Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada perdagangan Selasa (25/3) nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 16.622 per USD, membuat rupiah mencatatkan level terendahnya sepanjang tahun 2025, dengan koreksi sebesar 2,79 % dibandingkan akhir 2024. Bahkan, nilai tukar rupiah mendekati level terendahnya dalam lima tahun terakhir, sejak 2 April 2020 pada level Rp 16.741 per USD. Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Fitra Jusdiman mengklaim, pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan kondisi pada 1998. ”Secara fundamental, kondisi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibanding krisis moneter 1998.

Sejak pertengahan 2024, rupiah hanya melemah 1,33 %, lebih rendah dari won Korea yang melemah 6,3 % dan rupee India yang melemah 2,74 %,” katanya. Setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS pada November 2024, hampir semua nilai tukar negara di dunia melemah. Tekanan terhadap rupiah saat ini terjadi lantaran faktor global yang masih penuh dengan ketidakpastian, dipicu dampak penerapan kebijakan tarif oleh Trump, arah kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), yang cenderung lebih ketat (hawkish) dan gejolak geopolitik. Juga, kebutuhan valas korporasi yang meningkat untuk pembayaran dividen menjelang Lebaran juga berpengaruh pada pergerakan nilai tukar rupiah.

Maka, BI berkomitmen untuk terus menempuh berbagai langkah stabilisasi nilai tukar agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Dalam hal ini, BI akan memantau pergerakan rupiah sembari memastikannya, yaitu dengan tetap berada di pasar sembari menempuh triple intervention. Intervensi itu dilakukan baik di pasar spot, pasar domestik non-deliverable forward (DNDF), maupun dengan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder secara bold dan terukur. ”Langkah ini untuk memastikan stabilitas nilai tukar dan keseimbangan demand-supply valas sehingga dapat menjaga market confidence,” ujarnya. (Yoga)

Ribuan calon penumpang kereta berduyun-duyun tiba di pintu keberangkatan Stasiun Gambir, Jakpus, Sabtu (22/3). Sebagian tampak kesulitan membawa barang bawaan yang dibawa mudik ke kampung halaman. Puluhan porter sigap menawarkan bantuan kepada para penumpang yang terlihat kesulitan membawa barang-barang. Memasuki ruang keberangkatan stasiun, hawa terasa sejuk, kontras dengan hawa di luar. Setiap sudut stasiun rapi dan bersih hingga ke dalam kamar kecil. Petugas kebersihan pun tak kalah sigap, setiap menit mengecek kondisi lantai. Sementara, para penumpang dapat melanjutkan proses pengecekan tiket dengan tenang. Mereka bahkan tak perlu lagi mencetak tiket perjalanan karena pemeriksaan sudah menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Penumpang dapat melakukan check in secara daring dengan aplikasi yang sudah terpasang di gawai. Begitu tiba di pintu pemeriksaan, penumpang dapat memanfaatkan layanan face recognition untuk mempermudah proses pemeriksaan. Sesaat kemudian, penumpang diverifikasi dan pintu terbuka sehingga tidak perlu berlama-lama antre menuju kereta. ”Proses check in sekarang sangat cepat, sangat berguna kalau mepet tiba di stasiun,” ujar seorang penumpang kereta, Ahmad Nizar (55) yang akan mudik ke Cirebon, Jabar. Dia jatuh hati pada kereta karena tepat waktu, nyaman, dan terhindar dari kemacetan.Menurut dia, kondisi kereta saat ini sangat berbeda dengan belasan tahun lalu. Seluruh gerbong kereta kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi sudah dilengkapi penyejuk ruangan. Kursi kereta ekonomi kini juga sangat nyaman setelah peluncuran kereta generasi baru.

Tak ada lagi kursi tegak hadap-hadapan yang membuat penumpang ”adu dengkul”. Kenyamanan yang ditawarkan kereta api bahkan membuat salah satu penumpang pesawat beralih ke moda transportasi tersebut, seperti Alda Okta (25) yang memilih mudik ke Kebumen menggunakan kereta, berbeda dengan tahun lalu saat ia menggunakan pesawat. Menurut dia, fasilitas yang ditawarkan kereta cukup nyaman dan tidak terlalu jauh berbeda dengan pesawat. Jam keberangkatan yang pasti, gerbong yang nyaman, dan stasiun yang tersebar di kota-kota besar membuat kereta lebih disukai dibanding pesawat. Dia juga tidak perlu menunggu proses masuk ke pesawat dan lebih dekat ke rumah. Pengamat transportasi Deddy Herlambang berpendapat, sejak Ignasius Jonan menjabat dirut pada 2009, PT KAI mulai berbenah serius. Pembenahan itu tidak hanya kereta antarkota, tetapi juga kereta perkotaan atau kereta komuter.

