Demi Kesejahteraan Petani
Ada banyak drama di hulu-hilir industri sawit Indonesia yang satu demi satu dihadapi. Namun, satu hal yang tak boleh terlupakan, yakni petani sawit mesti sejahtera. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR yang menyasar tanaman sawit tua milik rakyat ditandai melalui seremoni peremajaan pertama oleh Presiden Jokowi di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, 13 Oktober 2017. Saat itu disampaikan, terdapat 800.000 hektar kebun sawit rakyat yang mendesak diremajakan karena terlalu tua sehingga produktivitasnya rendah. Produktivitas yang mestinya bisa 5,5 ton CPO per hektar hanya bisa 2,8 ton CPO per hektar. Harapannya, kebun sawit yang diremajakan bisa menghasilkan 8 ton CPO per hektar. Target peremajaan tahun ini menyasar 180.000 hektar kebun sawit rakyat per tahun. Dari target itu, 100.000 hektar dilaksanakan secara mandiri dan 80.000 hektar menggunakan pola kemitraan dengan beberapa perusahaan.
Laman Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan, BPDPKS menyalurkan dana bantuan kepada pekebun peserta PSR sebesar Rp 30 juta per hektar per pekebun. Namun, petani kesulitan memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu keberadaan sertifikat hak milik (SHM) atau dokumen penguasaan tanah, kesamaan SHM dengan identitas pekebun, serta lahan tidak di kawasan hutan, lahan gambut, atau lahan hak guna usaha. Akibatnya, program PSR berjalan lambat. Berdasarkan data BPDPKS, realisasi penyaluran dana PSR pada 2016-2022 sebesar Rp 7,52 triliun untuk lahan seluas 273.666 hektar. Realisasi PSR pada 2019 seluas 90.491 hektar, meningkat menjadi 94.033 hektar pada 2020. Akan tetapi, pada 2021, realisasi PSR turun menjadi 42.212 hektar dan kembali merosot pada 2022, yakni 30.759 hektar. Menyikapi realisasi PSR yang lambat itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2023-2028 menyatakan akan mempercepat program PSR, sekaligus melengkapi program peremajaan kelapa sawit perusahaan-perusahaan swasta anggota Gapki. Sasaran awal adalah perkebunan rakyat yang berdekatan dengan perkebunan swasta anggota Gapki (Kompas, 14/4). (Yoga)
Potong Rantai Edar Daging
Perum Bulog mulai mengedarkan 18.000 ton daging kerbau beku impor dari India ke pasaran. Daging secara bertahap didistribusikan ke ritel modern dan pasar tradisional untuk menstabilkan harga daging sapi sekaligus memberi pilihan kepada konsumen daging dengan harga lebih murah. Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, daging kerbau beku impor itu mulai didistribusikan secara bertahap ke 88 ritel modern di Jakarta. Daging tidak disalurkan secara serempak karena setiap pengelola ritel menerapkan administrasi pembelian yang berbeda-beda. Selain ke ritel modern, daging kerbau beku impor juga akan dipasok ke pasar-pasar tradisional. Bulog menyediakan lemari pembeku (freezer), mengingat stok yang ada berbentuk daging beku. Sesuai penugasan pemerintah,harga penjualan daging kerbau impor ditetapkan Rp 80.000 per kg. Jika ada koreksi harga, harga jualnya maksimal Rp 85.000 per kg. Agar penyaluran daging impor bisa dilakukan secara merata, pembelian dibatasi hanya 2 kg per pembeli.
”Ke depan, stok daging tersebut akan disalurkan ke ritel modern lain. Intinya dari Bulog sudah siap, tinggal mengedarkan,” kata Budi Waseso dalam tinjauannya di salah satu ritel modern di Jakarta, Jumat (14/4). Budi berharap harga jual daging bisa ditekan karena penyaluran dilakukan secara langsung dari Bulog ke ritel modern. Terobosan ini yang membuat harga jual daging impor bisa diturunkan dari Rp 95.000 per kg menjadi Rp 80.000 per kg. Terobosan itu juga bisa membantu Bulog mengurangi biaya distribusi, seperti untuk penyewaan cold storage (gudang pendingin), yang membuat BUMN ini merugi ratusan miliar rupiah beberapa tahun lalu. Bersama Satgas Pangan Polri, Bulog juga memantau penyaluran dan penjualannya agar konsumen bisa mendapatkan daging dengan harga sesuai aturan. Upaya menekan harga jual daging sapi perlu dilakukan dengan menyederhanakan tata niaga yang panjang. (Yoga)
RI Perkuat Jalinan Rantai Pasok di Hannover Messe
Sebagai negara mitra resmi penyelenggara Hannover Messe 2023, Indonesia berpeluang menunjukkan kebolehan industri manufakturnya yang tengah berkembang selaras dengan tren dunia. Perkembangan itu, antara lain, dalam penerapan teknologi digital dan transisi hijau. Kemitraan ini juga mencerminkan pengakuan mancanegara terhadap penguatan peran industri Indonesia dalam rantai pasok dunia. Hannover Messe 2023 adalah pameran industri manufaktur di kancah global, diselenggarakan oleh Deutsche Messe AG di Hannover, Jerman, pada 17-21 April 2023. ”Dalam Hannover Messe 2023, Indonesia akan menunjukkan kebijakan yang telah dijalankan pemerintah dalam proses transformasi dari conventional manufacturing system menuju green industry manufacturing system. Kelestarian dan tran- sisi energi menjadi isu terkini dalam pembangunan industry yang berkelanjutan,” kata Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Eko SA Cahyanto dari Jerman melalui siaran pers, Jumat (14/4).
