Tanpa dukungan AS, Indonesia bersama sejumlah negara tetap melanjutkan komitmen transisi energi demi mewujudkan net zero emission atau nol emisi karbon. Indonesia menargetkan pengurangan emisi 31,89 % secara mandiri pada 2030. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) tidak menghalangi komitmen Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) untuk mencapai nol emisi karbon. Penegasan komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Jerman dan Jepang menjadi co-lead atau negara pemimpin dalam inisiatif JETP yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali tahun 2022.

JETP merupakan kemitraan Indonesia, IPG, dan GFANZ (koalisi keuangan global yang dibentuk pada COP26) untuk mendukung transisi energi Indonesia jadi salah satu penerima awal pendanaan bersama Afsel, Senegal dan Vietnam. ”Keluarnya AS dari Paris Agreement tidak mengurangi komitmen sembilan negara untuk mendukung pencapaian net zero emission di Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3) seusai rakor bersama perwakilan Dubes Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Denmark, Norwegia, Italia, Kanada, dan Uni Eropa, serta sejumlah lembaga internasional. Hingga 2030, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 % secara mandiri dan hingga 43 %  apabila mendapat dukungan pendanaan internasional. (Yoga)

Hingga Senin (24/3) pencarian dua korban kecelakaan kerja yang tertimbun longsoran di kawasan industri PT Indonesia Morowali IndustrialPark atau IMIP masih terus dilakukan. Sebelumnya, satu orang ditemukan selamat dan seorang lainnya tewas. Head of Media Relations Department PT IMIP, Dedy Kurniawan mengatakan, tim masih berupaya mencari korban. Ratusan alat berat dan tim SAR gabungan dikerahkan. Peristiwa longsor terjadi di dalam kawasan PT IMIP, Morowali, Sulteng, Sabtu (22/3) pukul 00.10 Wita, yang menyebabkan empat karyawan tertimbun. Namun, malam itu satu orang ditemukan selamat. ”Para korban adalah karyawan perusahaan kontraktor lokal PT Morowali Investasi Konstruksi Indonesia,” kata Dedy Kurniawan, Senin (24/3) petang.

Yayasan Tanah Merdeka, LSM yang berfokus pada isu pengelolaan sumber daya alam, menyebut peristiwa ini terkait pengelolaan tailing. Longsor terjadi di area fasilitas penyimpanan tailing PT QMB New Energy Materials di Kilometer 8. Pengelolaan tailing menggunakan metode fasilitas penyimpanan tailing di tanah mengandung risiko sangat besar dan berbahaya di daerah dengan tingkat curah hujan tinggi seperti di Morowali. ”Tailing berbentuk bubur tanah dengan kandungan air 30 % yang disimpan di fasilitas penyimpanan tailing akan berubah menjadi lumpur ketika ditimpa hujan dengan intensitas lebat. Curah hujan tinggi juga menyebabkan area penyimpanan yang menampung belasan juta ton tailing rentan longsor,” kata Richard Labiro, Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, Minggu (23/3) malam.

Dia mengingatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali (2019-2039) yang menyebut Kecamatan Bahodopi, lokasi PT IMIP beroperasi, adalah kawasan rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. ”Pemerintah harus meninjau kembali perizinan fasilitas penyimpanan tailing di IMIP. Sebab, peristiwa longsor dan banjir menunjukkan standar keamanan dan keselamatan fasilitas penyimpanan tailing sangat rendah sehingga mengancam keselamatan warga, buruh, dan lingkungan alam,” kata Richard. (Yoga)

Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek terus menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat peningkatan populasi hingga pembangunan infrastruktur yang mengabaikan tata ruang dan alih fungsi lahan hijau dari hutan dan pepohonan menjadi bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Hal ini juga berpotensi mendatangkan bencana lebih besar di masa mendatang. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah agar jangan mengabaikan masalah pembangunan tata ruang yang berdampak pada kelangsungan lingkungan dan iklim. Tata ruang yang berkelanjutan penting untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di masa depan.

