Pasar ekspor komoditas Indonesia mendapat ancaman ganda. Selain gejolak ekonomi global, tantangan terbaru datang dari Eropa. Hal ini setelah negara di Benua Biru yag tergabung dalam Uni Eropa (UE) menetapkan Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR) sejak Mei 2023. Lewat aturan tersebut, sejumlah komoditas seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kopi, daging, kayu, kakao, kedelai dan karet yang masuk pasar Uni Eropa harus terbebas dari isu dan hasil deforestasi alias penebangan hutan. Uni Eropa adalah salah satu pasar potensial bagi produk ekspor Indonesia. Dengan ancaman tersebut, Mandiri Office of Chief Economist Group memperkirakan pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan sebesar US$ 5,15 miliar akibat dari beleid tersebut. Head of Industry & Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani menilai ekspor komoditas yang paling terdampak adalah minyak sawit dan produk turunannya, serta minyak nabati lainnya. Tahun lalu saja, ekspor minyak sawit dan minyak nabati lainnya mencapai US$ 3,15 miliar ke Uni Eropa. Analis Industri Bank Mandiri, Muhammad Osribillal menambahkan, selain minyak sawit, pasar Uni Eropa berkontribusi sekitar 15% dari total ekspor kakao dan karet. Sedang komoditas kopi, ekspor ke pasar Uni Eropa hingga 20% tahun lalu. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual menyebut, penerimaan negara juga bakal kena imbasnya. Sebab, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor sumber daya alam Indonesia ke pasar Eropa cukup besar yakni sekitar 45%. Sementara ekspor Indonesia ke Uni Eropa hanya mencapai US$ 21,5 miliar.

Populasi kalangan crazy rich di Indonesia semakin bertambah setiap tahun. Bahkan Indonesia masuk dalam tiga besar yang memiliki pertumbuhan ultra high net worth individual (UHNWI) alias crazy rich tercepat di kawasan Asia. Berdasarkan laporan The Wealth Report segmen Wealth Sizing Model yang diluncurkan Knight Frank Global, Indonesia bersama Singapura dan Malaysia memiliki pertumbuhan UHNWI tercepat di Asia yakni sebenar 7%-9%. Di Indonesia, kalangan crazy rich bertambah menjadi 556 orang sepanjang 2022. Angka ini meningkat dari posisi 2021 yang sebanyak 510 orang. Sementara pada 2027, jumlah crazy rich di Indonesia diprediksi menembus 651 orang atau tumbuh 17,1%. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, jumlah UHNWI tersebut sangat kecil dibandingkan jumlah wajib pajak orang pribadi (WP OP) per 2021 sesuai Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut laporan tersebut, jumlah WP OP sebanyak 61,53 juta atau 92,74% dari total wajib pajak terdaftar yang sebanyak 66,35 juta. Oleh karena itu, Prianto bilang, jumlah UHNWI hanya setara 0,0009% dari total WP OP. Di sisi lain, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai setoran pajak dari kalangan crazy rich tidak bisa menjadi tumpuan penerimaan pajak ke depan, namun bisa dijadikan untuk pemerataan pembangunan. Ditjen Pajak juga akan mengawasi wajib pajak orang kaya beserta wajib pajak grup dan digital ekonomi. "Kami membentuk task force pengawasan wajib pajak grup dan HWI yang biasanya merupakan bagian dari grup dan ini yang coba kami dudukkan dalam konteks program komite kepatuhan yang kami lakukan," ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam Konferensi Pers APBN Kita, belum lama ini

