4 Operator Telko Punya 287 Juta Pelanggan Data
JAKARTA,ID-Jumlah pelanggan data/internet dari empat operator telekomunikasi (telko) seluler di Tanah Air, yakni Telkomsel, PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchinson), PT XL Axiata Tbk, dan PT Smartfren Telecom Tbk, bertambah 12,57 jutaan menjadi 287,68 juta pada kuartal I-2023 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya 275,11 juta. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatkannya kebutuhan internet di tengah masyarakat yang mengarah ke era serba digital dan digitalisasi berbagai sektor kehidupan. Jumlah pelanggan data Telkomsel terbanyak mencapai 121,8 juta pada kuartal pertama tahun ini, bertambah 2 jutaan dari periode sama tahun sebelumnya 119,8 juta. Selanjutnya, Indosat mencatat peningkatan pelanggan data terbanyak 5,73 juta menjadi 74,03 juta. XL Axiata berhasil menambah 0,84 juta pelanggan menjadi 53,85 juta. Terakhir, semua pelanggan Smartfren sudah berlangganan data memanfaatkan jaringan BTS 4G/LTE bertambah 4 jutaan menjadi 38 jutaan akhir 2022 dari tahun sebelumnya 34 juta. Tren pelanggan seluler terus bermigrasi ke layanan data justru ketika total pelanggan secara kumulatif dalam tren menurun karena semakin selektif menggunakan layanan. (Yetede)
BI Dukung Pengembangan Infrastruktur Digital Publik
JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) menyatakan, infrastruktur digital yang akan menghasilkan peluang disediakan bagi publik berperan penting dalam pendukung produk finansial yang bermanfaat bagi peningkatan inklusi keuangan. Dalam hal ini mempercepat ekonomi dan keuangan digital yang inklusi akan menghasilkan peluang agar partisipasi ekonomi dapat diakses secara setara. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, jika inovasi digital dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sebab potensi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari digitalisasi sangat besar. Dari sisi usai 70% penduduk Indonesia berusia antara 15 hingga 64 tahun. Indonesia memiliki jumlah pengguna internet keempat terbanyak di dunia dan dalam lima tahun terakhir, terutama di masa pandemi, preferensi digitalisasi semakin menguat. "Jumlah konsumen digital meningkat sebesar 21 juta sejak pandemi Covid-19 dan pertumbuhan penetrasi internet populasi menjadi 74%. Sementara itu, 98% merchant di Indonesia telah mengadopsi metode pembayaran digital bahkan 59% diantaranya menggunakan pembiayaan digital," kata Filianingsih dalam acara Global Partnertship for Financial Inclusion Symposium pada Sabtu (25/06/2023). (Yetede)
Bunga Tinggi dan Ketidakpastian Ekonomi Picu Penambah Gagal Bayar
NEW YORK,ID-The Federal Reserve (The Fed) berencana untuk terus menaikkan suku bunga guna membendung laju inflasi. Ini berarti ada peningkatan jumlah kasus gagal bayar perusahaan, yang kemungkinan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Menurut laporan, jumlah gagal bayar perusahaan mengalami peningkatan pada Mei 2023. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) sedang bergulat menghadapi suku bunga lebih tinggi, yang membuatnya makin mahal untuk melunasi hutang dan telah diperparah oleh prospek ekonomi yang tidak menentu. Moody's Investors Service mengatakan bahwa sepanjang tahun ini telah terjadi 41 gagal bayar di AS, dan satu di Kanada. Ini merupakan jumlah terbanyak di wilayah manapun secara global, dan lebih dari dua kali lipat dari periode yang sama di pada 2022. Disebutkan dalam laporan Moody's perusahaan penyediaan layanan medis darurat, Envision Healtcare mengalami kebangkrutan terbesar pada Mei. Perusahaan ini didebut memiliki utang lebih dari US$ 7 miliar saat mengajukan pailit. (Yetede)
Dampak Tren Dedolarisasi
Tren dedolarisasi menjadi semakin ramai dibicarakan di khalayak umum dan pemangku kebijakan. Kata "dedolarisasi" mengacu pada fenomena negara-negara di dunia untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar Amerika Serikat, mata uang Amerika, untuk berbagai kegunaan, seperti alat penyimpan kekayaan, alat tukar, dan alat penghitung (store of value), kemudian beralih ke mata uang lain.Seruan dedolarisasi oleh pemimpin negara-negara berkembang dan maju cukup wajar karena beban dari sistem keuangan global yang didominasi dolar Amerika kian tinggi. Dominasi dolar Amerika menyebabkan ketidakseimbangan global pada neraca pembayaran secara terus-menerus, dan Amerika harus terus menjalankan kebijakan defisit fiskal serta neraca berjalan untuk "memasok" dolarnya. Adapun negara-negara dengan kemampuan produksi yang besar, seperti Jerman dan Cina, harus mengakumulasi surplus neraca berjalan sementara untuk menstimulasi ekspor.
