PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), emiten BUMN yang bergerak di sektor konstruksi, berhasil mencatatkan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp2,9 triliun pada Februari 2025, yang mencapai 10,21% dari target tahunan sebesar Rp28 triliun. Joko Raharjo, Corporate Secretary PTPP, mengungkapkan bahwa sebagian besar perolehan kontrak baru berasal dari proyek dengan sumber dana swasta (47,31%), diikuti oleh proyek pemerintah (38,58%) dan BUMN (14,11%). Sektor yang paling dominan dalam perolehan kontrak baru adalah jalan dan jembatan (46,70%), disusul oleh gedung (37,63%), dan bendungan (9,34%).

Beberapa proyek besar yang diperoleh PTPP selama Januari—Februari 2025 antara lain Proyek Bromo General Contractor Works Batam senilai Rp410,55 miliar, RSUD Krui & Anambas senilai Rp289,9 miliar, dan Bendungan Bagong Paket 3 senilai Rp271,8 miliar. Dengan hasil yang positif hingga Februari 2025, PTPP merasa optimis untuk mencapai target akhir tahun yang mencatatkan pertumbuhan 5% dibandingkan tahun 2024.

Selanjutnya, PTPP akan fokus pada penyelesaian proyek yang sedang berjalan serta menargetkan proyek-proyek konstruksi yang mendukung pembangunan nasional, seperti rumah sakit, lahan pertanian, sekolah, dan infrastruktur desa. Pada sisi keuangan, meskipun PTPP mencatatkan laba bersih sebesar Rp415,65 miliar pada 2024, yang turun 13,65% YoY, perusahaan tetap mencatatkan pendapatan sebesar Rp19,81 triliun, yang tumbuh 7,30% YoY.

Edang Suhendar menggeser kerucut lalu lintas untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way di Gerbang Tol Cikampek Utama, Kamis (27/3). Petugas Jasa Marga itu sudah berkompromi dengan pekerjaannya yang tak memungkinkan mudik setiap kali menuju Lebaran. ”Saya sampai lupa berapa kali tidak mudik. Pulangnya nanti setelah arus balik selesai. Yang penting semua selamat sampai kampung, saya kerja tidak papa,” kata bapak tiga anak asal Cirebon, Jabar, itu. Untuk melepas kerinduan dengan keluarga di kampung, dia menelepon anak-anaknya dari pinggir tol saat arus lalu lintas lancar. Untuk itu, dia berharap arus mudik selalu lancar agar memudahkan pekerjaannya.

Karsito (54) tetap tak bisa pulang ke Banyumas, Jateng. Perjalanannya belakangan hanya sampai di Stasiun Gambir. Bukan untuk pulang, melainkan mengantarkan penumpangnya menuju kampung halaman. Sopir taksi asal Banyumas itu sudah seminggu terakhir sering mengantarkan penumpang ke Stasiun Gambir. Ia kerap kali membantu menurunkan koper milik penumpangnya hingga ruang keberangkatan. ”Saya mengutamakan keluarga dulu. Walaupun rasanya nelongso (sedih) melihat penumpang yang saya antar pada pulang kampung, sementara saya tidak bisa pulang,” ujar Karsito yang sudah menjadi sopir taksi sejak tahun 2008 ini.

Lebaran kali ini Karsito memutuskan tidak mudik karena tidak ada ongkos untuk membeli tiket. Dia lebih memilih mengirim sejumlah uang dari menarik taksi untuk keluarganya di Banyumas supaya istri, tiga anak, dan dua cucunya dapat merayakan Idul Fitri meskipun tanpa kehadirannya. Situasi serupa dirasakan Ramdani (37) kurir paket di Tangsel, Banten. Saat orang lain berbelanja kebutuhan Lebaran, dia justru mengantarkan paket-paket belanjaan kepada pelanggan. Bahkan, ketika mendekati Lebaran, jumlah paket terus meningkat dari 70 paket menjadi 120 paket sehari. Kesibukannya itu membuatnya belum sempat menyiapkan berbagai keperluan Lebaran yang akan datang tiga hari mendatang. Ramdani tidak ambil pusing. Menurut dia, yang paling penting semua tanggung jawabnya selesai. Dia masih bisa memperoleh penghasilan supaya kebutuhan keluarganya tercukupi. (Yoga)

Pergerakan pasar saham Indonesia beberapa waktu terakhir terbilang cukup dinamis. Ada semacam obat penenang yang membuat sentimen negatif terhadap pasar mereda. Pada perdagangan Kamis (27/3) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke level 6.510,62 atau menguat 0,59 % dibandingkan hari sebelumnya. Tiga hari beruntun IHSG mencatatkan tren positif, bahkan sudah berbalik ke titik sebelum perdagangan sesi I dihentikan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Maret 2025. Saat itu, IHSG menyentuh level terendahnya sejak pandemi Covid-19, yakni ke level 6.076 atau anjlok 6,1 %. Apa yang terjadi di pasar saham memang kerap kali mencerminkan ekspektasi sekaligus sentimen pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian.

Kini, sentimen berbalik positif seiring dengan beberapa agenda besar yang terjadi sejak awal pekan ini, seperti pengumuman kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Maret 2025. Ada pula rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) bank-bank BUMN (Himbara) selama 24-26 Maret 2025. Agenda itu menghasilkan keputusan yang turut berpengaruh terhadap pasar, seperti penetapan direksi dan komisaris, pembelian kembali (buyback) saham, serta pembagian dividen. RUPST tersebut dimulai dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pada 24 Maret 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 25 Maret 2025, dan ditutup PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN pada 26 Maret 2025.

Hasilnya, BRI akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 51,73 triliun atau setara Rp 345 per lembar saham, Mandiri sebesar Rp 43,51 triliun atau Rp 466,18 per saham, BNI sebesar Rp 13,45 triliun atau Rp 374 per saham, serta BTN sebesar Rp 751,83 miliar atau Rp 53,57 per lembar saham. Keempat bank BUMN itu menyetorkan dividennya kepada negara Rp 59,12 triliun. Terdiri dari setoran BRI sebesar Rp 27,68 triliun, Mandiri Rp 22,62 triliun, BNI Rp 8,37 triliun, dan BTN Rp 454,73 miliar. Sejumlah bank BUMN juga menyetujui melakukan pembelian saham kembali pada 2025. BRI mengalokasikan dana Rp 3 triliun, Mandiri Rp 1,17 triliun, dan BNI Rp 1,5 triliun. Selain itu, terdapat pula perubahan pengurus perseroan dan pergantian pucuk kepemimpinan bank-bank BUMN.

Pengamat Perbankan Paul Sutaryono berpendapat, keputusan dalam RUPST Himbara memberikan sentimen positif terhadap industri perbankan dan pasar modal. Pengumuman jajaran direksi dan komisaris, pembagian dividen, serta keputusan pembelian kembali saham diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor. ”Aksi korporasi semacam itu akan menjadi sentimen positif pula bagi pasar saham. Figur yang terpilih menjadi direksi dan komisaris bank BUMN diharapkan dapat mengerek tingkat kepercayaan pasar di tengah gejolak pasar saham,” katanya. Momentum positif itu patut dijaga. (Yoga)

Perusahaan swasta yang membutuhkan modal tetap meminati penghimpunan dana di pasar obligasi di tengah lemahnya nilai tukar rupiah dan tekanan jual oleh investor di pasar saham. Prospek penurunan suku bunga dan intervensi pemerintah terhadap pasar modal diharapkan semakin menggairahkan investor untuk kembali ke pasar modal. Perusahaan penyedia jasa tambang PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama PT BUMA Internasional Grup Tbk, Kamis (27/3) meresmikan penerbitan surat utang atau obligasi syariah, Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025, senilai Rp 2 triliun. Ini kali kedua BUMA melepas surat utang di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2023.

”Ini tonggak penting diversifikasi sumber pendanaan kami, melengkapi obligasi global, obligasi rupiah konvensional, pembiayaan bank konvensional, bank syariah, serta leasing,” kata Direktur BUMA International Group Iwan Fuad Salim di BEI. BUMA menerbitkan sukuk dalam tiga seri, dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk operasionalisasi BUMA di dalam negeri. Selama masa penawaran, Iwan mengatakan, sukuk tersebut sudah menarik minat beragam investor, termasuk bank, pengelola aset, reksa dana, dan dana pensiun. Lebih dari 50 % investasi tercatat masuk dalam seri dengan jangka 5 tahun.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang menyatakan, sukuk ini merupakan satu dari 59 emisi sukuk ijarah yang ada di BEI. Total sukuk yang masih tercatat di BEI hingga saat ini sebanyak 136 emisi dengan nilai Rp 59,84 triliun. ”Dapat kami sampaikan bahwa pasar sukuk korporasi selama periode Desember 2023 sampai Desember 2024 mengalami peningkatan 12 % dengan total nilai sukuk Rp 19,95 triliun. Sebanyak 28 emisi sukuk dicatatkan selama periode 2024,” katanya. Data Pefindo menunjukkan perusahaan swasta akan membutuhkan pendanaan ulang sebesar Rp 162 triliun tahun ini. Nilai penerbitan surat utang baru diperkirakan Rp 139,29 triliun sampai Rp 155,43 triliun. (Yoga)

