Masyarakat permukiman padat penduduk di Kampung Bedeng, Jalan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, diberdayakan melalui pelatihan pembuatan sandal hotel. Sandal tersebut disalurkan ke hotel-hotel yang telah menjalin kerja sama dengan Kemensos. Mensos Tri Rismaharini mengatakan, dirinya diminta untuk memperhatikan permukiman padat penduduk dan kumuh di Kampung Bedeng.Bantuan berupa pelatihan menjahit dan pembuatan sandal hotel kemudian diberikan ke warga melalui Koperasi Cempaka Sejahtera Berkemajuan. Ada 20 warga yang bersedia dilatih. Pelatihan berlangsung selama lima hari, 24-28 Maret 2023. Selain pelatihan, warga juga diberi bantuan empat mesin jahit dan bahan pembuatan sandal senilai Rp 45,5 juta. Sebanyak 20 penerima manfaat program pemberdayaan ini juga menerima bantuan modal usaha senilai Rp 30.592.000 serta tiga motor senilai Rp 97.522.800. Bantuan itu agar digunakan membuat usaha kuliner dan toko kelontong.

”Kenapa kita bentuk koperasi? Karena nanti kalau koperasi ini ada keuntungan, maka keuntungan juga diberikan kepada anggotanya. Jadi, mereka menerima keuntungan setiap tahun atau akhir tahun setelah RAT (rapat anggota tahunan) sesuai UU Perkoperasian,” kata Risma, di Jakarta, Rabu (12/4/2023). Sandal hotel yang diproduksi selanjutnya didistribusikan ke hotel-hotel di bawah naungan PT Prima Hotel Indonesia. Perusahaan tersebut membawahi sembilan hotel di Jakarta dan Tangerang, antara lain Ashley dan Yellow Bee. Direktur Operasional PT Prima Hotel Indonesia Ade Noerwenda mengatakan, perusahaannya membutuhkan 50.000 pasang sandal per bulan. Sebanyak 10 % dari kebutuhan itu akan dibeli dari produsen di Kampung Bedeng. (Yoga)

Pengembang mengaku mulai kesulitan memasok rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Penyesuaian harga patokan rumah bersubsidi yang tertunda selama lebih dari dua tahun menyebabkan arus kas pengembang tergerus. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga triwulan I (Januari-Maret) tahun 2023, penyaluran KPR bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejumlah 46.233 unit, setara 20,1 % target FLPP sebanyak 229.000 unit tahun ini senilai Rp 25,18 triliun. Batasan harga rumah bersubsidi berkisar Rp 150,5 juta hingga Rp 219 juta per unit sesuai zonasi. Adapun batasan penghasilan untuk memiliki rumah bersubsidi maksimum Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan, sesuai zonasi.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPPREI) Koordinator bidang Rumah Subsidi Moerod mengemukakan, realisasi pembangunan rumah bersubsidi ini tergolong lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekitar 65.000 unit. Hal itu dipicu hambatan perizinan dan belum adanya penyesuaian patokan harga jual rumah bersubsidi. ”Sebagian pengembang rumah bersubsidi mulai beralih ke pasokan rumah komersial,” ujarnya dalam diskusi ”Solusi Permasalahan Pembangunan Perumahan”, yang diselenggarakan Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia, di Jakarta, Rabu (12/4). (Yoga)

Kalangan peternak sapi berharap pemerintah benar-benar mendistribusikan daging kerbau impor secara  terbatas. Harapannya, peredarannya tidak mengganggu pasar daging yang menjadi pangsa peternak sapi lokal. Distribusi daging impor secara terbatas juga diharapkan dapat mengendalikan harga daging di tingkat konsumen. Dirut Perum Bulog Budi Waseso saat bongkar muat daging kerbau beku impor asal India di Terminal Kontainer Priok Baru, Jakut, Rabu (12/4) menyatakan, distribusi secara terbatas, antara lain, ditempuh melalui pembatasan jumlah perusahaan dan mata rantai penjualan daging kerbau, daerah tujuan penyaluran, dan kewajiban menjual dalam kemasan ecer kepada konsumen.

Budi menyebutkan, dari 100.000 ton alokasi impor daging kerbau, Bulog telah merealisasikan 18.000 ton, yang akan disalurkan ke 11 perusahaan yang sudah membayar uang muka sebesar 50 %. Setiap perusahaan mendapatkan jatah sesuai dengan kapasitas penyimpanan dingin masing-masing. Perusahaan-perusahaan itu juga telah menyetor daftar pedagang turunan atau downline kepada Bulog. ”Jumlah mata rantai hingga ke konsumen maksimal 3 (pelaku). Dengan demikian, harga ditingkat  konsumen berkisar Rp 85.000-Rp 90.000 per kg,” katanya saat ditemui di sela-sela bongkar muat. (Yoga)

Setelah tertunda bertahun-tahun, Pulau Rempang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB Batam di Provinsi Kepri, kini sudah siap menjadi lokasi tujuan investasi. Pulau ini direncanakan menjadi magnet investasi untuk berbagai sektor industri, jasa, dan pariwisata sehingga diharapkan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, akhirnya setelah proses yang panjang, Pulau Rempang kini sudah bisa dan siap menerima investasi. ”Ini kemajuan dari proses panjang yang kita nanti lebih dari 18 tahun,” ujar Airlangga pada acara peluncuran program pengembangan Rempang KPBPB Batam, di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/4).

