Cegah TPPO Butuh Peran Sektor Bisnis
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan peran sektor bisnis. Selain mesti menjamin seluruh rantai pasok mereka bebas dari eksploitasi manusia, pengusaha dengan sumber dayanya juga dapat turut membantu pencegahan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Pelaku perdagangan orang kian inovatif memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya menjebak korban terlibat penipuan daring. Modus itu sedang marak di Asia Tenggara. ”Keuntungan tak boleh didapat dengan mengorbankan hak asasi dan martabat manusia,” kata Menlu Retno LP Marsudi dalam Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023, Kamis (10/8) di Denpasar, Bali.
GABF merupakan kolaborasi pemerintah dengan pengusaha dari negara anggota Bali Process. Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, merupakan forum kerja sama untuk membahas isu perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan kejahatan terkait lainnya di kawasan. Pemerintah RI dan Australia menginisiasi Bali Process pada 2002. Forum itu kini memiliki 49 anggota, terdiri dari 44 negara dan sejumlah organisasi internasional. Mulai 2017 pelaku usaha turut dilibatkan dalam GABF. Ketua bersama dari pemerintahan adalah Menlu RI dan Menlu Australia. Adapun ketua bersama dari pebisnis adalah pengusaha Garibaldi Thohir dan pengusaha Australia, Andrew Forrest. Retno menyebutkan, Pemerintah RI sudah menangani lebih dari 2.800 kasus warga negara Indonesia yang terjebak jaringan penipuan daring. ”Hampir 40 persennya korban perdagangan manusia,” ujarnya.
Karena pelaku memanfaatkan teknologi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban, teknologi mesti digunakan pula untuk pencegahan. Retno meminta entitas bisnis bidang teknologi membantu menangkal iklan pekerjaan fiktif di dunia maya yang mengarahkan calon korban ke aktivitas penipuan daring, mendorong kewaspadaan warganet dalam menggunakan media sosial, serta mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas berbasis teknologi. Bisnis juga bisa berkontribusi dalam penanganan saat ada kasus. Caranya, kata Retno, dengan memberikan akses ke pelantar (platform) teknologi bagi aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus penipuan daring beserta TPPO. (Yoga)
Untung-Rugi RI Masuk OECD
Saat ini, OECD beranggotakan 38 negara yang mayoritas berstatus negara berpendapatan tinggi dengan rata-rata Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita 44.886 USD pada 2022. Hanya dua anggota dengan status negara berpendapatan menengah-atas, yaitu Kolombia (PNB per kapita 6.630,3 USD) dan Kosta Rika (PNB per kapita 13.198 USD). PNB per kapita Indonesia pada 2022 adalah 4.580 USD, membuat RI kembali naik status sebagai negara berpendapatan menengah atas. Jika disetujui menjadi anggota OECD, Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga yang bergabung di organisasi yang sering disebut sebagai ”klub negara maju” itu. Akhir-akhir ini, proses lobi untuk menjadi anggota OECD semakin intens dilakukan.
Pada Kamis (10/8) Sekjen OECD Mathias Cormann berkunjung ke Indonesia untuk bertemu Presiden Jokowi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menkeu Sri Mulyani, secara terpisah. Seusai bertemu Cormann di Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, keanggotaan OECD dapat mempercepat upaya Indonesia keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Sebab, setiap negara anggota OECD akan didorong melakukan reformasi serta menerapkan standar kebijakan dan regulasi tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Peluang investasi dan kerja sama perdagangan juga otomatis terbuka lebih lebar.
