Pemerintah sudah menjalankan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Namun Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Keuangan (Kemkeu) meninjau pengenaan PPN 11% untuk produk pengolahan setengah jadi seperti stainless steel (nikel) dan ingot (timah). Memang dalam daftar barang dan jasa yang tidak terkena PPN, produk pengolahan setengah jadi tidak masuk dalam daftar yang kerap disebut negative list itu. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai pengenaan PPN 11% pada produk pengolahan setengah jadi (intermediat) dari nikel menjadi stainless steel atau dari timah menjadi ingot (batang logam) tidak adil. Maka dia meminta pemerintah mengusulkan peninjauan atas pengenaan PPN sebesar 11% pada produk pengolahan setengah jadi tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong industri pengolahan lanjutan semakin kompetitif. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Bambang Patijaya mengingatkan persoalan regulasi yang tidak tepat sasaran akan menjadi penghambat investasi pengembangan industri lanjutan di Indonesia. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono juga mempertanyakan kebijakan tersebut. Dia menilai kebijakan itu hanya akan melemahkan daya saing industri dalam negeri dan justru memperkuat daya saing industri negara lain yang memanfaatkan kebijakan yang ada. Hanya saja, anggota Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Ajib Hamdani menilai pengenaan PPN atas produk pengolahan setengah jadi masih relevan diterapkan saat ini. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, apabila produk pengolahan setengah jadi tersebut dibebaskan dari PPN, maka produsen atau perusahaan tidak bisa mengkreditkan pajak masuknya. Sehingga justru yang terjadi adalah pengusaha bakal mendapatkan tambahan beban biaya produksi.

Sejumlah saham yang lama tertidur di level gocap atau Rp 50 mulai bergerak setelah hadirnya papan pemantauan khusus. Namun, usai dua pekan diluncurkan, saham-saham ini cenderung bergerak turun. Investor tampak melakukan aksi jual di saham-saham ini. Setidaknya, ada 12 saham yang harganya kini sudah berada di bawah gocap. Saham-saham itu mendapat kriteria 1, atau harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler periodic call auction kurang dari Rp 51. Seluruh saham tersebut juga masuk dalam kriteria 7. Artinya, nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir. CEO Edvisor Profina Visindo Praska Putrantyo mengatakan, dilihat dari pergerakan harganya, saham-saham ini memang terus menyentuh auto reject bawah (ARB) dari posisi Rp 50. Investor yang memiliki saham-saham ini punya risiko likuiditas pasar di tengah permintaan jual yang tinggi. Alhasil, ada potensi harga saham-saham ini menuju ke Rp 1 per saham. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, penurunan harga saham ini disebabkan sentimen negatif yang menyelimuti fundamental perusahaan. Walhasil, memang tak mudah untuk membangkitkan harga saham-saham ini. Pengamat Pasar Modal dan Founder WH Project William Hartanto mengatakan, ketika ada saham yang turun ke harga Rp 1 akan ada banyak spekulan yang mencoba untuk beli. "Ini karena persentase kenaikan setelah harga Rp 1 tinggi," ujar William

Penggemar obligasi negara ritel bisa mulai bersiap lagi. Sebab pemerintah akan mulai menawarkan obligasi negara ritel seri ORI023 pada 30 Juni. Penawaran tersebut mundur dari jadwal sebelumnya 28 Juni 2023. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, penetapan jadwal pemasaran SBN ritel mempertimbangkan waktu yang tepat seperti hari-hari besar, tanggal gajian, dan SBN ritel yang jatuh tempo. Sehingga ada kesempatan re-investasi bagi investor. "Selain itu, kondisi pasar keuangan dan kebutuhan pembiayaan juga akan menjadi dasar pertimbangan kami," ujar dia kepada KONTAN, Jumat (23/6). Pemerintah menawarkan dua seri (dual tranches). Yakni, ORI023-T3 dengan tenor tiga tahun dan ORI023-T6 tenor enam tahun. ORI023T6 akan menjadi tenor terpanjang produk SBN ritel. "Ini memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam berinvestasi sesuai dengan preferensi dan tujuan investasinya," jelas Deni. Dalam menetapkan kupon pemerintah akan mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, tingkat suku bunga yang berlaku di pasar (yield SBN tenor bersesuaian), tingkat suku bunga deposito bank BUMN, BI rate hingga inflasi. Pada lelang ORI023, Deni menyebut, pemerintah menetapkan kuota pembelian per orang WNI atau single investor identification (SID) untuk ORI023-T3 adalah Rp 5 miliar dan ORI023-T6 adalah Rp10 miliar. Kalau hitungan Analis Fixed Income Sucorinvest Asset Management Alvaro Ihsan, kupon yang ditawarkan dalam ORI023 bisa di atas inflasi yang saat ini pada 4%. Apalagi, jika melihat dari fair yield ORI yang saat ini tradeable rata-rata di atas 5,5%. Sehingga ia memperkirakan minimal kupon akan di level 5,5%.

