Persoalan menahun penyaluran elpiji kemasan 3 kg atau elpiji bersubsidi yang tidak tepat sasaran belum juga menemui ujungnya. Sistem distribusi ”gas melon” yang masih bersifat terbuka memberi celah potensi penyelewengan di lapangan. Tata kelolanya makin rumit tatkala di setiap rantai pasoknya menjadi sumber pendapatan bagi banyak orang. Pendistribusian elpiji bersubsidi berukuran 3 kg sudah diatur dalam Perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Elpiji 3 Kg. Selain itu, ada Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual  eceran Elpiji 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Berdasarkan regulasi tersebut, harga jual eceran elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur adalah Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung. Pada tahap selanjutnya, di pangkalan / subpenyalur, HET ditetapkan oleh tiap-tiap pemerintah daerah. Sampai titik ini, distribusi elpiji bersubsidi seharusnya bisa terawasi secara optimal.

Warga semestinya bisa membeli langsung ”gas melon” di pangkalan resmi sesuai HET. Namun, praktiknya tidak sederhana. Mulai dari ketiadaan barang hingga kebiasaan membeli di pengecer terdekat. Belum lagi biaya tambahan jika elpiji ingin diantar ke tempat pembeli. Bahkan, temuan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, elpiji 3 kg dijual Rp 55.000 per tabung di sebuah wilayah di Kalteng melebihi HET yang Rp 22.000 per tabung. Masih kerap ditemukannya harga elpiji 3 kg yang jauh di atas HET di  beberapa daerah menjadi perhatian Menteri ESDM Arifin Tasrif. Beberapa pekan lalu, Arifin mengatakan, pihaknya terus mencari cara agar tata niaga komoditas subsidi pengganti minyak tanah itu bisa membaik. Perbedaan harga (HET dengan harga di pembeli akhir) seharusnya dalam batas wajar. (Yoga)

Posisi uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2023 sebesar Rp 8.332,3 triliun atau tumbuh 6,1 persen secara tahunan.  Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang kuasi sebesar 9,9 persen secara tahunan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono pada Senin (26/6/2023) di Jakarta. (Yoga)

Pedagang dan pemasok ayam di Cirebon, Jawa Barat, mogok berjualan, Senin (26/6/2023). Mereka memprotes harga ayam potong yang mencapai Rp 30.000-Rp 31.000 per kilogram. Padahal, biasanya Rp 17.000- Rp 20.000 per kg. ”Kami demo karena ingin menstabilkan harga ayam,” kata Deni Kustandi, perwakilan aksi tersebut. Mereka akan kembali berjualan Selasa (27/6) ini. (Yoga)

Pemerintah mengantisipasi penerimaan pajak yang hingga pertengahan tahun ini terus melambat di tengah kebutuhan belanja negara yang mulai meningkat. Meski demikian, secara umum, kondisi keuangan negara masih terkendali dengan surplus APBN Rp 204,3 triliun di semester pertama tahun ini. Secara kumulatif, penerimaan pajak sepanjang Januari-Mei 2023 tumbuh 17,7 % sebesar Rp 830,29 triliun atau memenuhi 48,3 % target pajak tahun ini. Meskipun masih tumbuh dua digit, kondisi itu lebih lambat dari pertumbuhan penerimaan pajak Januari-Mei 2022 lalu yang menyentuh 53,5 %. Melambatnya penerimaan pajak di awal tahun ini semakin terlihat dari kinerja bulanan. Pada Januari-Maret 2023, pemasukan pajak masih tumbuh dua digit, yakni 48,6 % (Januari), 30,4 % (Februari), dan 23,2 % (Maret).

