Biaya Membengkak akibat Distribusi distop 16 Hari
Sehubungan dengan arus mudik dan balik Lebaran, pemerintah melarang mobilitas angkutan barang selama 16 hari, 24 Maret-8 April 2025. Sampai dengan Rabu (26/3) kebijakan ini telah berlangsung tiga hari. Pengusaha logistik melalui sejumlah cara sudah melancarkan protes. Salah satunya adalah dengan mogok mengangkut barang selama dua hari, mulai Kamis (20/3) sampai Jumat (21/3). Pemerintah bergeming. Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo mengatakan, belum ada lonjakan pergerakan masyarakat sejak pembatasan angkutan pada Senin (24/3). Padahal, durasi pembatasan yang makin lama dilakukan mengakomodasi masyarakat agar tidak terjadi kepadatan.
”Ini kami sangat sayangkan, kenapa tidak diberikan kesempatan dahulu bagi pelaku usaha distribusi barang. Kami bisa beri layanan (pengiriman) 1-2 hari itu sangat signifikan,” kata Agus, di Jakarta, Rabu. Potensi kerugian terganggunya jalur distribusi logistik, menurut Agus, dapat mencapai Rp 1 triliun-Rp 2 triliun per hari. Tidak hanya pada pelaku angkutan darat, tetapi juga menyentuh pergudangan, pabrikan, perkapalan, dan kegiatan ekspor-impor. Pembatasan angkutan barang yang mengganggu alur distribusi logistik, dapat memengaruhi tingkat kepercayaan mitra kerja asing.
”Banyak investor enggan berinvestasi di Indonesia karena regulasi tidak jelas, banyak dikuasai ormas. Pemerintah juga tidak anggap sektor usaha penting dilindungi,” katanya. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, kapal laut angkutan container antar benua tidak libur sehingga kontainer tetap diturunkan di pelabuhan. Jika container tidak ada yang mengangkut, penumpukan kontainer di pelabuhan akan terjadi. Pengusaha akan dikenai biaya penumpukan ketika melebihi batas waktu. Komoditas agrikultur yang paling terdampak pembatasan angkutan barang. Demikian pula barang makanan dan minuman. (Yoga)
Wibawa Otoritas Pajak Dipertaruhkan dengan Pembenahan Coretax
Gangguan penerapan sistem perpajakan Coretax berimbas pada tertekannya penerimaan negara. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek pengadaan dan implementasi Coretax. Kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak dipertaruhkan. Sejak 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis terkait urusan penyetoran dan pelaporan pajak. Sayangnya, sejak hari pertama penerapan, pelaku usaha menghadapi berbagai kendala mengakses sistem. Mulai dari kesulitan mendaftar dan mengakses (log in), kapasitas bandwidth yang terbatas hingga situs gagal dimuat, sampai ketidaksesuaian data pajak dalam sistem, yang memicu terjadinya kegagalan proses pembayaran.
Kondisi ini menyebabkan turunnya penerimaan negara pada Januari-Februari 2025 sebesar 30,2 % menjadi Rp 187,8 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan terbaru, Coretax telah mengalami peningkatan kinerja sistem, khususnya pada proses log in, registrasi, penerbitan faktur pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dan pembuatan bukti potong. ”Hal ini terlihat dari penurunan yang signifikan pada waktu tunggu (latensi) di area layanan Coretax DJP pada periode akhir Februari 2025,” ujar Dwi, di Jakarta, Rabu (26/3). Untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan Coretax, DJP telah menyediakan berbagai saluran komunikasi dan asistensi yang dapat diakses dengan mudah.
Pemerintah juga menghapus sanksi keterlambatan pembayaran pajak bagi pihak yang terdampak Coretax selama masa pajak Januari-Maret 2025. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menilai, Coretax semestinya diterapkan secara bertahap demi mengurangi potensi gangguan dan dampaknya ke penerimaan negara. Di tengah proses perbaikan, ia berharap pemerintah meluncurkan ulang sistem, lalu bertahap menerapkannya mulai dari lingkup terkecil. Ia mengingatkan, perbaikan Coretax menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi serius atas sistem perpajakan tersebut, termasuk audit menyeluruh terhadap aspek pengadaan dan implementasinya. (Yoga)
Penantian akan Air Bersih yang Layak Konsumsi
Di jantung kota Jakarta, air bersih masih jadi barang langka bagi sebagian warga. Kini, reservoir komunal diandalkan Pemprov Jakarta sebagai solusinya. Rabu (26/3) keriuhan muncul di Rusunawa Tambora, Jakbar. Sejumlah orang dari PAM Jaya, berseragam biru dengan helm proyek putih datang, hendak menghadiri peresmian reservoir komunal di dekat menara dan blok rusunawa. Penampungan ini bakal memasok 690 meter kubik air atau 2 x 28 liter per detik untuk warga di sana. Namun, tak semua menanggapinya antusias. Juna (31) masih ragu dengan cita-cita menyalurkan air bersih ke rumah warga itu. Namun, bila sudah terbukti aman dikonsumsi, ia jelas bersyukur. Juna bisa menghemat pengeluaran membeli air galon atau isi ulang. Air PAM Jaya memang mengalir di Rusunawa Tambora. Airnya bersih juga tanpa bau. Namun, ia memilih tidak langsung mengonsumsinya. Dia ragu tentang kelayakan air itu.
