Meskipun membukukan laba bersih, emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk memutuskan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Laba akan digunakan sepenuhnya untuk memperkuat modal. Sepanjang 2022, Bumi Serpong Damai membukukan laba besih Rp 2,43 triliun. ”Bumi Serpong Damai mencatatkan seluruh laba setelah dikurangi dana cadangan ke dalam saldo ekuitas untuk memperkuat struktur modal dan sebagai modal kerja,” kata Direktur Bumi Serpong Damai Hermawan Wijaya, Jumat (30/6). (Yoga)

Langkah penghiliran merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia emas 2045 untuk masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. Harapannya, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, merata dan mampu menjadi bagian dari lima besar kekuatan ekonomi dunia. Untuk mengejar produk domestik bruto yang pada tahun itu diperhitungkan mencapai sekitar US$9,8 triliun dengan PDB per kapita sebesar US$30.000, kebijakan penghiliran industri menjadi kunci dalam mempersiapkan Tanah Air sebagai negara maju. Tidak heran dengan menimbang kesakralan sasaran ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kekesalannya kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang seolah menerapkan standar ganda terkait kebijakan larangan ekspor komoditas. Dalam konferensi pers Jumat (30/6) Bahlil menyatakan apresiasi atas langkah IMF yang telah memberikan rekomendasi mengenai pertumbuhan makroekonomi di dalam negeri. Akan tetapi di sisi lain, Bahlil mengkritisi sikap IMF yang dinilai terlalu ikut campur soal kebijakan yang dilakukan pemerintah atas hilirisasi. Pandangan IMF itu tertuang dalam laporan bertajuk IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dipublikasikan Senin (26/6). IMF menyoroti ‘kerugian’ yang dialami oleh pemerintah setelah menerapkan kebijakan hililirasi yang dinilai tidak tepat. Bahkan IMF memperingatkan langkah yang bertentangan di saat arus deras investasi asing yang tumbuh hingga 19% pada 2023. Adapun tujuan UU Minerba adalah agar Indonesia bisa merasakan nilai tambah dari produk-produk tambang dan mineral sehingga dapat mendongkrak produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja. Undang-undang Minerba sudah ditetapkan sejak 2009, tetapi hingga kini program penghiliran masih seperti jalan di tempat. Bahkan hingga keluar UU No. 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah belum berhasil menciptakan iklim usaha yang membuat investor tertarik membangun industri smelter di Indonesia.

Kementerian Investasi mempertegas penerapan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah tetap menjadi prioritas negara meskipun menuai pro dan kontra di dunia internasional. Hilirisasi dan pelarangan ekspor mineral mentah diyakini sebagai upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus bentuk kedaulatan negara. ”Langit runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara. Larangan ekspor akan tetap dipertahankan. Kalau mau (gugat) ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), ke WTO saja,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6). Pernyataan Bahlil tersebut merespons pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023, Article IV Consultation with Indonesia, yang dirilis Senin (26/6), IMF menyambut baik kebijakan hilirisasi Indonesia sebagai upaya transformasi ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah, menarik investasi asing, dan transfer teknologi.

Namun, kebijakan itu harus didasari analisis biaya-manfaat dan pertimbangan untuk meminimalkan limpahan lintas batas. Menurut Bahlil, laporan IMF itu mengandung standar ganda dalam menilai kebijakan hilirisasi Indonesia. Meski mendukung tujuan hilirisasi di satu sisi, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena dapat  mengurangi penerimaan dan berdampak negatif bagi negara lain.Bahlil menambahkan, hilirisasi dan larangan ekspor mineral justru memberikan banyak manfaat. Berkaca dari nikel, nilai ekspor produk nikel meningkat 10 kali lipat dari tahun 2017 sebesar 3,3 miliar USD menjadi 29 miliar USD pada tahun 2022. Di sisi lain, imbuh Bahlil, investor global masih percaya kepada arah kebijakan Pemerintah Indonesia. Hal ini tampak dari penanaman modal asing pada triwulan I-2023 mencapai Rp 328,9 triliun atau tumbuh 16,5 persen secara tahunan. (Yoga)

Sejumlah perusahaan pembiayaan menyatakan alokasi belanja modal tahun ini aman meskipun mereka royal membagikan dividen kepada pemegang saham. PT Clipan Finance Indonesia Tbk., misalnya, memastikan pembagian dividennya himgga 128% dari laba bersih tahun buku 2022 tidak akan mengganggu rencana ekspansi. Emiten berkode saham CFIN ini membagikan dividen tunai Rp398,4 miliar atau Rp100 per saham. Jumlah ini setara dengan 128% dari laba bersih tahun lalu Rp310,72 miliar. “Enggak masalah karena ekuitas atau laba ditahan Clipan masih besar,” kata Di­rektur Utama Clipan Finance Harjanto Tjitohardjojo kepada Bisnis, Jumat (30/6). Posisi laba ditahan Clipan Finance mencapai Rp3,7 trilliun. Dengan jumlah itu, menurut Harjanto, perusahaan masih dapat melaksanakan ekspansi dan proyek-proyek perbaikan proses kerja. Laba bersih Clipan tahun lalu melesat 571,02% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp46,3 miliar. Harjanto berharap lonjakan laba dapat mengerek naik return on equity (ROE). PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., yang membagikan dividen 50% dari laba bersih 2022, juga menyatakan tetap dapat mengalokasikan sebagian profit untuk belanja modal. Emiten pembiayaan berkode saham ADMF itu membagikan dividen Rp803 miliar atau separuh dari laba bersih tahun lalu senilai Rp1,6 triliun. Chief Financial Officer Adira Finance Sylvanus Gani Mendrofa mengatakan sisa yang tidak dibagikan sebagai dividen masih cukup untuk investasi dan ekspansi bisnis sebagai eksekusi inisiatif nonjangka pendek.

Daya dorong libur panjang pertengahan tahun ini tampaknya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, sedikit meleset di bawah impian pemerintah yang ingin memacu konsumsi dan perjalanan di tengah perlambatan ekspor. Indikator peningkatan konsumsi yang tidak setinggi harapan terlihat pada laporan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) yang menyebutkan penjualan hewan kurban pada Iduladha tahun ini turun 10%—20% jika dibandingkan dengan Lebaran Haji tahun lalu. PPSKI menyebut daya beli masyarakat saat ini hewan kurban lebih rendah, padahal harga sapi dan kerbau cenderung sama dengan Iduladha tahun lalu. Laporan ini mengukuhkan estimasi Indonesian Development and Islamic Studies (IDEAS) yang menyebutkan jumlah orang yang membeli hewan kurban hanya 2,08 juta tahun ini, turun dari 2,17 juta orang tahun lalu. Angka ini juga masih di bawah level prapandemi yang sebanyak 3,5 juta orang pada 2019. Adapun, nilai ekonomi dari kambing dan sapi yang dikorbankan sekitar Rp6,02 juta dan Rp33,86 juta per ekor. Output ekonomi ini mencakup bisnis distribusi dan perdagangan hewan (yang dapat menikmati margin keuntungan 41% menurut IDEAS), serta proses pemeliharaan dan pemotongan. Tim ekonom Bahana Sekuritas, termasuk Satria Sambijantoro, melihatnya sebagai bukti bahwa di tengah pembukaan kembali ekonomi, tingkat pendapatan dan tabungan agregat sebagian masyarakat kelas menengah Indonesia masih terpengaruh oleh dampak ekonomi Covid-19. Di sisi lain, harapan tambahan ‘bahan bakar’ pertumbuhan ekonomi muncul dari aktivitas perjalanan. Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan periode libur panjang sudah pasti akan dibarengi dengan peningkatan perjalanan, baik untuk moda transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Apalagi, saat ini infrastruktur pendukung moda transportasi juga telah berkembang pesat. Djoko memberi contoh, perjalanan Jakarta-Semarang menggunakan kereta api kini hanya memakan waktu 5 jam 15 menit dari sebelumnya sekitar 6 jam. Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan pembangunan jalan tol yang turut meningkatkan mobilitas masyarakat.

Keripik Tiga Serangkai merupakan keripik asal Batam buatan Pak Maidi dan istrinya, Aklima. Untuk mengembangkan usaha itu Pak Maidi mengajukan pinjaman melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Kehadiran KUR menjadi angin segar bagi UMKM. KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Program KUR juga dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Pinjaman ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha. Pemerintah juga menyubsidi bunga pinjaman agar tidak memberatkan pengusaha UMKM, seperti Pak Maidi. Pemerintah dan OJK juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringanan, dalam bentuk pembebasan jaminan atau agunan tambahan bagi debitor mikro dan supermikro, hanya untuk debitor KUR mikro dan supermikro dengan maksimal pinjaman modal Rp 100 juta. (Yoga)

Banjir sering terjadi sejak proyek IKN bergulir. Normalisasi sungai menggusur masyarakat adat tanpa sosialisasi dan ganti rugi. Untuk mengatasi banjir, Otorita IKN memberlakukan pengerukan Sungai Sepaku, juga disebut memperlebar sempadan kali dengan pengerukan dan penguatan tanggul. Masalahnya, normalisasi dilakukan dengan menggusur rumah masyarakat adat Dayak Balik Sepaku Lama, bahkan tanpa sosialisasi dan ganti rugi. (Yetede)

JAKARTA,ID- Guna menegerem realisasi impor beras, Perum Bulog akan memasifkan serapan domestik pada musim panen gadu tahun ini yang diperkirakan terjadi Agustus-Oktober. Per 23 Juni 2023, realisasi pengadaan beras dalam negeri sudah menembus 834.891 ton. Bulog mendapat penugasan impor beras dengan total alokasi 2 juta ton untuk tahun ini.  Kepala Divisi Managemen Logistik Perum Bulog Sopran Kenedi menjelaskan, secara prinsip, Bulog akan mengoptimalkan serapan beras dari produksi dalam negeri, baik pada musim panen raya maupun pada musim panen berikutnya pada Agustus-Oktober 2023 per 23 juni 2023, Bulog sudah melakukan penyerapan 676.262 ton realisasi tertiggi pada  Mei 2023 sebesar 268.417 ton dan April 2023 sekitar 202 ribu ton. "Realisasi serapan 676.262 tom lebih dari 50% dibanding target serapan pengadaan domestik tahun ini 1,25 juta ton. Penyerapan seperti inilah yangkita harapkan bisa dimaksimaslisasi pada periode panen gadu (kemarau) Agustus-September nanti, sehingga kita dapat mengurangi realisasi importasi yang (kuotanya) sudah disiapkan dan dilakukan," ungkap Sopran. (Yetede)

BPK menemukan sejumlah kelemahan dalam persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2022 yang diterbitkan pada 10 Januari 2023, lembaga auditor negara ini menilai kelengkapan perencanaan dan regulasi turunan untuk proyek jumbo itu belum memadai. Sebagian besar temuan Auditorat Utama Keuangan (AUK) Negara III terkait ketidaksiapan otorita dan tim transisi yang mengurusi pemindahan pusat negara. Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, yang membawahkan AUK III, mengatakan temuan itu bisa mengganggu koordinasi seluruh pihak yang berkaitan dengan IKN Nusantara. “Risiko regulasi menyebabkan belum ada kemandirian keuangan Otorita IKN,” kata Achsanul kepada Tempo, kemarin, 29 Juni 2023.

Dalam menyusun laporan dengan tujuan tertentu ini, BPK memeriksa berbagai lembaga sejak 29 Agustus hingga 5 Desember 2022. Di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), serta instansi lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur. Dalam bab ketiga laporan tersebut, auditor menyimpulkan regulasi untuk persiapan, pembangunan, ataupun pemindahan IKN belum lengkap. “Penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi belum dilaksanakan secara memadai,” demikian bunyi laporan BPK Seluruh rencana pembangunan ibu kota negara baru kini disokong UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. Aturan itu diikuti penyusunan lima aturan turunan, salah satunya peraturan pemerintah (PP) soal pendanaan dan penyelenggaraan regulator daerah. Sisanya adalah empat peraturan presiden (perpres) untuk hal yang lebih teknis, seperti aturan OIKN, rencana induk, tata ruang, dan pengelolaan tanah. (Yetede)

Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong para emiten meningkatkan tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG). Dorongan tersebut dilakukan setelah muncul dugaan manipulasi laporan keuangan oleh PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, berujar bahwa wewenang otoritas dalam hal ini adalah mengklarifikasi emiten sekaligus meminta emiten menyampaikan perkembangan progres perbaikan yang tengah dilakukan. Adapun investigasi kini tengah dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Ada satu emiten yang sudah melakukan perubahan atau restatement atas laporan keuangan akibat penyajian atau perbedaan standar akuntansi yang dianut dan akan menimbulkan perubahan dari sisi angka,” ujar Nyoman dalam konferensi pers virtual, Rabu lalu. Dia memastikan bursa akan senantiasa mengawal perkembangan investigasi yang dilakukan serta mendorong transformasi tata kelola dan transparansi dari kedua emiten tersebut. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada 5 Juni lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan dugaan manipulasi laporan keuangan di Waskita Karya dan Wijaya Karya. Menurut dia, pelaporan keuangan Waskita dan Wika tidak sesuai dengan kondisi riil. Artinya, dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cashflow tidak pernah positif. (Yetede)