IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid di tengah perlambatan ekonomi global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2023 yang dirilis Selasa (11/4) IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5% atau naik 0,2%, dan outlook untuk tahun 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%. “Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu bright spot, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, Kamis (13/4). Dia menjelaskan, perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan penguatan.

Sampai dengan Maret 2023, PMI Manufaktur Indonesia konsisten berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut turut, di saat PMI Manufaktur global masih di zona kontraktif. Di sisi konsumsi, indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen masih tinggi, dengan inflasi yang relatif moderat di tingkat 5,0% secara year on year (yoy). Posisi eksternal Indonesia juga tetap sehat, didukung neraca perdagangan yang membukukan surplus dalam 35 bulan berturut-turut. Sejalan dengan perputaran roda ekonomi yang positif, penerimaan negara tumbuh baik dibarengi dengan belanja negara yang lebih berkualitas. (Yetede)

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) meraih fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI/BRIS) sebanyak Rp 375 miliar pada Maret 2023. Dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi bisnis dan pengembangan usaha perseroan tahun ini. Dirut Menthobi Karyatama Raya Harry M Nadir mengatakan, fasilitas keuangan terbaru itu merupakan tambahan kekuatan likuiditas dalam rangka menyesuaikan kebutuhan pengembangan usaha. Salah satu rencana terdekat dari pengembangan bisnis Menthobi untuk menciptakan sumber pendapatan baru adalah pembangunan fasilitas Kernel Crushing Plant (KCP). “Hasil dari produksi kernel sawit ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku oleochemical,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (13/4). Perseroan juga dalam persiapan pembangunan pabrik pupuk organik.

Fasilitas ini dihadirkan untuk optimalisasi limbah di area produksi milik MKTR supaya bernilai tambah baik untuk perkebunan milik sendiri maupun di luar perusahaan. Menilik laporan keuangan sepanjang 2022, perseroan membukukan nilai penjualan sebesar Rp 627,880 miliar, meningkat 23% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 silam. Kenaikan nilai penjualan tersebut mampu dicapai berkat penerapan strategi efisiensi pada berbagai pos pengeluaran. Beban usaha pada tahun 2022 hanya mengalami kenaikan kurang dari 2% sedangkan beban keuangan turun 10% dan beban lain-lain secara bersih berkurang signifikan mencapai 38% menjadi Rp31,852 miliar pada tahun 2022 dibandingkan Rp 51,310 miliar pada tahun 2021. Alhasil, laba bersih perseroan tercatat sebesar Rp 61,523 miliar pada tahun 2022 atau melonjak hingga 301% dibandingkan Rp15,321 miliar pada tahun 2021. (Yetede)

Salah satu hal yang paling diharapkan dari demokrasi adalah terciptanya kondisi yang mengharuskan negara (baca: para penguasa) menciptakan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk memiliki kehidupan lebih baik. Untuk itu, demokrasi diharapkan tidak hanya mampu menjamin kebebasan (freedom), keamanan (safety), dan hak asasi warga negara, tetapi juga mampu menghasilkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Namun, ketika apa yang diharapkan dari demokrasi itu tidak kunjung tiba atau dirasa tidak sesempurna yang diharapkan, maka ada saja pihak-pihak yang dengan mudah menyalahkan demokrasi itu sendiri. Banyak yang lupa bahwa kemampuan demokrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melahirkan kesejahteraan sangat ditentukan oleh para praktisi demokrasi itu sendiri.

Demokrasi kita, menjadi cacat karena banyaknya benalu-benalu yang menghambat pertumbuhan ekonomi dengan korupsi belakangan ini, yang melibatkan para pejabat, politisi, dan elite negeri ini. Kita jengkel, sebal, sedih, dan marah terhadap berbagai kasus korupsi yang melanda negeri ini seperti tiada henti. Kondisi ini diakui secara terbuka oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sekarang terjadi di mana-mana, hampir di semua sector (Kompas, 25 Maret 2023). Korupsi inilah yang menjadi salah satu benalu utama yang terus-menerus menghambat dan merusak kemampuan demokrasi untuk menghasilkan capaian pembangunan yang positif. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa dan keliru mengambil kesimpulan bahwa demokrasilah yang menjadi penyebab lambannya kemajuan ekonomi. Memperkuat demokrasi menjadi agenda penting bagi pemberantasan korupsi. Kita perlu menjaga independensi dan mencegah pelemahan kewenangan dan kapasitas komisi antikorupsi dan lembaga-lembaga penegakan hokum. (Yoga)

IMF menaksir kinerja perekonomian kawasan Asia Tenggara 2023 lebih lemah dibandingkan dengan 2022.Hal yang sama terjadi pada taksiran perekonomian Indonesia meski relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata global. IMF merevisi pertumbuhan ekonomi global pada 2023 dari 2,9 % menjadi 2,8 %. Angka tersebut di bawah pertumbuhan ekonomi global tahun lalu 3,2 %. Taksiran itu dipaparkan IMF dalam World Economic Outlook edisi April 2023 pada Selasa (11/4) malam waktu Washington atau Rabu pagi WIB. IMF menaksir ASEAN tumbuh 4,5 % saja pada 2023. Meski lebih baik dari rata-rata global, pertumbuhan ASEAN 2023 lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Pada 2022, perekonomian ASEAN tumbuh 5,5 %. Meski demikian, dalam proyeksi April 2023, IMF lebih optimistis.