Transformasi yang dilakukan PT KAI mengubah pola pikir ke arah yang berorientasi kepada pelanggan. Orientasi kepada pelanggan tersebut membuat masyarakat nyaman menggunakan layanan kereta api. Sejak periode 2000 sampai sekarang, PT KAI secara bertahap memperkenalkan fasilitas baru, misalnya kereta dengan penyejuk ruangan dan toilet yang lebih bersih. Pada saat yang bersamaan, pemerintah mengupayakan pembangunan jalur ganda dan renovasi stasiun besar, seperti Stasiun Gambir dan Pasar Senen, untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan penumpang. Pada 2014, pembelian tiket secara daring mulai dipopulerkan, yang ditandai dengan peluncuran aplikasi KAI Access, yang memungkinkan calon penumpang membeli tiket lebih mudah, bahkan dari luar negeri. Sistem pemesanan dan pembayaran menjadi lebih canggih. (Yoga)

Muhammad Adha (63) berjalan terpincang di RSUD Tarempa, Anambas, Kepri, Sabtu (22/3). Ia dituntun temannya karena penglihatannya juga sudah terganggu. Kunjungannya hari ini untuk memeriksa kondisi tangannya yang sudah beberapa hari gemetar. Diagnosis sebelumnya, Adha mengalami gangguan saraf. Untuk itu, dia harus kontrol secara rutin. Namun, saat harus mendapatkan tindakan operasi, Adha harus dirujuk ke RS lain yang memiliki fasilitas lebih baik. Dua kali sudah Adha harus jauh pergi ke RSUD Tanjung Pinang agar gangguan sarafnya bisa ditangani, 600 km jauhnya. Ia harus menggunakan feri untuk sampai ke sana. Itu pun tidak setiap hari beroperasi. Berobat ke Tanjung Pinang itu tidak hanya membutuhkan biaya perawatan. Sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagian besar biaya pengobatan sudah ditanggung dalam program JKN.

Namun, berobat ke Tanjung Pinang itu berarti juga harus mempersiapkan biaya lainnya, mulai dari transportasi yang sekali jalan membutuhkan Rp 500.000 per orang, biaya penginapan, biaya makan, hingga kebutuhan lain. Semua kebutuhan itu pun minimal harus dikalikan dua karena Adha membutuhkan pendamping saat bepergian. Salah satu dokter umum yang bertugas di RSUD Tarempa, Oktafira Eka, mengatakan, banyak pasien RSUD tersebut yang terpaksa dirujuk ke RS lain karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya dokter spesialis. Saat ini, dokter spesialis yang tersedia di RSUD itu hanya dokter spesialis bedah, dokter anak, dokter kandungan, dan dokter spesialis patologi klinik. ”Kalau dirujuk pun harus menunggu feri yang cuma dua kali seminggu berangkatnya. Bayangkan kalau kondisi pasien sudah parah. Banyak pasien yang meninggal karena tidak tertangani,” ujarnya.

RSUD tipe D tak jauh berbeda dengan puskesmas yang memiliki fasilitas lengkap, umumnya menyediakan layanan kesehatan dasar dengan dokter umum dan dokter gigi yang dilengkapi dengan layanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Pemerataan layanan Kondisi yang terjadi di Anambas itu hanya sebagian kecil dari banyaknya wilayah yang kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Sebagai negara kepulauan, pemerataan akses kesehatan, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar, menjadi tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Sering kali wilayah terpencil dan terluar kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Banyak masalah kesehatan yang tak rumit tapi harus cepat diatasi, seperti penyakit jantung dan stroke, akhirnya tidak tertangani. Biaya tak lagi menjadi masalah utama setelah ada program JKN.