April dan Mei, penerimaan pajak merosot ke pertumbuhan satu digit, yakni 4,8 % (April) dan 2,9 % (Mei). Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Senin (26/6) mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak melandai akibat basis perbandingan yang memang sudah tinggi di tahun lalu. Moderasi harga komoditas dunia serta kinerja ekspor-impor yang melandai membuat penerimaan pajak  tidak sepesat tahun lalu. Perlambatan itu terlihat di semua jenis penerimaan pajak. Setoran PPh 22 impor dari perusahaan yang melakukan kegiatan impor, misalnya, merosot dari pertumbuhan 207,5 % tahun lalu menjadi 0,9 % tahun ini. Pertumbuhan setoran PPh badan juga menurun dari 127,5 % tahun lalu menjadi 24,8 % tahun ini. Penerimaan PPN impor turun dari 43,9 % tahun lalu menjadi 4,4 % tahun ini. Ini menunjukkan bahwa impor barang modal untuk kegiatan produksi mulai melambat. (Yoga)

Industri pembiayaan dalam negeri terus memikat investor. Pasar yang semakin besar menjadikan investor berbondong-bondong masuk. Terbaru, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG Group) mengumumkan membeli 80,6% saham PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) senilai Rp 7,04 triliun. MUFG Group membeli saham milik PT Jayamandiri Gemasejati (JG Motor) bersama dengan sejumlah pemegang saham lain, melalui MUFG Bank, Ltd. (MUBK), sebanyak 70,6%. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF), anak usaha MUFG juga, mengambil 10% saham. Kepala Departemen Pengawas IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W. Budiawan menilai, akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan asing menandakan iklim bisnis yang baik. Ia juga memberikan sinyal akuisisi oleh investor asing di industri multifinance bisa berlanjut. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyebut, akuisisi juga akan memperkuat struktur permodalan industri multifinance. Dengan begitu, pembiayaan bakal lebih semarak dan industri pun terus bertumbuh. Chief Financial Officer ADMF Sylvanus Gani menyebut, MUFG menganggap Indonesia pasar yang sangat penting, karena memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Asia Tenggara. Dengan begitu, pasar Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang. Sementara bagi Mandala Finance, akuisisi ini bakal menguatkan bisnisnya. Direktur Utama Mandala Finance Harryjanto Lasmana menyebut, transaksi ini bertujuan untuk mengakselerasi strategi pertumbuhan Mandala yang telah beroperasi selama 26 tahun, serta memperkuat posisi Mandala Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia.

Pemerintah diminta terus mempercepat penyerapan anggaran belanja negara tahun ini. Sebab, belanja negara akan menjadi salah satu tumpuan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Berbagai lembaga internasional meramal, ekonomi global pada tahun ini akan melemah. World Bank memperkirakan, ekonomi global 2023 hanya akan tumbuh 2,1%. Sementara International Monetary Fund (IMF) dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2,7%. Melemahnya ekonomi global tentu akan berdampak terhadap perekonomian RI. Terutama, dari sisi ekspor yang merupakan salah satu kontributor produk domestik bruto (PDB). Pemerintah harus menyiapkan strategi agar tekanan global tak berdampak signifikan terhadap ekonomi domestik. Caranya, memperkuat kontribusi domestik, berupa belanja pemerintah selain dari konsumsi rumah tangga. Sebenarnya ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menggenjot belanja. Sebab, selama lima bulan berturut-turut di tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mencetak surplus. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), surplus APBN periode Januari-Mei 2023 mencapai Rp 204,3 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi belanja negara tersebut menandakan adanya percepatan penyerapan. Sebab, pada Januari hingga Mei tahun lalu, realisasi belanja justru terkontraksi 0,8% yoy. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menambahkan, biasanya siklus belanja negara akan meningkat tajam pada semester kedua, tepatnya pada Setember, Oktober dan November. "Jadi ini memang belum pada siklus yang menanjam tajam karena nanti akan menanjak tajam itu di semester kedua," kata Astera. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, persentase serapan belanja negara cenderung lebih tinggi dibandingkan serapan pada bulan-bulan sebelumnya. Namun, tidak sebesar laju penerimaan APBN. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan laju belanjanya, terutama pada awal tahun sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus di paruh kedua tahun berjalan.

