Perusahaan otomotif besar di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda, dan Hyundai, kembali menggelar program Posko Siaga dan Bengkel Siaga untuk menyambut arus mudik Lebaran 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik, dengan lebih dari 300 titik Posko Siaga dan bengkel siaga yang tersebar di seluruh Indonesia.

Toyota, yang memimpin pasar otomotif Indonesia, mengoperasikan lebih dari 300 titik Posko Siaga dan Bengkel Siaga, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang memeriksakan kendaraannya selama libur Lebaran. Program ini diharapkan dapat mendukung kenyamanan pemudik, mengingat puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-3 Lebaran.

Selain Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda, dan Hyundai juga menyiapkan layanan serupa, termasuk diskon untuk suku cadang dan servis. Layanan ini berlaku selama periode mudik, serta memastikan kendaraan dalam kondisi prima untuk perjalanan jauh. Dengan adanya layanan bengkel siaga dari berbagai merek mobil, diharapkan para pemudik dapat merasa aman dan nyaman selama perjalanan.

Turunnya saham perbankan besar memberikan tekanan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG), yang mempengaruhi kapitalisasi pasar bank buku IV yang mencapai Rp2.303 triliun, atau lebih dari 20% dari total market cap IHSG sebesar Rp11.302 triliun. Penurunan saham perbankan ini dipicu oleh ekspektasi penurunan suku bunga The Fed yang lebih terbatas, yang menyebabkan dolar AS menguat dan memukul rupiah, mengurangi minat investor asing, serta menyebabkan likuiditas pasar semakin ketat.

Selain itu, kebijakan pemerintah terkait Bank BUMN, seperti konsolidasi Danantara dan Koperasi Desa Merah Putih yang kurang dikomunikasikan dengan jelas, menambah ketidakpastian di pasar. Meskipun demikian, kalangan perbankan dan analis tetap optimistis terhadap potensi pertumbuhan kinerja perbankan pada 2025. Beberapa perusahaan juga tetap berkomitmen untuk memberikan dividen kepada pemegang saham, yang menjadi faktor pendorong untuk mempertahankan minat investor.

Di tengah sentimen negatif tersebut, para pemimpin pasar atau "market movers" tetap memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan memastikan bahwa perbankan dapat menghadapi tantangan ini dengan fokus pada potensi pertumbuhan dan stabilitas di masa depan.

Lebih dari 20 tahun upaya pemerintah untuk mencapai swasembada daging sapi, harga daging sapi tetap terus meningkat, dari Rp67.000/kg pada 2010 menjadi Rp120.000/kg pada 2024. Berbagai kebijakan yang telah diambil, seperti membuka impor daging sapi tanpa kuota, kebijakan impor sapi betina produktif, dan program seperti SIKOMANDAN dan Upsus SIWAB, tidak berhasil menurunkan harga daging sapi. Bahkan, populasi sapi di Indonesia justru menurun drastis, sementara impor daging sapi semakin meningkat.

Selain itu, kebijakan yang diluncurkan juga tidak diimbangi dengan pendalaman analisis yang mendalam mengenai permintaan dan penawaran daging sapi, serta potensi pertumbuhan peternakan sapi domestik. Beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk ketidakjelasan data terkait pemotongan ternak sapi, pola perbibitan yang tidak terarah, dan pengabaian tradisi dalam budi daya peternakan rakyat. Akibatnya, kebijakan impor tidak berhasil menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan peternakan sapi domestik.

Pemerintah kini beralih ke Program Peningkatan Susu dan Daging Nasional (P2SDN) untuk mendukung program MBG, yang melibatkan impor 1,3 juta ekor sapi dalam lima tahun ke depan. Pemerintah juga merencanakan impor daging sapi dan kerbau sebanyak 280.000 ton pada tahun ini untuk mengatasi lonjakan harga pada saat Idulfitri.

Namun, untuk mengendalikan harga daging sapi, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis data yang akurat, termasuk penetapan harga yang tepat dan peningkatan produksi domestik, bukan hanya bergantung pada impor. Kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak memperhatikan faktor-faktor struktural dalam industri peternakan dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai harga daging sapi yang terjangkau.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya praktik kecurangan oleh tujuh perusahaan yang memproduksi dan mengemas minyak goreng MinyaKita dengan takaran kurang dari 1 liter. Beberapa perusahaan, seperti CV Briva Jaya Mandiri, CV Bintang Nanggala, dan KP Nusantara, diduga mengurangi takaran minyak goreng yang seharusnya 1 liter menjadi hanya 700 ml, merugikan masyarakat. Amran menekankan pentingnya sanksi berat terhadap perusahaan-perusahaan nakal ini, dan menyerahkan penegakan hukum kepada Satgas Pangan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengungkapkan bahwa PT Artha Eka Global Asia (AEGA), yang terlibat dalam pengurangan takaran MinyaKita, telah disegel dan disita barang-barangnya. Puan Maharani, Ketua DPR, menyoroti kurangnya pengawasan yang menyebabkan kasus penyunatan takaran dan peredaran MinyaKita palsu. Dia mendesak agar pengawasan produk pangan diperketat untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan.

Menurut pengamat pertanian Khudori, meskipun penyunatan volume MinyaKita dapat mengurangi kepercayaan konsumen, harga MinyaKita yang lebih murah dibandingkan minyak goreng kemasan dan curah tetap menjadi daya tarik. Namun, harga MinyaKita telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, dengan harga rata-rata mencapai Rp17.645 per liter, jauh lebih tinggi dari HET yang seharusnya Rp15.700 per liter. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengawasan harga dan distribusi yang perlu segera diperbaiki.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, dengan mengamankan delapan orang dan uang sebesar Rp2,6 miliar. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa OTT ini terkait dengan dugaan suap dalam proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten OKU.

Fitroh juga menyebutkan bahwa kepala Dinas PUPR dan tiga anggota DPRD Kabupaten OKU termasuk di antara yang terjaring dalam OTT ini. Meskipun identitas lengkap para tersangka belum diumumkan secara resmi, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, memastikan bahwa mereka yang terjaring OTT sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk proses lebih lanjut. Kejadian ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi, khususnya terkait dengan proyek-proyek pemerintah daerah yang rentan akan praktik suap.