Perang tarif antar operator telekomunikasi sudah usai. Kini, iklim di industri telekomunikasi menjadi lebih rasional. Persaingan antar operator pun tidak lagi sekaku sebelumnya. Hal ini sudah terlihat dengan adanya kenaikan tarif layanan dan data secara keseluruhan. Analis BCA Sekuritas Mohammad Fakhrul Arifin mencatat, penyesuaian tarif rata-rata industri pada tahun 2022 berkisar 10%-20%. Menurut dia, rasionalisasi harga dan peningkatan payload data pengguna secara konsekuen meningkatkan pengeluaran data. "Paket data dengan tarif Rp 50.000-Rp 300.000 dipilih sebagai penawaran paling disukai, mewakili 76,1% dari total," kata dia, Minggu (25/6). Fakhrul memprediksi, pendapatan industri telekomunikasi pada tahun 2022-2025 dapat tumbuh 5,9% (CAGR), naik dari 3,8% tahun 2016-2021. Namun, average revenue per user (ARPU) diperkirakan tumbuh konservatif pada 5,5%-6,7% pada tahun 2023-2024. ARPU industri pada 2023 sebesar Rp 39.200 dan jadi Rp 44.200 pada 2024. Analis Maybank Sekuritas Etta Rusdiana pun sepakat jika saat ini kompetisi menjadi lebih sehat dibandingkan beberapa tahun lalu. Kini operator mulai menargetkan ARPU lebih tinggi, salah satunya dengan menerapkan tarif per GB lebih murah di nominal tinggi. Strategi ini berdampak positif ke ARPU. Analis Samuel Sekuritas, Jonathan Guyadi dalam riset 16 Mei 2023 menjelaskan, inisiatif pada pengembangan fix mobile covergence (FMC) akan membantu agar churn rate berkurang. Dia menyebut, di Eropa peluncuran FMC membuat churn rate berkurang 14%-26% dalam lima sampai delapan tahun. Inisiatif ini dilakukan PT XL Axiata Tbk (EXCL) yang berencana menggelar transformasi struktural. XL sebagai Serve Co dan PT Link Net Tbk (LINK) menjadi Fiber Co. Pelanggan fixed broadband LINK akan dimigrasikan ke EXCL sementara aset fiber EXCL diberikan ke LINK. Telkomsel dan Indihome juga menggelar spin-off bisnis fixed broadband. Ini akan membuat PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) lebih efisien. Belanja modal bisa turun menjadi hanya membutuhkan 20%-22% dari pendapatan. Secara historis anggaran capex TLKM 25% dari pendapatan.

Gelontoran dana pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke perusahaan pelat merah menebal dalam 5 tahun terakhir. Tahun depan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun sudah menyodorkan permintaan PMN senilai Rp57,9 triliun untuk 10 korporasi.Besarnya PMN menjadi perhatian banyak kalangan. Legislator pun sudah minta pengawasan yang lebih ketat karena adanya penerima PMN yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).Selain soal besarnya dana APBN untuk BUMN, catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi lampu kuning. BPK menemukan dana PMN 2015 dan 2016 senilai Rp10,49 triliun untuk 13 BUMN belum optimal karena penyerapan belum 100% dan pekerjaan belum terealisasi.Pemberian PMN memang idealnya menjadikan BUMN lebih profitable, bukan sebaliknya malah menjadi beban dan biaya.