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) parkir di posisi 6.661,87 di akhir semester pertama tahun ini. Artinya, IHSG sudah melemah 2,76% sejak awal tahun. Lima sektor saham mengalami penguatan hingga akhir perdagangan Juni, Selasa (27/6). Sektor transportasi dan logistik memimpin dengan kenaikan 14,37%. Pada saat yang sama, ada enam sektor saham melemah. Sektor energi anjlok paling dalam, minus 23,76% sepanjang semester pertama 2023. Research & Consulting Manager Infovesta Utama, Nicodimus Kristiantoro mengatakan, ada sejumlah katalis yang muncul di luar ekspektasi pasar. Mulai dari sentimen kebangkrutan bank regional di Amerika Serikat (AS), batas utang atau debt ceiling AS, hingga lambatnya pertumbuhan ekonomi China. Harga komoditas yang turun juga membuat saham sektor energi terkoreksi. Kondisi ini turut menjadi penekan IHSG di paruh pertama 2023. "Muncul banyak risiko tak terduga sehingga menghambat laju IHSG," kata Nico, Minggu (2/7). Founder dan CEO Finvesol Consulting, Fendi Susiyanto menimpali, siklus IHSG mulai melandai di semester kedua tahun lalu. Fase konsolidasi ini berlanjut pada semester I-2023. "Tema besar yang mempengaruhi indeks saham adalah kenaikan suku bunga," sebut Fendi. Sektor saham yang berpotensi mendorong laju IHSG pada semester kedua adalah keuangan, industri, pertambangan, barang konsumsi, hingga properti. Secara teknikal, Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana menilai, IHSG punya peluang berbalik menguat pada semester kedua, asal mampu bertahan pada support krusial di 6.542 dengan 6.971 sebagai area resistance-nya. Sektor saham yang menarik adalah keuangan dan konsumer primer, seperti ARTO, BBRI, PNLF, JPFA, ANJT dan GGRM.

Kinerja emiten ritel mulai meningkat. Meski begitu, harga saham para emiten masih tertekan. Tahun ini prospek emiten ritel dinilai masih netral akibat tekanan pada laba operasional dan laba bersih emiten. CEO Edvisor.id, Praska Putrantyo menilai, penurunan harga saham emiten ritel mengikuti kinerja fundamentalnya. Rilis kinerja emiten peritel secara rata-rata per kuartal I-2023 mengalami penurunan dibanding periode sama tahun lalu. Ini khususnya di pos laba operasional dan laba bersih. Padahal dari sisi pendapatan, emiten ritel mencetak pertumbuhan di kuartal I 2023 adalah PT Matahari Department Store Tbk (LPPF). Emiten grup Lippo ini mencetak pertumbuhan pendapatan 11,62% menjadi Rp 1,44 triliun namun laba bersih turun 30,18% jadi Rp 101,28 miliar. Praska mengatakan, lesunya bottom line emiten ritel akibat peningkatan biaya operasional dan tren kenaikan suku bunga. Hal ini memicu minat penggunaan fasilitas pembiayaan untuk belanja. Sejalan dengan penurunan bottom line, harga saham emiten ritel karena belum adanya katalis positif baru setelah momentum rilis kinerja kuartal I dan musim pembagian dividen final. Akibatnya membuat mayoritas emiten ritel cenderung tertekan, khususnya emiten ritel dengan sasaran kelas menengah bawah. Analis Buana Capital, James Stanley Widjaja menambahkan, efek suku bunga dapat memberikan tekanan besar pada emiten ritel seperti PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA). Ia melihat, leverege keuangan ERAA mengkhawatirkan karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu lebih lama. Nampak dari rasio utang bersih terhadap ekuitas ERAA meningkat menjadi 0,94 kali dari 0,34 kali pada kuartal I 2022. Analis Samuel Sekuritas Ashalia Fitri mengatakan, keberhasilan MAPI menjaga pendapatan tetap tumbuh hingga 32% membuktikan bahwa perusahaan ini masih bisa membaca keinginan pasar. Tapi MAPI tetap tidak mampu menahan kenaikan beban operasional sehingga laba bersihnya turun. "Penurunan laba karena MAPI sudah tidak memperoleh diskon biaya rental dari landlord," jelas Ashalia. Penurunan diskon biaya rental MAPI sudah terlihat sejak 2022.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kembali mendapatkan pengakuan secara internasional dengan menyabet sembilan penghargaan sekaligus dalam FinanceAsia Awards 2023.Dalam malam penganugerahan FinanceAsia Awards 2023 yang dihelat di Hong Kong, Rabu (28/6), FinanceAsia, majalah ekonomi dan keuangan terkemuka di Asia Pasifik, memberikan sembilan penghargaan kepada BRI dalam dua kategori besar yakni Best Companies in Asia dan FinanceAsia Awards. Untuk kategori Best Companies in Asia - Indonesia, BRI meraih penghargaan Best CEO, Best CFO, Best Financial Company, Best ESG (Environmental, Social & Governance), Best DEI (Diversity, Equity, and Inclusion), Best Investor Relations, Best Large Cap Company,dan Best Managed Company. Sementara untuk kategori FinanceAsia Awards yang dikhususkan kepada perusahaan yang bergerak di sektor keuangan Indonesia, BRI mendapatkan penghargaan Most Progressive DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) – domestic.Direktur Utama BRI Sunarso yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa keberhasilan BRI dalam memperoleh penghargaan dari FinanceAsia menjadi cerminan apresiasi dunia internasional atas keberhasilan BRI mencatatkan kinerja positif secara berkelanjutan. Hingga kuartal I/2023, BRI mampu mencatatkan laba secara konsolidasian (BRI Group) sebesar Rp15,56 triliun atau tumbuh 27,37% year on year (YoY). Adapun aset BRI Group tumbuh 10,46% YoY menjadi Rp1.822,97 triliun.Pada periode yang sama, total kredit dan pembiayaan BRI Group mencapai Rp1.180,12 triliun dengan 83,86% disalurkan untuk segmen UMKM. Dari sisi pendanaan, BRI mampu menghimpun DPK sebesar Rp1.255,45 triliun atau tumbuh 11,45% YoY dengan ditopang dana murah (CASA) yang meningkat 13,01% YoY menjadi Rp810,09 triliun.

