Pengeluaran per kapita penduduk Indonesia meningkat gegara kenaikan harga pangan dan BBM. Pengeluaran tersebut diperkirakan semakin meningkat mengingat harga pangan masih relatif tinggi dan seiring peningkatan konsumsi. Dalam laporan ”Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2022” yang dipublikasikan 23 Juni 2023, BPS menyebutkan, pengeluaran per kapita per bulan penduduk Indonesia pada September 2022 sebesar Rp 1,39 juta, meningkat 8,71 % dibandingkan pengeluaran per kapita per bulan September 2021 yang Rp 1,28 juta. Kenaikan pengeluaran itu disebabkan kenaikan harga komoditas pangan dan komoditas nonpangan. Hal itu menyebabkan porsi pengeluaran penduduk untuk makanan meningkat dari 49,3 % pada September 2021 menjadi 50,32 % pada September 2022.

Selain dampak kenaikan harga pangan global, kenaikan harga pangan juga akibat dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax pada 3 September 2022. Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah berpendapat, indikator itu menguak tabir baru penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada September 2021-September 2022. Angka kemiskinan dalam periode perbandingan tersebut memang turun, tetapi porsi pengeluaran penduduk untuk pangan justru naik. ”Hal ini mengindikasikan beban masyarakat untuk pengeluaran pangan bertambah besar bahkan sampai menggerus tabungan,” kata Rusli ketika dihubungi di Jakarta, Senin (26/6). (Yoga)

Penyederhanaan perizinan dan kapasitas berusaha perlu didorong untuk memajukan sektor budidaya udang. Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu bersinergi untuk membenahi masalah regulasi yang dikeluhkan pelaku usaha tambak udang. Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, usaha budidaya udang menawarkan nilai ekonomi yang potensial. Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekspor udang global setelah Ekuador dan India. Meski demikian, kontribusi Indonesia dalam pasar udang global tercatat baru 6 %. ”Peluang besar peningkatan pasar dalam industri udang sepatutnya dioptimalkan,” ujarnya, dalam panen raya tambak percontohan budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) milik KKP di Kebumen, Jateng, Senin (26/6).

Wapres Amin menambahkan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memajukan sektor budidaya udang, yakni penyederhaan izin dan kapasitas berusaha. Masalah regulasi kerap dikeluhkan pelaku usaha tambak udang. Disisi lain, praktik budidaya ramah lingkungan dan berkelanjutan perlu terus dipastikan. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM serta keterlibatan masyarakat dan pekerja local dalam pengelolaan tambak budidaya melalui pelatihan dan pendampingan, juga kemudahan akses sumber daya dan permodalan. (Yoga)

Persoalan menahun penyaluran elpiji kemasan 3 kg atau elpiji bersubsidi yang tidak tepat sasaran belum juga menemui ujungnya. Sistem distribusi ”gas melon” yang masih bersifat terbuka memberi celah potensi penyelewengan di lapangan. Tata kelolanya makin rumit tatkala di setiap rantai pasoknya menjadi sumber pendapatan bagi banyak orang. Pendistribusian elpiji bersubsidi berukuran 3 kg sudah diatur dalam Perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Elpiji 3 Kg. Selain itu, ada Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual  eceran Elpiji 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Berdasarkan regulasi tersebut, harga jual eceran elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur adalah Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung. Pada tahap selanjutnya, di pangkalan / subpenyalur, HET ditetapkan oleh tiap-tiap pemerintah daerah. Sampai titik ini, distribusi elpiji bersubsidi seharusnya bisa terawasi secara optimal.

Warga semestinya bisa membeli langsung ”gas melon” di pangkalan resmi sesuai HET. Namun, praktiknya tidak sederhana. Mulai dari ketiadaan barang hingga kebiasaan membeli di pengecer terdekat. Belum lagi biaya tambahan jika elpiji ingin diantar ke tempat pembeli. Bahkan, temuan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu, elpiji 3 kg dijual Rp 55.000 per tabung di sebuah wilayah di Kalteng melebihi HET yang Rp 22.000 per tabung. Masih kerap ditemukannya harga elpiji 3 kg yang jauh di atas HET di  beberapa daerah menjadi perhatian Menteri ESDM Arifin Tasrif. Beberapa pekan lalu, Arifin mengatakan, pihaknya terus mencari cara agar tata niaga komoditas subsidi pengganti minyak tanah itu bisa membaik. Perbedaan harga (HET dengan harga di pembeli akhir) seharusnya dalam batas wajar. (Yoga)

Posisi uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2023 sebesar Rp 8.332,3 triliun atau tumbuh 6,1 persen secara tahunan.  Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang kuasi sebesar 9,9 persen secara tahunan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono pada Senin (26/6/2023) di Jakarta. (Yoga)

