Usulan pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) kembali mencuat buntut dari terbongkarnya dugaan gratifikasi pejabat pajak dan transaksi mencurigakan di kementerian tersebut. Komisi XI DPR RI bahkan tengah menggali lebih lanjut terkait usulan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemkeu. Namun demikian, Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Amien Sunaryadi menolak, usulan pemisahan Ditjen Pajak dari kemkeu. Menurutnya, akan terjadi bencana besar bila keduanya dipisahkan. Selain itu, Amien menilai, bahwa pemisahan Ditjen Pajak dari Kemkeu akan sangat berisiko tinggi lantaran nantinya, tak akan ada yang melindungi Ditjen Pajak. Bahkan, Ditjen Pajak akan semakin tidak mempunyai kekuatan.

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tanah air diprediksi masih akan terus berlangsung. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan harus bersiap merogoh kocek lebih dalam lagi. Ini terlihat dari semakin meningkatnya klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang harus ditanggung badan yang juga disebut BP Jamsostek itu. Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, pada Februari 2023 klaim JKP sebesar Rp 35,6 miliar. Angka ini jauh meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan klaim JKP ini memang tidak terlepas dari meningkatnya PHK yang terjadi dalam setahun terakhir, mulai dari sektor teknologi hingga industri manufaktur. Artinya, PHK merambah sektor padat modal dan padat karya. Di sisi lain, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) juga mengalami kenaikan. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebut, sekitar 61% peserta yang mengajukan JHT berusia 20 hingga 35 tahun. Adapun, sepanjang tahun 2022 hingga Oktober 2022, klaim JHT mencapai Rp 2,8 triliun. Anggoro menyayangkan banyak peserta yang masih bisa bekerja, namun sudah mengajukan klaim JHT. Dia  khawatir, mereka yang sudah mengajukan klaim, tidak akan memiliki tabungan lagi di saat memasuki usia pensiun.

Perburuan dana di pasar perdana saham oleh korporasi yang menggarap proyek penghiliran mineral tambang berbuah manis. Dana segar mengalir deras, sehingga bakal memuluskan ambisi pembangunan proyek smelter yang menelan investasi jumbo. Tingginya animo investor untuk mengoleksi saham perdana perusahaan penghiliran tecermin dari hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL). Dari IPO, dana segar senilai Rp9,99 triliun baru saja mengalir ke kantong entitas usaha Harita Nickel itu. Realisasi itu menjadi IPO terbesar sepanjang tahun ini berjalan, mengungguli capaian PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang mendulang Rp9 triliun. Dana jumbo diperoleh NCKL dengan melepas 7,99 miliar saham yang dibanderol di batas atas harga bookbuilding, yakni Rp1.250 per saham. Tingginya animo investor dalam IPO diamini oleh Presiden Direktur Trimegah Bangun Persada Roy A. Arfandy. Bahkan, saham entitas usaha milik konglomerat Lim Hariyanto juga diborong oleh investor mancanegara dari Eropa, Amerika, serta Asia dan Asean. "Terjadinya oversubscribed merupakan wujud nyata kepercayaan yang diberikan oleh investor terhadap prospek cerah industri pengolahan nikel yang dikelola oleh perseroan," ujarnya, Rabu (12/4). Hal serupa terjadi dalam IPO PT Merdeka Battery Minerals Tbk. (MBMA). Anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) itu berpotensi meraup dana segar Rp8,74 triliun dari aksi go public. Potensi itu berasal dari penerbitan maksimal 1,1 miliar saham baru dalam IPO yang dibanderol di batas kanan Rp795 per saham. Dihubungi terpisah, Corporate Secretary Merdeka Battery Minerals Deny Wijaya mengatakan minat investor dalam IPO cukup baik. Menurut Deny, perseroan telah menerima penawaran dari investor institusi asing dan domestik terhadap saham perdana MBMA selama proses bookbuilding.

Perusahaan yang menerapkan prinsip tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility berpotensi meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik sekaligus melebarkan akses pasar. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan potensi itu pada gilirannya mampu memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat. Menurutnya, prinsip corporate social responsibility (CSR) tidak melulu soal kegiatan sosial yang bersifat kuantitatif, tetapi bisa juga berbagai kegiatan dengan dampak signifikan bagi perubahan. “Kami sangat berharap bahwa berbagai kegiatan CSR tentunya tidak hanya karena kewajiban yang diamalkan undang-undang tetapi CSR-CSR dengan peran besarnya dalam menyelesaikan beragam permasalahan sosial ekonomi dan lingkungan,” katanya dalam webinar bertema Bridging Social Impact Measurement and Corporate Social Responsibility, Rabu (12/4). Hadir dalam webinar yang merupakan rangkaian Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2023 itu National Director Humanity Indonesia Susanto Samsudin, Head of Research Bisnis Indonesia Intellegence Unit (BIIU) Dian R Sutiono serta CSR Program Manager PT Adaro Energy Indonesia Zuraida M.H. Sementara itu, Dian R Sutiono juga menyatakan BISRA 2023 mengukur perusahaan yang memiliki kualifikasi CSR terbaik, Untuk menemukan perusahaan dengan CSR terbaik, panitia menggelar riset data kuantitatif dan kualitatif secara holistik. Data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan peserta, menurutnya, akan dilihat secara detail, termasuk melihat hasil yang sesuai dengan tujuan dari program. Dengan demikian, bisa dilihat bagaimana akhirnya dampak dari program tersebut di masyarakat.

Pemerintah Indonesia kini tengah melobi Cina agar mau mengurangi bunga pinjaman untuk menutup biaya proyek yang membengkak (cost overrun). Setelah menyepakati cost overrun US$ 1,2 miliar atau Rp 17,8 triliun, China Development Bank (CDB) selaku pemberi pinjaman memungut suku bunga 3,4-4 %. Sejumlah menteri Indonesia merayu CDB agar menekannya hingga 2 %, tawaran yang agak mustahil. Tak cuma menarik suku bunga tinggi, CDB juga kembali ke permintaan awal, yakni menuntut penjaminan utang oleh pemerintah melalui APBN. Dengan syarat-syarat itu, pemerintah Indonesia berhadapan dengan risiko besar karena pendapatan dari kereta cepat Jakarta-Bandung masih tanda tanya.

Sebelum ada kelebihan biaya proyek saja, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menjadi pengembang dan operator kereta cepat harus menanggung utang US$ 4,5 miliar atau Rp 67,1 triliun, yang merupakan konsekuensi kesepakatan Indonesia dengan Cina ihwal proporsi pembiayaan proyek, yang 75 % -nya dipenuhi lewat utang. Setelah biaya proyek bertambah, KCIC menanggung utang Rp 81,2 triliun, lebih dari separuhnya ditanggung konsorsium BUMN sebagai pemilik 60 % saham KCIC. Tingginya utang proyek kereta cepat itu tak lepas dari buruknya perencanaan. Konstruksi yang meleset, tambahan ongkos akibat pandemi Covid-19, hingga beban bunga akibat proyek molor. Segala kerepotan ini tak perlu terjadi jika pemerintah sejak awal sadar bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak layak dikerjakan. (Yetede)

Kementerian ESDM berencana menyesuaikan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang selama ini dipatok US$ 6 per metric million British thermal unit (MMBTU). Nantinya stimulus harga gas murah ini hanya dinikmati sektor industri tertentu. Sedangkan sektor lainnya harus membayar harga gas lebih tinggi. Penyesuaian ini merupakan respons dari program stimulus HGBT yang belum optimal. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi, Tutuka Ariaji, menyatakan belum semua target penerima bantuan ini bisa menikmati gas murah. Sebab, anggaran pemerintah terbatas.

Untuk menyediakan gas industri dengan harga murah, pemerintah harus menombok biaya produksi dan penyaluran gas sampai ke pengguna. Caranya adalah mengurangi penerimaan negara dari perjanjian bagi hasil dengan produsen gas. "Penerimaan bagian kontraktor kontrak kerja sama (yang memproduksi gas) tidak boleh berkurang," kata Tutuka, kemarin. Tanpa subsidi, harga gas US$ 7-9 per MMBTU. Tutuka menyebutkan biaya produksi gas semakin melonjak setelah masa pandemi. "Kadang-kadang biayanya tidak bisa diturunkan lagi. Sampai bagian negara habis, harga gas tidak bisa US$ 6 per MMBTU." (Yetede)

Bekas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesak pemerintah segera membayarkan uang penghargaan kepada 2.747 penyelenggara Pemilu 2014. Pemerintah belum membayar pesangon mereka hingga kini. Padahal mereka sudah berkali-kali menagihnya. Bekas Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Jatim, Winaryo Sujoko, mengatakan penyelenggara pemilu setelah 2014 yang sudah habis masa tugasnya sama sekali belum mendapat uang penghargaan tersebut. Terakhir kali pencairan uang penghargaan dilakukan pada 2015, yang diberikan kepada penyelenggara pemilu periode 2008-2013 dan 2009-2014. Pembayaran pesangon bekas anggota KPU terhenti sejak pemerintahan Presiden Jokowi.