Namun, itu tak banyak berarti jika akses ke fasilitas kesehatan sulit dijangkau dengan mutu yang jauh dari memadai. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kondisi layanan kesehatan yang belum merata di Indonesia ini mendorong pemerintah meningkatkan mutu fasilitas kesehatan dengan memperkuat kapasitas RSUD tipe D menjadi tipe C, terutama RS di wilayah terpencil dan terluar. ”Pak Presiden ingin layanan kesehatan bisa merata di seluruh Indonesia karena ada unsur keadilan yang harus ada di layanan kesehatan,” kata Menkes di sela-sela rangkaian acara peletakan batu pertama program quick win peningkatan kualitas RSUD Tarempa, Sabtu (22/3). Total RS yang dipilih untuk masuk program ini 66. Seluruh RS tersebut berada di wilayah terpencil, terluar, dan terdepan. Hal ini sebagai jawaban untuk peningkatan mutu kesehatan dari RS berkualitas di daerah terpencil dan terluar. (Yoga)

Pengumuman struktur lengkap pengurus Danantara yang diisi banyak nama besar, sangat dikenal, kapabel, dan kredibel belum sepenuhnya bisa meyakinkan pasar, terbukti dari respons pasar yang cenderung negatif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia yang jeblok jelang pengumuman, bahkan menyentuh titik terendah, memang sempat rebound setelah pengumuman, tetapi akhirnya tetap ditutup melemah. Rupiah dan harga surat utang juga cenderung tertekan. Saham beberapa emiten BUMN yang diintegrasikan ke Danantara juga mengalami penurunan ketimbang hari sebelumnya. Di atas kertas, tim terlihat sangat solid, melibatkan nama-nama tokoh terkemuka nasional dan internasional, atau profesional yang sudah dikenal di pasar finansial. Termasuk para mantan presiden negara ini, sebagai dewan penasihat.

Namun, aksi jual saham tetap terjadi setelah pengumuman struktur manajemen Danantara. Masuknya mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra yang pernah terlibat kasus korupsi dan penghindaran pajak, di dewan penasihat Danantara, ikut menyumbang sentiment negatif. Kekhawatiran terkait tata kelola, pengawasan, dan potensi intervensi politik, yang ikut memicu kejatuhan IHSG pada awal peluncuran Danantara, juga masih mengemuka. Kekhawatiran ini ditepis dengan pembentukan struktur pengawasan berlapis untuk menjamin transparansi tata kelola Danantara. Ada dewan pengawas, dewan penasihat, oversight committee, pemantau, komite audit, komite investasi, komite etik, yang seluruhnya diisi tokoh terkemuka yang kredibel. Pada satu sisi, struktur ini dilihat pasar sebagai sinyal kuat  pemerintah terhadap arah masa depan ekonomi nasional.

Para pengamat, masih melihat perangkapan peran dan jabatan operator dengan regulator bisa menjadi celah kelemahan dalam pengawasan. Investor juga masih akan melihat arah kebijakan dan strategi investasi Danantara. Gebrakan pertama Danantara akan menjadi barometer penting kredibilitas lembaga ini. Dalam jangka panjang, keberadaan Danantara sebagai superholding BUMN dan sovereign wealth fund keenam terbesar dunia dengan aset kelolaan 900 miliar USD seharusnya bisa menjadi katalis positif bagi pasar dan mampu menarik investasi dalam jumlah besar ke dalam negeri untuk mendukung program-program ekonomi pemerintah. Semua masih menunggu efektivitas strategi dan aksi korporasi Danantara. (Yoga)

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai, realokasi anggaran jumbo untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak akan signifikan mengerek pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Apalagi, implementasi program itu saat ini masih bertahap di fase awal dan berjalan lambat. Anggota (DEN) yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Arief Anshory Yusuf berkata, belanja pemerintah berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tahun ini, Presiden Prabowo menginstruksikan pemangkasan anggaran belanja terhadap semua kementerian dan lembaga (K/L). Hasil pemangkasan direalokasikan untuk membiayai program MBG. Maka, anggaran MBG pada 2025 yang awalnya dialokasikan Rp 71 triliun akan ditambah Rp 100 triliun. Maka, total anggaran MBG menjadi Rp 171 triliun pada tahun pertama implementasinya.

Persoalannya, MBG harus diimplementasikan secara bertahap. Hingga 12 Maret 2025, anggaran MBG yang telah digelontorkan baru Rp 710,5 miliar dengan total penerima manfaat 2,05 juta orang. Artinya, realisasi anggaran MBG sebenarnya baru 0,42 % dari total Rp 171 triliun. ”Percepatan implementasi MBG agar belanja pemerintah tidak melambat itu sangat sulit. Secara makrosiklikal jadi agak berbahaya karena spending (pengeluaran) pemerintah itu akan mengalami lag (penundaan),” ujar Arief, Selasa (25/3). Laju implementasi MBG sangatlah bergantung pada kesiapan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Imbasnya, implementasi MBG lebih lambat ketimbang penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan ke K/L lain. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada lesunya perekonomian. (Yoga)