Pedagang dan pemasok ayam di Cirebon, Jawa Barat, mogok berjualan, Senin (26/6/2023). Mereka memprotes harga ayam potong yang mencapai Rp 30.000-Rp 31.000 per kilogram. Padahal, biasanya Rp 17.000- Rp 20.000 per kg. ”Kami demo karena ingin menstabilkan harga ayam,” kata Deni Kustandi, perwakilan aksi tersebut. Mereka akan kembali berjualan Selasa (27/6) ini. (Yoga)

Pemerintah mengantisipasi penerimaan pajak yang hingga pertengahan tahun ini terus melambat di tengah kebutuhan belanja negara yang mulai meningkat. Meski demikian, secara umum, kondisi keuangan negara masih terkendali dengan surplus APBN Rp 204,3 triliun di semester pertama tahun ini. Secara kumulatif, penerimaan pajak sepanjang Januari-Mei 2023 tumbuh 17,7 % sebesar Rp 830,29 triliun atau memenuhi 48,3 % target pajak tahun ini. Meskipun masih tumbuh dua digit, kondisi itu lebih lambat dari pertumbuhan penerimaan pajak Januari-Mei 2022 lalu yang menyentuh 53,5 %. Melambatnya penerimaan pajak di awal tahun ini semakin terlihat dari kinerja bulanan. Pada Januari-Maret 2023, pemasukan pajak masih tumbuh dua digit, yakni 48,6 % (Januari), 30,4 % (Februari), dan 23,2 % (Maret).

April dan Mei, penerimaan pajak merosot ke pertumbuhan satu digit, yakni 4,8 % (April) dan 2,9 % (Mei). Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Senin (26/6) mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak melandai akibat basis perbandingan yang memang sudah tinggi di tahun lalu. Moderasi harga komoditas dunia serta kinerja ekspor-impor yang melandai membuat penerimaan pajak  tidak sepesat tahun lalu. Perlambatan itu terlihat di semua jenis penerimaan pajak. Setoran PPh 22 impor dari perusahaan yang melakukan kegiatan impor, misalnya, merosot dari pertumbuhan 207,5 % tahun lalu menjadi 0,9 % tahun ini. Pertumbuhan setoran PPh badan juga menurun dari 127,5 % tahun lalu menjadi 24,8 % tahun ini. Penerimaan PPN impor turun dari 43,9 % tahun lalu menjadi 4,4 % tahun ini. Ini menunjukkan bahwa impor barang modal untuk kegiatan produksi mulai melambat. (Yoga)

Industri pembiayaan dalam negeri terus memikat investor. Pasar yang semakin besar menjadikan investor berbondong-bondong masuk. Terbaru, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG Group) mengumumkan membeli 80,6% saham PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) senilai Rp 7,04 triliun. MUFG Group membeli saham milik PT Jayamandiri Gemasejati (JG Motor) bersama dengan sejumlah pemegang saham lain, melalui MUFG Bank, Ltd. (MUBK), sebanyak 70,6%. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF), anak usaha MUFG juga, mengambil 10% saham. Kepala Departemen Pengawas IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W. Budiawan menilai, akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan asing menandakan iklim bisnis yang baik. Ia juga memberikan sinyal akuisisi oleh investor asing di industri multifinance bisa berlanjut. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyebut, akuisisi juga akan memperkuat struktur permodalan industri multifinance. Dengan begitu, pembiayaan bakal lebih semarak dan industri pun terus bertumbuh. Chief Financial Officer ADMF Sylvanus Gani menyebut, MUFG menganggap Indonesia pasar yang sangat penting, karena memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Asia Tenggara. Dengan begitu, pasar Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang. Sementara bagi Mandala Finance, akuisisi ini bakal menguatkan bisnisnya. Direktur Utama Mandala Finance Harryjanto Lasmana menyebut, transaksi ini bertujuan untuk mengakselerasi strategi pertumbuhan Mandala yang telah beroperasi selama 26 tahun, serta memperkuat posisi Mandala Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia.

Pemerintah diminta terus mempercepat penyerapan anggaran belanja negara tahun ini. Sebab, belanja negara akan menjadi salah satu tumpuan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Berbagai lembaga internasional meramal, ekonomi global pada tahun ini akan melemah. World Bank memperkirakan, ekonomi global 2023 hanya akan tumbuh 2,1%. Sementara International Monetary Fund (IMF) dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2,7%. Melemahnya ekonomi global tentu akan berdampak terhadap perekonomian RI. Terutama, dari sisi ekspor yang merupakan salah satu kontributor produk domestik bruto (PDB). Pemerintah harus menyiapkan strategi agar tekanan global tak berdampak signifikan terhadap ekonomi domestik. Caranya, memperkuat kontribusi domestik, berupa belanja pemerintah selain dari konsumsi rumah tangga. Sebenarnya ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menggenjot belanja. Sebab, selama lima bulan berturut-turut di tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mencetak surplus. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), surplus APBN periode Januari-Mei 2023 mencapai Rp 204,3 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi belanja negara tersebut menandakan adanya percepatan penyerapan. Sebab, pada Januari hingga Mei tahun lalu, realisasi belanja justru terkontraksi 0,8% yoy. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menambahkan, biasanya siklus belanja negara akan meningkat tajam pada semester kedua, tepatnya pada Setember, Oktober dan November. "Jadi ini memang belum pada siklus yang menanjam tajam karena nanti akan menanjak tajam itu di semester kedua," kata Astera. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, persentase serapan belanja negara cenderung lebih tinggi dibandingkan serapan pada bulan-bulan sebelumnya. Namun, tidak sebesar laju penerimaan APBN. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan laju belanjanya, terutama pada awal tahun sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus di paruh kedua tahun berjalan.

