Tekankan Keselamatan, Presiden Perkiraan LRT Beroperasi 26 Agustus
JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan, pengoperasian Lintas Rel tengah (LRT) Jabodetabek baru dilakukan pada 26 Agustus mendatang, Presidenpun menekankan, pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian moda transportasi, termasuk LRT Jabodetabek. "Jadi di ricek sekali lagi Insya Allah akhir agustus sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Kemungkinan Insya Allah (diresmikan) 26 Agustus," kata Jokowi seusai meninjau LRT Jabodetabek pada Kamis (10/08/2023). Terkait setifikasi keamanan LRT Jabodetabek, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen. Sementara itu, Menhub Budi Sumadi Karya menjelaskan, aspek keselamatan memang menjadi perhatian sebelum LRT Jabodetabek beroperasi secara komersial. Ia mengungkapkan, pengujian telah dilakukan setiap harinya oleh tim Kemenhub melalui Diretorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama dengan PT KAI (Persero) dan semua pihak terkait. (Yetede)
Pemerintah Akan Bangun Lumbung Pangan di Papua
JAKARTA,ID-Presiden Joko WIdodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk membangun lumbung pangan di Distrik Agandugame dan Sinak, di Provinsi Papua. Hal itu untuk menjaga ketahanan pangan dan menghindari berulangnya persoalan kelaparan di wilayah setempat pada masa yang akan datang. Demikian disampaikan Menko Pembangunan manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi usai menghadiri rapat terbatas penanganan bencana kekeringan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di tiga distrik di tiga kabupaten Puncak Jaya, Kamis (10/08/2023). "Kita dipangil Bapak Presiden untuk rapat internal membahas penanganan kekeringan di papua tepatnya di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Qneri", kata dia seperti dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet pada hari yang sama. Menko PMK menjelaskan, Presiden memerintah jajaran terkait membangun lumbung pangan di Agandugumen selama ini sering terhambat cuaca dan letak geografis yang di ketinggian 9.000 kaki. "Tidak semua pilot punya sertifikat untuk bisa mendarat disana. Karenanya, pilihan sementara ada yang dikirim ke Agandugume langsung, ada yang berhenti di Sinak," kata dia dalam jangka menengah, pemerintah segera memperpanjang runway di bandara SInak agar bisa didarati oleh pesawat berbadan lebih lebar, seperti Hercules. (Yetede)
RI Bisa Raih Keuntungan Komparatif Perdagangan dan Investasi
JAKARTA,ID-Pemerintah Indonesia sedang bersiap untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation/OECD). Dengan menjadi anggota OECD, Indonesia berpeluang memperoleh sejumlah keuntungan komparatif khususnya yang terkait dengan kinerja perdagangan dan investasi. OECD beranggota 38 negara, dengan proses menjadi anggota sekitar 4 sampai 8 tahun. Selama ini Indonesia sudah menjadi key partner dan akan terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan OECD. Bila Indonesia masuk ke OECD maka akan menjadi negara ketiga di Asia setelah Jepang dan Korea. Setelah masuk menjadi anggota OECD dua negara tersebut naik kelas menjadi high income country. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dari sisi perdagangan, bila Indonesia menjadi anggota OECD Indonesia berpeluang lebih besar untuk mempererat hubungan dagang dengan beberapa anggota negara OECD karena Indonesia secara tidak langsung juga akan ikut meningkatkan standar dari sisi perdagangan ketika nanti sudah bergabung dalam organisasi ini. (Yetede)
Laba Emiten Bakal Tumbuh Pesat di Semester
JAKARTA,ID-Laba emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama semester I-2023 melampaui konsensus. Analis meyakini, laba emiten bakal tumbuh pesat di semester II tahun ini, ditopang kenaikan konsumsi domestik dan kucuran dana pemilu. Demikian kesimpulan riset RHB Sekuritas Indonesia dan CGS CIMB Sekuritas Indonesia tentang hasil kinerja keuangan semester I dan proyeksi semester II 2023, dikutip Kamis (10/08/2023) CGS CIMB mencatat, secara keseluruhan, kinerja emiten sebesar I-2023 sedikit melampaui konsensus analis. Ini ditopang oleh hasil mengesankan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Astra Internasional Tbk (ASII), dan PT United Tractors Tbk (UT/UNTR). Ini mampu mengompensasi penurunan kinerja PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Laba bersih Mandiri semester I-2023 mencapai 53% dari proyeksi setahun penuh konsensus analis dan CGS CIMB dan konsensus analis, sedangkan UT 68% dan 64%. "Kami percaya perlambatan sejumlah sektor ekonomi menekan kinerja emiten market cap menengah, sedangkan emiten big cap relatif lebih kebal," tulis broker itu. (Yetede)