Saat ini bermunculan platform transaksi emas batangan dengan beragam bentuk transaksi dan kemudahan transaksi secara elektronis. Sebut saja “Emas Digital” yang sangat digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk kalangan milenial untuk tujuan investasi. Emas yang ditransaksikan bukan emas dalam bentuk digital, tetapi benar tersedia dan tersimpan fisik emas dalam gramasi tertentu. Hanya saja, transaksi dan catatan kepemilikan fisik emas dilakukan secara digital dan real time. Ragam bentuk transaksi emas dapat berupa jual dan/atau beli, beli suka-suka sampai gramasi tertentu, cicilan tetap dengan penyerahan kemudian, titip, dan cetak serta transaksi lain sesuai dengan inovasi, perkembangan dan kebutuhan dalam perdagangan Emas Digital. Terdapat berbagai penamaan bentuk transaksi Emas Digital seperti cicil emas, tabung emas, dan brankas, tetapi esensinya sama. Ragam bentuk transaksi Emas Digital tersebut sangat lekat dengan aspek perdagangan sebagai tatanan kegiatan yang terkait transaksi barang dengan tujuan pengalihan hak atas barang. Fisik emas merupakan barang berwujud dan barang bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha (Pasal 1 UU 7/2014 tentang Perdagangan).

Beberapa regulasi teknis dimaksud yaitu Permendag 119/2018 tentang tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital, Perba 2/2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi, dan Perba 4/2019 jo Perba 13/2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital. Substansinya mengatur secara komprehensif mengenai tata kelola penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital: mulai dari kewajiban pemenuhan standar mutu emas; penyediaan dan penyimpanan (depository) fisik emas; bentuk transaksi dan mekanisme transaksi serta kelembagaan; penyimpanan dana pada segregated account, penyelesaian transaksi dengan prinsip delivery versus payment, dan withdrawal; digitalisasi transaksi dan catatan kepemilikan emas; mitigasi risiko, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) serta laporan transaksi keuangan yang mencurigakan; dan penyelesaian perselisihan. Menurut Bappebti, sekurang-kurangnya ada lima manfaat pengaturan tersebut. Pertama, memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kedua, meningkatkan investasi dalam negeri. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Keempat, mencegah money laundring dan terrorist financing. Kelima, membuka lapangan kerja baru.

Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, perihal pengambilan keputusan penyertaan modal negara, relatif berjalan mulus.Budhy Setiawan, anggota Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Barat memperoleh tugas untuk membacakan pandangan mini fraksi terkait dengan penyertaan modal negara (PMN) tambahan tahun anggaran 2023 kepada empat perusahaan pelat merah.Alokasi PMN itu diambil dari biaya cadangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Korporasi pelat merah yang mendapat suntikan PMN yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) senilai Rp3 triliun.Lalu, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) dengan nilai penyertaan negara Rp1,19 triliun, selanjutnya PT Reasuransi Indonesia Utama dengan PMN senilai Rp1 triliun, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau IDFood senilai Rp500 miliar.“Pemberian PMN idealnya menjadi profit center, bukan sebaliknya malah menjadi beban dan biaya,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Budhy Setiawan dalam Rapat Kerja, Kamis (15/6).Lewat PMN yang diberikan, katanya kinerja perusahaan pelat merah mestinya terungkit dan kontribusi terhadap perekonomian lewat penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekosistem di sekitar kawasan, dan pengembalian kepada negara lewat dividen, menjadi optimal.Partai yang dinakhodai oleh Airlangga Hartarto itu juga meminta supaya Kementerian BUMN melakukan pengawasan terkait dengan tata kelola PMN, termasuk dari aspek dampaknya terhadap kinerja korporasi ke depan.

Untuk tahun depan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan PMN tunai sebesar Rp57,96 triliun dan PMN nontunai Rp673 miliar. Besarnya dana PMN yang diminta BUMN ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak soal efektivitasnya.Satu sisi, perusahaan pelat merah yang mendapat darah segar lewat PMN, kinerjanya tidak sepenuhnya positif. Beberapa korporasi yang memperoleh suntikan modal negara, malah bergelut dengan ekuitas negatif.Wahyu Sanjaya, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyatakan telah melakukan kunjungan spesifi k dan menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sementara itu, data BAKN yang diterima dari laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, ketiga BUMN penerima PMN itu memiliki nilai utang cukup besar. Sementara itu anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK menilai permintaan PMN senilai Rp57,9 triliun kepada 10 BUMN untuk tahun depan cukup riskan karena beberapa faktor.

