IMF Ingatkan Kemungkinan Ekonomi AS Hard Landing
Dana Moneter Internasional atau IMF pada Rabu (12/04) mengingatkan bahwa potensi penurunan ekonomi AS tetap ada, meskipun data-data yang sudah keluar menggembirakan. Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath mengatakan, IMF terkejut dengan kekuatan pasar tenaga kerja AS dan belanja konsumen. Sehingga mendorong lembaganya untuk merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk AS. Komentarnya muncul tak lama setelah data inflasi AS terbaru menunjukkan tanda-tanda penurunan.
“Jika Anda melihat data terbaru, Anda melihat beberapa tanda pelemahan. Itu memberi kita kemungkinan bahwa kita bisa menghindari resesi,” kata dia kepada CNBC, di sela Pertemuan Musim Semi Bank Dunia-IMF di Washington, DC, AS. IMF pada Selasa (11/04) merilis laporan World Economic Outlook terbarunya, yang mana ekonomi AS diprediksi tumbuh sebesar 1,6% tahun ini, naik dari perkiraan 1% pada 2022. “Jika Anda melihat angka pertumbuhan, kami melihat angka partumbuhan yang sangat rendah untuk AS, sehingga risiko hard landing tetap ada,” kata Gopinath. (Yetede)
Mendag Minta Investor Asing Gandeng Pemasok Lokal
Mendag Zulkifli Hasan meminta investor asing meningkatkan kerja sama dengan para pemasok lokal serta turut memberi pembinaan kapasitas dan kapabilitas. “Investor yang membina pemasok lokal akan diuntungkan dengan konsistensi kualitas produk dan jumlah produksi. Pemasok Indonesia pun akan mendapatkan pengetahuan melalui transfer pengetahuan mengenai mutu barang yang terbaik sesuai standar nasional, standar Jepang dari PT Okabe, maupun standar internasional,” kata Zulhas dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (12/04). Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Zulkifli dengan PT Okabe Hardware Indonesia (OHI) pada Selasa (11/04) dia menyampaikan dukungan dan mengapresiasi investasi PT OHI di Indonesia.
Investasi PT OHI diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal seiring rencana ekspansi perusahaan tersebut melalui pembukaan cabang cabang baru. “Pembukaan galeri baru akan memberi dampak langsung bagi ekonomi sekitar,” kata dia. PT OHI pun mengajak Mendag meresmikan pembukaan Okabe Gallery yang pertama di Jalan Jalur Sutera 32A (Serpong Utara), Kota Tangsel, Banten. Pembukaan dan peresmian Okabe Gallery direncanakan pada 19 Mei 2023. PT OHI adalah perusahaan penanaman modal asing yang merupakan anak perusahaan Okabe Co Ltd Japan yang berpusat di Tokyo, Jepang. PT OHI bergerak di bidang eceran bahan bangunan dengan bidang usaha bahan konstruksi antara lain logam, porselen dan kayu, dan perlengkapan rumah tangga. (Yetede)
Kementerian BUMN Ngotot Impor Kereta Bekas Berlanjut
Polemik impor kereta bekas tampaknya bakal makin seru. Kementerian Badan Usaha Negara (BUMN) yang tetap ngotot untuk mengusulkan impor kereta bekas dari Jepang.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menegaskan bahwa usulan impor kereta listrik bekas (KRL) bekas tetap berlanjut. "Impor dibutuhkan untuk mengatasi penumpukan penumpang di jam sibuk atau
peak hour," tandas Tiko, panggilan Wamen di DPR, kemarin. (12/4).
Bersamaan dengan itu, ada 29 rangkaian kereta yang harus pensiun hingga 2024. Walhasil, "Tahun ini, butuh 10-12
trainset
(rangkaian gerbong)," sebut Tiko.
Menurut Tiko, usulan impor kali ini berbeda dengan sebelumnya. Izin impor ini yang diusulkan bersifat darurat, tidak permanen. Sebab, kebutuhan KRL ke depan akan diproduksi BUMN, yakni PT INKA. "Ini sementara, setelah itu di 2024 dan 2025 produksi dari PT INKA," jelas Tiko.
Pro dan kontra impor KRL bekas menguar lantaran BPKP tak merekomendasikan impor KRL bekas. Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Septian Hario Seto mengatakan, rekomendasi BPKP itu karena impor kereta bekas dianggap tak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional, tidak memenuhi kriteria barang modal bukan baru yang dapat diimpor sesuai PP No 29/ 2021.
Tren Kenaikan Penjualan Eceran Bakal Berlanjut
Kinerja penjualan ritel bulan Maret-April pada tahun ini diperkirakan bakal lebih moncer. Ini sejalan dengan adanya momentum Ramadan dan Lebaran.
Hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan, bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2023 sebesar 215,2. Indeks tersebut naik 6,95% dibanding bulan sebelumnya dan tumbuh 4,82%
year on year
(yoy). Capaian ini jauh lebih baik. Lantaran pada periode Ramadan tahun lalu yang jatuh di bulan April 2022, IPR tercatat 219,3, turun 0,5% yoy, meski secara bulanan tumbuh 6,8%
month on month
(mom).