Penerapan transformasi hijau dalam perindustrian Tanah Air ini juga selaras dengan kebijakan berprinsip kelestarian yang sedang digencarkan Uni Eropa. Misalnya, regulasi Rantai Pasok Bebas Deforestasi serta mekanisme penyesuaian batas karbon (carbon border adjustment mechanism/CBAM). Harapannya, keselarasan itu menyokong Indonesia meraih investasi ataupun kerja sama bisnis dengan pelaku industri mancanegara. Sebelumnya, Eko menyebutkan, anggaran yang dikucurkan dalam Hannover Messe 2023 Rp 140 miliar. Targetnya, Indonesia dapat meraup kontrak investasi hingga Rp 14 triliun dari helatan tersebut. Dia juga menargetkan sebanyak 13 kontrak kerja sama bisnis yang dapat terjalin lewat Hannover Messe 2023. Bidang kerja sama tersebut meliputi digitalisasi, pengembangan dan pembangunan industri penyortiran pangan berbasis sensor dan kecerdasan buatan, teknologi pengolahan limbah, energi panel surya, serta alat kesehatan. (Yoga)
Akselerasi Tenaga Kerja Domestik Bergantung Investasi
Masifnya proyek-proyek hulu minyak dan gas bumi dinilai menentukan akselerasi penyerapan tenaga kerja lokal pada sector tersebut. Oleh karena itu, perlu percepatan investasi pengembangan proyek-proyek hulu migas agar kapasitas sumber daya manusia meningkat cepat. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pada 2022, tingkat tenaga kerja local pada industri minyak dan gas bumi (migas) mencapai 91 %. Sementara tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada komoditas utama dan penunjang migas mencapai 55 %. Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi, dalam Media Gathering Forum Kapasitas Nasional 2023 di Jakarta, Jumat (14/4) mengatakan, peningkatan kapasitas SDM hulu migas di Indonesia sebenarnya menunjukkan progres seiring jumlahnya yang semakin banyak.
Adapun 9 % posisi yang diisi tenaga kerja asing karena ada sejumlah kegiatan yang teknologinya belum dikuasai tenaga kerja domestik. Pembangunan LNG (gas alam cair) Plant yang dimiliki BP, misalnya, memerlukan tenaga kerja dari luar negeri. Akan tetapi, selama ini SKK Migas telah mensyaratkan transfer teknologi. ”Secepat apa?Tergantung dari proyek. Kalau aktif dan masif, LNG Plant akan makin banyak, maka (kebutuhan dan transfer teknologi) akan cepat. Namun, jika sedikit-sedikit, misal (Blok) Masela baru 2028, mungkin akan lambat,” ujarnya. Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang ialah kepercayaan investor dari luar negeri. ”Kalau aktif, progresnya akan semakin terlihat. Jadi, bagaimana peta jalan serta keyakinan dan kepastian pemerintah dalam mendukung (masuknya) investasi,” lanjut Erwin. (Yoga)
Membangun Sumut, Penopang Ekonomi Indonesia Barat
Sumut menjadi salah satu motor ekonomi nasional terkuat di luar Jawa. Ditopang komoditas ekspor perkebunan, industri pengolahan, dan infrastruktur yang baik, produk domestik regional bruto Sumut sebesar Rp 955,19 triliun. Namun, berbagai pekerjaan rumah masih menanti, antara lain, hilirisasi industri yang mandek, pembangunan manusia, dan pemberantasan korupsi. Sumut kini mempunyai wajah baru, yakni jaringan jalan tol yang membentang sepanjang 112,6 kilometer di Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, dan ke arah Langkat. Pembangunan jalan tol juga masih terus berlangsung sampai ke Kabupaten Batu Bara, Asahan, Simalungun, dan Pematang Siantar. Jalan tol itu menghubungkan sentra produksi perkebunan sawit dan karet dengan sejumlah kawasan industri, pelabuhan Belawan, Pelabuhan Kuala Tanjung, hingga Bandara Internasional Kualanamu.
