Hadapi EUDR, RI Siapkan Jalur Litigasi dan Alih Pasar
Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan dua langkah lanjutan menghadapi implementasi UU Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Kedua langkah itu adalah mematangkan litigasi atas EUDR ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan pengalihan pasar CPO dan produk turunannya dari Uni Eropa. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Selasa (27/6) mengatakan, RI sudah menyampaikan keberatan secara resmi terkait penerapan EUDR ke Komisi Uni Eropa (UE). RI juga menyampaikannya kepada negara anggota UE secara bilateral. Langkah itu kemungkinan dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa melalui persidangan atau ligitasi di WTO. Namun, hal itu harus melewati mekanisme konsultasi terlebih dahulu di WTO.
”Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap penilaian secara internal untuk mempertimbangkan opsi itu sebagai respons kebijakan UE,” ujarnya dalam Sawit Week 2023 yang digelar CNBC Indonesia. Menurut Jerry, sikap RI terhadap EUDR sudah jelas. RI memandang kebijakan UE itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip aturan WTO, termasuk di dalamnya perdagangan yang adil dan tidak diskriminatif. Regulasi itu dapat menghambat produk ekspor Indonesia, seperti sawit, kopi, kakao, dan produk dari kayu. Dengan memasukkan CPO dan produk turunannya ke regulasi itu, EU mendiskriminasi komoditas ekspor unggulan RI itu dari minyak-minyak nabati lain. ”Yang ingin kami pastikan adalah tidak boleh ada diskriminasi dan delegitimasi, serta kebijakan yang berstandar ganda dan tidak mengedepankan perdagangan yang adil,” katanya.
Selain menempuh jalur litigasi, RI juga berencana mengalihkan pasar CPO dan produk turunannya dari UE ke China, Pakistan, AS, serta sejumlah negara di Afrika dan Uni Ekonomi Eurasia (UEE). Jerry menyebutkan, nilai ekspor CPO dan produk turunannya pada Januari-April 2023 sebesar 8,79 miliar USD. Meskipun nilainya turun 19,42 % secara tahunan, volume ekspornya meningkat 21,1 % secara tahunan. ”Masih besarnya potensi ekspor komoditas itu berkat upaya perluasan pasar ke China, Pakistan, dan AS,” kata Jerry. Ketm Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebutkan, RI tengah menjajaki kerja sama perdagangan CPO dan produk turunannya dengan negara-negara UEE, termasuk Rusia. Rusia berencana menambah impor CPO untuk menopang industri oleo kimia di negara tersebut. (Yoga)
Transparansi Emisi, Langkah Awal Selamatkan Bumi
JAKARTA,ID-Laporan transparansi pencapaian pengurangan emisi karbon yang telah dilakukan oleh perusahaan, bisa menjadi langkah awal untuk mencapai target nol emisi karbon (net zero emission) global pada 2050. Melalui laporan yang dilakukan, baik secara sukarela maupun mandatory (wajib), perusahaan akan berlomba-lomba untuk membuat kemajuan dalam menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca mereka masing-masing. Bila kemajuan dalam menurunkan emisi karbon itu dilakukan secara konsisten bersama kekuatan-kekuatan lain, maka bumi bisa diselamatkan dari ancaman kerusakan akibat pemanasan global (global warming) yang tak terkendali untuk menjaga agar pemanasan global tidak naik lebih dari 1,5 C dari suhu praindustri tahun 1800-seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement)- emisi perlu dikurangi sebesar 45% pada 2030 dan mencapai net zero emission pada 2050. "Apalagi pemerintah baru sign (target) penurunan emisi 29% di 2030. Makanya, entitas-entitas ini berlomba menyusun program dan strategi untuk menurunkan emisi," ujar Founder Bumi Global Karbon Fondation. Penghargaan diberikan kepada 114 korporasi baik yang tercatat di BEI maupun perusahaan nonterbuka. (Yetede)
Tulang Punggung Ekonomi, UMKM Butuh Dukungan Pembiayaan
