Kepolisian Negara Republik Indonesia berencana membentuk satgas antipolitik uang dalam rangka Pemilihan Umum 2024. Tugas satgas itu memantau penggunaan rekening khusus dana kampanye peserta pemilu guna mencegah praktik politik uang. Merujuk penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi di rekening khusus dana kampanye (RKDK) pada Pemilu 2019 naik di periode minggu tenang. Hal ini dinilai sebagai kejanggalan yang terindikasi politik uang. Sebab, pada saat yang sama, permintaan penukaran uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 juga tinggi (Kompas, 9/8/2023). Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pembentukan satgas antipolitik uang bertujuan membuat pemilu yang lebih demokratis. Karena itu, Polri perlu berperan aktif dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedini mungkin.

”Ya (hingga pemantauan RKDK), karena tujuannya memang untuk mencegah praktik politik uang. Hal itu dicapai melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti PPATK,” ujarnya di sela-sela diskusi media dan aturan pemberitaan kampanye pemilu yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (9/8). Pemantauan aliran dana kampanye merupakan bagian dari tugas satgas antipolitik uang nantinya. Dalam pelaksanaannya, satgas akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diciptakan oleh politik uang. Selain itu, Polri juga membentuk Satgas Nusantara untuk menangkal berita bohong atau hoaks. Bersamaan dengan itu, berbagai operasi dilakukan, misalnya Mata Brata, untuk mencegah gangguan kamtibmas saat penyelenggaraan pemilu. (Yoga)

Zoom yang berbasis di San Jose, California, AS itu tumbuh eksplosif selama tahun pertama pandemic ketika banyak perusahaan bergegas beralih ke WFH atau bekerja dari jarak jauh. Keluarga dan teman bahkan beralih ke platform ini untuk bertemu ramai-ramai secara virtual sebagai obat rindu. Saham Zoom Video Communications Inc melonjak 15 kali lipat dari harga penawaran umum perdana setahun sebelum pandemi. Nilai pasar sahamnya mencapai 140 miliar USD dan membuatnya unggul di sektor teknologi saat krisis Covid-19. Pertumbuhan Zoom kemudian mandek karena ancaman pandemi surut. Masa-masa kejayaan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah itu harus berakhir. Sahamnya anjlok dari 559 USD pada Oktober 2020 menjadi di bawah 70 USD pada Selasa (8/8).

Saham merosot lebih dari 10 % pada Agustus. Pada Februari lalu, Zoom sudah memutus hubungan kerja terhadap sekitar 1.300 orang atau 15 persen dari total jumlah tenaga kerjanya. Zoom memiliki 8.000 karyawan di 12 kantor di seluruh dunia. Sahamnya jatuh karena banyak pelanggannya yang mulai memanggil karyawannya untuk kembali bekerja di kantor. ”Membiarkan karyawan bekerja di mana saja sudah menjadi tren. Sulit memaksa karyawan untuk kembali. Saya kira bekerja secara campuran akan menciptakan peluang bisnis baru bagi perusahaan,” kata CEO Zoom Eric Yuan. Perusahaan teknologi lain seperti Google, Salesforce, dan Amazon juga sudah menerapkan kebijakan kembali bekerja di kantor meski ada karyawan yang tidak setuju karena waktu dan uang yang terbuang ketika mereka harus ke kantor. (Yoga)

China mengalami deflasi atau penurunan nilai barang dan jasa akibat minimnya perputaran uang di pasaran. ”Mental pandemi Covid-19 masih sangat kental di China sehingga masyarakat tidak mau berbelanja di luar kebutuhan pokok. Hal ini bisa mematikan  perekonomian,” kata Richard Koo, ekonom utama firma Nomura di Jepang, kepada Bloomberg edisi Rabu (9/8/2023). (Yoga)

OJK harus lebih agresif melakukan literasi keuangan menyusul sejumlah kejadian yang melibatkan pinjaman daring dan aset kripto. Beberapa waktu lalu sejumlah kasus di industri finansial melibatkan industri pinjaman daring dan aset kripto. Di IPB University sebanyak 116 mahasiswa terjebak dalam transaksi penipuan oleh sebuah platform pinjaman dalam jaringan (daring) pada November 2022. Mereka tergiur mengikuti pinjaman ini karena melalui pihak ketiga dijanjikan imbal hasil 10 %. Terakhir kasus di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yakni sejumlah senior memaksa mahasiswa baru untuk mendaftar pinjaman daring. Oleh karena itu, kalangan mahasiswa menjadi kelompok sasaran literasi keuangan yang diselenggarakan OJK.  