Airlangga menjelaskan, Pulau Rempang ditargetkan bisa menarik investasi sebesar Rp 381 triliun sampai  dengan tahun 2080. Investasi itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri, jasa, hingga pariwisata. Dari investasi tersebut, diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 306.000 orang. ”Pengembangan kawasan ini diharapkan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru,” ujar  Airlangga. Kepala BP Batam Muhammad Rudi menjelaskan, investasi yang masuk diperkirakan berasal dari industri manufaktur dan jasa logistik dengan skala kapasitas menengah. Rudi menambahkan, di kawasan tersebut juga akan dikembangkan permukiman, kawasan wisata, serta kawasan jasa dan perdagangan. (Yoga)

Problem penempatan pekerja migran Indonesia nonprosedural belum kunjung tuntas. Upaya yang ditempuh pemerintah dinilai belum efektif mengatasi masalah tersebut. Selain itu, sejauh ini belum ada cetak biru penempatan yang aman. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah juga dinilai masih bersifat pencegahan. Salah satunya, Kemenaker mengusulkan agar ada pengetatan pemberian visa kunjungan atau visa ziarah. Sebab, warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat bekerja illegal cenderung menyalahgunakan kedua jenis visa tersebut. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (12/4) berpendapat, pemerintah belum memiliki cetak biru penempatan yang aman, efisien, dan berbiaya terjangkau.

UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengamanatkan agar ada reduksi bisnis proses penempatan yang berbiaya tinggi melalui pembebasan biaya penempatan. Akan tetapi, hal itu belum berjalan. Pemerintah bahkan mengeluarkan program KUR bagi pekerja migran Indonesia.Wahyu menilai, adanya KUR justru menambah beban biaya baru bagi pekerja migran. Akibat beban biaya penempatan yang tinggi, ada pelaku yang mencoba memanfaatkan celah pemberangkatan pekerja secara nonprosedural. ”Pemerintah sebenarnya telah menerapkan pengurusan paspor yang cepat dan berbiaya terjangkau. Akan tetapi, porsi beban biaya yang besar bukan itu, melainkan pelatihan kerja dan cek kesehatan yang semestinya ditanggung oleh anggaran pemerintah, tetapi tidak kunjung ada itikad politik untuk menganggarkan sampai sekarang,” ujar Wahyu. (Yoga)

KPK mengungkap dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan perbaikan pelintasan kereta api di sejumlah titik yang ditangani Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub. Dugaan korupsi ini dinilai bisa membuat proyek menjadi tidak maksimal dan merugikan masyarakat. Dalam rangkaian operasi tangkap tangan KPK di Semarang, Jateng, Jabar, Surabaya, Jatim, dan Jakarta, Selasa (11/4) ada 25 orang yang ditangkap. Mereka merupakan para pejabat pembuat komitmen dan pejabat terkait lainnya serta pihak swasta. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (12/4), menuturkan, penangkapan tersebut terkait dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan pelintasan kereta api lain di Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub.

”Sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti. Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang ribuan dollar AS,” kata Ali. Hingga pukul 23.10, KPK belum memulai konferensi pers terkait status dari 25 orang yang ditangkap serta konstruksi detail perkaranya. Jubir Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, pihaknya belum menerima kabar resmi, baik dari KPK maupun pihak lain. ”Kemenhub sangat mendukung berbagai upaya memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini,” ujarnya. Menurut pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, dugaan korupsi sektor transportasi membuat penyelesaian proyek semakin lamban. Hasil dari proyek yang dikerjakan jadi tidak maksimal. (Yoga)

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meninjau ulang sistem transaksi non-tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), setelah terjadinya pemalsuan kode QRIS di kotak amal sejumlah masjid di Jakarta. Evaluasi dilakukan terutama pada jenis kode statis, alias kode QRIS yang dipasang dalam bentuk stiker atau selebaran. Ketua Umum ASPI Santoso Liem menjelaskan, dalam sistem QRIS memang terdapat dua model penggunaan kode. Pertama adalah merchant presented mode (MPM), di mana pemilik usaha (merchant) menyediakan kode statis yang dipasang dalam bentuk stiker atau cetakan pada kertas. Ketika transaksi hendak dilakukan, pelanggan cukup memindai kode QR yang tersedia melalui telepon seluler. Adapun model kedua adalah customer presented mode (CPM), di mana transaksi dilakukan dengan cara sebaliknya, pemilik usaha memindai kode pada ponsel pelanggan.