Kinerja PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk pada awal 2023 melemah. Analis menyebut, kinerja MIKA tidak setinggi saat pandemi Covid-19. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, hal ini karena tingkat keterisian tempat tidur alias bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit sudah menurun signifikan dibandingkan saat terjadi pandemi Covid-19. Analis Sinarmas Sekuritas, Michael Filbery dalam riset 23 Mei 2023 mengatakan, penurunan pendapatan dan laba bersih MIKA pada kuartal I-2023 karena pendapatan rawat inap dan rawat jalan yang menurun. Akibatnya, pendapatan MIKA pada kuartal I-2023 turun 6% secara tahunan year on year (yoy) menjadi Rp 1,03 triliun. Sementara, laba bersih MIKA pada periode sama turun 14% yoy menjadi sebesar Rp 231 miliar. Penurunan ini sejalan dengan proporsi pendapatan MIKA yang berasal dari BPJS menjadi lebih tinggi. Sementara kontribusi pendapatan terkait Covid-19 menurun. Rata-rata hari menginap alias average length of stay (ALoS) MIKA turun menjadi 2,8 hari dari 3,0 hari di kuartal I-2022. Namun, Michael masih membuka kemungkinan adanya pertumbuhan pendapatan mid-double-digit pada kuartal II-2023. Proyeksi ini didasarkan pada harapan adanya peningkatan moderat dalam jumlah hari rawat inap, terutama karena lebih banyak hari libur selama periode hari raya yang dapat mengarah pada peningkatan di ALoS dan Bed Occupancy Rate (BOR). Sementara, pertumbuhan pendapatan di sisa 2023, menurut Michael akan terdorong dari penambahan rumahsakit baru yang mulai beroperasi. MIKA memiliki rumahsakit di Pamulang dan Slawi. Rumahsakit di kedua lokasi ini menyumbang tambahan kapasitas 264 tempat tidur.

Performa fiskal di tahun konsolidasi terbilang prima. Hal itu ditandai dengan berlanjutnya surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Kemarin, Senin (26/6), Kementerian Keuangan mempu­­blikasikan realisasi postur fiskal 2023 yang masih mencatatkan surplus Rp204,3 triliun atau 0,97% terhadap produk domestik bruto (PDB) per bulan lalu. Tentu ini menjadi angin segar pemangku kebijakan yang wajib membatasi defisit fiskal maksimal 3% pada tahun ini. Kinerja apik itu pun mendapat respons dari International Monetary Fund (IMF). Lewat Indonesia 2023 Article IV Consultation, IMF memandang prospek APBN untuk berakhir di garis konsolidasi amatlah besar. Deputi Direktur IMF Cheng Hoon Lim, mengatakan ekonomi nasional berkinerja kuat. Indonesia mampu mengendalikan inflasi, dan eksekusi kebijakan ekonomi makro menuju endemi ditempuh dengan cukup tepat. Akan tetapi, meski menorehkan kinerja ciamik, ekonomi nasional rupanya menghadapi kendala yang tak bisa dibilang remeh. Di sisi lain, belanja negara yang seyogianya bisa dioptimalkan untuk memacu mesin ekonomi hanya tumbuh 7,1% (year-on-year/YoY). Kondisi ini pun diwaspadai betul oleh otoritas fiskal karena pelemahan penerimaan pajak bermuara pada terbatasnya manuver fiskal untuk meme­nuhi kebutuhan belanja. Situasi ini pula yang kemudian membatasi akselerasi belanja karena pemerintah dihadapkan pada target defisit maksimal 3% tahun ini. Apabila keran belanja dipaksa mengucur deras maka defisit berisiko di luar estimasi lantaran pembiayaan dipenuhi dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan lesunya kontribusi pajak pada sektor usaha strategis mengonfirmasi bahwa perlambatan ekonomi global telah terjadi dan berisiko menjalar ke dalam negeri. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, mengatakan institusinya akan melakukan penghitungan ulang soal prospek pajak menyusul normalisasi komoditas. "Akan kami monitor dampaknya pada PPh, meski di akhir Mei seluruh jenis pajak masih menunjukkan pertumbuhan positif," ujarnya. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, menambahkan bank sentral bersama pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Mei 2023 masih mencatatkan kinerja positif. Dalam 5 bulan pertama tahun ini, anggaran negara membukukan surplus sebesar Rp204,3 triliun. Capaian tersebut menggenapi 5 bulan berturut-turut rapor surplus APBN. Meskipun begitu, posisi Mei 2023 lebih rendah dibandingkan dengan April 2023 yang sempat surplus Rp234,7 triliun. Pada tahun lalu, rekor surplus anggaran bertahan hingga Oktober 2022. Dalam 3 bulan terakhir 2022, APBN baru mencatatkan defisit. Alasan klasik, penyerapan anggaran yang rata-rata direalisasikan jelang tutup tahun ‘memaksa’ APBN defisit. Realisasi hingga akhir tahun lalu APBN defisit Rp464,33 triliun atau 2,38% dari PDB. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan target defisit APBN sebesar 4,5%. Pada tahun lalu, anggaran negara terbantu oleh ‘durian runtuh’ kenaikan harga komoditas sehingga memacu pungutan pajak. Kenaikan pendapatan negara pada 2022 mencatatkan rekor sejarah. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,4 triliun, melesat 30,6% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan negara pada tahun lalu ditopang oleh perpajakan yang mencapai Rp2.034,5 triliun, 114% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan serta cukai. Sementara itu, berdasarkan kinerja bulanan, penerimaan pajak pada Mei 2023 hanya tumbuh sebesar 2,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun membenarkan bahwa pertumbuhan penerimaan makin menurun. Menkeu beralasan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak pada 2022 sudah sangat tinggi sehingga kini ada penyesuaian. Terlebih lagi perlambatan pertumbuhan dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas dan perlambatan impor.

