Kinerja indeks saham sektor energi masih mengalami tekanan sejak awal tahun. Pada penutupan perdagangan saham Kamis (30/3), indeks saham IDX Sektor Energi menduduki posisi teratas sebagai indeks sektoral yang paling anjlok. Penurunan terbesar dialami PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang turun 5,26% ke level Rp 126. Jika diakumulasi sejak awal tahun, saham BUMI sudah minus 21,74%. Kinerja terburuk kedua diduduki saham PT Indo Tambang Raya Merah Tbk (ITMG) yang turun 3,98%. Bila, dihitung sejak awal 2023,D ITMG masih naik tipis 0,38%. Di posisi berikutnya ada anak usaha ADRO, yakni PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) yang turun 3,24% ke Rp 1.195. Sejak awal tahun, saham ADMR turun 29,50%. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, penurunan harga saham emiten batubara dipengaruhi volatilitas harga batubara di pasar global.

Pemerintah mendorong agar hapus tagih kredit  macet segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa segera diimplementasikan untuk mendorong pertumbuhan bisnis UMKM di Tanah Air. Pemerintah melakukan koordinasi dengan perbankan untuk membahas skema dalam menjalankan hapus tagih yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Perbankan (UU P2SK). Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki megungkapkan bahwa himpunan bank milik negara (Himbara) sudah memberikan dukungan untuk mengimplementasikan hapus tagih kredit macet UMKM. UU P2SK mengatur penghapusbukuan kredit macet kepada UMKM. "Ini memberi payung hukum bagi bank dan non-bank BUMN dalam penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM,” kata Teten dalam keterangan, Kamis (30/3). Menurut Teten, penghapustagihan kredit macet UMKM yang sudah hapusbuku tidak akan mempengaruhi kesehatan perbankan kerena sudah dikeluarkan dari neraca.

Industri multifinance semakin gencar menerbitkan obligasi. Di tengah tren kenaikan suku bunga pinjaman di bank, obligasi menjadi salah satu pilihan pendanan yang menguntungkan.    Misalnya, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) berencana penerbitan Obligasi sebesar Rp 1 triliun. Penerbitan ini merupakan Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023. Direktur WOM Finance, Cincin Lisa Hadi mengatakan, perusahaan melakukan diversifikasi dalam mencari sumber pendanaan. Sumber pendanaan tersebut untuk merealisasikan target dari WOM Finance yang akan menyalurkan kredit di tahun ini mencapai sebesar Rp 5,4 triliun. Oleh karenanya, ada kebutuhan dana sekitar Rp 4 triliun. Untuk penerbitan obligasi, Cncin bilang, bisa akan menerbitkan kembali obligasi di akhir tahun senilai Rp 1 triliun. Namun, hal tersebut masih akan melihat nilai bunganya dari masing-masing saluran. BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023. Target nilainya mencapai Rp 1,6 triliun. Lalu PT Adira Dinamika Multi Finance di tahun ini masih memantau pendanaan yang murah. "Yang jelas, untuk tenor jangka panjang, penerbitan obligasi lebih kompetitif," ujar I Dewa Made Susila, Direktur Utama Adira Finance.

Soal pajak, otoritas fiskal boleh sedikit lega. Upaya mereka mengejar target penerimaan pajak korporasi bakal lebih ringan menyusul bertambahnya korporasi yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan alias pembayar pajak baru.Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, total wajib pajak badan wajib SPT pada tahun ini mencapai 1,93 juta, naik sebesar 22,92% jika dibandingkan dengan tahun lalu.Angka pertumbuhan itu merupakan yang tertinggi, bahkan melampaui capaian prapandemi. Pertumbuhan jumlah perusahaan yang wajib SPT tertinggi sebelumnya terjadi pada 2018 yakni 22,13%. Penambahan kontributor pajak dari dunia bisnis ini pun akan memudahkan pemerintah dalam menggapai target penerimaan PPh Badan yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ditetapkan senilai Rp349,93 triliun.Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, mengatakan pemulihan ekonomi memang telah berjalan dengan optimal, tecermin dari realisasi penerimaan pajak yang per Februari 2023 tumbuh 40,35% (year-on-year/YoY). Dari dalam negeri, ekonomi nasional tengah dihadapkan pada luputnya kendali infl asi sehingga berisiko menekan daya beli masyarakat. Jika tak dikendalikan, kondisi ini akan memengaruhi penghasilan dunia usaha.Adapun dari eksternal, ketidakpastian akibat kondisi geopolitik dan normalisasi harga komoditas sumber daya alam (SDA) menjadi aral yang bisa membatasi setoran pajak badan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat terdapat 8,9 juta surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak sampai dengan 23 maret 2023 atau meningkat 3,78% secara year-on-year dengan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan hingga 46,65%.Adapun, jumlah pelaporan tersebut terdiri atas 271.000 SPT Tahunan PPh Badan dan 8,6 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memperlihatkan kinerja yang luar biasa. Setelah targetnya direvisi ke atas melalui Perpres 98/2022, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih tetap melampaui target dengan mengumpulkan Rp317,8 triliun atau 106,3% target, tumbuh 18%. Harian ini tentu saja mengapresiasi capaian-capaian positif Ditjen Pajak. Persoalannya, pada saat bersamaan institusi yang sama juga tengah dirundung persoalan menyangkut dugaan ketidakpatuhan oknum aparat pajak sendiri dalam membayar pajak. Belum selesai persoalan di Ditjen Pajak, muncul persoalan lain di Ditjen Bea dan Cukai terkait ulah oknum, yang ujung-ujungnya bisa memicu ketidakpercayaan publik.Harian ini berharap capaian-capaian positif tersebut juga diikuti dengan upaya keras dari Kementerian Keuangan untuk melakukan bersih-bersih guna memulihkan kepercayaan publik