”Mohon jangan abaikan tata ruang yang memperhatikan perubahan lingkungan. Ini harus segera dibahas bersama, jangan sampai ada lagi alih fungsi lahan yang bisa mendatangkan bencana lebih parah” kata Dwikorita dalam webinar bertema Refleksi Banjir Jabodetabek: ”Strategi Tata Ruang dan Mitigasi Cuaca Ekstrem”, Senin (24/3). Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Ada faktor lain yang berkontribusi besar, seperti kondisi lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. ”Kita lihat pada banjir yang terjadi awal Maret 2025 di Jabodetabek. Dampaknya sangat parah, padahal kumpulan awannya di sana paling kecil daripada wilayah lain,” ujar Dwikorita. Ia pun khawatir bahwa kondisi DAS Ciliwung dan faktor urbanisasi turut memicu banjir yang lebih parah. Sebab, pertumbuhan pesat urbanisasi di kawasan Jabodetabek telah mengurangi daya serap air, yang dapat memperburuk kondisi saat hujan deras turun. (Yoga)

Belum usai kasus pemerasan yang dilakukan oknum ormas yang meminta THR kepada pengusaha, kini aparat penegak hukum dan pegawai pasar turut ”minta jatah” ke warga. Kondisi ini sungguh menyesakkan di tengah kesulitan warga menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pekan lalu, jajaran Polres Metro Bekasi Kota mengungkap adanya ormas GMBI yang memeras pengusaha di Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jabar. Kini, sang penegak hokum pun berbuat demikian. Di platform media sosial X @NalarPolitik, beredar secarik surat berkop Polsek Metro Menteng Jakpus yang ditujukan kepada pimpinan Hotel Mega Pro, Menteng, Jakpus. Surat tersebut berisi permohonan pemberian partisipasi Lebaran untuk anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan.

Dalam surat tersebut juga dirinci empat nama anggota Bhabinkamtibmas yang perlu diberi THR, tiga diantaranya adalah anggota kepolisian dan satu orang staf. Kapolsek Menteng, Komisaris Rezha Rahandhi membenarkan surat tersebut. Setelah verifikasi lapangan, surat itu tak teregistrasi di Polsek Menteng. Surat itu dibuat oleh Bhabinkamtibmas Pegangsaan, Aipda Anwar tanpa sepengetahuan atasannya. ”Surat itu dibuat tanpa diketahui dan diverifikasi Kepala Unit Pembinaan Masyarakat selaku atasan langsung,” kata Rezha. Penyidik Propam Polres Metro Jakpus telah memeriksa empat orang yang tercantum dalam surat tersebut, mulai dari pembuat surat hingga Kepala Unit Binmas Polsek Menteng dan penerima surat.

Atas ulahnya, Aipda Anwar sudah ditahan dalam penempatan khusus selama 20 hari untuk pemeriksaan pelanggaran kode etik. Anggota Kompolnas, Choirul Anam, menyayangkan peristiwa ini. Anam meminta supaya polisi tersebut ditindak, bahkan diberi hukuman tegas. ”Polisi tidak boleh melakukan permintaan dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun, termasuk meminta THR,” ujarnya. Apa yang dilakukan Aipda Anwar telah mencoreng citra Polri yang sedang gencar menindak kasus pemerasan oleh ormas atau instansi lain. (Yoga)

Satgas Pangan Polri telah menetapkan 13 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita. Kemendag juga telah memberi sanksi administratif kepada 106 pelaku usaha yang melanggar tata niaga Minyakita. Namun, kendati tindakan hukum dan administratif telah dilakukan, hargaMinyakita masih tetap tinggi. Karenanya, pengawasan peredaran Minyakita perlu diperketat, pasokannya juga perlu ditingkatkan guna mengantisipasi potensi penurunan jumlah Minyakita di pasar akibat penarikan Minyakita tak sesuai takaran. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Djoko Prihadi, Senin (24/3) mengatakan, polisi bersama kementerian / lembaga terkait mengawasi perdagangan Minyakita selama Ramadhan-Lebaran 2025, dan mendapatkan informasi dan temuan terkait penyalahgunaan Minyakita. Pelakunya adalah industri minyak goreng ilegal. Modusnya juga beragam, mulai dari pemalsuan merek Minyakita, penggunaan lisensi Minyakita industri minyak goreng resmi, dan mengurangi isi atau volume Minyakita.

”Terkait kasus Minyakita tak sesuai takaran, kami telah menetapkan 13 tersangka. Upaya penegakan hukum itu merupakan hasil tindak lanjut dari sembilan informasitentang Minyakita tak sesuai takaran yang kemudian kami kembangkan menjadi 15 kasus,” kata Djoko dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. Satgas Pangan Polri mencatat, per 24 Maret 2025, Bareskrim Polri telah menangani 2 kasus dugaan penyalahgunaan Minyakita dengan satu tersangka, Polda Jabar 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Banten 1 kasus dengan 2 tersangka. Polda Gorontalo menangani 2 kasus dengan 4 tersangka, Polda Jatim 2 kasus dengan 2 tersangka, dan Polda Metro Jaya 3 kasus dengan 2 tersangka. (Yoga)