kredibilitasnya di pasar.
Namun, ada kekhawatiran yang diungkapkan oleh Ekky Topan, Investment Analyst Info-vesta Kapital Advisori, terkait dengan independensi dan profesionalisme Danantara, terutama karena beberapa anggotanya memiliki latar belakang politik atau birokrasi. Untuk mendapatkan kepercayaan investor global, tata kelola yang baik dan transparansi dalam pengelolaan aset BUMN harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, Iman Rachman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), menilai bahwa kenaikan IHSG pasca pengumuman pengurus Danantara menunjukkan sinyal positif bagi pasar.
Secara keseluruhan, pengumuman pengurus Danantara dan langkah-langkah awal yang diambil mencerminkan komitmen untuk membangun investasi yang profesional dan berkelanjutan, meskipun tantangan dalam hal tata kelola dan transparansi masih perlu mendapat perhatian khusus.
Menjaga Stabilitas di Tengah Konsolidasi Aset
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan susunan pengurus Danantara sebagai entitas baru yang diharapkan dapat mengelola kekayaan negara dan konsolidasi saham BUMN, langkah ini justru memicu ketidakpastian di pasar saham. Hal ini terlihat dari fluktuasi tajam IHSG yang terjadi setelah pengumuman tersebut. Pemerintah melalui Danantara bertujuan untuk mewujudkan efisiensi lintas BUMN, namun ada beberapa kekhawatiran terkait dengan struktur dan kapabilitas pengelolaannya, terutama terkait dengan fokus bisnis PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang sempit, serta mekanisme inbreng saham yang belum jelas.
Selain itu, susunan pengurus Danantara juga mendapat sorotan terkait rekam jejak, independensi, dan potensi konflik kepentingan, terutama terkait dengan keterlibatan non-WNI dalam posisi strategis. Publik menuntut adanya urgensi nasionalisme korporat dalam pengelolaan aset negara yang tetap profesional dan modern. Meskipun konsolidasi aset diperlukan, proses ini harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang kuat agar tidak memperumit sistem yang ada. Pemerintah diharapkan menyusun roadmap yang jelas dan terbuka terkait Danantara untuk mengurangi ketidakpastian dan memastikan efisiensi yang diinginkan tidak berubah menjadi kompleksitas baru yang justru merugikan.
Penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan substansial dan berkala kepada publik, pasar, dan pelaku usaha agar proyek ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menambah beban pada stabilitas keuangan nasional.
Lonjakan Penerbangan Ekstra Sambut Lebaran
Posko Nasional Angkutan Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan bahwa maskapai nasional dan asing telah merealisasikan 93 penerbangan, dengan 90 penerbangan domestik dan 3 penerbangan internasional. Penerbangan tambahan untuk rute domestik pada 24 Maret 2025 tercatat 12 kali dari rencana 45 penerbangan ekstra, dengan rute favorit seperti Pontianak-Ketapang dan Yogyakarta-Bangka Belitung. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Budi Rahardjo, menyebutkan peningkatan jumlah penumpang pesawat udara yang tercatat sejak H-10 Lebaran, mencapai 183.312 orang pada 21 Maret 2025.
Prediksi peningkatan penumpang pesawat pada Angkutan Lebaran 2025 adalah sekitar 12%, dengan total 6,18 juta orang, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, memprediksi puncak arus mudik pada 28 Maret 2025 dan puncak arus balik pada 6 April 2025. Di Bandara SSK II Pekanbaru, permintaan ekstra penerbangan mencapai 125 permohonan, dengan dukungan operasional yang maksimal.
Terkait dengan maskapai Garuda Indonesia, Head Corporate Communication Garuda, Dicky Irchamsyah, melaporkan bahwa hampir seluruh tiket untuk Lebaran 2025 telah terjual, dengan tingkat keterisian mencapai 50%-60%. Garuda menyediakan 1,9 juta kursi, termasuk penerbangan domestik dan internasional, dengan rute populer seperti Bali, Medan, Makassar, dan Singapura. Garuda juga menawarkan diskon hingga Rp1 juta untuk pemesanan tiket yang dilakukan pada Maret 2025.
Whoosh Berikan Diskon 20% untuk Penumpang
PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) menawarkan program tarif khusus sebesar Rp200.000 untuk perjalanan kereta cepat Whoosh rute Jakarta-Bandung dengan menggunakan kartu langganan Frequent Whoosher Card jenis Jaban Gold. Tarif ini lebih hemat dibandingkan tarif reguler yang bersifat dinamis dan bisa mencapai Rp225.000 pada periode tertentu, seperti saat peak season Lebaran. Selain itu, KCIC juga menyediakan kartu langganan untuk rute lainnya seperti Jakarta-Karawang dan Karawang-Bandung dengan tarif mulai dari Rp50.000. Pengguna juga bisa mendapatkan diskon 10%-20% jika melakukan perjalanan rombongan dengan minimal 10 orang hingga 31 Maret 2025. Eva Chairunisa, General Manager Corporate Secretary KCIC, menambahkan bahwa 800 personel petugas di stasiun selalu siap memberikan pelayanan prima kepada penumpang.