Gelombang PHK Startup Masih Terus Berlanjut
JAKARTA,ID-Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan rintisan berbasis terknologi (startup) di Tanah Air masih terus berlanjut pada Juli-Agustus 2023. Alasannya masih sama, mereka ada yang mengaku kesulitan pendanaan (Fundraising) untuk membiayai operasional dan ekspansinya. Di sisi lain ada juga yang beralasan harus menjalankan efisiensi demi menyebarkan dan menjaga potensi pertumbuhan bisnis ke depan. Catatan Investor Daily yang dirangkum dari berbagai sumber dan pernyataan resmi manajemen startup menyebutkan, setidaknya ada lima startup yang mengaku terpaksa harus mem-PHK sebagian karyawannya pada Juli-Agustus 2023 dengan tujuan berkelanjutan bisnis. Group Modalku telah merumahkan 38 karyawannya di Indonesia. Ayoconnnect (Faas) memangkas 10% dari total karyawannya di Tanah Air, dan Qoala (insurtech) merumahkan 80 orang karyawan di Indonesia dan Malaysia. Langkah efisiensi juga ditempuh oleh P2P Lending Akseleren dengan mem-PHK 60 karyawan dan startup proptech Lamudi Indonesia mengumumkan sebagai karyawan di berbagai divisi guna mencapai efisiensi bisnis dan berkelanjutan bisnis dalam jangka panjang. (Yetede)
Dua Jalan Tol Waskita untuk Hutama
JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) bersiap menyambung dua proyek jalan tol yang tak mampu diselesaikan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kedua proyek tersebut, jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi III dan Kayuagung-Palembang-Betung tahap 2, bakal digarap Hutama dengan modal baru dari pemerintah.
Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, memastikan pekerjaan bisa dimulai setelah tahap hitung-hitungan kebutuhan biaya proyek. Perhitungan yang sama pun menentukan porsi saham yang akan dipegang Hutama dari proyek warisan Waskita Karya itu. "Ketentuannya akan difinalkan pada akhir September mendatang," ujarnya saat menjamu awak media di Jakarta, kemarin, 10 Agustus 2023.
Dua ruas jalan bebas hambatan tersebut nyaris terbengkalai akibat tekanan keuangan yang merundung Waskita pada masa restrukturisasi utang. Selain dua kali gagal melunasi tunggakan bunga obligasi, yang masing-masing jatuh tempo pada 5 Mei dan 5 Agustus lalu, emiten berkode saham WSKT itu dihantui utang. Liabilitas Waskita melambung dari Rp 83,98 triliun per 31 Desember 2022 menjadi Rp 84,31 triliun per Juni 2023. (Yetede)
Terlibat Utang Obligasi
JAKARTA - Tiga badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi menanggung utang obligasi yang jatuh tempo pada tahun ini. Salah satunya PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sejak Senin lalu, perdagangan saham BUMN karya tersebut di Bursa Efek Indonesia disuspensi karena perseroan gagal membayar pokok dan bunga ke-12 Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 (PUB IV Tahap I) yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023. Ini bukan pertama kali perseroan tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan tenggat jatuh tempo. Pada Mei lalu, perseroan tidak dapat membayar bunga ke-11 PUB IV Tahap I Tahun 2020. Nilai Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I itu mencapai Rp 135,5 miliar dengan bunga 10,75 persen dan tenor tiga tahun. Perseroan sebelumnya juga menunda pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B, yang awalnya pada 23 Februari 2023 menjadi 16 Juni 2023, setelah ada persetujuan dari pemilik obligasi. Obligasi bertenor lima tahun tersebut memiliki nilai Rp 2,28 triliun dengan tingkat bunga 8,25 persen. (Yetede)
Berharap Penyaluran Kredit UMKM Melesat
JAKARTA – Bank dan lembaga jasa keuangan lainnya diharapkan kian murah hati dalam menggelontorkan kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan peningkatan akses pembiayaan permodalan dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas produk-produk lokal. Dengan demikian, produk UMKM tidak kalah saing oleh produk-produk asing dan memiliki kemampuan menguasai pasar dalam negeri.