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, meski banyak manfaat yang bisa didapat, ada implikasi ”biaya” yang perlu dicermati. Dengan menjadi anggota OECD, Indonesia bisa menaikkan reputasi di mata dunia dan menarik lebih banyak investasi dari negara maju. Indonesia juga akan terdorong mereformasi kebijakan sesuai dengan standar internasional. Di sisi lain, implikasi ”biaya” yang perlu ditanggung, antara lain, tanggung jawab lebih untuk membantu negara miskin dan berkembang. (Yoga)
Berebut Beras di Pasar yang ”Kurus”
Indeks harga beras global Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada Juli 2023 mencapai 129,7 poin, naik 2,8 % secara bulanan dan naik 19,7 % dari level tahun lalu. Angka indeks itu tercatat sebagai yang tertinggi sejak September 2011. Kekhawatiran atas potensi dampak El Nino pada produksi beras di beberapa negara produsen serta larangan ekspor beras putih indica oleh India turut mendorong kenaikan indeks tersebut. Awal Agustus 2023, harga beras di bursa Chicago Board of Trade naik menuju 16 USD per hitungan berat (CWT) atau mendekati level tertinggi dua bulan di posisi 16,2 USD per CWT pada 24 Juli, di tengah permintaan yang kuat dan meningkatnya kekhawatiran atas pasokan global. kombinasi penurunan produksi di Thailand (pengekspor beras terbesar kedua di dunia), larangan ekspor beras putih non-basmati oleh India, serta kemunduran kesepakatan Butir Laut Hitam menumpuk kekhawatiran pelaku pasar. Gejolak harga serta gangguan pasokan akan memengaruhi ketahanan pangan, khususnya di negara-negara termiskin yang bergantung pada beras impor.
Rencana pemerintah melalui Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras guna memperkuat cadangan pangan tahun ini bisa tergangg kenaikan harga di pasar internasional. Indonesia mesti berebut dengan negara-negara pengimpor lain. Persaingan makin sengit karena kredo ”biarkan tetanggamu kelaparan” bisa terjadi dalam situasi krisis. Negara-negara produsen akan lebih dulu mengutamakan kepentingan di dalam negerinya. Padahal, pasar beras merupakan pasar yang ”kurus”. Sejumlah lembaga memperkirakan hanya 5-7 % dari seluruh produksi padi dunia yang diperdagangkan lintas negara. Ironisnya, hanya beberapa negara yang menguasai 80 % ekspor beras dunia, yakni Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan AS. Potensi turunnya produksi di tengah konsumsi yang cenderung naik dan gejolak di pasar global menambah tantangan bagi pemerintah dalam mengelola pangan. Oleh karena itu, selain mengoptimalkan pengadaan untuk memperkokoh cadangan pangan pemerintah (CPP), baik melalui impor maupun produksi dalam negeri, hal lain yang tak kalah penting adalah membantu petani mengatasi problem-problem mereka di hulu. (Yoga)
Industri Otomotif Didorong Tumbuh Lebih Besar
Industri otomotif Tanah Air mencatatkan pertumbuhan positif beberapa tahun terakhir. Namun, capaian itu dinilai belum cukup. Tren kendaraan listrik bisa jadi kesempatan bagi industri otomotif Indonesia berkiprah lebih signifikan di pasar global. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu saat membuka pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-30 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (10/8). Airlangga menambahkan, saat ini ada 21 perusahaan yang memproduksi hingga 1,6 juta unit kendaraan bermotor di Indonesia.
Organisasi Produsen Kendaraan Bermotor Internasional (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles/OICA) mencatat, Indonesia memproduksi 1,47 juta unit kendaraan bermotor pada 2022. Dari sisi jumlah, Indonesia merupakan negara produsen kendaraan bermotor terbanyak ke-11 dunia. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor otomotif agar naik peringkat di 10 besar. Airlangga berharap industri otomotif menunjukkan daya saing yang kuat, terutama dalam menjangkau 93 negara tujuan ekspor. Industri ini turut menopang pertumbuhan industri manufaktur. Hal itu tecermin dalam kinerja industri pengolahan yang tumbuh 4,88 % pada triwulan II-2023 dan industri manufaktur menjadi kontributor utamanya. (Yoga)
Pasar Lesu, Eksportir Coba Beragam Cara
Permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia masih lesu. Eksportir coba mempertahankan usaha dengan beragam cara. Di sisi lain, pasar alternatif baru dan perjanjian dagang belum sepenuhnya dapat menggantikan permintaan yang hilang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani, Kamis (10/8) mengatakan, hampir semua industri manufaktur berorientasi ekspor masih terdampak pelemahan permintaan global, khususnya industri yang memproduksi barang konsumsi tahan lama, seperti pakaian, sepatu, dan furnitur.