Industri penyedia jasa internet diprediksi terus bertumbuh pesat di Indonesia dalam 5 tahun mendatang ditopang tingginya penetrasi internet di Tanah Air. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan bahwa sebanyak 52,74% responden menilai prospek industri penyedia jasa internet atau internet service provider (ISP) akan bertumbuh dengan tingkat penetrasi tinggi.“Sementara 24,89% industri akan bertumbuh tetapi sudah mulai stagnan,” ujarnya dalam pemaparan Survei Internet Indonesia 2023, di Jakarta, Kamis (30/3). Selain itu, Zulfadly menilai kendala itu karena persaingan yang terlalu tinggi mencapai 21,30%, regulasi dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung sekitar 15,90%, dan terbatasnya akses permodalan 10,50%.Zulfadly juga menambahkan terdapat sejumlah tantangan bagi ISP yang belum teratasi selama 2022 dengan tiga terbanyak adalah menyangkut infrastruktur (73,80%), pendanaan (38,80%), dan sumber daya manusia (26,60%). Sementara itu, Ketua Umum APJII Muhammad Arif menilai saat ini potensi bisnis fi xed broadband di Indonesia masih cukup besar. Masih terdapat banyak wilayah yang belum terjangkau oleh layanan internet tetap. “Selain itu, pesatnya penggunaan internet selama masa pandemi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya internet tetap, terutama untuk kegiatan bekerja dan belajar dari rumah,” katanya. Dia memerinci, beberapa perusahaan penyedia internet yang banyak digunakan selain IndiHome ada MyRepublic, First Media, dan Biznet. “Alasan banyaknya pengguna yang memilih provider tertentu bisa bervariasi, seperti harga yang kompetitif, ketersediaan jaringan di wilayah tertentu, dan kualitas layanan yang memadai,” katanya.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Triharyo Indrawan Soesilo mengatakan, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) harus segera mencari mitra pengganti Air Products & Chemical Inc. untuk percepatan proyek gasifikasi batu bara atau coal to dimethyl ether (DME). Pria yang akrab disapa Hengki itu pun menegaskan, kewajiban penghiliran menjadi syarat perpanjangan IUP di Tanah Air. “PTBA kalau tidak penghiliran, IUP-nya kan akan dicabut,” katanya, Kamis (30/3). Dia membeberkan, saat ini sudah cukup banyak investor yang menunjukkan ketertarikan untuk bisa berinvestasi pada proyek gasifikasi batu bara di Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyiapkan rencana pembangunan Jalan Tol Caringin-Puncak-Cianjur. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikest mengatakan estimasi awal biaya pembangunan jalan tol tersebut ditaksir mencapai Rp24,37 triliun. Namun, dia menyatakan jumlah tersebut belum menjadi acuan pasti. Alasannya, BPJT masih menunggu hasil kajian studi kelayakan yang akan menentukan terkait dengan biaya investasi dan tarif tol yang akan ditetapkan. Menurutnya, pembangunan Jalan Tol Caringin-Puncak-Cianjur merupakan prakarsa badan usaha yang dilakukan oleh PT Matrasarana Arsitama fan Swoosh Capital CFT. Dalam kajian awal, tuturnya, biaya investasi itu guna pembangunan seksi pertama sepanjang 11,6 km membutuhkan biaya hingga Rp3,1 triliun. BPJT menargetkan sejumlah pengerjaan mulai dari feasibility study, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Pada 2024, BPJT menargetkan proses pengadaan tanah dan Detail Engineering Design (DED). “Target terbangun operasi pada periode 2030–2034,” jelasnya. (Muhammad Ridwan)

