Mendekati akhir masa jabatan, pemerintah akan mengevaluasi ulang perkembangan pembangunan seluruh proyek strategis nasional. Proyek-proyek yang sulit memenuhi kriteria untuk dikebut tahun depan akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 untuk dilanjutkan oleh presiden dan kepala daerah berikutnya. Berdasarkan data Kemenko Bidang Perekonomian, ditargetkan ada 30 proyek strategis nasional (PSN) dengan total nilai Rp 288 triliun yang akan dikebut penyelesaiannya tahun ini. Tiga proyek sudah rampung per awal Mei 2023, menyisakan 27 proyek. Untuk tahun 2024, targetnya ada 31 proyek bernilai Rp 172 triliun di luar pembangunan kawasan industri yang akan diselesaikan. Pembangunan proyek-proyek ini diprioritaskan paling lambat pada semester I tahun 2024, sebelum terjadi pergantian presiden dan kepala daerah.

Pemerintah juga sudah menyusun daftar PSN yang ditargetkan selesai melampaui tahun 2024. Pada daftar ini, terdapat 56 proyek dengan nilai Rp 1.963 triliun di luar kawasan industri. Meski demikian, ada kemungkinan jumlah PSN yang akan ”diwariskan” kepada pemerintah selanjutnya untuk diselesaikan di atas tahun 2024  itu akan bertambah. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah sedang mengevaluasi ulang daftar PSN itu. ”Akan di-review lagi dengan menggunakan kriteria yang sudah diarahkan oleh Presiden, salah satunya harus sudah financial closing (perjanjian pendanaan). Berapa jumlah pastinya, masih dilakukan evaluasi,” kata Wahyu yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, saat dihubungi, Minggu (25/6). (Yoga)

PT Pertamina Patra Niaga memastikan penerapan skema Full QR Code pada program Subsidi Tepat untuk pembelian solar subsidi berlaku di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Konsumen wajib menunjukkan kode respons cepat atau kode QR saat membelinya. Jika kuota harian terpenuhi, akun konsumen akan terkunci dan tak bisa membeli tambahan di hari yang sama. Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, implementasi Full QR Code bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses solar subsidi. Selain itu, juga menjaga agar BBM bersubsidi hanya diterima oleh mereka yang memang berhak.

”Sejak 22 Juni, Subsidi Tepat, khususnya untuk solar subsidi, sudah diberlakukan skema Full QR Code. Artinya, sudah 100 % transaksi solar subsidi di seluruh wilayah di Indonesia wajib menunjukkan QR Code,” kata Mars Ega, melalui keterangan pers, Minggu (25/6). Aturan pembelian solar bersubsidi atau jenis BBM tertentu (JBT) sebenarnya sudah berjalan tiga tahun, seiring terbitnya SK Kepala Badan Pengatur Hilir Migas No 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT. Regulasi itu mengatur jumlah pembelian maksimal solar bersubsidi yang memiliki nama pasar biosolar. Pada kendaraan pribadi roda empat, maksimal pembelian 60 liter per hari. Pada angkutan umum orang atau barang roda empat sebanyak 80 liter per hari, dan angkutan umum orang atau barang roda enam 200 liter per hari. (Yoga)

Upaya pemerintah mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik dinilai tidak perlu menyulitkan akses ke kendaraan berbahan bakar minyak atau BBM. Perbaikan mekanisme subsidi, pemberian cukai, pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, hingga peningkatan insentif diyakini bisa menjadi solusi. Pemerintah mewacanakan pembatasan akses kendaraan BBM secara bertahap untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Upaya itu, ditempuh dengan membatasi jumlah kendaraan BBM yang beredar atau diperjualbelikan di pasaran.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (25/6) menilai, kebijakan menghentikan penjualan kendaraan BBM belum cocok diterapkan di Indonesia. Sebab, kendaraan listrik masih dalam proses transisi dan daya beli masyarakat belum kuat. Pembatasan penjualan kendaraan BBM butuh waktu lama untuk bisa diterapkan di Indonesia. Hal terdekat yang bisa dilakukan adalah mengubah mekanisme penyaluran subsidi BBM agar tepat sasaran. Menurut dia, subsidi BBM jenis solar dan pertalite sudah sejak lama tak tepat sasaran karena masih bisa dinikmati masyarakat kaya. (Yoga)

