Sejak 2017, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat layanan tambahan pembiayaan perumahan sebanyak 4.000 unit. Ketersediaan rumah nonsubsidi dengan harga dan lokasi yang terjangkau menjadi salah satu tantangan utama dalam penyaluran manfaat yang nilainya mencapai Rp 1 triliun tersebut. Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menyampaikan hal tersebut, Minggu (2/7) di Jakarta. Selain harga dan lokasi yang terjangkau, sebenarnya masih ada tantangan dalam penyaluran manfaat layanan tambahan pembiayaan perumahan BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya suku bunga acuan Bank Indonesia. Manfaat layanan tambahan pembiayaan perumahan bagi peserta BPJS ketenagakerjaan terdiri atas empat jenis.

Pertama, KPR untuk rumah tapak/susun, pagu maksimal Rp 500 juta, jangka waktu kredit maksimal 30 tahun, dan termasuk pengalihan KPR umum menjadi KPR manfaat layanan tambahan. Kedua, pinjaman renovasi perumahan dengan bukti sertifikat hak atas tanah dan IMB atas nama peserta. Jangka waktu kreditnya hingga 15 tahun dengan besaran pembiayaan pinjaman maksimal Rp 200 juta. Ketiga, pinjaman uang muka perumahan, mencakup jenis rumah bersubsidi, hunian pertama, rumah tapak/susun, jangka waktu maksimal kredit 30 tahun, dan besaran pembiayaan maksimal Rp 150 juta. Keempat, fasilitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi, penerima fasilitas ini merupakan perusahaan pembangunan perumahan yang menjadi bagian dari program manfaat lain BPJS Ketenagakerjaan.

Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar, mengatakan, pekerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, tetapi penghasilannya sebatas UMP akan sulit mengakses manfaat layanan ini. Dengan kata lain, peserta yang bisa memanfaatkan program tersebut umumnya pekerja yang mengantongi upah di atas upah minimum. Indra menyarankan agar ada penyempurnaan program manfaat layanan  tambahan pembiayaan perumahan BPJS Ketenagakerjaan sehingga program bisa dinikmati secara luas  bagi pekerja yang berpenghasilan sebesar UMP. Misalnya, pekerja yang sudah menjadi peserta jaminan haritua BPJS Ketenagakerjaan dibuatkan program tabungan khusus untuk kebutuhan perumahan. (Yoga)

Badan Pangan Nasional atau NFA meminta pelaku usaha gula membeli gula kristal putih di tingkat petani seharga Rp 12.500 per kg per 3 Juli 2023. Langkah itu diambil setelah penawaran harga lelang gula petani di musim giling tebu tahun ini turun dari Rp 12.440 per kg menjadi Rp 11.650 per kg. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) NFA No 159/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih di Tingkat Petani. SE tersebut ditandatangani Kepala NFA ub. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa pada 27 Juni 2023. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, saat ini musim giling tebu sedang berlangsung. Sembari menunggu peraturan NFA tentang harga pokok penjualan (HPP) gula kristal putih di tingkat petani dan harga acuan penjualan (HAP) gula di tingkat konsumen, NFA menerbitkan SE itu guna membantu petani tebu.

”Melalui SE itu, harga gula di tingkat petani diharapkan bisa terjaga minimal Rp 12.500 per kg sehingga penghasilan petani meningkat,” kata Arief ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (2/7). Pemerintah sebenarnya akan mengeluarkan peraturan NFA baru tentang HPP gula di tingkat petani dan HAP gula di tingkat konsumen. Dalam peraturan baru itu, HPP gula di tingkat petani ditentukan Rp 12.500 per kg, lebih tinggi dari HPP lama Rp 11.500 per kg. NFA juga menentukan HAP gula konsumsi sebesar Rp 14.500 per kg. Khusus wilayah Indonesia bagian timur, HAP gula konsumsi ditetapkan Rp 15.500 per kg. Kedua HAP itu naik dari tahun lalu yang masing-masing Rp 13.500 per kg dan Rp 14.500 per kg. Dalam SEitu dijelaskan,NFA bersama kementerian/lembaga terkait sudah mengharmonisasikan Draf Perubahan Peratur an NFA No 11 Tahun 2022. Hasil revisi regulasi itu masih dalam proses pengundangan sehingga perlu ditetapkan SE. (Yoga)

Tingkat inflasi Juni 2023 secara tahunan diperkirakan di bawah 4 %. Artinya, tingkat inflasi akan mulai berada di rentang target pengendalian inflasi 2023 yang dicanangkan BI dan pemerintah, yakni sebesar 2-4 %. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, berdasarkan hitungan tim ekonom Bank Permata, tingkat inflasi Juni 2023 diperkirakan 3,64 % secara tahunan. Artinya,tingkatinflasi akan mulai masuk dalam rentang target pengendalian inflasi tahun ini. ”Tingkat inflasi tahunan menunjukkan tren melandai dan akan berlanjut pada Juni 2023,” ujar Josua saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/7).

BPS mencatat, tingkat inflasi Mei 2023 mencapai 4 % secara tahunan. Angka ini menurun dibandingkan inflasi April 2023 yang tercatat 4,33 % secara tahunan. Kendati demikian, secara bulanan, inflasi Juni 2023 diprediksi lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Mei 2023. Kenaikan ini berasal dari aspek harga pangan bergejolak, seperti daging, cabai merah, dan cabai rawit. Kenaikan harga beberapa komoditas itu di antaranya dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari raya Idul Adha. Selain itu, ada juga kenaikan inflasi inti. Namun, inflasi harga diatur  pemerintah (administered price) justru diperkirakan turun seiring dengan penurunan harga BBM nonsubsidi pada awal Juni 2023. (Yoga)

Pascagempa di Bantul, DI Yogyakarta, PT Pertamina (Persero) memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji aman. Selain infrastruktur energi tak terdampak gempa, pasokan BBM, elpiji, dan avtur di Yogyakarta dan Jawa Tengah juga lancar. ”Stok BBM, elpiji, dan avtur cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam siaran pers, Minggu (2/7/2023). (Yoga)

Teori menyebutkan, negara dengan sumber daya alam melimpah, seperti Indonesia, cenderung tak dapat memanfaatkan sumber daya alam itu untuk meningkatkan perekonomian. Meski hilirisasi dapat menjadi solusi, pemerintah perlu fokus pada salah satu komoditas yang berpotensi jadi unggulan dan bijak dalam mengelolanya. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) bertajuk ”Larangan Ekspor Mineral dan Implikasinya” menyebut kebijakan hilirisasi tambang seakan-akan dilakukan untuk mematahkan kutukan negara yang memiliki kekayaan sumber daya (resource curse). Professor Emeritus of Economic Geography Lancaster University Richard Auty pada 1993 menggunakan istilah ”kutukan sumber daya” untuk menggambarkan ketidakmampuan negara-negara yang kaya akan sumber daya mineral memanfaatkan kekayaan itu untuk meningkatkan perekonomiannya. Peneliti makroekonomi LPEM UI, Nauli Desdiani, mejelaskan, salah satu persoalan yang dialami negara dengan sumber daya melimpah adalah kebergantungan pada komoditas sebagai sumber pendapatan.

Pengolahan bahan mentah melalui kebijakan hilirisasi dapat mendatangkan nilai tambah agar teori kutukan sumber daya itu terpatahkan. ”Kebijakan hilirisasi pemeintah saat ini sebetulnya sudah tepat, terutama supaya bisa mendorong nilai tambah ekspor. Selama ini, kita sangat bergantung pada komoditas mentah untuk meningkatkan posisi Indonesia di rantai pasok global,” kata Nauli saat di- hubungi, Sabtu (1/7). Ragnar Torvik dalam penelitiannya, ”Why do some resource-abundant countries succeed while others do not?” (2009), menyebut, terdapat beberapa faktor yang membuat suatu negara dapat berhasil terlepas dari kutukan sumber daya, antara lain sistem pemerintahan, kualitas kelembagaan, jenis sumber daya, dan upaya industrialisasi/hilirisasi. Nauli menambahkan, setidaknya dibutuhkan waktu empat tahun bagi Indonesia dalam menerapkan larangan ekspor mineral mentah untuk bisa menarik investasi guna mendorong hilirisasi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan komoditas mana yang bisa didorong untuk menjadi produk unggulan. (Yoga)

Saat liburan sekolah, jumlah pengunjung ke Candi Borobudur meningkat. General Manager Taman Wisata Candi Borobudur Jamaludin Mawardi, Sabtu (1/7/2023), mengatakan, jumlah wisatawan yang naik ke candi dibatasi 1.200 orang per hari. Tingginya kunjungan membuat akses ke candi ditutup lebih cepat. Biasanya akses dibuka hingga pukul 15.30. Namun, kuota wisatawan lebih cepat terpenuhi sehingga kerap ditutup pukul 13.00 atau pukul 14.00. (Yoga)

Sejak sebulan lalu harga ayam di Jakarta terus naik dan menekan keuntungan para distributor ayam. Sebagian dari mereka berunjuk rasa dan mogok berjualan selama tiga hari, hingga aksi tersebut berakhir ricuh. Kenaikan harga pakan ditengarai menjadi salah satu penyebab harga ayam tak kunjung turun. Pemilik usaha distributor ayam UD Langgeng Jaya di Pulogadung, Jaktim, Nanang (44),mengungkapkan, Sabtu (1/7) harga ayam terus naik semenjak pertengahan Mei 2023. Kenaikan cukup signifikan, dari awalnya Rp 24.000 per kg, menjadi Rp 29.000-Rp 35.000 per kg. Para distributor mengaku tidak terlalu mengetahui penyebab kenaikan harga itu.