Pada Januari 2023, IMF menaksir ASEAN hanya tumbuh 4,3 %. Di versi lain, taksirannya naik 0,2 %. ”Pemulihan ekonomi global sudah pada jalurnya,” kata Ekonom Kepala IMF Pierre-Olivier Gourinchas. Asia termasuk kawasan yang terus tumbuh. Pelonggaran pembatasan pandemi di China menjadi faktor penting pemulihan perekonomian global. Pelonggaran itu mengurangi gangguan rantai pasok global yang dihantam pandemi, lalu krisis akibat perang Ukraina. China dan India masih akan menjadi penyelamat ekonomi dunia. Pada tahun ini, ekonomi China dan India diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 5,2 % dan 5,9 %. (Yoga)

Masyarakat permukiman padat penduduk di Kampung Bedeng, Jalan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, diberdayakan melalui pelatihan pembuatan sandal hotel. Sandal tersebut disalurkan ke hotel-hotel yang telah menjalin kerja sama dengan Kemensos. Mensos Tri Rismaharini mengatakan, dirinya diminta untuk memperhatikan permukiman padat penduduk dan kumuh di Kampung Bedeng.Bantuan berupa pelatihan menjahit dan pembuatan sandal hotel kemudian diberikan ke warga melalui Koperasi Cempaka Sejahtera Berkemajuan. Ada 20 warga yang bersedia dilatih. Pelatihan berlangsung selama lima hari, 24-28 Maret 2023. Selain pelatihan, warga juga diberi bantuan empat mesin jahit dan bahan pembuatan sandal senilai Rp 45,5 juta. Sebanyak 20 penerima manfaat program pemberdayaan ini juga menerima bantuan modal usaha senilai Rp 30.592.000 serta tiga motor senilai Rp 97.522.800. Bantuan itu agar digunakan membuat usaha kuliner dan toko kelontong.

”Kenapa kita bentuk koperasi? Karena nanti kalau koperasi ini ada keuntungan, maka keuntungan juga diberikan kepada anggotanya. Jadi, mereka menerima keuntungan setiap tahun atau akhir tahun setelah RAT (rapat anggota tahunan) sesuai UU Perkoperasian,” kata Risma, di Jakarta, Rabu (12/4/2023). Sandal hotel yang diproduksi selanjutnya didistribusikan ke hotel-hotel di bawah naungan PT Prima Hotel Indonesia. Perusahaan tersebut membawahi sembilan hotel di Jakarta dan Tangerang, antara lain Ashley dan Yellow Bee. Direktur Operasional PT Prima Hotel Indonesia Ade Noerwenda mengatakan, perusahaannya membutuhkan 50.000 pasang sandal per bulan. Sebanyak 10 % dari kebutuhan itu akan dibeli dari produsen di Kampung Bedeng. (Yoga)

Pengembang mengaku mulai kesulitan memasok rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Penyesuaian harga patokan rumah bersubsidi yang tertunda selama lebih dari dua tahun menyebabkan arus kas pengembang tergerus. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga triwulan I (Januari-Maret) tahun 2023, penyaluran KPR bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejumlah 46.233 unit, setara 20,1 % target FLPP sebanyak 229.000 unit tahun ini senilai Rp 25,18 triliun. Batasan harga rumah bersubsidi berkisar Rp 150,5 juta hingga Rp 219 juta per unit sesuai zonasi. Adapun batasan penghasilan untuk memiliki rumah bersubsidi maksimum Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan, sesuai zonasi.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPPREI) Koordinator bidang Rumah Subsidi Moerod mengemukakan, realisasi pembangunan rumah bersubsidi ini tergolong lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekitar 65.000 unit. Hal itu dipicu hambatan perizinan dan belum adanya penyesuaian patokan harga jual rumah bersubsidi. ”Sebagian pengembang rumah bersubsidi mulai beralih ke pasokan rumah komersial,” ujarnya dalam diskusi ”Solusi Permasalahan Pembangunan Perumahan”, yang diselenggarakan Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia, di Jakarta, Rabu (12/4). (Yoga)

Kalangan peternak sapi berharap pemerintah benar-benar mendistribusikan daging kerbau impor secara  terbatas. Harapannya, peredarannya tidak mengganggu pasar daging yang menjadi pangsa peternak sapi lokal. Distribusi daging impor secara terbatas juga diharapkan dapat mengendalikan harga daging di tingkat konsumen. Dirut Perum Bulog Budi Waseso saat bongkar muat daging kerbau beku impor asal India di Terminal Kontainer Priok Baru, Jakut, Rabu (12/4) menyatakan, distribusi secara terbatas, antara lain, ditempuh melalui pembatasan jumlah perusahaan dan mata rantai penjualan daging kerbau, daerah tujuan penyaluran, dan kewajiban menjual dalam kemasan ecer kepada konsumen.

