Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota di New Development Bank (NDB) diharapkan dapat memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara BRICS. Hal ini juga membuka peluang pendanaan baru untuk berbagai proyek pembangunan di Tanah Air. Pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam NDB setelah Presiden NDB, Dilma Vana Rousseff mengundang Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan bank tersebut, mengingat Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS pada awal 2025. BRICS merupakan aliansi blok ekonomi negara berkembang dengan keanggotaan yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, China dan Afsel.

Menko Bidang Perekonomiana, Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia sebagai anggota BRICS memiliki hak untuk bergabung dengan NDB dan telah diminta melakukan investasi sesuai formula yang telah ditetapkan. "New Development Bank itu sebagian dari perbankan di bawah BRICS. Indonesia sebagai anggota BRICS punya jatah untuk ikut dalam New Development Bank. Kemarin (Selasa, 25/3/2025) Bapak Presiden sudah putuskan kita akan masuk di sana dan ada formulanya, kita diminta untuk melakukan investasi," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Airlangga memastikan, pembayaran investasi tersebut dapat dilakukan dalam jangka tujuh tahun. (Yetede)

Pedagang menyortir bawang merah dagangannya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (27/3/2025). Sejumlah harga komoditas pangan nasional tercatat berfluktuasi mendekati Hari Raya Idulfitri. Adapun harga pangan yang mengalami kenaikan yakni bawang merah dan bawang putih, kelapa parut, daging ayam dan cabai. Daging sapi kini mengalami penurunan, sementara harga bawang masih naik. Menyitir data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga bawang merah naik 1,77% menjadi Rp 43.235 / kg, begitu juga harga bawang putih bonggol yang naik 1,55% menjadi Rp 44.696 / kg. (Yetede)

Kemenperin memberikan sinyal bahwa stok garam untuk industri makanan dan minuman akan habis bulan depan. Relaksasi impor menjadi penting agar tidak menjadi krisis garam industri. Dirjen Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika menerangkan, pemerintah segera menyelesaikan revisi ini, garam untuk industri aneka pangan harus berasal dari dalam negeri. Selain sektor aneka pangan, regulasi ini mencakup 11 subsektor manufaktur lain yang diwajibkan menggunakan garam lokal. "Saat ini, revisi Perpres No. 126 Tahun 2022 sedang dalam tahap harmonisasi untuk memberikan relaksasi impor garam industri," ujar dia dalam konfrensi pers secara daring, Rabu (26/3/2025). Putu menjelaskan, keputusan untuk merevisi Perpres telah diambil pada akhir tahun lalu dalam rapat di Kemenko Bidang Pangan.

Proses revisi telah berlangsung selama tiga bulan terakhir untuk mengatasi keterbatasan pasokan garam di industri pangan olahan. Dia memastikan stok garam industri untuk keperluan Hari Raya Idulfitri dalam keadaan aman. Stok garam yang ada juga sudah dialokasikan untuk mengisi kontrak-kontrak bisnis yang sebelumnya telah diteken. Hanya saja, stok garam industri untuk keperluan Mei dan Juni belum bisa dipastikan. Jubir Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihaknya akan mengawal isu kelangkaan garam industri, agar bisa segera teratasi. Sebab, ketersediaan bahanbaku sangat penting untuk menjaga utilisasi produksi, termasuk di sektor manufaktur. (Yetede)

Momentum Ramadan dan Lebaran yang sejatinya bisa mendongkrak kinerja industri manufaktur, lapangan usaha penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar, ternyata tak seperti yang diprediksi. Sebaliknya, kinerja manufaktur malah melambat pada Maret 2025, bertepatan dengan momen Ramadan dan Lebaran. Ini terlihat pada indeks kepercayaan industri (IKI) Maret 2025 yang mencapai 52,98, lebih rendah dari Februari 2025 sebesar 53,15 dan bulan sama tahun lalu 53,05, kendati masih di teritori ekspansif. IKI dirilis oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Hal yang patut diwaspadai adalah menurunnya optimisme para pemanufaktur. Data IKI menyebutkan, tingkat optimisme pelaku usaha selama enam bulan ke depan mencapai 69,2%, turun 3% dibandingkan bulan sebelumnya. Tantangan besar yang dihadapi antara lain meledaknya perang dagang di era Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengonfirmasi penurunan penjualan pada momentum Lebaran tahun ini. Mereka menuding banjir barang impor sebagai biang keladinya. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai menunjukkan tanda pemulihan setelah tekanan beberapa pekan terakhir. Analis menilai pelemahan sebelumnya memberi peluang bagi investor, mengakumulasi saham berfundamental kuat yang tengah terdiskon. Sejalan dengan itu, IHSG diproyeksikan mampu menembus level 6.700 dalam waktu dekat, didukung aksi buyback emiten dan pembagian dividen besar dari bank-bank BUMN. Analis Panin Sekuritas, Felix Darmawan menyebut, aturan buyback tanpa RUPS yang telah disetujui OJK memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk membeli kembali sahamnya dengan cepat dan meningkatkan kepercayaan investor jangka panjang terutama ritel.

Karena menunjukkan keyakinan emiten terhadap valuasi sahamnya. Selain itu, kehadiran Danantara-sovereign wealth fund (SWF) baru memberikan sentimen positif bagi saham-saham BUMN, terutama sektor infrastrukur. Danantara berpotensi mengisi kekosongan pendanaan proyek infrastruktur setelah anggaran Kementerian PUPR dipangkas dalam APBN 2025. Sementara itu, momentum pembagian dividen dari bank-bank Himbara turut menjadi katalis utama. Beberapa bank besar menawarkan dividen yield yang tinggi, seperti BBRI sebesar 9%, BMRI 9,8%, dan BBNI 8,8%. Resistance IHSG di level 6.455, membukapeluang penguatan lebih lanjut ke level 6.673-6.707. (Yetede)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyetujui 65% dari laba bersih 2024 dibagikan sebagai dividen tunai senilai Rp 13,95 triliun setara Rp 374,06 per saham. Sepanjang 2024, BNI mencetak laba bersih Rp 21,46 triliun. Rapat juga menetapkan sebesar 35% atau Rp 7,5 triliun akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan. Dengan demikian, BNI akan menyetorkan Saham Rp 8,37 triliun sebagai dividen bagian Negara. Pemerintah RI telah mengalihkan 22,3 miliar (60%) saham yang terdiri dari 144 juta saham Seri B dan 14,7 miliar saham Seri C BBNI kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI dengan skema inbreng dengan total nominal mencapai Rp 5,7triliun. Angka ini didapat dengan mengacu pada nilai nominal saham seri B sebesar Rp 3.750 per saham dan Rp 187,50 per saham Seri C.

Saham pemerintah RI BNI, yaitu saham seri A Dwiwarna tetap tidak berubah. Dengan demikian, pengalihan saham ini tidak mengubah pengendalian pemerintah RI di BNI. Saham pemerintah RI di BBNI menjadi kepemilikan tidak langsung melalui PT BKI yang bertindak sebagai holding operasional Danantara. Sehingga, dividen yang akan disetorkan BNI kepada Danantara melalui PT BKI sebesar Rp 8,37 triliun. Dirut BNI, Royke Tumilaar mengatakan, pemerintah memastikan Danantara dijalankan secara profesional dan untuk memastikan pengawasan yang kuat juga telah dibentuk dewan pengawas yang terdiri dari Kementerian BUMN, Kemenkeu dan satu pejabat pemerintah yang ditunjuk. Selain itu, terdapat dewan penasihat yang beranggotakan dua mantan presiden RI yakni Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono. (Yetede)

Emiten perbankan papan atas seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), menebar kabar baik bagi pemegang sahamnya, dengan mengumumkan pembagian dividen jumbo hingga total Rp 146,93 triliun sebelum hari raya Idul Fitri 2025. Pembagian 'THR lebaran' kepada pemegang saham tersebut mendapat respon positif dari pasar, yang terlihat dari penguatan saham-sahamnya di lantai bursa. BBRI akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 51,73 triliun atau 86% dari total laba bersih 2024. Pembagian dividen senilai Rp 343,4 per saham tersebut, telah disetujui dalam RUPST, Senin (24/3/2025).

Bank Himbara lainnya, BMRI juga akan membagikan dividen jumbo sebesar Rp 43,51 triliun atau 78% dari laba bersih 2024. Dividen senilai Rp 466,18 per saham tersebut, telah disetujui RUPST Bank Mandiri, Selasa (25/3/2025). Disusul BBNI akan membagikan dividen Rp 374,06 per saham atau Rp 13,95 triliun, setara 65% laba bersih 2024 dan BBTN juga akan membagikan dlividen senilai Rp 53,57 per saham atau Rp751 miliar, setara 25% laba 2024. Bank swasta terbesar di Indonesia, BBCA juga telah mendapat persetujuan RUPST, Rabu(12/3/2025) untuk membagikan dividen sebesar Rp 300 per saham atau Rp 36,98 triliun yang setara 67% laba bersih 2024. (Yetede)

Mentan, Andi Amran Sulaiman mengingatkan pelaku usaha untuk menjaga integritas dengan tidak mengalihkan kemasan beras medium menjadi premium karena akan merugikan konsumen. Pemerintah segera mengecek ke lapangan, bila ditemukan pelanggaran, akan diberi sanksi tegas. Mentan menegaskan, pihaknya segera melakukan pengecekan terhadap pengusaha yang terindikasi mengubah kemasan beras medium menjadi kemasan premium yang merugikan konsumen di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementan telah mendeteksi adanya praktik nakal tersebut atau indikasi pengubahan kemasan beras medium menjadi premium.

“Sudah, di beberapa tempat, kami ambil sampelnya, kami cek, ternyata isinya medium, tapi tulisnya premium," kata Mentan. Mentan mengingatkan pengusaha agar tidak mengalihkan isi beras medium menjadi premium hanya dengan mengganti kemasan dan label. Pemerintah akan melakukan pemeriksaan di seluruh Indonesia guna memastikan praktik curang itu dihentikan dan memberi sanksi tegas bagi pengusaha yang melanggar aturan. “Sampaikan ke semua pengusaha, jangan medium dialihkan jadi premium. Sebentar lagi kami cek seluruh Indonesia," tegas Mentan. Mentan juga mengimbau pengusaha menjaga integritas dan tidak merugikan konsumen demi keuntungan semata, seperti kasus minyak goreng kemasan Minyakita. (Yetede)

Kementan menjajaki sinergisitas dengan BPOM guna mendukung hilirisasi industri obat herbal di indonesia. Kedua pihak meyakini potensi hilirisasi industri obat herbal ini dapat menyumbang Rp 300 triliun bagi perekonomian Indonesia. “Karena ternyata khusus yang berhubungan dengan obat herbal ini sangat besar. Dari Rp 6.000 triliun yang ada di BPOM, khusus untuk ini saja (pertanian) ada Rp 300 triliun, jadi besar sekali potensi ekonominya," ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar. Kerja sama itu digerakkan karena Indonesia memiliki potensi obat herbal melalui sektor pertanian sebesar 30.000 spesies tanaman , dimana telah diperoleh 17.264 obat herbal khas Indonesia.

“Namun sampai sekarang baru 78 jenis yang telah naik status menjadi Obat Herbal Terstandar (OHT) dan hanya 21 yang mencapai tingkat fotoframaka,” kata Ikrar di Kantor Kementan Jakarta, Rabu (26/03) Industri obat herbal ini berpotensi menyumbang Rp 300 triliun bagi ekonomi Indonesia. Mentan, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, kerja sama pengembangan obat herbal ini diarahkan menjadi apotik desa. Pengembangan apotik desa itu bagian dari gagasan besar Presiden Prabowo yakni koperasi desa.“Kita akan membangun koperasi desa, ada 70 ribu di seluruh Indonesia, nanti di dalamnya ada apotik  desa," tutur Mentan. Karenanya, sinergisitas Ke-mentan dengan BPOM tersebut diharapkan memberikan sumbangsih obat-obatan herbal khas Indonesia. (Yetede)

Kondisi perekonomian AS kini, menimbulkan kekhawatiran munculnya stagflasi terhadap perekonomian dunia. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus menyiapkan ancang-ancang agar kondisi tersebut tidak memberi dampak rambatan terhadap perekonomian nasional. Stagflasi adalah kondisi ketika inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tingkat pengangguran yang meningkat. Kebijakan tariff impor baru AS, meningkatnya biaya logistik global dan tekanan geopolitik berpotensi memicu stagflasi berskala global. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, gejala stagflasi menjadi peringatan dini bahwa fondasí makro ekonomi nasional harus siap menghadapi tekanan global yang semakin kompleks.

Risiko stagflasi global memberikan dua dampak utama yaitu pelemahan nilai tukar rupiah dan perlambatan ekspor. “Duasektor ini menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional dan keduanya sangat sensitif terhadap dinamika eksternal," jelas Syafruddin, Rabu (26/3/2025). Saat terjadi inflasi tinggi di AS dan Bank Sentral AS (The Fed) mempertimbangkan untuk menunda pemangkasan suku bunga, bahkan mungkin menaikkan kembali jika tekanan harga berlanjut, maka arus modal cenderung keluar dari negara berkembang.

Investor global akan memburu aset-aset safe haven seperti USD dan obligasi pemerintah AS yang menawarkan imbal hasil tinggi. Kondisi tersebut memberi tekanan besar pada mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah. “Rupiah melemah tiap kali The Fed memberikan sinyal hawkish, apalagi jika didorong oleh kekhawatiran stagflasi yang membuat volatilitas pasar meningkat," jelas dia. “Ketidakpastian global, jika tak diimbangi koordinasi fiskal dan komunikasi kebijakan yang kuat, dapat mengikis kepercayaan pelaku usaha dan konsumen,” tegas Syafruddin. (Yetede)