Dari laporan BI, naiknya penjualan eceran terjadi pada seluruh kelompok. Terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang naik 7,2% mom, disusul kenaikan pada kelompok barang budaya dan rekreasi sebesar 4,1% mom, dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,5% mom.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono bilang, peningkatan penjualan kelompok-kelompok itu seiring periode Ramadan tahun ini.
Sementara secara tahunan, pertumbuhan IPR didorong oleh pertumbuhan penjualan beberapa kelompok, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh 8,5% yoy, disusul barang budaya dan rekreasi sebesar 0,5% yoy, serta subkelompok sandang sebesar 17,3% yoy.
"Tren kenaikan belanja berlangsung sejak akhir Februari 2023 dan mengalami akselerasi seiring dimulainya bulan Ramadan di akhir Maret 2023," terang Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono kepada KONTAN, kemarin.
Ketua Komwasjak Tolak Pemisahan Ditjen Pajak
Usulan pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali mencuat buntut dari terbongkarnya dugaan gratifikasi pejabat pajak dan transaksi mencurigakan di kementerian tersebut. Komisi XI DPR RI bahkan tengah menggali lebih lanjut terkait usulan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemkeu.
Namun demikian, Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Amien Sunaryadi menolak, usulan pemisahan Ditjen Pajak dari kemkeu. Menurutnya, akan terjadi bencana besar bila keduanya dipisahkan.
Selain itu, Amien menilai, bahwa pemisahan Ditjen Pajak dari Kemkeu akan sangat berisiko tinggi lantaran nantinya, tak akan ada yang melindungi Ditjen Pajak. Bahkan, Ditjen Pajak akan semakin tidak mempunyai kekuatan.
PHK Marak, Klaim Jamsostek Membengkak
Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tanah air diprediksi masih akan terus berlangsung. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan harus bersiap merogoh kocek lebih dalam lagi.
Ini terlihat dari semakin meningkatnya klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang harus ditanggung badan yang juga disebut BP Jamsostek itu. Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, pada Februari 2023 klaim JKP sebesar Rp 35,6 miliar. Angka ini jauh meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Lonjakan klaim JKP ini memang tidak terlepas dari meningkatnya PHK yang terjadi dalam setahun terakhir, mulai dari sektor teknologi hingga industri manufaktur. Artinya, PHK merambah sektor padat modal dan padat karya.
Di sisi lain, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) juga mengalami kenaikan. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebut, sekitar 61% peserta yang mengajukan JHT berusia 20 hingga 35 tahun. Adapun, sepanjang tahun 2022 hingga Oktober 2022, klaim JHT mencapai Rp 2,8 triliun.
Anggoro menyayangkan banyak peserta yang masih bisa bekerja, namun sudah mengajukan klaim JHT. Dia khawatir, mereka yang sudah mengajukan klaim, tidak akan memiliki tabungan lagi di saat memasuki usia pensiun.
DERAS DANA PROYEK SMELTER
Perburuan dana di pasar perdana saham oleh korporasi yang menggarap proyek penghiliran mineral tambang berbuah manis. Dana segar mengalir deras, sehingga bakal memuluskan ambisi pembangunan proyek smelter yang menelan investasi jumbo. Tingginya animo investor untuk mengoleksi saham perdana perusahaan penghiliran tecermin dari hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL). Dari IPO, dana segar senilai Rp9,99 triliun baru saja mengalir ke kantong entitas usaha Harita Nickel itu. Realisasi itu menjadi IPO terbesar sepanjang tahun ini berjalan, mengungguli capaian PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang mendulang Rp9 triliun. Dana jumbo diperoleh NCKL dengan melepas 7,99 miliar saham yang dibanderol di batas atas harga bookbuilding, yakni Rp1.250 per saham. Tingginya animo investor dalam IPO diamini oleh Presiden Direktur Trimegah Bangun Persada Roy A. Arfandy. Bahkan, saham entitas usaha milik konglomerat Lim Hariyanto juga diborong oleh investor mancanegara dari Eropa, Amerika, serta Asia dan Asean. "Terjadinya oversubscribed merupakan wujud nyata kepercayaan yang diberikan oleh investor terhadap prospek cerah industri pengolahan nikel yang dikelola oleh perseroan," ujarnya, Rabu (12/4). Hal serupa terjadi dalam IPO PT Merdeka Battery Minerals Tbk. (MBMA). Anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) itu berpotensi meraup dana segar Rp8,74 triliun dari aksi go public. Potensi itu berasal dari penerbitan maksimal 1,1 miliar saham baru dalam IPO yang dibanderol di batas kanan Rp795 per saham. Dihubungi terpisah, Corporate Secretary Merdeka Battery Minerals Deny Wijaya mengatakan minat investor dalam IPO cukup baik. Menurut Deny, perseroan telah menerima penawaran dari investor institusi asing dan domestik terhadap saham perdana MBMA selama proses bookbuilding.