JAKARTA,ID-Sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, UMKM masih kesulitan mendapatkan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. Berkaitan itu, pemerintah berupaya terus meningkatkan porsi pembiayaan untuk mendukung pengembangan UMKM di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sepanjang tahun 2022 saja, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB)mencapai 60% dan menyediakan lapangan kerja hingga 97%. Sementara itu, dari jumlah outstanding penyaluran kredit perbankan yang saat ini mencapai Rp6.000 triliun, porsi UMKM hanya Rp 1.200 triliun. Dari seluruh penyaluran kredit sepanjang 10 tahun atau satu dekade total kredit usaha menengah kecil masih di kisaran 20%. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar porsi pembiayaan UMKM perbankan menjadi 30%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sampai saat ini masih terdengar beberapa kelompok usaha masayarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan. "Kalau kita lihat di pasar-pasar basah, tidak semua pedagang mendapatkan kredit. Kemarin saya mendatangi salah satu pasar di Jakarta, kita cek mereka sudah dagang selama beberapa tahun. Ada yang sudah berdagang lebih dari lima tahun dan omzetnya cukup besar, tapi saat ini tidak mengandalkan kredit," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Yetede)
2,5 Juta Jemaah Wukuf di Arafah
MINA,ID-Lebih dari 2,5 juta jamaah haji seluurh dunia telah memadati Jabal Rahmah di Arafah, Arab Saudi pada Selasa (27/06/2023). Ratusan ribu jamaah haji mulai bergerak melalui lembah Mina menuju Jabbal Rahmah saat fajar menyingsing pada Selasa untuk menjalani hari paling penting dalam rangkaian ibadah haji, yakni wukuf. Adapun tujuan dari perjalanan wukuf adalah untuk memanjatkan doa dan memohon ampunan, serta mendengarkan kotbah. Umat Islam juga percaya, dengan memanjatkan doa secara khusyuk di Jabal Rahmah, sekitar 20 kilometer sebelah timur kota suci mekkah, merupakan kesempatan terbaik mereka untuk mendapatkan keselamatan dan pembaharuan spiritual. Demikian dilansir dari Afrika News pada Selasa. Sebagai informasi kegiatan haji adalah kewajiban sekali seumur hidup bagi semua Muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk melakukan perjalanan, yang membawa umat beriman menyusuri jalan seperti yang dilalui Nabi Muhammad SAW sekitar 1.400 tahun yang lalu. Dan ibadah haji 2023 ini dikembalikan ke pasaitas penuh setelah berakhirnya pandemi Covid. (Yetede)
Proyek Infrastruktur Dikebut, Impor Baja dan Mesin Konstruksi Terkerek
JAKARTA,ID-Percepatan penyelesaian proyek infrastukrtur berdampak terhadap kenaikan impor besi baja pada periode Januari Mei 2023 menjadi US$ 4,9 miliar atau naik 6,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan spesifik pada tahun lalu meningkat 33,4% dibanding April 2023. Impor mesin konstruksi yang masuk dalam kategori barang modal juga naik, yakni periode Januari-Mei 2023 tercatat mencapai US$ 15,6 miliar naik 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. "Masih ada catatan pada peran produk dalam negeri dalam pembangunan proyek infrastruktur sehingga dampak berganda yang diharapkan menjadi kurang optimal," kata Direktur Center of Economic and Law Stuudies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara kepada Investor Daily, Senin (26/06/2023). Sementara itu, pemerintah diantaranya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) terus mendorong pembelian produk dalam negeri dengan menggunakan APBN guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan target 95% dari pagu anggaran barang dan jasa dibelanjakan produk lokal, industri dalam negeri serta UMKM diyakini bisa hidup dan berkembang," (Yetede)
Ubud Jadi Destinasi Gastronomi Internasional
JAKARTA,ID-Pemerintah berencana menjadikan Ubud, Bali sebagai destinasi gastronomi (seni kuliner) United Nation World Tourism Organization (UNWTO) 2023. Pengembangan Ubud sebagai Destinasi Gastronomi UNWTO 2023 merupakan bagian dalam mendukung program Indonesia Spice Up The World (ISUTW). "Program ini merupakan salah satu rencana aksi Program Prioritas Nasional Bidang Pariwisata 2023 yang akan dipantau melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) 2023 oleh KSP," kata Direktur Wisata Minat Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraft) Itok Parikesit dalam keterangan resminya, Selasa (27/06/2023). Selain pengembangan destinasi gastronomi, menurut Ito, esensi dari Indonesia Spice Up The World adalah ekspor rempah, pengembangan restoran Indonesia di luar negeri, serta promosi kuliner. "Setelah destinasi ini ditetapkan, nanti harus ada organisasi yang mengelola destinasi gastronomi ini. Mulai dari organisasi yang dibentuk Pemda hingga kelompok masyarakat arus bawah, sehingga hasilnya akan sangat baik," ujar dia.