”Ini tahun terakhir saya menjadi gubernur dan akan selesai pada 5 September 2023. Semoga semua pekerjaan bisa kami selesaikan dengan sisa waktu yang ada,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada Musyawarah Rencana Pembangunan Sumut 2024, di Medan, Rabu (12/4). Edy mengatakan, ekonomi Sumut bangkit dengan sangat cepat setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Pada 2021, pertumbuhan ekonomi Sumut sudah positif, yakni 2,61 %, dan meningkat signifikan menjadi 4,73 % pada 2022 meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,31 %. Berdasarkan data BPS Sumut, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi Sumut pada 2022 adalah komponen ekspor barang dan jasa sebesar 11,44 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi Sumut terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 12,69 %. Ekonomi Sumut masih didominasi ekspor komoditas perkebunan. (Yoga)
Masyarakat Dirugikan
Pembatalan impor kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang yang tidak dibarengi dengan alternatif lain untuk menggantikannya diprediksi akan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pembengkakan kebutuhan hidup masyarakat secara umum. Urban Planning, Gender, and Social Inclusion Associate dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Deliani Poetriayu Siregar mengkritik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) karena tak mewacanakan alternatif selain impor. Kedua perusahaan juga ia sebut kurang transparan memaparkan biaya yang dibutuhkan untuk impor dari Jepang ataupun beli baru dari PT Industri Kereta Api (Persero).
”Yang kami takutkan, PT KAI dan KCI memang tidak ada solusi lain. Takutnya, nantinya masyarakat yang tadinya commuting dari luar Jakarta dengan KRL akan berpindah ke kendaraan bermotor pribadi. Perpindahan ini bisa jadi irreversible (permanen) karena mereka sudah keluar modal untuk beli kendaraan,” kata Deliani, Jumat (14/4). Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), selama Januari-Maret 2023, sebanyak 1,84 juta unit sepeda motor terjual. Jumlah ini naik dari 1,26 juta unit pada periode yang sama 2022 dan 1,29 juta unit selama tiga bulan pertama tahun 2021. Menurut Deliani, jika jumlah rangkaian KRL yang beroperasi dibiarkan berkurang, masyarakat secara umum akan menanggung akibat ekonominya, utamanya akibat macet. ”Kalau semakin banyak kendaraan pribadi, tentunya ini akan menambah emisi karbon dan akhirnya menyebabkan masalah kesehatan. Kerugiannya akan jauh lebih besar kalau kita harus menunggu produksi kereta dalam negeri,” katanya. (Yoga)
Menggenjot Pengesahan RUU Perampasan Aset
Pemerintah menargetkan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana disahkan pada Juni mendatang. Pengesahan UU ini menjadi prioritas karena pemerintah berupaya segera bergabung dengan The Financial Action Task Force (FATF) yang berpusat di Prancis. FATF adalah organisasi yang dibentuk pada 1989 atas inisiatif negara-negara G7, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS. Lewat FATF, negara-negara itu membentuk standar kebijakan untuk melawan pencucian uang. Sejak 2001, ruang lingkup FATF diperluas, bukan hanya pencucian uang, tapi juga pendanaan terorisme. Saat ini FATF menyoroti masalah pendanaan yang membiayai kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan senjata ilegal, penipuan di ruang siber, dan kejahatan serius lainnya.