Pemindangan ikan skala mikro-kecil berperan mengurangi kemiskinan ekstrem. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, Sabtu (24/6/2023), mengatakan, penjualan pindang kemasan besek oleh usaha mikro-kecil secara nasional pada 2022 mencapai 14 miliar besek dengan harga jual Rp 4.000 per besek atau sekitar Rp 16 triliun. Pemindangan ikan juga ikut menggerakkan sektor-sektor usaha lain. (Yoga)

Penyediaan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, dan bisa diandalkan mendorong perluasan inklusi keuangan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menegaskan hal itu, Sabtu (24/6/2023). Hal ini diwujudkan pula melalui penggunaan sistem pembayaran pindai cepat kode unik (QRIS). Hingga triwulan I-2023, total nilai transaksi QRIS mencapai Rp 40,3 triliun dengan lebih dari 400 juta transaksi, 82 persen oleh usaha mikro kecil menengah. (Yoga)

Otorita Ibu Kota Nusantara tengah membina 250 pelaku UMKM agar bisa menembus pasar ritel dan ekspor. Selain strategi pemasaran, pelaku UMKM membutuhkan modal kerja untuk melengkapi alat produksi. Kegiatan bertema ”Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Program IKM/UKM di IKN” itu dilaksanakan di Titik Nol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Minggu (25/6). Otorita IKN bekerja sama dengan Yayasan Bina Insan Gemilang (BIG) Indonesia. Lembaga independen itu fokus di bidang pendidikan, sosial, dan kewirausahaan. Ratusan pelaku UMKM tersebut mendapat pemaparan materi di bawah tarup (tenda). Mereka berkegiatan sejak pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menuturkan, program itu berupaya untuk menyiapkan pelaku UMKM di Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota  Samarinda, agar IKN semakin tangguh menjadi tempat inkubator UMKM. Ia mengemukakan, 99 % unit usaha di Indonesia berbentuk UMKM. Perannya berkontribusi pada 97 % penyerapan tenaga kerja. ”Saya mau ada lebih banyak lagi acara seperti ini. Jadi, pelaku UMKM semakin mengerti bagaimana pengemasan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital,” kata Bambang. Ketua Yayasan BIG Indonesia Dwi Andayani mengatakan, para pembicara yang dihadirkan merupakan praktisi berpengalaman di bidang ritel hingga ekspor. Selanjutnya, BIG Indonesia dan Otorita IKN akan mengunjungi rumah produksi UMKM yang berpotensi untuk mengekspor. Tim juga akan mendata keperluan pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, seperti ritel. (Yoga)

Kerja sama Indonesia dan Jepang dalam industri manufaktur memantik lahirnya SDM yang mengedepankan disiplin dan komitmen untuk mencapai mutu terbaik. Kerja sama ekonomi kedua negara juga memperkuat teknologi dan peran manufaktur Tanah Air dalam rantai pasok global. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengibaratkan, relasi Indonesia dan Jepang seperti dua sisi pada sekeping mata uang. ”Very very close, baik secara ekonomi maupun diplomatis. Pilihan Indonesia sebagai negara kunjungan pertama Kaisar Jepang menunjukkan pentingnya Indonesia di mata Jepang,” tutur Agus saat dihubungi, Kamis (22/6).

Jalinan hubungan kedua negara ini turut berkontribusi pada pembentukan etos, budaya, dan sikap kerja SDM di Tanah Air. Dia menyebutkan, pemain industri dari Jepang di Indonesia menunjukkan adopsi kultur yang menjunjung kedisiplinan dan produktivitas. Hal ini berbuah pengakuan Jepang atas peningkatan kualitas SDM Indonesia. Sejumlah orang Indonesia pun dipercaya memimpin pabrik besar Jepang di Tanah Air. Hasil survei Japan External Trade Organization (Jetro) menunjukkan, 73 % perusahaan Jepang yang ada di Indonesia memproyeksikan adanya profit pada tahun 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi di Thailand dan Vietnam. Agus pun optimistis, Jepang akan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) karena Indonesia sedang memperkuat posisinya dalam rantai pasok dan ekosistem EV. (Yoga)