Ketidakseimbangan global yang berlarut-larut ini mengandung beberapa masalah. Pertama, ketergantungan pada dolar menyebabkan model pembangunan global bergantung pada dana murah hasil quantitative easing dan tingkat utang yang kian tinggi. Kedua, "dilema Triffin". Pada 1960, ekonom Robert Triffin mengungkap masalah mendasar dalam sistem moneter internasional: jika Amerika menghentikan defisit neraca pembayaran, komunitas internasional akan kehilangan sumber tambahan cadangan terbesarnya. Dilema ini sering kali menyebabkan kebijakan moneter bank sentral Amerika, The Fed, kurang efektif bagi ekonomi Negeri Abang Sam dan global. Ketiga, bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki neraca berjalan (current account) defisit akibat kebutuhan investasi yang besar, hegemoni dolar menyebabkan ketergantungan pada aliran modal asing yang kian bergejolak (volatile). Perkembangan-perkembangan baru, antara lain krisis debt ceiling (batas utang) di Amerika, hubungan Amerika yang memburuk dengan negara-negara lain, sikap Cina dan Rusia yang kian membangkang pada dominasi Amerika, serta masih tingginya inflasi global, menyebabkan berbagai pihak menilai hari-hari dominasi dolar akan segera berakhir. (Yetede)
Diskon Sepeda Motor Listrik Belum Dilirik
Tiga bulan berlalu sejak pemerintah meluncurkan stimulus pembelian 200 ribu unit sepeda motor listrik, tapi peminatnya baru 0,4 persen dari target. Jumlah unit yang tersalurkan hingga ke tangan konsumen pun masih bisa dihitung dengan jari. Pemerintah berupaya mengebut serapannya. Dilansir dari Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira), hingga kemarin siang, baru 818 unit yang terdaftar menerima program potongan harga Rp 7 juta dari pemerintah. Dari jumlah itu pun, baru 18 unit yang masuk tahap verifikasi kesesuaian data transaksi, seperti identitas konsumen serta pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Sedangkan jumlah kendaraan yang tersalurkan ke tangan pembeli baru empat unit.
Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri, mengatakan realisasi subsidi kendaraan listrik terhambat, antara lain, oleh kurang masifnya sosialisasi. "Jadi, masyarakat bersikap wait and see terhadap program ini," katanya kepada Tempo, akhir pekan lalu. Dia juga tak menampik bahwa panjangnya proses verifikasi ikut berkontribusi. Verifikasi dokumen STNK dan TNBK, misalnya, membutuhkan waktu dua pekan hingga satu bulan Menurut Febri, pemerintah juga butuh dukungan dari dealer untuk meningkatkan promosi pembelian sepeda motor listrik dengan skema bantuan pemerintah. Dia menyadari ada kekhawatiran para dealer soal ketidakjelasan penggantian dana potongan harga dari pemerintah. "Tapi tidak perlu khawatir," ujarnya. Pemerintah mengestimasikan waktu 1,5 bulan untuk memproses klaim, dihitung dari proses pendaftaran. Seluruh tahapannya juga bisa dipantau langsung di Sisapira. (Yetede)
PIALA DUNIA U-17 Kans Kedua Indonesia untuk Mendunia
Indonesia mendapat peluang kedua untuk mendunia melalui sepak bola setelah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U-17 2023. Sejumlah hal pun telah diantisipasi agar pengalaman pahit, yaitu kegagalan menggelar Piala Dunia U-20, tidak terulang. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah ajang dua tahunan itu, menggantikan Peru, diputuskan melalui siding Dewan FIFA, Jumat (23/6 ) malam. Turnamen yunior itu akan digelar 10 November-2 Desember mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir berkata, ajang itu merupakan kesempatan bagi sepak bola Indonesia untuk dikenal dunia. Maka, berbagai pihak, khususnya PSSI dan pemerintah, berkepentingan memastikan ajang itu bisa terlaksana dengan baik. Pengundian babak grup akan digelar pada Agustus 2023 di Jakarta.