Ketiban Beban Kereta Cepat
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dua persoalan dalam pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB): potensi kerugian dan pelanggaran aturan. Keduanya berkaitan dengan pembengkakan biaya alias cost overrun yang membelit proyek sepur berkecepatan 350 kilometer per jam itu. Melalui pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat tahun 2022, lembaga auditor negara mendapati pendanaan cost overrun kereta cepat berpotensi membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Operator kereta pelat merah itu merupakan pemimpin konsorsium badan usaha milik negara di proyek kereta cepat. Indonesia dan Cina menyepakati nilai cost overrun KCJB sekitar US$ 1,2 miliar. Dari angka tersebut, Indonesia harus menanggung pembengkakan biaya senilai US$ 723,58 juta atau sekitar Rp 10,8 triliun.
Sebagian besar atau sekitar US$ 542,68 juta akan dibiayai oleh utang dari China Development Bank atau Bank Pembangunan Cina. Adapun sisanya, sebesar US$ 180,89 juta, bersumber dari ekuitas (modal) yang harus disetor badan usaha milik negara (BUMN) anggota konsorsium. Pendanaan untuk porsi ekuitas sudah dipenuhi melalui penyertaan modal negara kepada PT KAI sebesar Rp 3,2 triliun pada 2022. "Sedangkan pendanaan yang berasal dari porsi pinjaman dipenuhi melalui pinjaman yang akan dilakukan oleh pimpinan konsorsium," demikian laporan BPK. Sebagai pemimpin konsorsium Indonesia, PT KAI memiliki saham terbesar di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 menyatakan pinjaman demi menambah modal untuk memenuhi kewajiban akibat kenaikan atau perubahan biaya proyek KCJB harus ditanggung PT KAI. Hal yang sama berlaku jika terdapat kewajiban perusahaan patungan yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya dengan penyertaan modal negara. (Yetede)
Indikasi Maraknya Akuisisi Multifinance
Tren merger dan akuisisi kembali bergeliat di industri jasa keuangan Tanah Air, tak terkecuali industri pembiayaan. Terbaru, grup keuangan asal Jepang, MUFG Bank Ltd, dan PT Adira Dinamika Multi Finance mengakuisisi PT Mandala Multifinance Tbk (Mandala Finance). PT Jayamandiri Gemasejati (JG Motor) bersama sejumlah pemegang saham Mandala Finance lainnya telah menyatakan kesepakatan jual-beli bersyarat dengan MUFG Bank dan Adira Finance sebagai pembeli bersama untuk menjual kepemilikan 80,6 % sahamnya dengan nilai sekitar Rp 7,04 triliun. “Transaksi ini bertujuan untuk mengakselerasi strategi pertumbuhan kami dalam melayani dan memberdayakan pelanggan serta memperkuat posisi sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia,” ujar Direktur Utama Mandala Finance, Harryjanto Lasmana, dalam keterangan resminya, kemarin. Dia berujar bahwa dukungan dari MUFG Group juga akan menciptakan kolaborasi dengan memanfaatkan sinergi dengan anak perusahaan MUFG Group di Indonesia, seperti Adira Finance dan Bank Danamon.