Pekerjaan rumah untuk menyehatkan industri fintech peer-to-peer (P2P) lending tampak masih panjang. Syarat ketentuan ekuitas minimal Rp2,5 miliar pada 4 Juli 2023 belum bisa dipenuhi puluhan pelaku usaha P2P lending. Beberapa di antaranya bahkan masih memiliki ekuitas negatif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah mematok ekuitas minimal naik menjadi Rp7,5 miliar pada 4 Juli 2024 dan Rp12,5 miliar pada 4 Juli 2025. Sanksi pembatasan kegiatan mengancam mereka yang belum memenuhi syarat ekuitas. Sementara, buat perusahaan-perusahaan yang berpotensi kolaps dalam waktu dekat akan dimerger berdasarkan pasal 129 UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Di luar persoalan modal, regulator juga perlu terus membenahi beberapa titik penting industri ini, seperti kualitas credit scoring atau skor kredit perusahaan teknologi finansial. Harapannya, penyelenggara fintech terus meningkatkan kualitas risk management, kepatuhan, dan tata kelola dan bertumbuh dengan sehat.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN berhasil meraih peng hargaan dalam ajang FinanceAsia 23rd Best Companies in Asia Award. Dalam ajang tersebut BTN meraih penghargaan Gold Award untuk kategori Best Mid-Cap Company karena dinilai memiliki kinerja keuangan yang tumbuh signifikan dan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia serta Asia.Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menga takan penghargaan ini mem buktikan transformasi yang perseroan la kukan untuk mewujudkan visi menjadi ‘The Best Mortgage Bank’ di Asia Tenggara pada 2025. “Penghargaan ini juga men jadi penyemangat kami untuk terus melakukan yang terbaik dan mendorong pertumbuhan kinerja BTN,” ujarnya usai menerima penghargaan FinanceAsia 23rd Best Companies in Asia Award di Hong Kong, pekan lalu. Pada tahun ini, BTN tetap optimistis menjadi bank dengan pangsa pasar terbesar di sektor kredit pemilikan rumah (KPR) dengan penyempurnaan pada semua aspek pemrosesan KPR.“Jika melihat hingga pertengahan 2023, BTN yakin pada semester II tahun ini akan mencapai pangsa pasar terbesar di KPR,” jelasnya.