”Ini (Piala Dunia U-17) harus diperjuangkan. Untuk bisa menyukseskan event yang sangat berharga ini, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa yang besar dan bersatu. Saya sudah melaporkan ke beberapa menteri tadi malam,” tutur Erick yang juga menjabat Menteri BUMN, Sabtu (24/6), di Jakarta. Menurut Erick, dukungan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk kelancaran penyelenggaraan ajang itu. Tanpa dukungan itu, pengalaman pahit batal digelarnya Piala Dunia U-20, April lalu, akan terus menghantui. Ketika itu, terjadi keriuhan akibat penolakan masif, termasuk dari sejumlah kepala daerah,terhadap kedatangan tim Israel. FIFA lantas mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah karena situasi tersebut. Indonesia digantikan Argentina. Agar hal serupa tidak terulang, Erick merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk bersepakat dan konsekuen mendukung penyelenggaraan Piala Dunia U-17. (Yoga)
Penambangan Ilegal di Konsesi PT Antam Disidik
Kejaksaan Tinggi Sultra mengungkap seluas 157 hektar kawasan hutan di konsesi nikel PT Antam Tbk di Konawe Utara, Sultra, ditambang tanpa izin. Kejaksaan menyidik penambangan ilegal itu. Asisten Intelijen Kejati Sultra Ade Hermawan menyebutkan, kasus pertambangan di lahan PT Antam di Blok Mandiodo terus disidik. Saat ini, empat orang telah ditetapkan menjadi tersangka, termasuk GM PT Antam UPBN Konawe Utara, HW. Meski telah ada empat tersangka, kasus ini diduga kuat melibatkan banyak pihak lain. ”Setelah dua kali pemanggilan, hari ini kami tahan saudara HW setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dia berperan besar dalam kerja sama antara PT Antam dengan PT Lawu dan Perusda Sultra yang menyebabkan penambangan ilegal di Blok Mandiodo,” kata Ade di kantor Kejati Sultra, Jumat (23/6) malam.
Selain HW, tiga orang yang menjadi tersangka adalah GL, pelaksana lapangan PT Lawu Agung Mining; AA, Direktur PT Kabaena Kromit Pratama; dan OS, Direktur Utama PT Lawu Agung Mining. Mereka diduga terlibat dalam pertambangan dan penjualan deposit bijih (ore) ilegal di konsesi milik PT Antam. Tidak hanya menggarap kawasan hutan, para pihak dalam penambangan di Blok Mandiodo ini juga menjual bijih nikel secara ilegal. Nikel yang seharusnya dijual ke PT Antam, sebagian besar diselundupkan keluar. Pelaku memakai dokumen perusahaan lain, salah satunya ialah PT KKP, dan menyamarkan bijih nikel tersebut sebagai hasil penambangan di tempat lain. (Yoga)
Pemijat yang Tertatih-tatih
Riuh di Pasar Induk Kramatjati, Jaktim, tidak mengganggu Ki Jambrong mencari pasien yang akan menggunakan jasanya. Tas seberat 20 kg berisi perlengkapan pijatnya ia gendong ke mana kakinya melangkah. Sesekali ia beristirahat di tengah keramaian pasar, menunggu pasien dating menghampirinya. Lelaki berusia 68 tahun ini sudah berkelana menjadi pemijat sejak tahun 1968 dengan berkeliling Indonesia untuk mencari pengalaman. Pada tahun 1972 ia berkeliling pasar-pasar di Jakarta. Penghasilannya dari memijat ia tabung untuk membangun rumah hingga membeli sebidang tanah untuk ditanami berbagai macam tumbuhan produktif.