Akibat kenaikan harga tersebut, pembeli ayam yang mayoritas berasal dari pasar tidak mau membeli ayam dalam jumlah banyak karena berpotensi tidak terbeli. Dengan bobot ayam per ekor 1,3-1,5 kg, harga jual satu ayam berada di kisaran Rp 50.000-Rp 60.000. Penurunan permintaan membuat ia menurunkan jumlah pasokan ayam yang dipesan dari peternak per hari. Dari awalnya empat mobil bak,  kini Nanang hanya memesan dua mobil bak ayam, berisi 1.500 ayam setiap mobil bak. Akibat harga yang terus melambung, Nanang dan distributor ayam lain memutuskan mogok berjualan tiga hari sejak Selasa (27/6). Mereka berharap aksi tersebut mampu menekan harga ayam. Kini, aktivitas penyaluran ayam kembali dilanjutkan, tetapi harga ayam belum juga turun. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah harus berbagi sikap konsisten menjalankan kebijakan hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA), yang dimulai dengan pelarangan ekspor nikel pada 2019. Meski demikian, pelarangan ekspor nikel belum berjalan optimal karena hilirisasi nikel baru dilakukan hingga menjadi barang setengah jadi. Di sisi lain Dana Moneter Internasional (IMF) melalui Article IV Consultation meminta Indonesia untuk mempertimbangkan potensi manfaat jangka panjang dari kebijakan hilirisasi. Beberapa hal yang akan terdampak dengan hilirisasi yaitu investasi asing, penerimaan negara, dan dampak kerugian bagi negara lain. IMF menilai langkah hilirisasi Indonesia akan mengganggu persiangan usaha dengan bagi banyak negara  dan meminta Indonesia menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain. Pada 2017-2018 ekspor nikel Indonesia hanya sekitar US$ 3,3 miliar. Namun, setelah melakukan pelarangan ekspor bahan bakar nikel maka geliat ekspor nikel mulai pulih secara perlahan. bahkan, pada 2022 nilai ekspor  dari hasil hilirisasi nikel mencapai US$ 30 miliar. (Yetede)

JAKARTA,ID-Untuk mempercepat dan memperkuat transisi energi di Indonesia dan kawasan Asean, pemerintah dalam hal ini, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung adanya inisitif pembiayaan yang inovatif. Hal ini,  mengingat pendanaan yang dibutuhkan jumlahnya besar. "Indonesia berkomitmen penuh untuk mencapai hasil-hasil penting  di sektor energi, mengingat sangat pentingnya energi bersih, termasuk mengembangkan konsep yang jelas untuk Energi Transitions Sustainable Finance, membangun peta jalan energi terbarukan jangka panjang, menjembatani kesenjangan antara keputusan di tingkat kebijakan  dan praktik invetasi yang sebenarnya, serta menciptakan jalur yang jelas untuk interkonektivitas  listrik regional," kata Plt. Sekretaris Jenderal  Kementerian dan Sumber Daya energi dan Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, di jakarta akhir pekan lalu. Menurut dia, transisi energi sangat spesifik untuk masing-masing negara. maka dari itu, berbagai sumber energi, teknologi, dan pembiayaan harus dipertimbangkan untuk  memastikan transisi energi yang adil, inklusif, terjangkau, dan aman, sesuai dengan keadaan masing-masing negara. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) telah menandatangai akta pemisahan (deed of spin off) untuk mengintegrasi IndiHome ke Telkomsel. Sehingga, sejak 1 Juli 2023, IndiHome resmi dioperasikan oleh Telkomsel. Kesepakan ini merupakan tonggak penting bagi implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence (FCM) Telkom Group. Selain telkom, operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) dan PT Link Net Tbk (Link Net) juga meneruskan memperkuat  sinergi untuk mewujudkan percepatan penetrasi pasar layanan Fixed Broadband (FBB) dan Fixed Mobile Convergence di Indonesia. Melalui kerja sama jaringan ini, XL Axiata berharap mampu menjangkau pasar konvergensi yang lebih luas, seiring dengan terus  meningkatnya permintaan pasar di wilayah yang lebih luas. Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Ririek Adriansyah mengatakan, integrasi tersebut juga dalam rangka menciptakan dampak berkelanjutan di masyarakat seperti menghadirkan layanan broadband yang lebih luas, merata, dan andal, mendukung akselerasi inklusi digital dan ekonomi digital, meningkatkan level playing field industri telekomunikasi Indonesia, serta memperkuat bisnis perseroan di masa mendatang. "Ini menjadi basis yang penting untuk mulai mengoperasikan FMC di Telkomsel. Kita juga berharap  bahwa FMC ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi nanti dapat digunakan oleh masyarakat luas di Indonesia, dan termasuk juga stakeholder yang lain,"kata Ririek di Jakarta, pekan lalu. (Yetede)