Salah satu titik penting dari fase pembenahan teknologi finansial pinjaman antarpihak atau fintech P2P lending bakal dimulai besok, Selasa (4/7). Inilah titik pertama batas waktu untuk perusahaan fintek memenuhi minimal ekuitas Rp2,5 miliar. Sayangnya, hingga bulan lalu masih terdapat puluhan pelaku fintech lending yang belum memenuhi syarat ekuitas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dari 102 pelaku, ada 33 penyelenggara fintech P2P lending masih belum memenuhi ketentuan ekuitas minimal dengan 12 di antaranya masih memiliki ekuitas negatif. Padahal, berdasarkan Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, P2P lending harus memiliki ekuitas paling sedikit Rp2,5 miliar pada 4 Juli 2023. Ekuitas minimal itu kemudian harus naik menjadi Rp7,5 miliar pada 4 Juli 2024 dan Rp12,5 miliar pada 4 Juli 2025. Sementara itu dari sisi kinerja, jika menilik data Statistik Fintech Lending yang dirilis OJK, sejak Januari 2023 pelaku industri ini sebenarnya sudah mulai membalik rugi tahun-tahun sebelumnya menjadi laba. Per April 2023 tingkat laba setelah pajak pelaku usaha fintech lending secara kumulatif mencapai Rp289,46 miliar, bandingkan dengan April 2022 yang merugi hingga Rp116,18 miliar. Namun, tingkat pinjaman macet atau tingkat wanprestasi pinjaman di atas 90 hari (TWP90) yang menggambarkan ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban meningkat jadi 2,82% per April 2023 dibandingkan posisi periode yang sama 2022 di level 2,31%. Bahkan, ada 24 pemain fintech P2P lending memiliki TWP90 di atas ambang batas 5% per April 2023. Padahal, jumlah fintech P2P lending dengan TWP 90 di atas 5% sempat turun drastis menjadi 19 pada Februari dari 25 pada bulan sebelumnya. Namun, jumlahnya bertambah lagi pada Maret dan berlanjut pada April. Ini menunjukkan pemulihan bisnis P2P lending tahun ini belum stabil. Menurut Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Bambang W. Budiawan, aturan dalam POJK No. 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi itu bertujuan menciptakan kestabilan finansial perusahaan.

Dalam hal penyelenggara tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum sesuai dengan pentahapannya, OJK akan mengenakan sanksi administratif secara bertahap. Sanksi-sanksi tersebut mulai dari pemberian surat peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan izin usaha. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah mengatakan asosiasi siap membantu anggota jika dalam proses penambahan ekuitas ada proses penambahan pemegang saham yang harus dilakukan pengecekan rekam jejak. “Kami pastikan itu dapat berjalan lancar,” terangnya. Ketua Hukum, Etika, dan Perlindungan AFPI Ivan Nikolas Tambunan menambahkan bahwa kebijakan pemenuhan ekuitas yang diwajibkan oleh OJK dapat membuat lebih yakin pemain industri fintech agar memiliki keuangan yang sehat. Terlebih untuk menjaga kinerja, platform fintech perlu bisa menyalurkan pinjaman secara berkelanjutan, yakni meningkat di satu sisi dan dengan kualitas kredit yang juga sehat. PERLINDUNGAN Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai tujuan utama dari OJK dalam memberikan kewajiban pemenuhan ekuitas adalah untuk melindungi pengguna P2P lending.

Merokok seakan menjadi hal lumrah sekalipun di kawasan yang seharusnya ramah anak. Gambaran tidak amannya anak dari asap rokok terlihat di Taman Menteng, Bintaro, Tangsel, Banten. Pada Minggu (2/7) taman tersebut ramai oleh keluarga yang membawa anak-anak. Di sudut taman terlihat banyak anak bermain di wahana permainan yang disediakan. Namun, pemandangan yang miris tampak dengan adanya seorang bapak yang menggendong anaknya sambil mengisap rokok. Tidak hanya satu atau dua orang, tetapi ada beberapa yang melakukan hal serupa. Ada yang merokok sambil meng- gandeng anaknya, ada pula bapak yang merokok sambal memangku anaknya. Bahkan rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak juga nyatanya tidak bebas dari asap rokok. Bukan tidak tahu bahaya asap rokok yang bisa terhirup oleh anak, sebagian perokok lebih memilih untuk abai.

Tidak sekali Desti Puspita Sari (26), warga Bekasi, Jabar, memperingatkan suami, kakak, dan adiknya untuk tidak merokok di sekitar rumah. Namun, keluarganya yang perokok mengabaikan. Kegeraman Desti memuncak setelah anak ketiganya, Gibran meninggal karena pneumonia di usia tujuh bulan yang disebabkan oleh paparan asap rokok. ”Sebelum meninggal, anak saya mengalami kejang dan dari hasil rontgen paru-paru sebelah kanan sudah berwarna putih,” ucap Desti. Setelah dirawat satu bulan, anaknya tidak tertolong. Gibran meninggal pertengahan Mei lalu. Desti semakin berkarut karena kebiasaan merokok keluarganya tidak berubah setelah Gibran meninggal, sedangkan masih ada dua anak yang tinggal bersama mereka. Anak pertamanya yang berusia enam tahun dan anak keduanya yang berusia empat tahun sudah sering mengeluhkan sesak napas. Padahal keluarganya juga sudah  tahu penyakit yang dialami Gibran akibat paparan asap rokok.

Gibran hanya contoh kecil dari ribuan anak di Indonesia yang menjadi korban paparan asap rokok. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan, 40 % anak di dunia terpapar asap rokok sebagai perokok pasif. Di Indonesia, pada 2010, disebutkan 43 juta anak terpapar asap rokok dari orang lain, sebanyak 11,4 juta anak di antaranya berusia 0-4 tahun. Rokok sungguh merenggut masa depan anak-anak. Anak yang terpapar asap rokok lebih rentan mengalami batuk, asma, dan pneumonia. Diketahui ada 165.000 anak di dunia yang meninggal karena penyakit paru akibat paparan asap rokok. Tidak hanya itu, rokok juga turut berkontribusi pada kondisi kurang gizi anak. Rokok menjadi komponen pengeluaran terbesar kedua di rumah tangga Indonesia setelah beras. Belanja rokok tiga kali lipat lebih besar dibandingkan untuk belanja pangan sumber protein. Riset Pusat Kajian Jaminan Sosial UI (PKJS-UI) mengungkap, kejadian tengkes (stunting) pada anak dari keluarga perokok 5,5 % lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga bukan perokok. (Yoga)

Banyaknya kalangan muda yang terpapar rokok menjadi perhatian khusus Kota Bogor, Jabar, yang telah memiliki perda khusus tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Kota Bogor memiliki Perda Kawasan Tanpa Rokok No 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No 12/2019, dan dilengkapi Peraturan Wali Kota No 3/2014 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok di Kota Bogor. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, yang dikutip dari Data Riset Kesehatan Dasar, peningkatan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun dari 7,2 % pada 2013 menjadi 9,1 % pada 2018. Data deteksi faktor risiko masyarakat Kota Bogor 2022 menunjukkan, perilaku merokok masyarakat Kota Bogor 14,73 %, atau turun secara bertahap dari 2017, yakni 18 %. Data Dinas Kesehatan Kota Bogor juga menunjukkan prevalensi perokok ada 44,5 % atau 446.325 orang.

Sementara data survei di 30 sekolah di Kota Bogor dengan responden pelajar kelas VIII dan XII menunjukkan, pelajar mulai merokok pertama kali sejak usia 12,8 tahun. Dari jumlah itu, 54 % di antaranya perokok perempuan dan sisanya perokok laki-laki. Di antara para pelajar itu, 32 % pernah merokok konvensional, 30,8 % pernah merokok vape (rokok elektrik), 21,4 % saat ini masih merokok, dan 18 % masih merokok vape. ”Kami melihat data dan kajian dari prevalensi perokok secara nasional dan di KotaBogor. Jika paparan itu sejak dini, akan semakin susah untuk berhenti. Makanya, kami terus upayakan kampanye dan edukasi agar perokok muda ini bisa ditekan,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya, Jumat (30/6).

Bima mengatakan, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, ia menargetkan prevalensi perokok pada anak dan remaja usia 8-10 tahun dari 9,1 % turun menjadi 8,7 % pada 2024. Salah satu upaya ialah membatasi pajak reklame rokok. Sejak perda KTR diterapkan, perolehan pajak reklame Kota Bogor turun. Pada 2009, pendapatan hanya Rp 2,8 miliar, turun menjadi Rp 1,7 miliar pada 2010. Lalu, pada 2011 tersisa Rp 1 miliar, dan tidak lagi menerima pajak reklame rokok pada 2012. Kendati tidak mudah, penerapan KTR diharapkan menurunkan prevalensi perokok muda di Kota Bogor dan menjauhkan anak muda Bogor dari candu rokok. (Yoga)