Kini kebiasaannya menabung sudah sulit ia lakukan. Semenjak diberlakukannya serangkaian aturan saat pandemi Covid-19, penghasilannya belum juga membaik. Pada medio 2000-an, Ki Jambrong bisa mendapat 10 pasien setiap hari dengan bayaran rata-rata Rp 50.000 per pasien. Kini, dalam seminggu terakhir ia baru mendapatkan lima pasien. ”Bersyukur masih bisa makan, yang sulit bukan hanya saya, semuanya juga sulit.” Tukang pijat di Pasar Kramatjati saat ini ada 50 orang. Selain berkeliling, ada juga pemijat yang menunggu pasien datang menghampiri ke lapak miliknya di Gedung B.
Yoyo (62) adalah satu dari puluhan tukang pijat yang ada di Gedung B, ia memijat sejak enam bulan yang lalu setelah dirinya tidak lagi menjadi sopir taksi. Kemampuan memijatnya merupakan warisan dari nenek buyutnya. Para pemijat di Pasar Induk Kramatjati tertatih-tatih di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ancaman resesi global mungkin tidak terlalu mereka pikirkan. Sebab, bagi mereka bisa mendapatkan pasien untuk menyambung hidup saja sudah cukup. (Yoga)
OJK Cabut Izin Usaha Kresna Life
Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna alias Kresna Life memasuki babak baru. Kemarin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi milik Grup Kresna tersebut. Alhasil, langkah Grup Kresna di bisnis asuransi jiwa tampaknya akan berakhir.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Ogi Prastomiyono, dalam konferensi pers, mengatakan, sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus, rasio solvabilitas (
risk based capital
) Kresna Life tetap tak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan. "Kresna Life juga tak mampu menutup defisit keuangan melalui setoran modal pemegang saham pengendali atau mengundang investor," ucapnya, Jumat (23/6). Merujuk pemberitaan KONTAN, per 2021, Risk Base Capital (RBC) Kresna Life minus 323%.
Upaya penambahan modal pemegang saham pengendali dan penawaran konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (
Subordinated Loan
atau SOL ) juga tidak dapat terlaksana sampai batas waktu selesai.
Seiring pencabutan izin usaha ini, OJK menetapkan perintah tertulis ke PT Duta Makmur Sejahtera (PT DMS), pengendali dan sejumlah pihak tertentu untuk mengganti kerugian nasabah Kresna Life. "Pelanggaran terhadap perintah tertulis memiliki dampak pidana," ujar Ogi. Pihak tertentu yang dimaksud: Michael Steven selaku pemegang saham, Kurniadi Sastrawinata Direktur Utama, serta Antonius Indradi Sukiman dan Henry Wongso selaku Direktur.
Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menyebut, upaya skema SOL, meski didukung sebagian besar pemegang polis, tampaknya terhalang karena tak memberi keyakinan perbaikan RBC.
Dengan pencabutan izin usaha, Kresna Life berpeluang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). "PKPU tidak menyalahi aturan, karena Kresna Life sudah tidak lagi jadi kewenangan OJK dan statusnya sudah seperti perusahaan biasa sejak pencabutan izin usaha," terang Irvan.
Balik Modal KCJB Tak Secepat Laju Kereta Cepat
Polemik soal megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) masih terus bergulir. Kebanyakan dari pihak yang kontra atas proyek bernilai US$ 7,27 miliar ini adalah mengenai kemampuan balik modal dari KCJB.
Targetnya, KCJB mulai beroperasi pada 18 Agustus 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kelak kereta peluru ini akan beroperasi sebanyak 68 kali per hari, dengan rata-rata penumpang 600 orang tiap satu kali perjalanan.
Menurut Luhut, dalam uji coba, KCJB sukses melaju dengan kecepatan 350 kilometer (km) per jam. Ini telah sesuai dengan ketentuan kecepatan yang pemerintah tetapkan ketika beroperasi. Dengan kecepatan 350 km per jam, perjalanan dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang sejauh 125 km bisa ditempuh hanya dalam 25 menit.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira menilai, dengan asumsi 68 perjalanan per hari dan rata-rata penumpang 600 orang setiap perjalanan serta harga tiket Rp 350.000 per penumpang, maka prediksi omzetnya Rp 5,2 triliun per tahun.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, potensi balik modal KCJB adalah sekitar 50 tahun. Itu sebabnya, ada perpanjangan konsesi proyek ini, dari 40 tahun menjadi 80 tahun.