“Kami dapat memanfaatkan sinergi untuk berkolaborasi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan strategi bisnis yang saling menguntungkan,” katanya. Langkah konsolidasi ini juga diharapkan dapat mengakselerasi rencana bisnis perseroan dengan dukungan yang kuat dari ekosistem MUFG Group. “Dengan menjadi bagian dari MUFG Group, akan memberi kami peluang untuk mengembangkan bisnis secara signifikan di masa depan,” ucap Harryjanto. Adapun transaksi ini diperkirakan selesai pada awal 2024 dan tunduk pada persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan serta persyaratan lainnya yang umum dalam transaksi serupa. Dengan penyelesaian transaksi ini, MUFG Bank akan memiliki 70,6 % saham Mandala, sedangkan Adira Finance akan memiliki 10 % saham Mandala. (Yetede)
Sengkarut Konflik Tambang Emas Sangihe
Save Sangihe Island, gerakan perlawanan masyarakat Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sangihe, Sulut mengadukan Kepala Sub Direktorat Pembinaan Ketertiban Sosial Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Ajun Komisaris Besar Robert Karepowan, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Senin lalu. Robert diduga melanggar etika karena dianggap terang-terangan mendukung PT Tambang Mas Sangihe (TMS), perusahaan tambang emas di Sangihe yang berkonflik dengan warga setempat. “Kami juga menduga dia mempunyai saham di PT TMS,” kata inisiator gerakan Save Sangihe Island, Jull Takaliun, saat ditemui di depan gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Selasa, 27 Juni 2023.
Ia menyebutkan Robert memiliki saham di PT Sangihe Pratama Mineral, anak usaha PT Tambang Mas Sangihe. Sesuai dengan akta PT Sangihe Pratama Mineral per 16 Maret 2022, Robert tercatat memiliki enam lembar saham perusahaan senilai Rp 6 juta. Saat ini PT Tambang Mas Sangihe berkonflik dengan masyarakat Sangihe. Warga sudah berkali-kali menentang rencana perusahaan menambang emas di pulau seluas 73 ribu hektare tersebut. Tapi perusahaan tetap berkukuh melakukan penambangan. Perusahaan tengah membangun infrastruktur jalan ke lokasi tambang, yang luas konsesinya mencapai 42 ribu hektare.
Jalan Berliku Meraih Dana Proyek Transisi Energi
Upaya pemerintah mendapatkan bantuan pendanaan program transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) nampaknya masih harus melalui jalan berliku.
Pemerintah harus mampu meyakinkan pihak pendonor terkait program-program yang berkaitan dengan transisi energi yang akan dilakukan. Pihak pendonor sendiri merupakan kombinasi dari
multilateral development bank
, bilateral, dan juga filantropi maupun hibah (
grant
).
"Dana sudah
secure by commitment,
tapi implementasinya harus berjuang meyakinkan karena pada dasarnya ini komersial," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada KONTAN, Selasa (27/6).
Menurut Dadan, dari US$ 20 miliar tersebut, yang sifatnya hibah buat mendanai transisi energi hanya US$ 160 juta atau Rp 2,4 triliun. Kemudian US$ 160 juta lagi merupakan dana bantuan teknis. "Dan, sebesar US$ 10 miliar atau Rp 150 triliun merupakan pinjaman komersial," ujar Dadan.
Memang tak semua program transisi energi itu mengandalkan pendanaan JETP. Dalam KTT G20 di Bali, pemerintah juga mendapat komitmen pendanaan serupa melalui skema yang dinamakan Asia Zero Emission Community (AZEC).
Mirip dengan JETP, skema pendanaan yang digagas Jepang ini meliputi proyek pengembangan transisi energi, seperti proyek EBT, pengembangan amonia, hidrogen, sistem kelistrikan, dan proyek teknologi penangkapan, utilisasi, serta penyimpanan karbon atau
carbon capture, utilization and storage
(CCS/CCUS) dalam pengembangan lapangan migas.
VP
Corporate Communication
PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menilai, penting pendanaan proyek transisi energi di Indonesia. "Tapi kami tak khawatir jika proyek CCS tidak mendapat pendanaan," ujarnya, kemarin.