Peningkatan penyaluran kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi fokus sejumlah daerah untuk menjaga perputaran ekonomi di wilayahnya setelah memasuki endemi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat berharap terjadi peningkatan kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM dalam Festival Ekonomi Syariah Minangkabau 2023. Endang Kurnia Saputra, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat, mengatakan pihaknya menargetkan terjadi penyaluran KUR sebesar Rp2 miliar sepanjang pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah Minangkabau (FESMina) 2023. “Istimewanya mengajukan pinjaman KUR pada kegiatan FESMina ada subsidi. Jadi saya berharap manfaatkan momen ini sebaik mungkin,” katanya, Minggu (25/6). Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatra Barat Endrizal mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan UMKM setelah Indonesia memasuki endemi. “Kami ada konsep Sumbar Sejahtera, sebenarnya telah kami gerakan sejak akhir 2022, tapi belum berjalan maksimal, karena masih pandemi. Sumbar Sejahtera sekarang ini kami lanjutkan lagi,” katanya. Dari Malang, Jawa Timur, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan Malang mencatat penyaluran KUR di wilayah kerjanya menembus Rp1,67 triliun. Kabupaten Malang tercatat menjadi wilayah yang paling banyak terjadi penyaluran KUR, yakni mencapai Rp1,03 triliun sepanjang Januari—Mei 2023. Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai KUR selama ini menjadi katalisator bagi usaha mikro dan kecil untuk terus berproduksi. Menurutnya, Kabupaten Malang menjadi primadona dalam penyerapan KUR karena ada geliat pariwisata Malang Raya yang sudah pulih dan terus berkembang, sehingga mendorong usaha mikro dan kecil makin bergeliat.

JAKARTA,ID-Indonesia akan punya julukan mentereng di tahun 2045: sebagai negara maju, negara super kaya dengan pendapatan tinggi. Targetnya ambisius, sebesar US$ 30.300 per kapita, atau 6,3 kali lipat dari posisi saat ini sebesar US$ 4,784. Kalangan pengusaha dan ekonomi meyakini target mewujudkan "Visi Indonesia Emas 2045" meski sangat berat, dengan segunung kerja esktra keras. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RRJPN) 2025-2045 untuk menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah mematok target Produk Domestik Bruto (PDB) di posisi ke-5 dunia, PDB per kapita US$ 30.300, kontribusi sektor maritim terhadap PDB 17,5%, serta kontribusi industri pengolahan 28% PDB. Selain itu, kemiskinan digiring ke 0,5-0,8%, rasio Gini 0,290-0,320, serta ketimpangan antar wilayah menyempit, dengan PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) 26%. Daya saing SDM meningkat dengan skor Human Capital Index o,73. Pemerintah juga menetapkan 8 Agenda Pembangunan. Kepala EKonomi Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat, untuk menggapai berpendapat, untuk menggapai pendapatan per kapita US$ 30.300, Indonesia harus berupaya ekstra keras agar mampu tumbuh US$ 1.200 per tahun mampu tumbuh US$ 1.200 per tahun atau pertumbuhan ekonomi minimal 6% per tahun selama periode 2024-2045. (Yetede)

JAKARTA,ID-Efisiensi dalam perekonomian dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi ganjalan utama untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju sebagaimana dituangkan dalam Visi Indonesia Emas (VIE) 2045. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan per kapita US$ 30.300 pada 2045, ekonomi rata-rata harus berkualitas, Ketika mengejar VIE 2045, Bhima menekankan penting strategi sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. "Artinya, pertumbuhan tinggi harus dibarengi perbaikan indikator kesejahteraan, kemiskinan ekstrim manjadi 0%, rasio Gini menurun ketimpangan desa dan kota bisa diatasi, lapangan kerja untuk masyarakat bawah terbuka lebar, industri manufaktur berteknologi tinggi biasanya rasio Gini menurun, ketimpangan desa dan kota bisa diatasi, lapangan kerja untuk masyarakat bawah terbuka lebar, industri manufaktur berteknologi tinggi bertumbuh. Sebab, akses dari pertumbuhan  ekonomi tinggi biasanya rasio Gini meningkat," kata dia kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. (Yetede)