”Saya beli air galon untuk minum, harganya Rp 21.000. Kalau masak, pakai isi ulang Rp 8.000, setiap dua hari sekali,” kata Juna. Awang (68) dan keluarganya, penghuni Rusunawa Tambora lainnya, nekat mengonsumsi air PAM Jaya setelah dimasak. ”Untuk memasak, kami juga pakai air keran,” kata Awang yang menyebut aliran airnya deras. Hanya, kata Bahri (15), putra Awang, kadang-kadang alirannya memang tidak lancar. ”Ketimbang beli galon atau isi ulang, saya tunggu menyala lagi,” ujar Bahri. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat pengeluaran keluarga. Keluhan dari Tambora bisa jadi bagian dari 3.185 keluhan yang diterima PAM Jaya sepanjang Januari 2025. Keluhan paling banyak terkait air keruh, bau, dan distribusi tidak lancar.
Dirut PAM Jaya, Arief Nasrudin menyebut, reservoir komunal berpotensi menjadi solusinya. Manfaatnya bisa dirasakan untuk daerah yang jauh dari instalasi pengolahan air (IPA) seperti Tambora. ”IPA yang jauh dan usia pipa yang sudah tua membuat aliran air tidak maksimal. Reservoir juga bisa jadi kantong air saat musim kemarau,” kata Arief. Selain reservoir Rusunawa Tambora, PAM Jaya juga merampungkan reservoir Gandaria Utara di Jaksel. Kapasitasnya lebih kecil ketimbang Gandaria, yang memasok 300 meter kubik air atau 2x24 liter per detik. Keinginan menghadirkan air bersih ke rumah warga, selaras dengan quick wins 100 hari pertama Pramono Anung-Rano Karno. (Yoga)
Larisnya Bahan Baku Selongsong Ketupat
Janur, bahan baku selongsong ketupat, yang hendak diangkut konsumen, terlihat disandarkan di parkiran sepeda motor tepi Jalan MA Salmun, Kota Bogor, Rabu (26/3/2025). Para pedagang musiman selongsong ketupat mulai bermunculan di kawasan ini menjelang hari raya Idul Fitri. Mereka menjual selongsong ketupat ini dengan harga Rp 20.000 per ikat, yang berisi 20 selongsong. Dan selongsong ketupat dagangan mereka laris manis diburu konsumen. (Yoga)
ASN Mulai Meninggalkan Kantor
Sejumlah kantor kementerian dan lembaga mulai lengang karena ditinggal pegawainya bekerja dari mana saja atau work from anywhere menjelang libur Lebaran 1446 Hijriah. Meski hal itu sudah selaras dengan aturan Kementerian PAN dan RB, Ombudsman RI mengingatkan agar pelayanan publik tidak terdampak. Berdasarkan pantauan Kompas, Rabu (26/3) salah satu kantor kementerian yang mulai lengang adalah Kementerian Hukum di Kuningan, Jakarta. Sejak awal pekan lalu, sebagian ASN di kementerian itu sudah mulai mudik. Suasana lengang juga terjadi di kantor Komnas HAM. Meski awal pekan ini anggota Komnas HAM masih aktif mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo, pada Rabu ini, suasana kantor sudah sepi. Sebagian besar pegawai Komnas HAM sudah bekerja dari mana saja (WFA).
Diberlakukannya fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan ASN ini untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat menjelang masa libur Nyepi dan Lebaran. Koordinator Bidang Humas dan Kerja Sama Komnas HAM, Sasanti Amisani memastikan, fleksibilitas itu tidak akan mengganggu layanan publik. Di setiap biro di Komnas HAM sudah dibuat giliran piket selama 24-27 Maret ini. ”Yang piket setiap hari selalu ada karena kami sudah menetapkan jadwal,” katanya. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, berpandangan, fleksibilitas tempat kerja ASN tidak hanya diterapkan menjelang libur Nyepi dan Lebaran, tetapi juga diterapkan sejumlah instansi sejak pemerintah mengefisienkan anggaran. Yang penting, pelayanan publik jangan sampai terganggu. Di Ombudsman, misalnya, tidak semua pegawai dibolehkan WFA, untuk mengantisipasi jika ada masyarakat yang ingin dating untuk melapor. (Yoga)
Peluang Pertumbuhan Bank BUMN di Pasar Modal
PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), yang baru saja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Keputusan strategis yang diambil dalam RUPST tersebut mencakup pembagian dividen jumbo dan program buy-back saham, serta penyegaran jajaran direksi dan komisaris. Langkah ini langsung berdampak pada pasar saham, di mana harga saham keempat bank mengalami lonjakan signifikan, terutama BBNI yang melonjak lebih dari 8% dalam sehari.