Negara yang ingin menjadi anggota FATF disyaratkan memiliki peraturan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam UU Perampasan Aset. Indonesia belum memenuhi syarat itu karena RUU Perampasan Aset yang digagas sejak 2003 hingga kini tak kunjung disahkan. Menkopolhukam Mahfud Md. mengatakan naskah UU Perampasan Aset sudah disiapkan dan telah rampung dibahas bersama sejumlah instansi pemerintah. "Saya pastikan bahwa naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan diberi paraf oleh para menteri serta ketua atau kepala lembaga terkait,” kata Mahfud di kantornya pada Jumat, 14 April 2023. "Dalam waktu tak lama, RUU Perampasan Aset ini akan segera dikirim ke DPR,” katanya. “Presiden juga sudah mendorong kami agar lebih cepat mengkonsolidasikan materi-materi secara redaksional atau konsistensi narasi.” (Yetede)
Menhub: Waspadai Merak dan Cipali
Menhub, Budi Karya Sumadi meminta masyarakat mewaspadai Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sebagai simpul kemacetan arus mudik Lebaran 2023. Kendaraan yang melintasi Merak dan Cipali masing-masing diprediksi mencapai 45 ribu dan 121 ribu pada puncak arus mudik H-3 atau 19 April 2023. Total pemudik tahun ini diprediksi mencapai 123,8 juta orang, melonjak 44,9% dari tahun lalu, sebanyak 27,32 juta pemudik diproyeksikan menggunakan mobil pribadi, 25,13 juta menggunakan sepeda motor, 22,77 juta menggunakan bus, dan 9,53 juta pemudik menggunakan mobil sewa.
“Lonjakan pemudik itu akan di dua tempat, satu Tol Cipali, karena di situ ada pemberhentian dua jalur dan empat jalur. Yang kedua di Merak. Kami sudah persiapan, tentu persiapan tidak berarti apa-apa apabila solusinya tidak baik,” kata Menhub usai melepas Tim Liputan Mudik Lebaran 2023 B-Universe di Jakarta, Jumat (15/4). Kalangan pengamat transportasi yang dihubungi Investor Daily meminta pemerintah jangan terlalu fokus ke jalan tol, tapi juga memperhatikan jalan-jalan arteri. Soalnya, jalan arteri juga merupakan bagian dari jalan yang dilintasi pemudik. (Yetede)
Garuda Food Tebar Dividen Rp 219 Miliar
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) membagikan dividen tunai sebesar Rp 219,2 miliar atau Rp 6 per saham untuk tahun buku 2022. Dividen itu akan dibagikan ke pemegang saham pada 16 Mei 2023. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Garudafood, Jumat (14/4), Dirut Garudafood Hardianto Atmadja mengatakan, pembagian dividen ini telah mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan bisnis perseroan serta antisipasi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selain itu, laba lembar saham perseroan tahun lalu tumbuh 0,4%.
“Selain membagikan dividen, RUPST Garudafood juga sepakat mengangkat direktur baru, yakni Swadheen Sharma, menggantikan Rudi Eko Hartono,” kata dia. Pembagian dividen tersebut, kata dia, sejalan dengan kinerja positif perseroan selama 2022. Emiten produsen snack Chocolatos tersebut membukukan laba bersih Rp 425,2 miliar. Pertumbuhan laba bersih tersebut ditopang peningkatan penjualan bersih sebesar 19,4%, dari Rp 8,8 triliun menjadi Rp 10,5 triliun. Dia memerinci, penjualan segmen makanan dalam kemasan berkontribusi 88,7% terhadap total penjualan perseroan dan tumbuh 22,1%. Penjualan di pasar domestik naik 20,1% menjadi Rp 10,1 triliun, sedangkan penjualan ekspor naik 5,5% menjadi Rp 412 miliar. ( Yetede)
Mitratel Bagi Dividen Rp 1,76 Triliun
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel (MTEL) akan membagikan dividen tunai sebesar 70% dan dividen spesial 29% dari laba bersih 2022 yang senilai Rp 1,78 triliun. Dengan begitu, dividen payout ratio (DPR) yang disepakati rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Mitratel mencapai 99%atau hampir Rp 1,76 triliun. “Mitratel sepanjang 2022 mencatatkan pertumbuhan kinerja finansial yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Dirut Mitratel Theodorus Ardi Hartoko Theodorus Ardi Hartoko dalam public expose tahunan di Jakarta, Jumat (14/4).
Bila dibagi jumlah saham MTEL yang beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sekitar 83 miliar, dividen Mitratel sekitar Rp 21 per saham. Tahun lalu, perseroan mencatat pendapatan Rp 7,73 triliun atau naik 12,51% dari Rp 6,87 triliun pada 2021. Sepanjang 2022, laba bersih Mitratel melonjak 29,25% dari Rp 1,38 triliun menjadi Rp 1,78 triliun. Ia mengatakan, pembagian dividen sebagai bentuk komitmen Mitratel untuk memberikan value terbaik kepada para pemegang saham. Direktur Investasi Dayamitra Telekomunikasi Hendra Purnama menjelaskan, rasio dividen yang besar didukung kondisi keuangan yang kuat. Keputusan ini juga dilatarbelakangi akuisisi 6.000 menara yang rampung lebih cepat, yakni pada 2022. (Yetede)









