Wakaf saham bisa menjadi pilihan bagi para investor di bursa efek untuk berinvestasi sekaligus bersedekah untuk masyarakat luas. Program ini bisa menjadi alternatif pembiayaan program sosial dan ekonomi lewat pasar modal, tetapi tetap berpegang pada prinsip syariah. Perwakilan Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) Aldiansah Akbar menyatakan, pewakafan saham bisa menjadi cara bagi para investor di bursa untuk mendapatkan keuntungan investasi dan juga membantu masyarakat luas. Sejak diluncurkan tahun 2019, ada 9.549 lot saham yang diwakafkan dengan total nilai wakaf saham sebesar Rp 285.900.654.

Jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan total transaksi harian di bursa. Hingga kini ada tujuh sekuritas yang memenuhi syarat menjadi penyalur saham yang diwakafkan. Wakaf saham dianggap dapat menjadi salah satu metode penyaluran ataupun pembiayaan program sosial. ”Wakaf saham bisa menjadi salah satu pilar pembangunan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Investasi di dunia dan akhirat,” ujar Aldiansah di Jakarta, Sabtu (8/4). Secara aturan, saham yang diwakafkan haruslah saham syariah yang masuk dalam indeks syariah, seperti Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) atau Jakarta Islamic Index (JII). Kini sudah ada 118.000 investor syariah yang mendaftar di BEI. (Yoga)

Pakaian dan aksesori mode menjadi barang yang paling sering dibeli oleh masyarakat pada  bulan Ramadhan 2023. Selain itu, masyarakat juga mencari gawai, peralatan elektronik rumah tangga, dan furnitur. Keinginan masyarakat membeli barang-barang ini didorong oleh pembagian tunjangan hari raya dari pemberi kerja. Mengutip Studi Perilaku Konsumen yang  dibuat oleh tim Market Research Home Credit Indonesia, pakaian dan aksesori mode menjadi barang yang dibeli di bulan Ramadhan dengan persentase 43 %. Setelah itu, ada gawai dan aksesori di peringkat kedua barang yang paling sering dibeli dengan persentase 34 %. Survei dilakukan terhadap 1.322 responden pelanggan Home Credit Indonesia yang mengisi kuesioner  secara sukarela melalui aplikasi My Home Credit. Survei digelar pada 10-13 Februari 2023.

Hasil lain dari studi tersebut, pembayaran dengan uang tunai menjadi metode paling banyak digunakan pada periode bulan Ramadhan 2023, dengan persentase 63 %, lalu metode beli sekarang bayar nanti (pay later) 43 % responden, dompet elektronik 34 %. VP Brand and Marketing Strategy Home Credit Indonesia Martha Grashiana menjelaskan, survei dilakukan  untuk menangkap bagaimana pola dan perilaku belanja konsumen pada periode Ramadhan tahun ini. Ia menambahkan, secara historis periode bulan Ramadhan selalu mendorong belanja di masyarakat. Salah satunya ditopang oleh pembagian THR oleh pemberi kerja kepada karyawannya. (Yoga)

Penukaran uang kertas terus meningkat menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Selain di kota-kota besar, Bank Indonesia juga menggencarkan pelayanan penukaran uang di wilayah terpencil dan kepulauan. ”Tahun ini, kami melakukan penukaran uang di berbagai tempat. Khusus hari libur, kami buka di Gelora Bung Karno,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim di area Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (9/4/2023). (Yoga)

Sebanyak 6.000 tenaga kerja kontrak atau honorer di Pemerintah Kota Jambi akan menerima tunjangan hari raya (THR) pada Lebaran ini, termasuk petugas kebersihan. Wali Kota Jambi Syarif Fasha menetapkan pemberian tambahan jasa kerja Rp 800.000 per orang bagi non-ASN. ”Harapannya, ini akan membantu mereka memenuhi kebutuhannya menyambut hari raya nanti,” kata Fasha, Sabtu (8/4/2023). (Yoga)