Indonesia tengah mengalami anomali konsumsi selama Ramadhan dan menjelang Lebaran 2025. Deflasi pada Februari 2025 jadi indikatornya. Kendati harga sebagian pangan pokok berhasil ditekan atau mengalami deflasi, konsumsi masyarakat tidak naik signifikan. Anomali itu mengindikasikan adanya ketidakberesan ekonomi domestik. BPS mencatat, pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi 0,48 % secara bulanan dan 0,09 % secara tahunan. Deflasi itu terutama dipicu penurunan harga sejumlah pangan pokok, seperti beras, tomat, cabai merah, dan daging ayam ras; serta diskon tarif listrik sebesar 50 %.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai, anomali konsumsi pada Ramadhan kali ini mengindikasikan ketidakberesan ekonomi domestik yang harus diwaspadai. ”Di saat konsumen berhemat, ekonomi tak lagi sehat,” demikian isi laporan ”Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025!” yang dirilis pada Kamis (27/3). Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, menuturkan, tarif diskon listrik yang diberikan pemerintah turut berperan besar terhadap deflasi Februari 2025. Namun, janggalnya, deflasi Februari 2025 juga dialami kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil 0,12 % secara bulanan.

Padahal, menjelang Ramadhan, kelompok itu biasanya menyumbang inflasi. ”Ada sinyal kuat bahwa kelompok rumah tangga menengah-bawah mengerem belanja,” katanya. Yusuf menilai, banyak faktor yang memicu penurunan daya beli, terutama maraknya PHK, sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal, dan terbatasnya pertumbuhan upah. ”Ini harus diwaspadai (Deflasi). Jika situasi semakin buruk, pertumbuhan ekonomi semester I-2025 bisa melemah, mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang 50 % dari total produk domestik bruto,” katanya. (Yoga)

Aromanya langsung menguar saat bubuk jahe merah diseduh dalam cangkir. Suguhan jahe panas menghangatkan tubuh dalam balutan suhu dingin di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut itu pada Rabu (19/3) pagi. Di sana, di pedalaman Pulau Sumba, beroperasi usaha kecil pengolahan tepung jahe merah milik Soleman Mawo (40) di Desa Ombarade, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, 30 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan kondisi jalan sebagian rusak berat. Pagi itu, ratusan bungkus jahe merah siap dikirim ke beberapa kota di Bali, Jatim dan Jakarta. Setiap bungkus berisi 250 gram. ”Semua dipesan secara online (daring). Kami posting produk di media sosial seperti Instagram dan juga di toko online seperti Shopee,” kata Soleman.

Berkat bantuan platform digital, tepung jahe merah dari Ombarade yang diproduksi sejak 2017 telah menembus pasar nasional. Mulai dari sedikit orderan, kini tiap bulan bisa terjual hingga 1.000 bungkus, bahkan lebih. Menurut Soleman, pertumbuhan usahanya itu positif dan menjanjikan. Banyak orang mengonsumsi jahe merah untuk menjaga imunitas tubuh, menambah stamina, dan memperlancar peredaran darah. ”Begitu kesan yang disampaikan konsumen,” ujarnya. Namun, pelaku UMKM itu mengeluhkan tingginya ongkos pengiriman. Untuk tujuan Jakarta, ongkos pengiriman Rp 75.000 per 1 kg. Ongkos kirim lebih mahal dibanding harga satu bungkus jahe. Jahe yang diolah Soleman diserap dari 20 petani lokal. Soleman membeli jahe mentah dengan harga Rp 12.000 per kg, di atas harga pasar setempat.