Pembagian dividen yang besar, dengan BBRI membagikan Rp51,74 triliun (85% dari laba 2024), BMRI Rp43,51 triliun (78% dari laba), dan BBNI Rp13,95 triliun (65% dari laba), serta program buy-back saham, menarik perhatian investor. Meskipun keputusan ini memberikan sinyal positif bagi pasar dan pemegang saham, langkah tersebut juga menyimpan tantangan yang perlu diwaspadai, seperti tekanan likuiditas dan risiko kredit akibat proyeksi ekonomi global yang tidak pasti. Pembagian dividen yang besar berpotensi mengurangi cadangan modal yang seharusnya bisa dialokasikan untuk ekspansi kredit atau antisipasi krisis.
Selain itu, meski program buy-back dapat mendongkrak harga saham dalam jangka pendek, efektivitasnya untuk meningkatkan valuasi jangka panjang masih dipertanyakan jika tidak diikuti dengan peningkatan kinerja fundamental. Pasar juga mengharapkan adanya inovasi dan strategi baru dari manajemen baru bank-bank BUMN, seperti digitalisasi, ekspansi UMKM, atau efisiensi operasional.
Penting bagi bank-bank BUMN untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dengan kesehatan jangka panjang bank itu sendiri, memastikan bahwa kebijakan dividen dan buy-back tidak mengorbankan upaya untuk memperkuat modal inti dan mendukung program nasional seperti penguatan UMKM dan infrastruktur. Kebijakan ini harus didukung dengan langkah konkret dan sinergi dengan agenda pemerintah untuk memastikan bahwa bank-bank BUMN tidak hanya menjadi mesin pencetak dividen sesaat, tetapi juga menjadi pilar utama pemulihan ekonomi Indonesia ke depan.
OJK Didesak Bertindak terhadap Pinjol Ilegal
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menegaskan pentingnya penertiban pinjaman online (pinjol) ilegal dan bank gelap yang merugikan masyarakat, terutama menjelang Lebaran 2025. Dalam acara pengukuhan Darwisman sebagai Kepala OJK Jawa Barat, Dedi mengajak OJK untuk lebih aktif dalam menertibkan praktik keuangan yang merugikan, termasuk koperasi simpan pinjam (kosipa) yang beroperasi seperti rentenir, serta pinjol ilegal yang menyasar kalangan masyarakat ekonomi rendah. Dedi juga menyoroti pentingnya menanggulangi bank gelap yang dapat menjerat masyarakat dengan bunga yang tinggi dan merugikan mereka.
Dedi menyebutkan bahwa banyak orang terpaksa mengakses pinjaman dari bank gelap atau pinjol karena kebutuhan ekonomi, seperti biaya studi tur sekolah, yang menyebabkan sebagian orang terjerat utang. Sebagai langkah preventif, Dedi melarang studi tur siswa sekolah di Jawa Barat, dengan tujuan mengurangi beban finansial orang tua yang rentan terjerat pinjaman ilegal.
Pada kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga mengingatkan tentang tingginya utang masyarakat akibat pinjol ilegal yang mencapai angka Rp18,6 triliun di Jawa Barat, serta pentingnya peningkatan literasi keuangan untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik tersebut. Bey Triadi Machmudin, penjabat Gubernur Jawa Barat sebelumnya, juga menekankan pentingnya kemudahan akses kredit perbankan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjol ilegal.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Perbankan OJK, mendukung upaya penertiban ini dan menegaskan bahwa OJK telah menutup ribuan rekening terkait judi online dan pinjol ilegal, meski tantangan untuk memberantasnya tetap besar, terutama di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. OJK berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini.
Secara keseluruhan, artikel ini mencerminkan upaya keras Gubernur Dedi Mulyadi dan OJK untuk memberantas praktik keuangan ilegal yang merugikan masyarakat Jawa Barat, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan mengurangi dampak negatif dari pinjaman ilegal dan bank gelap.
Pariwisata Jabar Jadi Destinasi Favorit
Pangandaran dan Bandung Raya masih menjadi destinasi wisata utama yang diminati oleh pemudik di Jawa Barat selama libur Lebaran 2025. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat, diperkirakan sekitar 28,2 juta orang akan melakukan perjalanan, dengan sekitar 24,75 juta orang berencana untuk berwisata selama libur Lebaran. Pangandaran diprediksi akan menarik sekitar 3,90 juta orang, sementara Bandung diperkirakan akan dikunjungi oleh 3,48 juta orang, dan Lembang sekitar 2,51 juta orang.
Namun, meskipun destinasi wisata di Jawa Barat sangat diminati, terdapat 12,51 juta orang yang tidak memilih untuk berwisata, menunjukkan adanya perubahan pola atau preferensi perjalanan. Dhani Gumelar, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, mengonfirmasi bahwa Pangandaran dan Bandung tetap menjadi tujuan favorit para pelancong yang ingin menikmati liburan Lebaran.