Gejolak ekonomi global dan krisis likuiditas perbankan ternyata menjadi berkah bagi pasar modal emerging market, termasuk Indonesia. Gara-gara krisis tersebut, pelaku pasar kini sibuk memindahkan dananya ke pasar negara berkembang. Dari data EPFR Global dan TD Securities yang dilansir Bloomberg, Sabtu (8/4), ada sekitar US$ 5,5 miliar dana asing yang mengalir ke pasar ekuitas emerging market sepanjang Maret lalu. Lebih dari 70% dana tersebut masuk ke China dan sisanya masuk ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut data Bursa Efek Indonesia, sepanjang 2023 berjalan ini, investor asing membukukan net buy Rp 9,34 triliun. Sebulan terakhir, per 6 April, investor asing mencetak net buy sebesar Rp 6,51 triliun. Sementara itu di pasar obligasi, kepemilikan investor asing bertambah Rp 2,66 triliun dibandingkan posisi akhir Maret 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan posisi awal tahun ini, kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 58,28 triliun atau naik 7,64%. Ada beberapa faktor yang mendorong masuknya dana asing ke pasar negara berkembang. Misalnya, kebijakan moneter yang lunak dan pembukaan kembali ekonomi setelah pandemi Covid-19. Mayoritas mata uang Asia juga menguat terhadap dollar AS. Para pakar juga menilai pertumbuhan ekonomi di negara berkembang lebih bergantung ke pasar domestik.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium aroma tidak beres dari perizinan dan aktivitas impor bawang putih. Wasit persaingan usaha ini menduga adanya kartel dan monopoli di pasar bawang putih. Sebagai gambaran, total kuota perizinan impor (PI) Kementerian Perdagangan (Kemdag) untuk kebutuhan Ramadan ditetapkan sebesar 80.000 ton. Hingga akhir Maret lalu, impor bawang putih yang sudah masuk ke pasar dalam negeri sekitar 8.000 ton atau 10% dari total kuota impor. Nah, seorang sumber KONTAN menyatakan, baru-baru ini pemerintah memberikan lagi kuota impor sebanyak 28.964 ton untuk enam perusahaan. "Ada yang mendapat 4.000 ton ada yang hampir 7.000 ton," kata dia sambil menunjukkan nama-nama perusahaan tersebut kepada KONTAN, akhir pekan lalu. Sampai berita ini naik cetak, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan belum merespons permintaan klarifikasi dari KONTAN. Yang jelas, KPPU juga menyatakan telah mencium dugaan permainan dalam tata niaga impor bawang putih ini. Kecurigaan KKPU itu bermula saat melihat harga bawang putih di pasaran yang relatif tinggi di kisaran Rp 40.000 per kilogram (kg). Padahal harga bawang impor di kisaran Rp 17.000-Rp 20.000 per kg. Direktur Ekonomi, Kedeputian dan Advokasi KPPU Mulyawan Ramanggala menyatakan, berdasar temuan KPPU, dugaan pelanggaran importir bawang putih mengarah kepada praktek kartel dan monopoli. KPPU menemukan indikasi kuat adanya penetapan harga bawang putih di tingkat importir dan distributor.

Lonjakan pemudik Lebaran pada tahun ini bakal membawa berkah bagi ekonomi daerah. Penerimaan pajak daerah diramakan melesat terdorong momentum Ramadan dan Lebaran. Berkaca pada tahun sebelumnya, momentum Ramadan dan Lebaran 2022 turut mengerek sejumlah penerimaan daerah. Utamanya, penerimaan pajak daerah yang berkontribusi lebih dari 70% penerimaan asli daerah (PAD). Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak daerah periode Januari hingga April 2022 tercatat sebesar Rp 51,86 triliun, naik 2,71% year on year (yoy). Ramadan dan Lebaran tahun lalu jatuh pada 1 April hingga 1 Mei. Dari data Kemkeu, penerimaan pajak daerah yang tumbuh signifikan pada periode tersebut, antara lain pajak hiburan sebesar 196,93% yoy, pajak hotel 83,06% yoy, dan pajak parkir 37,31% yoy. Disusul penerimaan pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, juga bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Pada tahun lalu, jumlah pemudik mencapai 85 juta orang berdasarkan data Kementerian Perhubungan. Sementara tahun ini, jumlah pemudik diperkirakan naik signifikan menjadi 123 juta orang. Sejalan dengan lonjakan pemudik, Bank Indonesia (BI) juga menyiapkan uang tunai untuk kebutuhan periode Ramadan dan Lebaran sebesar Rp 195 triliun, naik 8,22% dibanding tahun 2022. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, ada beberapa jenis pajak daerah yang berpotensi meningkat seiring masa mudik Lebaran. Salah satunya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pemprov).

