Muhammad Adha (63) berjalan terpincang di RSUD Tarempa, Anambas, Kepri, Sabtu (22/3). Ia dituntun temannya karena penglihatannya juga sudah terganggu. Kunjungannya hari ini untuk memeriksa kondisi tangannya yang sudah beberapa hari gemetar. Diagnosis sebelumnya, Adha mengalami gangguan saraf. Untuk itu, dia harus kontrol secara rutin. Namun, saat harus mendapatkan tindakan operasi, Adha harus dirujuk ke RS lain yang memiliki fasilitas lebih baik. Dua kali sudah Adha harus jauh pergi ke RSUD Tanjung Pinang agar gangguan sarafnya bisa ditangani, 600 km jauhnya. Ia harus menggunakan feri untuk sampai ke sana. Itu pun tidak setiap hari beroperasi. Berobat ke Tanjung Pinang itu tidak hanya membutuhkan biaya perawatan. Sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagian besar biaya pengobatan sudah ditanggung dalam program JKN.

Namun, berobat ke Tanjung Pinang itu berarti juga harus mempersiapkan biaya lainnya, mulai dari transportasi yang sekali jalan membutuhkan Rp 500.000 per orang, biaya penginapan, biaya makan, hingga kebutuhan lain. Semua kebutuhan itu pun minimal harus dikalikan dua karena Adha membutuhkan pendamping saat bepergian. Salah satu dokter umum yang bertugas di RSUD Tarempa, Oktafira Eka, mengatakan, banyak pasien RSUD tersebut yang terpaksa dirujuk ke RS lain karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya dokter spesialis. Saat ini, dokter spesialis yang tersedia di RSUD itu hanya dokter spesialis bedah, dokter anak, dokter kandungan, dan dokter spesialis patologi klinik. ”Kalau dirujuk pun harus menunggu feri yang cuma dua kali seminggu berangkatnya. Bayangkan kalau kondisi pasien sudah parah. Banyak pasien yang meninggal karena tidak tertangani,” ujarnya.

RSUD tipe D tak jauh berbeda dengan puskesmas yang memiliki fasilitas lengkap, umumnya menyediakan layanan kesehatan dasar dengan dokter umum dan dokter gigi yang dilengkapi dengan layanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Pemerataan layanan Kondisi yang terjadi di Anambas itu hanya sebagian kecil dari banyaknya wilayah yang kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Sebagai negara kepulauan, pemerataan akses kesehatan, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar, menjadi tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Sering kali wilayah terpencil dan terluar kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Banyak masalah kesehatan yang tak rumit tapi harus cepat diatasi, seperti penyakit jantung dan stroke, akhirnya tidak tertangani. Biaya tak lagi menjadi masalah utama setelah ada program JKN.

Namun, itu tak banyak berarti jika akses ke fasilitas kesehatan sulit dijangkau dengan mutu yang jauh dari memadai. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kondisi layanan kesehatan yang belum merata di Indonesia ini mendorong pemerintah meningkatkan mutu fasilitas kesehatan dengan memperkuat kapasitas RSUD tipe D menjadi tipe C, terutama RS di wilayah terpencil dan terluar. ”Pak Presiden ingin layanan kesehatan bisa merata di seluruh Indonesia karena ada unsur keadilan yang harus ada di layanan kesehatan,” kata Menkes di sela-sela rangkaian acara peletakan batu pertama program quick win peningkatan kualitas RSUD Tarempa, Sabtu (22/3). Total RS yang dipilih untuk masuk program ini 66. Seluruh RS tersebut berada di wilayah terpencil, terluar, dan terdepan. Hal ini sebagai jawaban untuk peningkatan mutu kesehatan dari RS berkualitas di daerah terpencil dan terluar. (Yoga)