Sebelumnya, jahe petani diborong pengepul dengan harga sangat murah. Ketika musim panen, harga anjlok hingga Rp 5.000 per kg. Jahe dimaksud hasil budidaya pertanian organik. Agar bebas dari pupuk kimia, petani disarankan menggunakan pupuk hewan yang banyak ditemukan di sana. Untuk memastikan kualitas jahe, Soleman memantau mulai dari proses penyiapan lahan hingga pascapanen. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, UMKM, termasuk yang digeluti Soleman, akan diperkuat. Dari sisi permodalan, Bank NTT dan beberapa bank lain dapat membantu pendanaan, sedangkan untuk akses pasar bisa dibantu Dewan Kerajinan Nasional NTT. Platform digital menjadi andalan. (Yoga)

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah susun atau apartemen di bawah Rp 650 juta disambut positif warga. Kebijakan itu dinilai tidak hanya meringankan beban pajak, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kaum kelas menengah. Warga Jakpus, Melisa (32) yang memiliki hunian apartemen di bawah batas nilai jual obyek pajak (NJOP) Rp 650 juta sangat senang mendengar kabar ini. Ia ak lagi terbebani pajak tahunan sehingga bisa lebih fokus dalam membangun masa depan yang lebih stabil. ”Dengan adanya pembebasan PBB, saya bisa menghemat pengeluaran bulanan hingga ratusan ribu rupiah per bulan yang biasanya saya sisihkan untuk membayar pajak tahunan. Ini sangat membantu keluarga kecil saya yang tinggal di apartemen dengan harga terjangkau,” ujarnya, Kamis (27/3).

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Keputusan Gubernur No 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025. Dalam keputusan tersebut, ada pembebasan pajak untuk rumah di bawah Rp 2 miliar dan apartemen di bawah Rp 650 juta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tersebut karena rata-rata NJOP rumah susun atau apartemen di Jakarta kurang dari Rp 650 juta. Dalam hal kepemilikan apartemen, apabila satu orang individu mempunyai lebih dari satu apartemen, hanya apartemen dengan NJOP terendah yang mendapat pembebasan PBB. Melisa berharap agar kebijakan pembebasan PBB untuk apartemen dapat menjadi kebijakan yang berkelanjutan dan bahkan diperluas di masa depan. (Yoga)

Intensifikasi dan inovasi dalam industri sawit jadi siasat perusahaan di tengah lesunya produksi sawit nasional. Tantangan meningkatkan produktivitas kian berat dengan berbagai tekanan kebijakan penataan kembali kawasan. Dalam dua tahun terakhir, produksi sawit nasional stagnan dan cenderung menurun. Menurut data BPS, luas lahan perkebunan sawit pada 2023 mencapai 15,93 juta hektar, bertambah dari 14,33 juta hektar pada 2018. Namun, pertumbuhan produksi tak sebanding dengan luas lahan akibat produktivitas rendah. Produksi kelapa sawit nasional pada 2024 mencapai 52 juta ton atau lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 54 juta ton. Ekspor pada 2024 turun menjadi 29 juta ton dari tahun 2023 yang mencapai 32 juta ton.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengungkap, penurunan produksi sawit karena peremajaan kelapa sawit lambat dan memengaruhi produksi. Hal itu jadi masalah klasik selama lima tahun terakhir. Menurut Eddy, perlu ada peremajaan sawit untuk kebun masyarakat agar produksi meningkat. Program peremajaan sawit rakyat dari perusahaan sudah dilakukan pada 4-5 hektar setiap tahun untuk setiap petani dampingan perusahaan. Namun, kata Eddy, dari catatan Gapki terdapat 3 juta hektar kebun sawit rakyat harus diremajakan atau replanting.

Peremajaan sawit merupakan bagian dari intensifikasi lahan tanpa ekspansi lebih luas. Seperti yang dilakukan PT Astra Agro Lestari Tbk yang melakukan peremajaan dengan bibit sawit yang dinilai unggul. Direktur Keuangan sekaligus Corporate Secretary Astra Agro Lestari, Tingning Sukowignjo mengatakan, peningkatan produktivitas kebun perlu dilakukan di tengah industri sawit yang stagnan. Untuk itu, pihaknya berinovasi dengan teknologi dan berkolaborasi dengan para peneliti. Astra Agro dengan BRIN juga mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit berkualitas.  Menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) produktivitas kelapa sawit dapat meningkat 20-25 % dari tanaman konvensional jika dikembangkan melalui kultur jaringan. (Yoga)