Kepemilikan investor asing di surat berharga negara (SBN) meningkat tajam di sepanjang tahun ini. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan terbaru pada 5 April 2023 mencatat, kepemilikan asing mencapai Rp 821,19 triliun. Total kepemilikan asing di SBN bertambah Rp 2,66 triliun dibanding akhir Maret 2023 sebesar Rp 818,53 triliun. Per 2 Januari, kepemilikan asing baru Rp 762,91 triliun. Jadi bila dihitung sejak awal tahun, kepemilikan asing bertambah Rp 58,28 triliun. Tapi, persentase kepemilikan asing dibanding keseluruhan nilai SBN yang dapat diperdagangkan tak jauh berbeda. Per 5 April 2023, persentase kepemilikan asing di SBN sebesar 14,88%, dan pada 2 Januari 2023 sebesar 14,37%. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian mengatakan, naiknya kepemilikan investor asing di SBN didorong krisis perbankan di Amerika Serikat (AS) yang kemudian menjalar ke Eropa. Kondisi ini membuat pasar khawatir terhadap sistem perbankan dan keuangan di AS dan Eropa. Faktor lain yang mempengaruhi, menurut Analis Fixed Income Sucorinvest Asset Management Alvaro Ihsan, adalah kondisi ekonomi Indonesia yang baik. Inflasi inti cenderung stabil serta terkendali. Bank Indonesia juga menahan kenaikan suku bunga acuan yang saat ini ada di 5,75%. Yield curve lebih mendatar membuat investor masuk obligasi Indonesia karena memberi yield atraktif.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyimpan kisah tersendiri. Pelaku di sektor ini selalu diagungkan sebagai tumpuan ekonomi yang memiliki daya tahan terhadap berbagai gejolak dan krisis. Namun, potret heroisme pelaku UMKM kerap dibayangi oleh persoalan klasik seperti akses pasar yang masih terbatas, daya saing, manajemen, dan paling sering disorot urusan modal. Upaya pemerintah memberikan bantuan permodalan dengan bunga murah, dirasa belum cukup menjangkau pelaku UMKM yang jumlahnya hingga puluhan juta. Terlebih, arus modal yang digulirkan pemerintah, seringkali tidak tepat sasaran. Alhasil, peran pendampingan dibutuhkan untuk menjaga pelaku UMKM berjalan di rel bisnisnya sehingga mampu naik kelas.

Kredit usaha rakyat atau KUR menjadi penyelamat bagi Rama, begitu biasa dia disapa. Dengan berbekal usaha yang dia tekuni, dana kredit yang diterima dari salah satu bank pelat merah itu dipakainya untuk menutup pinjaman online. Ceritanya, bisnis jasa fotografi yang digeluti Rama terpukul akibat pandemi Covid-19. Untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menjaga cashflow usahanya, Rama mencari berbagai skema pinjaman, salah satunya melalui perusahaan pembiayaan berbasis teknologi alias pinjaman online (pinjol). Kalkulasinya salah. Pandemi berjalan lebih dari 2 tahun lamanya. Pendapatan dari usaha tak cukup untuk menutup membayar tagihan pinjol setiap bulannya. Apalagi, dia sudah banyak berinvestasi untuk mendirikan studio lengkap dengan perlengkapannya. Bunga pinjol yang makin membengkak, membuat dia harus mencari jalan keluar untuk menutup pinjaman itu. Satu ketika, dia bertemu dengan petugas bank pelat merah yang datang menawarkan KUR. Rama berhasil memperoleh pinjaman KUR hingga Rp100 juta atas nama istrinya. Modal KUR itu, dipakai untuk menutup tagihan pinjol. “Akhirnya menemukan solusi gali lubang tutup lubang dari KUR, waktu itu cair sampai Rp100 juta. Pinjam pakai nama istri, langsung dibayarkan ,” kata Rama saat cerita pengalamannya mendapat fasilitas KUR. Menurut Rama, bunga KUR yang rendah membantunya untuk lepas dari jeratan pinjol yang memiliki bunga super tinggi.

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan lewat KUR menjadi salah satu yang paling diburu karena tingkat bunga yang ditawarkan jauh di bawah bunga pinjaman jenis usaha lainnya. Mengutip data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tingkat suku bunga KUR sebesar 6% per tahun dengan plafon untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp50 juta per debitur. Dengan nilai yang disalurkan yang makin meningkat dari tahun ke tahun, mestinya pembiayaan KUR itu menjadi satu pemantik melahirkan semangat wirausaha dan membangkitkan sektor UMKM. Masalahnya, tujuan pemberian bantuan permodalan yang sasarannya untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, lalu meningkatkan daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja, acapkali meleset dari sasaran. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan dalam penyaluran bantuan modal seperti KUR kepada pelaku UMKM, pemerintah perlu memastikan jangkauan penyaluran yang makin luas, terutama manyasar masyarakat yang belum pernah memper­oleh kredit sebelumnya.