"Model MPM-lah yang saat ini paling banyak digunakan, karena penggunaannya paling mudah," ujar Santoso kepada Tempo, kemarin. Namun ia juga mengakui model tersebut memiliki kelemahan dan celah yang rawan disalahgunakan, sebagaimana kasus penggantian stiker kode QRIS di sejumlah masjid di Jakarta. Pasalnya, model tersebut digunakan di lokasi-lokasi yang tak ditunggui. Akibatnya, ketika konsumen melakukan transaksi, tidak ada pihak yang dapat mengkonfirmasi keamanan dan ketepatan transaksi yang dilakukan. Misalnya pada transaksi kotak amal di rumah ibadah. (Yetede)

Pemerintah masih menggodok skema restrukturisasi untuk menyelamatkan PT Rekayasa Industri atau Rekind. Anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) bidang konstruksi khusus industri ini terjebak dalam masalah keuangan. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pahala Mansyuri menyatakan opsi restrukturisasi sudah mengerucut. Pemerintah telah mengusulkan opsi tersebut kepada Komisi BUMN DPR, kemarin. Setelah ada lampu hijau, aksi perbaikan kinerja Rekind bisa segera diimplementasikan. Dia menyebutkan salah satu strateginya adalah melibatkan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk membantu proses restrukturisasi. Rencananya, aset Rekind bakal dijual ke PPA sebagai konversi utang mereka. "Saat ini sedang dilakukan kajiannya," katanya di kompleks DPR, kemarin.

Menurut Pahala, Kementerian BUMN juga sedang memikirkan cara untuk meningkatkan ekuitas Rekind. Dia mengungkapkan, perusahaan tersebut perlu melakukan beberapa aksi korporasi untuk menambah ekuitas. Opsi penyelamatan Rekind lain yang muncul berkaitan dengan pengurangan beban biaya perusahaan. Anggota Komisi BUMN DPR RI, Harris Turino, menuturkan perusahaan ini banyak menanggung denda akibat terlambat menyelesaikan proyek. "Kalau pemilik proyeknya BUMN, jangan didenda untuk proyek-proyek yang terdampak Covid-19," ujarnya. Namun, untuk bisa meloloskan perusahaan dari beban tersebut, butuh payung hukum baru.Harris sendiri sebelumnya mengusulkan agar Rekind bisa mendapat penyertaan modal negara (PMN) supaya bisa bertahan. "Sepanjang sejarahnya, Rekind belum pernah mendapat PMN," kata dia. (Yetede)

PT Aneka Tambang Tbk atau Antam mengejar realisasi komitmen investasi LG Energy Solution di industri baterai kendaraan listrik dalam negeri. Perwakilan kedua perusahaan itu bakal duduk bersama dalam waktu dekat untuk merealisasi komitmen tersebut. Antam dan LG Energy sebelumnya bersepakat membentuk perusahaan patungan guna mengolah nikel menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Antam telah melepas 49 % saham anak usahanya di pertambangan nikel, yaitu PT Nusa Karya Arindo, demi kerja sama tersebut. Perusahaan ini bertugas menyuplai ore nikel berkadar rendah kepada LG untuk diolah di smelter (pabrik peleburan) di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Pembentukan perusahaan patungan tersebut seharusnya sudah selesai pada Desember 2022. Namun kesepakatan belum bisa dicapai karena LG masih berkutat dengan perubahan struktur konsorsium mereka yang akan menjadi mitra Antam. "Anggota konsorsium LG ada perubahan, sedang difinalkan," ujar Direktur Utama Antam, Nicolas D. Kanter, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Konsorsium tersebut terdiri atas LG, Zhejiang Huayou Cobalt, LX International, dan Posco. (Yetede)

Kementerian BUMN masih berupaya memboyong rangkaian pengganti KRL Jabodetabek yang sudah tua lewat pintu impor. Wakil II Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan opsi peremajaan armada lama alias retrofit baru bisa diterapkan mulai tahun depan bila menimbang durasi pengerjaannya. "Kami minta izin melakukan impor darurat saja. Sekitar 10-12 rangkaian untuk memenuhi kebutuhan 2023," ucapnya seusai rapat di Komisi BUMN Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, kemarin. Kartika memastikan skema darurat ini masih serupa dengan skema impor yang sebelumnya direncanakan PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI. Artinya, pengganti KRL uzur nantinya tetap berupa kereta bekas dari Jepang yang dibeli dengan dana milik anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut.

“Skemanya sama, karena spesifikasinya sudah jelas. Jadi, ini masalah izin saja., ujar Kartika. KCI sempat akan mengimpor 29 rangkaian KRL tipe E217, yang terdiri atas 120 unit KRL untuk 2023 dan 228 unit untuk tahun berikutnya. Impor kian mendesak karena 10 rangkaian KRL yang berusia di atas 45 tahun harus diganti sebelum akhir tahun ini. KRL pengganti juga diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna KRL Jabodetabek yang diprediksi mencapai 273,6 juta orang pada 2023 dan 446 juta orang pada 2030.. (Yetede)