Kementerian Perdagangan mulai menerapkan kebijakan pengendalian impor bahan pangan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan pengendalian tersebut perlu dilakukan setelah realisasi impor bahan pangan selalu naik dari tahun ke tahun. Pada 2004, dia memaparkan impor gandum kala itu hanya 2 juta ton—3 juta ton per tahun. Namun, Zulkifli melanjutkan importasi gandum kini telah mencapai 13 juta ton per tahun. Komoditas lain berupa bawang putih volume impornya sudah mencapai 600.000 ton per tahun naik pesat dibandingkan dengan periode 2004 yang hanya 25.000 ton—30.000 ton per tahun. Begitu juga komoditas gula yang pada 2004 volume impornya hanya sekitar 2 juta ton—3 juta ton, kini lebih dari 5 juta ton per tahun. Tidak hanya komoditas bahan pangan pokok, Zulkifli juga mengungkapkan volume impor buah-buahan juga meningkat pesat dari hanya 50.000 ton per tahun pada 2004, kini sudah hampir menyentuh 1 juta ton. “Maka dari itu, saya meminta arahan Bapak Presiden apakah boleh mengendalikan impor. Dengan kendalikan impor diharapkan produksi dalam negeri meningkat,” katanya dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak 2023 di salah satu hotel di Jakarta, Senin (26/6). Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyatakan pemerintah mau tidak mau juga harus melakukan importasi demi menjaga kestabilan harga pangan. Pada 2023, Perusahaan Umum Bulog ditugaskan pemerintah mengimpor beras 2 juta ton. Selain beras, dia menegaskan kebutuhan daging nasional sekitar 40% masih dipenuhi dari luar negeri. Adapun, pemenuhan gula konsumsi sekitar 20% juga harus impor sedangkan kebutuhan industri impor bahkan mencapai 100%. Khusus komoditas beras, Musdhalifah mengungkapkan Perum Bulog sudah menggelontorkan 605.000 ton bantuan sosial berupa beras per 23 Juni dari total 640.000 ton.