Publik sepak bola Indonesia tengah berduka. Karangan bunga ungkapan dukacita memenuhi halaman kantor PSSI di Arena Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3) menyusul pencoretan RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 oleh Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA). ”Turut berdukacita atas matinya mimpi anak bangsa”, bunyi salah satu karangan bunga di Arena GBK yang dikirimkan Football Institute. Para pemain ”Garuda Muda”, julukan skuad muda sepak bola Indonesia, bahkan mengenakan pita hitam ketika tampil memberikan keterangan kepada media massa, kemarin. ”Ini simbol dukacita terhadap Piala Dunia U-20 yang batal. Kami kecewa karena sudah mempersiapkan diri selama dua tahun,” ujar Kadek Arel Priyatna, bek tengah tim U-20 Indonesia. Bagi insan sepak bola, gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah ajang terbesar ketiga sepak bola dunia, setelah Piala Dunia dan Piala Dunia Putri, itu sebuah tragedi.

Belum sembuh betul dari luka menganga akibat Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jatim, yang merenggut 135 nyawa, pada 1 Oktober lalu, sepak bola Indonesia kembali dihadapkan pada cobaan besar. ”Saya shock Piala Dunia batal terselenggara. Padahal, Palembang sudah siap 100 persen,” ujar Gubernur Sumsel Herman Deru, yang berbusana serba hitam sebagai simbol ”berkabung”. Menurut Herman, batalnya Indonesia menggelar Piala Dunia U-20 menyusul penolakan atas Israel, salah satu peserta, akan berdampak panjang untuk persepakbolaan kita. Sebelumnya, selain mencabut hak Indonesia, FIFA juga menyatakan akan menjatuhkan sanksi ke Indonesia. ”Bayangkan, jika nantinya Indonesia di-banned (dilarang tampil di ajang internasional) FIFA. Bagaimana nasib orang yang berkecimpung di dalamnya? Belum lagi, mental para (pemain) Garuda Muda yang telah berjuang membela negara, tetapi sia-sia karena penolakan segelintir pihak,” kata Herman di Palembang. (Yoga)

Ekonomi inklusif mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Salah satu cara mewujudkan ekonomi inklusif tak lain melalui pembangunan infrastruktur yang memudahkan pergerakan orang dan barang. Selanjutnya, akan memacu aktivitas ekonomi dan kegiatan lain, antara lain menarik investasi. Peran vital infrastruktur tecermin di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pada 2015, di kabupaten yang saat itu masuk Provinsi Papua, harga beras Rp 500.000 per karung isi 15 kg, telur ayam Rp 5.000 per butir, dan minyak tanah Rp 50.000 per liter. Harga tinggi karena mesti diangkut dari Timika menggunakan pesawat kecil, seperti Cessna. Saat meresmikan pengoperasian jalur kereta api lintas Maros-Barru dan Depo Kereta Api Maros di Maros, Sulsel, Presiden Jokowi menyampaikan, angkutan umum adalah hal yang sangat mendasar untuk  menghubungkan antarprovinsi, antarkota, dan antarkabupaten (Kompas,30/3).

Pembangunan jalur kereta api di Sulawesi disebutkan dalam Visi Indonesia 2045 yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di laman Kemenhub, KA Makassar-Parepare merupakan Proyek Strategis Nasional bidang Perkeretaapian Berdasarkan Permen Perekonomian No 21/2022. Jalur KA memberikan alternatif bagi masyarakat agar tak hanya melintasi jalan raya. Transportasi publik bisa dimanfaatkan usaha besar, sedang, ataupun UMKM. Angkutan komoditas ekspor Sulsel juga bisa menggunakan transportasi publik jika sudah terhubung dengan pelabuhan atau bandara. Menurut data BPS, komoditas ekspor utama Sulsel adalah nikel, besi, dan baja, serta rumput laut. Adapun negara tujuan utama ekspor adalah Jepang, China, dan Taiwan. Keberadaan transportasi publik akan menarik minat investor. Perekonomian Indonesia, yang secara struktur masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, bisa lebih merata ke pulau-pulau lain berkat akses transportasi. (Yoga)