Winaryo, yang menjadi penyelenggara pemilu di Pasuruan periode 2014-2019, juga belum mendapat uang penghargaan tersebut. “Uang penghargaan itu nilainya tiga kali lipat dari honor anggota KPU,” kata Winaryo, Selasa, 11 April 2023. Sesuai Perpres No 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Penghargaan kepada Penyelenggara Pemilu, nilai uang penghargaan bagi ketua KPU kabupaten/kota sebesar Rp 14,4 juta dan anggota Rp 10,8 juta per orang. Lalu ketua KPU provinsi menerima Rp 21,6 juta dan anggota Rp 18 juta per orang. Ketua KPU menerima Rp 51,75 juta dan anggota Rp 45 juta per orang. Jumlah mantan penyelenggara pemilu yang seharusnya menerima pesangon itu sebanyak 2.747 orang, yang terdiri atas 2.570 orang untuk KPU kabupaten/kota, 170 orang untuk KPU provinsi, dan 7 orang untuk KPU.

Kemenkeu mengurai dan mengklasifikasikan temuan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun yang tertuang dalam 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menkeu Sri Mulyani memastikan seluruh temuan itu telah ditindaklanjuti dan diupayakan penyelesaiannya oleh pihak internal Kementerian sesuai dengan kewenangannya. “Sebagian ada yang dilimpahkan kepada aparat penegak hukum, di mana 13 eks pegawai telah divonis pengadilan,” ujarnya dalam rapat kerja di Komisi Hukum DPR, kemarin. Ada 135 surat terkait dengan korporasi dan pegawai, nilai transaksinya Rp 22 triliun. Dari nilai tersebut, Rp 18,7 triliun bentuk transaksinya berupa debit dan kredit korporasi serta orang pribadi yang tak terafiliasi pegawai Kemenkeu.

100 surat lainnya telah dikirim ke aparat penegak hukum, dengan nilai transaksi Rp 74 triliun. Dari jumlah itu, 36 surat di antaranya terkait dengan perusahaan atau pihak lain senilai Rp 61 triliun. Sedangkan sisanya sebanyak 64 surat terkait dengan pengawai Kementerian Keuangan sebesar Rp 13 triliun. Adapun 65 surat lainnya terkait dengan perusahaan atau korporasi, nilai transaksinya mencapai Rp 253 triliun. Mayoritas transaksinya, atau sekitar Rp 189 triliun, berupa transaksi debit dan kredit operasional perusahaan. "Ini yang terkait dengan tugas dan fungsi DJP serta Ditjen Bea dan Cukai,” ujarnya. Temuan transaksi tersebutlah yang diindikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU) berupa manipulasi keterangan impor emas batangan di Ditjen Bea dan Cukai. (Yetede)

Pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi umum demi mengurai kemacetan di jalan tol selama musim mudik Lebaran 2023. Hingga Selasa (11/4) sejumlah operator pesawat, kereta api, dan kapal laut memastikan ketersediaan tiket untuk menampung pemudik. Selain itu, operator menyatakan kesiapannya memenuhi kebutuhan pemudik dan mewujudkan mudik aman berkesan. ”Kami mengimbau masyarakat mudik dengan transportasi umum karena lebih nyaman, jadwal keberangkatan pasti, dan bebas macet,” kata Jubir Kemenhub Adita Irawati dalam diskusi ”Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 1444 Hijriah 2023 Bidang Laut, Udara, dan Perkeretaapian” di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Selasa (11/4).

Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia Hadis Surya Palapa mengungkapkan, hingga Selasa, tiket kereta masih tersedia sekitar 1,3 juta dari total 3 juta tiket untuk angkutan Lebaran periode 14 April-2 Mei 2023. Tiket pesawat pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia Group pun masih tersedia. Dirut Citilink Dewa Kadek Rai,  menyebut, penjualan tiket baru 57 % dari total 1,2 juta tiket yang ditawarkan. ”Animo masyarakat untuk mudik meningkat. Masih ada waktu bagi pelanggan untuk memesan tiket,” kata Dewa. Untuk mendukung penggunaan transportasi publik, operator angkutan laut, darat, dan kereta api memberikan potongan harga serta program mudik gratis. PT KAI memberikan potongan harga  20 % untuk keberangkatan 14-17 April. PT Pelni mempunyai program mudik gratis sepeda motor tahun 2023 dengan rute Jakarta-Semarang dan perbantuan penyeberangan Ciwandan-Panjang. (Yoga)

Upah layak bagi jurnalis secara umum masih jauh dari harapan. Masih banyak jurnalis yang menerima upah jauh di bawah upah minimum daerah, apalagi dari kebutuhan hidup. Hasil Survei Upah Layak Jurnalis 2023 oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menunjuk-kan, pada 2022, upah layak jurnalis di Jakarta dan sekitarnya yang Rp 8.090.000 per bulan naik menjadi Rp 8.299.229 per bulan pada 2023. Ketua Divisi Advokasi dan Ketenagakerjaan AJI Jakarta Irsyan Hasyim, Selasa (11/4) mengatakan, gaji jurnalis di Jakarta paling rendah Rp 2 juta per bulan dan paling tinggi Rp 8 juta per bulan. (Yoga)