”Dalam kondisi saat ini, mengalihkan pasar atau mengikat kontrak dengan pembeli baru dari luar negeri tidak mudah, yang bisa dilakukan untuk bertahan adalah meningkatkan efisiensi produksi dengan konsekuensi penurunan produktivitas atau kapasitas terpakai,” ujarnya. Selain itu, tak sedikit perusahaan pengekspor yang mengalihkan produksi untuk menyediakan produk yang bisa dijual di dalam negeri. Adapun yang tidak bisa umumnya terus berkoordinasi dengan pembeli dari luar negeri, terutama yang memiliki kontrak penjualan atau rantai pasok untuk meminimalkan potensi stop produksi. Ada juga yang mulai mendiversifikasi pasar ke negara yang permintaannya lebih baik meski daya belinya lebih rendah. Mereka yang semula ekspor ke AS dan Uni Eropa, memindah pasar ke China, India, dan beberapa negara di Afrika. (Yoga)
Citi Indonesia Bukukan Laba Rp 1,2 Triliun di Semester I-2023
Citibank NA Indonesia atau Citi Indonesia membukukan laba bersih Rp 1,2 triliun pada semester I-2023. Perolehan itu naik 54 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menurut CEO Citi Indonesia Batara Sianturi, Kamis (10/8/2023), di Jakarta, pertumbuhan laba bersih tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5,17 persen pada triwulan II-2023. Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah masih lemahnya kondisi ekonomi global. Pada semester I-2023, Citi Indonesia menerbitkan obligasi hijau (green bond) perdana. (Yoga)
SKK Migas Dorong Implementasi Pengurasan Minyak Tingkat Lanjut
SKK Migas mendorong kontraktor kontrak kerja sama menerapkan percontohan teknologi pengurasan minyak tingkat lanjut (EOR) dengan injeksi kimia. Hal itu penting dalam rangka memenuhi target produksi minyak 1 juta barel per hari pada 2030. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (9/8/2023), mengatakan, implementasi EOR terdiri atas sejumlah tahapan. Hal itu, antara lain, studi, proyek percontohan, dan full scale (tahap lanjutan). Pihaknya mendorong agar ada percepatan dalam setiap tahapan pelaksanaannya. (Yoga)
Aceh Temukan Cadangan Sumur Migas Baru
Badan Pengelola Migas Aceh dan PT Pema Global Energi menemukan sebuah sumur yang menyimpan cadangan minyak dan gas di Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sumur migas itu menjadi harapan baru untuk keberlanjutan industri migas Aceh. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Teuku Mohamad Faisal di Banda Aceh, Kamis (10/8) mengatakan, timnya telah mengebor lokasi yang diprediksi menyimpan minyak dan gas bumi tersebut. ”Sumur A-55A telah dilakukan perforasi dan sedang dilakukan well testing (uji sumur) untuk menguji kandungan lapisan,” kata Faisal.
Faisal mengatakan, pengeboran baru tahap eksplorasi dan masih butuh kajian mendalam untuk menuju tahap eksploitasi, terutama pada potensi besaran cadangan. Pengeboran dilakukan pada Februari 2023. Pengeboran eksplorasi dilakukan atas usulan PT Pema Global Energi (PGE), perusahaan milik Pemprov Aceh. PGE kini mengelola sumur bekas Exxon Mobil di Aceh Utara. ”Eksplorasi ini adalah upaya menemukan cadangan-cadangan migas baru di Wilayah Kerja Aceh sebagai bagian dari program nasional 1 juta barel per hari (BOPD) dan 12.000 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD),” ujar Faisal. (Yoga)
STRATEGI PETANI TAMBAK PANTURA SIDOARJO MENGATASI KEMEROSOTAN EKONOMI
Petani tambak di Sidoarjo terus memperluas pengembangan pola budidaya tumpang sari dengan komoditas unggulan rumput laut yang berorientasi pada pasar ekspor demi mengatasi kemerosotan ekonomi sekaligus mengembalikan produktivitas lahan di tengah sulitnya pupuk. Berdasarkan data KKP, total tambak tradisional di Indonesia 247.803 hektar, 70 diantaranya berada di pantai utara Jawa, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, Jatim. Ironisnya, 99 % sudah tidak produktif untuk budidaya komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti udang vaname dan windu yang berorientasi pasar ekspor.
Supari (50), petambak di Jabon, mengatakan, tumpang sari atau polikultur diterapkan pada komoditas bandeng, udang vaname dan mujaer/nila. Pola budidaya tersebut menuai hasil menggembirakan dan memicu semangat petambak menggarap kembali lahannya. Namun, petambak di Sidoarjo tak pernah berhenti berinovasi demi mendapatkan nilai ekonomi tinggi. Salah satunya, memperluas pengembangan budidaya rumput laut yang sedang naik daun karena banyak diminati di pasar domestik dan pasar luar negeri. Di tingkat petani, harganya Rp 6.000 hingga Rp 8.000 per kg, yang dipanen setiap 45 hari dan baru menebar benih lagi setelah tiga kali masa panen sehingga biaya produksinya tergolong rendah. Perawatannya juga mudah serta tidak memerlukan banyak pupuk maupun obat-obatan pembasmi hama dan penyakit.
Menurut Supari, setelah menerapkan pola budidaya tumpangsari dengan komoditas utama bandeng, udang, dan rumputlaut, pendapatan petani mencapai Rp 110 juta setahun untuk setiap hektar tambak yang dikelola. Artinya, petani bisa menghasilkan Rp 9 juta-Rp 10 juta setiap bulan setiap hektar. Adapun rata-rata kepemilikan lahan petambak di Jabon mencapai 4-5 ha per petani. Pendapatan Rp 110 juta itu diperoleh dari hasil panen rumput laut Rp 45 juta. Selain itu, Rp 50 juta dari hasil panen bandeng dengan asumsi setahun panen dua kali, masing-masing Rp 25 juta. Untuk budidaya udang vaname, petambak bisa mendapat Rp 15 juta setahun dengan asumsi tiga kali dalam setahun, setiap kali panen dapat Rp 5 juta. (Yoga)
Genjot Proyek Strategis di Masa Terakhir Kekuasaan
Menjelang tutup buku masa pemerintahannya pada tahun 2024 nanti, Presiden Joko Widodo bakal menggeber sederet isu strategis.
Presiden Jokowi akan menyampaikan ini di depan Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2023, saat penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Dan, RAPBN 2024 bakal jadi anggaran terakhir untuk mendukung program kerja Kabinet Indonesia Maju.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, ekonomi Indonesia akan berhadapan sejumlah tantangan pelik yakni geopolitik global, perubahan iklim, hingga ancaman El Nino. Ini pula yang menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mulai bergulir pada Agustus 2023.
Penyelesaian proyek infrastruktur strategis juga masih akan jadi andalan Jokowi di tahun terakhir pemerintahannya.
Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, tingginya anggaran infrastruktur tahun depan lantaran proyek infrastruktur sempat tertunda selama dua tahun lantaran pandemi Covid-19. "Jadi ini normalisasi dan akumulasi dari masa pandemi karena banyak yang tertunda," kata dia, kemarin.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Teuku Riefky menambahkan, berbagai proyek infrastruktur bisa efektif untuk mendorong ekonomi Indonesia. Hanya, efeknya baru terasa pada jangka menengah dan panjang.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, tantangan utama pemerintah memenuhi target APBN 2024 adalah penerimaan perpajakan yang diprediksi tumbuh 9%. Padahal tahun depan penerimaan pajak berpotensi menyusut sebagai imbas pelemahan harga komoditas.