“Karena selama ini di situlah kelemahan UMKM kita, masih kurang mendapat dukungan pembiayaan di sektor produksi,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Jika dibanding serbuan produk asing yang memiliki harga lebih murah, produk UMKM tidak bisa berkutik karena tak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk berkompetisi dengan produk massal yang disokong modal besar tersebut.
Teten memastikan keberpihakan pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit UMKM lebih deras lagi. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 450 triliun bagi UMKM. Guna mempermudah proses pengajuan kredit, pemerintah juga telah membuat kebijakan tanpa agunan untuk kredit di bawah Rp 100 juta. (Yetede)
PEMILU 2024, Satgas Antipolitik Uang Polri Pantau Rekening Dana Kampanye
Kepolisian Negara Republik Indonesia berencana membentuk satgas antipolitik uang dalam rangka Pemilihan Umum 2024. Tugas satgas itu memantau penggunaan rekening khusus dana kampanye peserta pemilu guna mencegah praktik politik uang. Merujuk penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi di rekening khusus dana kampanye (RKDK) pada Pemilu 2019 naik di periode minggu tenang. Hal ini dinilai sebagai kejanggalan yang terindikasi politik uang. Sebab, pada saat yang sama, permintaan penukaran uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 juga tinggi (Kompas, 9/8/2023). Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pembentukan satgas antipolitik uang bertujuan membuat pemilu yang lebih demokratis. Karena itu, Polri perlu berperan aktif dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedini mungkin.
”Ya (hingga pemantauan RKDK), karena tujuannya memang untuk mencegah praktik politik uang. Hal itu dicapai melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti PPATK,” ujarnya di sela-sela diskusi media dan aturan pemberitaan kampanye pemilu yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (9/8). Pemantauan aliran dana kampanye merupakan bagian dari tugas satgas antipolitik uang nantinya. Dalam pelaksanaannya, satgas akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diciptakan oleh politik uang. Selain itu, Polri juga membentuk Satgas Nusantara untuk menangkal berita bohong atau hoaks. Bersamaan dengan itu, berbagai operasi dilakukan, misalnya Mata Brata, untuk mencegah gangguan kamtibmas saat penyelenggaraan pemilu. (Yoga)
Berakhir Sudah Masa Kejayaan WFH
Zoom yang berbasis di San Jose, California, AS itu tumbuh eksplosif selama tahun pertama pandemic ketika banyak perusahaan bergegas beralih ke WFH atau bekerja dari jarak jauh. Keluarga dan teman bahkan beralih ke platform ini untuk bertemu ramai-ramai secara virtual sebagai obat rindu. Saham Zoom Video Communications Inc melonjak 15 kali lipat dari harga penawaran umum perdana setahun sebelum pandemi. Nilai pasar sahamnya mencapai 140 miliar USD dan membuatnya unggul di sektor teknologi saat krisis Covid-19. Pertumbuhan Zoom kemudian mandek karena ancaman pandemi surut. Masa-masa kejayaan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah itu harus berakhir. Sahamnya anjlok dari 559 USD pada Oktober 2020 menjadi di bawah 70 USD pada Selasa (8/8).
Saham merosot lebih dari 10 % pada Agustus. Pada Februari lalu, Zoom sudah memutus hubungan kerja terhadap sekitar 1.300 orang atau 15 persen dari total jumlah tenaga kerjanya. Zoom memiliki 8.000 karyawan di 12 kantor di seluruh dunia. Sahamnya jatuh karena banyak pelanggannya yang mulai memanggil karyawannya untuk kembali bekerja di kantor. ”Membiarkan karyawan bekerja di mana saja sudah menjadi tren. Sulit memaksa karyawan untuk kembali. Saya kira bekerja secara campuran akan menciptakan peluang bisnis baru bagi perusahaan,” kata CEO Zoom Eric Yuan. Perusahaan teknologi lain seperti Google, Salesforce, dan Amazon juga sudah menerapkan kebijakan kembali bekerja di kantor meski ada karyawan yang tidak setuju karena waktu dan uang yang terbuang ketika mereka harus ke kantor. (Yoga)