Tahun 2023 bukan masa terbaik bagi emiten komoditas. Pasalnya, harga komoditas di pasar global terus melandai. Contoh harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Pada Jumat pekan lalu (23/6), harga CPO di Bursa Malaysia Exchange untuk pengiriman September 2023, berada di posisi MYR 3.620 per ton atau menguat 1,63% dibanding hari sebelumnya. Namun, jika dihitung dalam sepekan, harga CPO sudah turun 3,29%. Padahal, di awal tahun ini, harga CPO masih MYR 4.083 per ton. Dus, jika dihitung sejak awal 2023, harga CPO sudah rontok 11,33%. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan menilai, penurunan harga batubara dipicu lesunya permintaan di pasar global. Pemulihan ekonomi China yang lebih lambat dari ekspektasi mempengaruhi kebutuhan konsumsi energi, yang berimbas pada harga batubara. Tren melandainya harga sejumlah komoditas tak pelak ikut menyeret indeks harga saham gabungan (IHSG). Indeks saham menutup akhir pekan lalu dengan pelemahan 0,19% ke posisi 6.639,73. Bila diakumulasi sejak awal 2023, IHSG sudah longsor 3,08%. Pengamat pasar modal Teguh Hidayat tak memungkiri, salah satu pemberat langkah IHSG adalah melemahnya saham-saham berbasis komoditas. Memang, mengutip data Bloomberg, saham-saham emiten yang terkait komoditas menyumbang bobot 17,35% terhadap IHSG. Teguh mengamati, saham emiten energi yang mengalami penurunan harga dan memiliki bobot besar terhadap IHSG, antara lain, PT Bayan Energy Tbk (BYAN). Pada penutupan bursa akhir pekan lalu, saham BYAN naik tipis 1,15% ke level Rp 15.400.

Pemerintah sudah menjalankan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Namun Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Keuangan (Kemkeu) meninjau pengenaan PPN 11% untuk produk pengolahan setengah jadi seperti stainless steel (nikel) dan ingot (timah). Memang dalam daftar barang dan jasa yang tidak terkena PPN, produk pengolahan setengah jadi tidak masuk dalam daftar yang kerap disebut negative list itu. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai pengenaan PPN 11% pada produk pengolahan setengah jadi (intermediat) dari nikel menjadi stainless steel atau dari timah menjadi ingot (batang logam) tidak adil. Maka dia meminta pemerintah mengusulkan peninjauan atas pengenaan PPN sebesar 11% pada produk pengolahan setengah jadi tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong industri pengolahan lanjutan semakin kompetitif. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Bambang Patijaya mengingatkan persoalan regulasi yang tidak tepat sasaran akan menjadi penghambat investasi pengembangan industri lanjutan di Indonesia. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono juga mempertanyakan kebijakan tersebut. Dia menilai kebijakan itu hanya akan melemahkan daya saing industri dalam negeri dan justru memperkuat daya saing industri negara lain yang memanfaatkan kebijakan yang ada. Hanya saja, anggota Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Ajib Hamdani menilai pengenaan PPN atas produk pengolahan setengah jadi masih relevan diterapkan saat ini. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, apabila produk pengolahan setengah jadi tersebut dibebaskan dari PPN, maka produsen atau perusahaan tidak bisa mengkreditkan pajak masuknya. Sehingga justru yang terjadi adalah pengusaha bakal mendapatkan tambahan beban biaya produksi.

Sejumlah saham yang lama tertidur di level gocap atau Rp 50 mulai bergerak setelah hadirnya papan pemantauan khusus. Namun, usai dua pekan diluncurkan, saham-saham ini cenderung bergerak turun. Investor tampak melakukan aksi jual di saham-saham ini. Setidaknya, ada 12 saham yang harganya kini sudah berada di bawah gocap. Saham-saham itu mendapat kriteria 1, atau harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler periodic call auction kurang dari Rp 51. Seluruh saham tersebut juga masuk dalam kriteria 7. Artinya, nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir. CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo mengatakan, dilihat dari pergerakan harganya, saham-saham ini memang terus menyentuh auto reject bawah (ARB) dari posisi Rp 50. Investor yang memiliki saham-saham ini punya risiko likuiditas pasar di tengah permintaan jual yang tinggi. Alhasil, ada potensi harga saham-saham ini menuju ke Rp 1 per saham. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, penurunan harga saham ini disebabkan sentimen negatif yang menyelimuti fundamental perusahaan. Walhasil, memang tak mudah untuk membangkitkan harga saham-saham ini. Pengamat Pasar Modal dan Founder WH Project William Hartanto mengatakan, ketika ada saham yang turun ke harga Rp 1 akan ada banyak spekulan yang mencoba untuk beli. "Ini karena persentase kenaikan setelah harga Rp 1 tinggi," ujar William