Kinerja PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk pada awal 2023 melemah. Analis menyebut, kinerja MIKA tidak setinggi saat pandemi Covid-19. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, hal ini karena tingkat keterisian tempat tidur alias bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit sudah menurun signifikan dibandingkan saat terjadi pandemi Covid-19. Analis Sinarmas Sekuritas, Michael Filbery dalam riset 23 Mei 2023 mengatakan, penurunan pendapatan dan laba bersih MIKA pada kuartal I-2023 karena pendapatan rawat inap dan rawat jalan yang menurun. Akibatnya, pendapatan MIKA pada kuartal I-2023 turun 6% secara tahunan year on year (yoy) menjadi Rp 1,03 triliun. Sementara, laba bersih MIKA pada periode sama turun 14% yoy menjadi sebesar Rp 231 miliar. Penurunan ini sejalan dengan proporsi pendapatan MIKA yang berasal dari BPJS menjadi lebih tinggi. Sementara kontribusi pendapatan terkait Covid-19 menurun. Rata-rata hari menginap alias average length of stay (ALoS) MIKA turun menjadi 2,8 hari dari 3,0 hari di kuartal I-2022. Namun, Michael masih membuka kemungkinan adanya pertumbuhan pendapatan mid-double-digit pada kuartal II-2023. Proyeksi ini didasarkan pada harapan adanya peningkatan moderat dalam jumlah hari rawat inap, terutama karena lebih banyak hari libur selama periode hari raya yang dapat mengarah pada peningkatan di ALoS dan Bed Occupancy Rate (BOR). Sementara, pertumbuhan pendapatan di sisa 2023, menurut Michael akan terdorong dari penambahan rumahsakit baru yang mulai beroperasi. MIKA memiliki rumahsakit di Pamulang dan Slawi. Rumahsakit di kedua lokasi ini menyumbang tambahan kapasitas 264 tempat tidur.

Performa fiskal di tahun konsolidasi terbilang prima. Hal itu ditandai dengan berlanjutnya surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Kemarin, Senin (26/6), Kementerian Keuangan mempu­­blikasikan realisasi postur fiskal 2023 yang masih mencatatkan surplus Rp204,3 triliun atau 0,97% terhadap produk domestik bruto (PDB) per bulan lalu. Tentu ini menjadi angin segar pemangku kebijakan yang wajib membatasi defisit fiskal maksimal 3% pada tahun ini. Kinerja apik itu pun mendapat respons dari International Monetary Fund (IMF). Lewat Indonesia 2023 Article IV Consultation, IMF memandang prospek APBN untuk berakhir di garis konsolidasi amatlah besar. Deputi Direktur IMF Cheng Hoon Lim, mengatakan ekonomi nasional berkinerja kuat. Indonesia mampu mengendalikan inflasi, dan eksekusi kebijakan ekonomi makro menuju endemi ditempuh dengan cukup tepat. Akan tetapi, meski menorehkan kinerja ciamik, ekonomi nasional rupanya menghadapi kendala yang tak bisa dibilang remeh. Di sisi lain, belanja negara yang seyogianya bisa dioptimalkan untuk memacu mesin ekonomi hanya tumbuh 7,1% (year-on-year/YoY). Kondisi ini pun diwaspadai betul oleh otoritas fiskal karena pelemahan penerimaan pajak bermuara pada terbatasnya manuver fiskal untuk meme­nuhi kebutuhan belanja. Situasi ini pula yang kemudian membatasi akselerasi belanja karena pemerintah dihadapkan pada target defisit maksimal 3% tahun ini. Apabila keran belanja dipaksa mengucur deras maka defisit berisiko di luar estimasi lantaran pembiayaan dipenuhi dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan lesunya kontribusi pajak pada sektor usaha strategis mengonfirmasi bahwa perlambatan ekonomi global telah terjadi dan berisiko menjalar ke dalam negeri. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, mengatakan institusinya akan melakukan penghitungan ulang soal prospek pajak menyusul normalisasi komoditas. "Akan kami monitor dampaknya pada PPh, meski di akhir Mei seluruh jenis pajak masih menunjukkan pertumbuhan positif," ujarnya. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, menambahkan bank sentral bersama pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi.