Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam waktu dekat. Pos penerimaan negara ini semakin tertekan oleh penurunan harga komoditas di pasar global belakangan ini. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, negara telah mengantongi PNBP sebesar Rp 260,5 triliun selama Januari-Mei 2023. Kabar baiknya, realisasi PNBP telah melampaui separuh target 2023, tepatnya 59%. Bukan hanya itu, realisasi PNBP juga masih mencatatkan pertumbuhan dua digit, yakni 16,2% year-on-year (yoy). Namun pertumbuhannya paling rendah dibanding dua tahun terakhir. Di periode Januari-Mei 2022, realisasi PNBP tumbuh 33,7% yoy, sementara di periode sama tahun 2021 tumbuh 22,4% yoy. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu berhati-hati terhadap PNBP hingga akhir 2023 di sektor pertambangan dan migas. Sebab, sektor ini mengalami koreksi harga yang cukup dalam. Terutama harga minyak yang turun 36,7% yoy dan batubara yang turun 68% yoy. Terlebih, negara tujuan ekspor seperti AS, Jepang dan China akan mengalami perlambatan ekonomi. "Jadi kita harus bersiap ada koreksi PNBP yang cukup tajam dibandingkan 2022," kata dia kepada KONTAN, kemarin. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, setoran PNBP akan bertumpu pada pendapatan nonmigas. Hal ini mengingat PNBP migas terus menyusut. "Jika pendapatan SDA terus memburuk, saya rasa bisa membuat kinerja PNBP kita negatif," kata dia.

Progres penggabungan IndiHome ke tubuh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memasuki babak final. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan Telkomsel resmi melakukan penandatangan akta pemisahan pada Selasa (27/6). Penggabungan ini menjadi penanda TLKM mulai terjun di layanan Fixed Mobile Convergence(FMC). "Per 1 Juli 2023 secara legal pengelolaan IndiHome akan pindah ke Telkomsel," ujar Direktur Utama TLKM, Ririek Adriansyah , Selasa (27/6). Direktur Keuangan TLKM, Heri Supriadi mengatakan, kehadiran FMC akan memperkuat posisi Telkomsel sebagai kontributor terbesar di Grup Telkom hingga 80% di tahun ini. Selain mendorong pendapatan, penggabungan IndiHome ke Telkomsel ini juga dapat membantu TLKM menekan beban biaya. "Selain itu, proses investasi yang dilakukan Grup Telkom bisa lebih terintegrasi dan efisien," ujar Heri. Sinergi FMC ini diperkirakan bisa meningkatkan EBITDA sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun per tahun mulai dari 2027. TLKM juga dapat menghemat belanja modal sekitar Rp 300 miliarRp 400 miliar. Equity Research Analyst Ciptadana Sekuritas Asia Gani mencermati penggabungan FMC merupakan jalan bagi TLKM untuk melakukan cross selling dan akuisisi pelanggan eksisting Telkomsel ke layanan IndiHome.

Pembahasan bursa karbon masih terus berjalan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih meracik aturan terkait bursa karbon yang ditargetkan mulai berjalan pada September 2023. Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, saat ini belum ada pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara bursa karbon karena masih menunggu aturan terkait. Tapi, OJK membuka bagi para perusahaan untuk mendaftarkan diri menjadi penyelenggara bursa karbon. Syaratnya, harus merupakan perseroan terbatas yang memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon dari OJK. Selain itu, penyelenggara bursa karbon harus berkedudukan hukum di Indonesia. Lalu, memiliki modal disetor paling sedikit Rp 100 miliar. Penyelenggara bursa karbon ini akan memfasilitasi perdagangan karbon dalam negeri dan atau luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Unit karbon yang diperdagangan meliputi, Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU), Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dan unit karbon lain yang ditetapkan oleh menteri terkait. "Untuk bursa karbon kami tunda karena waktunya sudah tidak memungkinan. Namun OJK sudah meminta untuk sesegera mungkin dibahas lagi," ujar Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun

Keputusan Pemerintah untuk membuka kembali keran ekspor produk turunan kelapa sawit menjadi suntikan tenaga yang mendorong laju saham-saham produsen crude palm oil (CPO) di lantai bursa. Ke depan, prospeknya masih dibayangi harga CPO yang bertahan di level tinggi, aturan kewajiban pasok domestik, dan potensi pertumbuhan permintaan pasar luar negeri. Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan ekspor produk minyak sawit akan kembali dibuka mulai Senin (23/5), mayoritas saham emiten-emiten perkebunan mendarat di zona hijau pada perdagangan akhir pekan lalu. Penguatan dipimpin oleh saham PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) yang menguat 8,33%, disusul saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) yang naik 7,14%, dan saham PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) tumbuh 5,94% pada Jumat (20/5). Tak hanya kinerja harian yang menghijau, mayoritas saham di sektor ini juga membukukan return positif secara year-to-date (YtD). Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (STAA) menjadi top gainers dengan penguatan 71,66% YtD ke level Rp1.030. Selain STAA, lonjakan harga juga dialami oleh saham PT Cisadane Sawit Raya Tbk. (CSRA) dan AALI yang masing-masing tumbuh 47% dan 36,05% sepanjang tahun berjalan 2022. Analis BRI Danareksa Sekuritas Andreas Kenny berpendapat larangan ekspor CPO sudah diprediksi akan berlangsung singkat sekitar 1 bulan. Langkah itu merupakan upaya Pemerintah memastikan pasokan bahan baku minyak goreng dan menurunkan harga minyak goreng curah menuju Rp14.000 per liter. Di sektor perkebunan kelapa sawit, analis Henan Putihrai Sekuritas Robertus Hardy dan Alroy Soeparto menyoroti tiga emiten, yakni STAA, DSNG, dan PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG). Menurut Robertus dan Alroy, prospek STAA didorong oleh kenaikan produksi dan yield sawit. Selain itu, STAA juga sedang merampungkan refinery terintegrasi, tangki penyimpanan, dan pelabuhan di Lubuk Gaung. “Kami juga menyukai STAA karena memiliki EBITDA per total area tertanam yang superior sebesar Rp39,1 juta. Posisi itu lebih tinggi dari AALI Rp15 juta dan LSIP Rp14,2 juta,” paparnya dalam riset.

Ekonomi Indonesia sedang berjalan ke arah yang benar. Barangkali demikian intisari dari laporan 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis International Monetary Fund (IMF) awal pekan ini. Ya, dalam laporan tersebut IMF memang melontarkan ‘puja-puji’ bagi Indonesia. Menurut IMF, kinerja makroekonomi Indonesia sejauh ini tergolong kuat. Arah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 juga makin bagus. IMF menyatakan tekanan inflasi terus mengendur karena kebijakan pengendalian yang tepat. Demikian pula dengan kebijakan moneter yang telah kembali seperti pada masa sebelum pandemi. Adapun dari perspektif anggaran, disiplin fiskal yang dilakukan Pemerintah Indonesia membuat target defisit anggaran di bawah 3% dapat dicapai lebih cepat dari target. Buktinya, pada tahun 2022 saja, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat 2,38% dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya pemerintah telah menetapkan target defisit APBN 2023 sebesar 2,84% dari PDB. Faktanya, selama lima bulan tahun ini berjalan, Indonesia justru berhasil mencetak surplus. Termutakhir, per Mei 2023, APBN surplus Rp204,3 triliun atau mencapai 0,97% dari total PDB. Terlepas dari adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah Indonesia memang sudah semestinya waspada. Apalagi jika kita amati gelagat sejumlah indikator ekonomi dan keuangan belakangan ini, sejatinya ada hal yang mengkhawatirkan. Contohnya adalah tren pertumbuhan penerimaan pajak yang terus melandai sejak awal tahun. Malah kinerja lini bisnis yang berkontribusi besar pada penerimaan negara dan PDB, seperti industri pengolahan; perdagangan; hingga pertambangan, berkinerja kurang memuaskan. Hal yang sama juga tampak jika mengamati penerimaan dari pajak produktif seperti Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor yang tereduksi. Artinya, sektor manufaktur dan perdagangan di dalam negeri sedang menghadapi tantangan berat. Jika berlanjut, hal itu berisiko mengganjal pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memastikan transisi energi di Tanah Air berjalan mulus, menyusul kemitraan dengan Just Energy Transition Partnership atau JETP belum juga membuahkan hasil sesuai harapan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi JETP baru akan memberikan hibah dan bantuan teknis sebesar masing-masing US$160 juta untuk mempercepat transisi energi di dalam negeri. Padahal, selama ini kemitraan tersebut menjanjikan pendanaan sebesar US$20 miliar dari publik dan swasta untuk mempercepat pencapaian pencapaian net zero emission di Indonesia, termasuk melalui upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah terus bernegosiasi untuk mengamankan porsi pendanaan murah transisi energi dari pakta iklim Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya tersebut. “Kalau hibah di angka US$160 juta, technical assistance [bantuan teknis] kisarannya sekitar itu juga. 

Nanti ada yang pasti US$10 miliar pinjaman komersial, rate-nya belum tahu sampai sekarang,” katanya, Selasa (27/6). Untuk hibah yang diberikan JETP, kata Dadan, hanya akan digunakan untuk feasibility study, karena tidak cukup untuk membiayai sebuah proyek penurunan emisi karbon. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, dana hibah dan bantuan teknis yang terbilang kecil itu bakal menyulitkan upaya pemerintah menyiapkan sejumlah proyek potensial yang didanai lewat kemitraan JETP. Di sisi lain, dana yang seharusnya dialokasikan untuk penyiapan proyek itu justru dapat membebani keuangan PT PLN (Persero), karena perseroan mesti menanggung ongkos penyiapan proyek potensial untuk dikerjakan dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP. “Ini harus lelang proyek-proyek 4.000—5.000 megawatt [MW] per tahun, mana proyeknya? Apa yang mau dilelang kalau tidak dibuat studi. Masa PLN disuruh investasi lagi, PLN harus menyediakan capex untuk proyek baru,” ujarnya.

Perbaikan pesanan baru dan produksi sepanjang bulan ini membuat Indeks Kepercayaan Industri atau IKI Juni 2023 melesat ke level 53,93. Angka tersebut menjadi indeks tertinggi sejak IKI diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian pada November 2022, sekaligus mengakhiri pelambatan yang terjadi selama 3 bulan sebelumnya. Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, mengatakan dua variabel utama pembentuk IKI, yakni pesanan baru dan produksi yang mengalami ekspansi, sedangkan persediaan produk diketahui melemah. Hal itu mencerminkan bahwa situasi manufaktur dan kondisi pasar mengalami perbaikan. “Industri manufaktur sedang bergerak pada posisi ekspansi. Seluruh variabel pembentuk IKI juga mengalami kenaikan, baik pesanan baru, produksi, maupun ketersediaan produk,” katanya, Selasa (27/6). Febri menjelaskan, 20 subsektor industri dengan porsi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 96,5% mengalami ekspansi pada Juni 2023. Yang paling kentara adalah perbaikan di industri makanan dan minuman, bahan kimia dan bahan dari kimia, kendaraan bermotor, serta trailer dan semi-trailer. “Dari 23 subsektor yang dibina oleh Kementerian Perindustrian, ada tiga subsektor yang performanya kinclong, seperti otomotif menjadi yang paling bagus, lalu juga industri makanan dan minuman.”

Bos jalan tol Mohammad Jusuf Hamka atau Jauw A Loen mengusulkan proyek Jalan Tol Dalam Kota Bandung North South Link (NS-Link) Pasirkoja-Pasopati Jawa Barat sepanjang 14 kilometer masuk dalam proyek strategis nasional. Pemilik emiten jalan tol PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) itu siap membangun proyek jalan tol baru melalui anak usaha CMNP yaitu PT Citra Marga Lintas Jabar (CMLJ) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Sampai saat ini, Jusuf Hamka menyatakan bahwa jalan tol dalam kota Bandung masih menunggu persetujuan pemerintah untuk menjadi proyek strategis nasional (PSN). Menurutnya, NS-Link Bandung perlu mendapatkan bantuan pemerintah, terutama dari sisi pembebasan lahan. Alasannya, lahan jalan tol itu akan membelah kota Bandung sehingga nilainya cukup tinggi. Pengusaha yang akrab disapa Babah Alun itu mengungkap bahwa rencana proyek jalan tol tersebut telah ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Per­ekonomian, Airlangga Hartarto pada Jumat (23/6). Dia menjelaskan pemerintah daerah minta CMNP membantu mengurai kemacetan Kota Bandung dengan membangun jalan tol baru dengan nilai Rp12 triliun. Dia berharap NS-Link Bandung bisa mengurai kemacetan yang semakin parah di dalam Kota Bandung. Ruas tol itu disebut dapat memangkas waktu dari 1 jam keluar tol Pasir Koja hingga Pasopati, menjadi belasan menit saja.

Teknologi berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Selain menjawab tantangan zaman dengan mendatangkan banyak manfaat, tak sedikit produk teknologi disalah gunakan sehingga merugikan dan menyebabkan korban jiwa. Manusia perlu  beradaptasi dan berkolaborasi menghadapi pesatnya kemajuan teknologi yang tak dapat dihindari. Sejarawan sekaligus peneliti utama (BRIN), Asvi Warman Adam, mengatakan, teknologi muncul sebagai reaksi atau mengatasi tantangan zaman. ”Kemajuan teknologi mendatangkan berbagai perubahan. Manusia pun harus beradaptasi menghadapinya,” ujarnya dalam webinar bertema ”Teknologi, Sejarah, dan Masa Depan Peradaban” di Menara Kompas, Jakarta, Senin (26/6).

Webinar ini rangkaian Anugerah Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2023 dalam rangka HUT Ke-58 Harian Kompas. Asvi menyebutkan, sejak awal, teknologi dibuat untuk memecahkan masalah manusia. Pemanfaatannya berlangsung mulai dari zaman berburu hingga saat ini. Teknologi berkembang sesuai kebutuhan manusia. Manusia semula berburu, kemudian jadi peladang berpindah, menetap, lalu menerapkan budidaya. Hal itu memengaruhi teknologi yang digunakan. Beragam inovasi pun lahir dari kemajuan teknologi. Masuknya teknologi logam besi ke Nusantara, misalnya, bermanfaat sebagai alat pertanian. Sementara penggunaan vaksin menurunkan risiko kematian dari berbagai penyakit. ”Namun, ada juga teknologi yang disalahgunakan dan memakan banyak korban jiwa, seperti bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki (Jepang pada 1945),” ucapnya. (Yoga)

Dalam waktu tiga tahun, 2019 hingga 2022, Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menggunakan dana operasional hingga Rp 1 triliun. Lukas juga diduga menyalahgunakan APBD Papua dan menerima suap terkait proyek pembangunan di Papua yang kasusnya ditangani KPK sejak September 2022. Dari penanganan tindak pidana korupsi tersebut ditambah alat bukti yang cukup, pada Senin (26/6) KPK kembali menetapkan Lukas, Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023 itu, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terkait dengan dugaan tersebut, 27 macam asset Lukas senilai lebih dari Rp 148 miliar disita KPK, berupa uang rupiah serta dollar AS dan dollar Singapura, sejumlah bidang tanah, rumah, hotel, apartemen, emas batangan, perhiasan emas, dan sejumlah mobil seharga Rp 300 juta hingga Rp 700 juta per unit.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin, mengatakan, untuk dugaan TPPU ini, KPK mengoptimalkan dahulu penyitaan aset yang dimiliki Lukas sebagai tersangka. Soal asal dana, menurut Alex, sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD dan dana operasional Gubernur Papua selama 2019-2022 sebesar Rp 1 triliun. Alex mengatakan, dana operasional gubernur sebesar Rp 1 triliun selama tiga tahun itu lebih tinggi dari yang ditetapkan Kemenkeu. Dari pemeriksaan, dana itu dilaporkan untuk makan dan minum. ”Jika dibagi, itu satu hari Rp 1 miliar untuk makan dan minum. Setelah dicek di restoran yang menerbitkan kuitansi, ada yang fiktif. Jumlahnya ribuan kuitansi,” ujarnya. (Yoga)