AJANG BISRA 2023 : Prinsip CSR Berpotensi Perluas Akses
Perusahaan yang menerapkan prinsip tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility berpotensi meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik sekaligus melebarkan akses pasar. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan potensi itu pada gilirannya mampu memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat. Menurutnya, prinsip corporate social responsibility (CSR) tidak melulu soal kegiatan sosial yang bersifat kuantitatif, tetapi bisa juga berbagai kegiatan dengan dampak signifikan bagi perubahan. “Kami sangat berharap bahwa berbagai kegiatan CSR tentunya tidak hanya karena kewajiban yang diamalkan undang-undang tetapi CSR-CSR dengan peran besarnya dalam menyelesaikan beragam permasalahan sosial ekonomi dan lingkungan,” katanya dalam webinar bertema Bridging Social Impact Measurement and Corporate Social Responsibility, Rabu (12/4). Hadir dalam webinar yang merupakan rangkaian Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2023 itu National Director Humanity Indonesia Susanto Samsudin, Head of Research Bisnis Indonesia Intellegence Unit (BIIU) Dian R Sutiono serta CSR Program Manager PT Adaro Energy Indonesia Zuraida M.H. Sementara itu, Dian R Sutiono juga menyatakan BISRA 2023 mengukur perusahaan yang memiliki kualifikasi CSR terbaik, Untuk menemukan perusahaan dengan CSR terbaik, panitia menggelar riset data kuantitatif dan kualitatif secara holistik. Data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan peserta, menurutnya, akan dilihat secara detail, termasuk melihat hasil yang sesuai dengan tujuan dari program. Dengan demikian, bisa dilihat bagaimana akhirnya dampak dari program tersebut di masyarakat.
Terjebak Utang Kereta Cepat
Pemerintah Indonesia kini tengah melobi Cina agar mau mengurangi bunga pinjaman untuk menutup biaya proyek yang membengkak (cost overrun). Setelah menyepakati cost overrun US$ 1,2 miliar atau Rp 17,8 triliun, China Development Bank (CDB) selaku pemberi pinjaman memungut suku bunga 3,4-4 %. Sejumlah menteri Indonesia merayu CDB agar menekannya hingga 2 %, tawaran yang agak mustahil. Tak cuma menarik suku bunga tinggi, CDB juga kembali ke permintaan awal, yakni menuntut penjaminan utang oleh pemerintah melalui APBN. Dengan syarat-syarat itu, pemerintah Indonesia berhadapan dengan risiko besar karena pendapatan dari kereta cepat Jakarta-Bandung masih tanda tanya.
Sebelum ada kelebihan biaya proyek saja, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menjadi pengembang dan operator kereta cepat harus menanggung utang US$ 4,5 miliar atau Rp 67,1 triliun, yang merupakan konsekuensi kesepakatan Indonesia dengan Cina ihwal proporsi pembiayaan proyek, yang 75 % -nya dipenuhi lewat utang. Setelah biaya proyek bertambah, KCIC menanggung utang Rp 81,2 triliun, lebih dari separuhnya ditanggung konsorsium BUMN sebagai pemilik 60 % saham KCIC. Tingginya utang proyek kereta cepat itu tak lepas dari buruknya perencanaan. Konstruksi yang meleset, tambahan ongkos akibat pandemi Covid-19, hingga beban bunga akibat proyek molor. Segala kerepotan ini tak perlu terjadi jika pemerintah sejak awal sadar bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak layak dikerjakan. (Yetede)
Revisi Harga Gas demi Melonggarkan Beban Anggaran
Kementerian ESDM berencana menyesuaikan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang selama ini dipatok US$ 6 per metric million British thermal unit (MMBTU). Nantinya stimulus harga gas murah ini hanya dinikmati sektor industri tertentu. Sedangkan sektor lainnya harus membayar harga gas lebih tinggi. Penyesuaian ini merupakan respons dari program stimulus HGBT yang belum optimal. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi, Tutuka Ariaji, menyatakan belum semua target penerima bantuan ini bisa menikmati gas murah. Sebab, anggaran pemerintah terbatas.
Untuk menyediakan gas industri dengan harga murah, pemerintah harus menombok biaya produksi dan penyaluran gas sampai ke pengguna. Caranya adalah mengurangi penerimaan negara dari perjanjian bagi hasil dengan produsen gas. "Penerimaan bagian kontraktor kontrak kerja sama (yang memproduksi gas) tidak boleh berkurang," kata Tutuka, kemarin. Tanpa subsidi, harga gas US$ 7-9 per MMBTU. Tutuka menyebutkan biaya produksi gas semakin melonjak setelah masa pandemi. "Kadang-kadang biayanya tidak bisa diturunkan lagi. Sampai bagian negara habis, harga gas tidak bisa US$ 6 per MMBTU." (Yetede)