Budi menyebutkan, dari 100.000 ton alokasi impor daging kerbau, Bulog telah merealisasikan 18.000 ton, yang akan disalurkan ke 11 perusahaan yang sudah membayar uang muka sebesar 50 %. Setiap perusahaan mendapatkan jatah sesuai dengan kapasitas penyimpanan dingin masing-masing. Perusahaan-perusahaan itu juga telah menyetor daftar pedagang turunan atau downline kepada Bulog. ”Jumlah mata rantai hingga ke konsumen maksimal 3 (pelaku). Dengan demikian, harga ditingkat  konsumen berkisar Rp 85.000-Rp 90.000 per kg,” katanya saat ditemui di sela-sela bongkar muat. (Yoga)

Setelah tertunda bertahun-tahun, Pulau Rempang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB Batam di Provinsi Kepri, kini sudah siap menjadi lokasi tujuan investasi. Pulau ini direncanakan menjadi magnet investasi untuk berbagai sektor industri, jasa, dan pariwisata sehingga diharapkan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, akhirnya setelah proses yang panjang, Pulau Rempang kini sudah bisa dan siap menerima investasi. ”Ini kemajuan dari proses panjang yang kita nanti lebih dari 18 tahun,” ujar Airlangga pada acara peluncuran program pengembangan Rempang KPBPB Batam, di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/4).

Airlangga menjelaskan, Pulau Rempang ditargetkan bisa menarik investasi sebesar Rp 381 triliun sampai  dengan tahun 2080. Investasi itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri, jasa, hingga pariwisata. Dari investasi tersebut, diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 306.000 orang. ”Pengembangan kawasan ini diharapkan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru,” ujar  Airlangga. Kepala BP Batam Muhammad Rudi menjelaskan, investasi yang masuk diperkirakan berasal dari industri manufaktur dan jasa logistik dengan skala kapasitas menengah. Rudi menambahkan, di kawasan tersebut juga akan dikembangkan permukiman, kawasan wisata, serta kawasan jasa dan perdagangan. (Yoga)

Problem penempatan pekerja migran Indonesia nonprosedural belum kunjung tuntas. Upaya yang ditempuh pemerintah dinilai belum efektif mengatasi masalah tersebut. Selain itu, sejauh ini belum ada cetak biru penempatan yang aman. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah juga dinilai masih bersifat pencegahan. Salah satunya, Kemenaker mengusulkan agar ada pengetatan pemberian visa kunjungan atau visa ziarah. Sebab, warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat bekerja illegal cenderung menyalahgunakan kedua jenis visa tersebut. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (12/4) berpendapat, pemerintah belum memiliki cetak biru penempatan yang aman, efisien, dan berbiaya terjangkau.

UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengamanatkan agar ada reduksi bisnis proses penempatan yang berbiaya tinggi melalui pembebasan biaya penempatan. Akan tetapi, hal itu belum berjalan. Pemerintah bahkan mengeluarkan program KUR bagi pekerja migran Indonesia.Wahyu menilai, adanya KUR justru menambah beban biaya baru bagi pekerja migran. Akibat beban biaya penempatan yang tinggi, ada pelaku yang mencoba memanfaatkan celah pemberangkatan pekerja secara nonprosedural. ”Pemerintah sebenarnya telah menerapkan pengurusan paspor yang cepat dan berbiaya terjangkau. Akan tetapi, porsi beban biaya yang besar bukan itu, melainkan pelatihan kerja dan cek kesehatan yang semestinya ditanggung oleh anggaran pemerintah, tetapi tidak kunjung ada itikad politik untuk menganggarkan sampai sekarang,” ujar Wahyu. (Yoga)

KPK mengungkap dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan perbaikan pelintasan kereta api di sejumlah titik yang ditangani Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub. Dugaan korupsi ini dinilai bisa membuat proyek menjadi tidak maksimal dan merugikan masyarakat. Dalam rangkaian operasi tangkap tangan KPK di Semarang, Jateng, Jabar, Surabaya, Jatim, dan Jakarta, Selasa (11/4) ada 25 orang yang ditangkap. Mereka merupakan para pejabat pembuat komitmen dan pejabat terkait lainnya serta pihak swasta. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (12/4), menuturkan, penangkapan tersebut terkait dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan pelintasan kereta api lain di Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub.

”Sejauh ini turut diamankan uang sebagai barang bukti. Sebagai bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang ribuan dollar AS,” kata Ali. Hingga pukul 23.10, KPK belum memulai konferensi pers terkait status dari 25 orang yang ditangkap serta konstruksi detail perkaranya. Jubir Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, pihaknya belum menerima kabar resmi, baik dari KPK maupun pihak lain. ”Kemenhub sangat mendukung berbagai upaya memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini,” ujarnya. Menurut pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, dugaan korupsi sektor transportasi membuat penyelesaian proyek semakin lamban. Hasil dari proyek yang dikerjakan jadi tidak maksimal. (Yoga)