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Selasa (8/8) mengatakan, literasi dan edukasi keuangan terus dilakukan hingga ke daerah, melibatkan kantor perwakilan OJK di daerah. Untuk memperluas edukasi dan literasi, OJK menjalin kerja sama dengan lembaga/kementerian lain, akademisi, hingga pelaku industri jasa keuangan (Kompas, 9/8/2023). Kasus-kasus di atas menjadi alarm bagi OJK untuk semakin agresif melakukan literasi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Mahasiswa yang mendapat pendidikan lebih baik ternyata juga jatuh dalam berbagai kasus finansial. OJK perlu segera membenahi aturan, setidaknya aturan pemasaran, produk teknologi finansial, dan aset kripto. Para penyelenggara seharusnya tidak diperbolehkan begitu saja membuat materi pemasaran yang bertendensi menjebak masyarakat. (Yoga)

Presiden Jokowi meminta Real Estat Indonesia atau REI memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk penyediaan program sejuta rumah guna mengatasi kekurangan perumahan. Selain itu, dampak sosial dan lingkungan juga harus diperhatikan dalam pembangunan sebuah kawasan perumahan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkampungan sekitarnya, seperti keringnya sumur atau mata air, banjir, dan masalah sampah.

”Saya meminta REI terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, bantu rakyat kecil untuk memiliki hunian sehat dan layak. Kemudian juga perhatikan dampak sosial dan  lingkungan, ini penting,” kata Presiden dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia XVII Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (9/8). Menurut Jokowi, kebutuhan hunian di Indonesia masih sangat besar. Tingkat kekurangan (backlog) rumahmencapai 12,71 juta rumah tangga, sedangkan laju pertumbuhan keluarga baru 700.000-800.000 keluarga per tahun. Kebutuhan hunian ini merupakan peluang yang bisa digarap seluruh anggota REI. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) memberikan insentif berupa pengurangan giro wajib minimum (GWM) kepada bank yang dapat menumbuhkan kredit ke sektor hilirisasi, perumahan, pariwisata, ultra mikro, dan ekonomi hijau. Besaran insentif disesuaikan dengan laju pertumbuhan kredit yang dicapai. Demikian disampaikan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro, Rabu (9/8/2023). (Yoga)

Akses pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit usaha rakyat (KUR) diyakini dapat menaikkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penganugerahan KUR Award Kategori Provinsi 2022-2023 dan Penyaluran KUR UMKM di Jakarta, Rabu (9/8/2023). (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperluas strukturnya dengan melantik dua anggota dewan komisioner baru oleh Ketua MA, M Syarifuddin, Rabu (9/8) di Gedung MA, Jakarta., yaitu Agusman dan Hasan Fawzi. Kehadiran mereka disambut positif berbagai pihak, tetapi pekerjaan rumah menanti guna menjaga iklim industri keuangan. Selain sebagai anggota, Agusman merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Hasan juga merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, pengalaman Hasan dan Agusman menjadi modal kuat dalam menjalankan peran barunya. Hasan yang pernah berkecimpung di BEI bisa menjadi pembuka pendirian bursa kripto yang nantinya di bawah OJK. Ia berharap Hasan dapat mempercepat dan meregulasi aset kripto secara lebih baik. CEO Tokocrypto Yudhono Rawis menyambut baik penunjukan Hasan dan Agusman. Ia mengingatkan inovasi dan perkembangan teknologi pada sektor keuangan berjalan cepat. Alhasil, respons dan adaptasi regulasi perlu dilakukan cepat. ”Keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi kepentingan publik menjadi tantangan yang perlu diatasi,” ucapnya. (Yoga)

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Sulut, didorong untuk fokus pada konsep pariwisata hijau. Hal ini berarti target investasi destinasi superprioritas itu tak lagi mencakup pembangunan resor-resor megah, sebagaimana direncanakan semula. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan hal itu dalam kunjungan ke wilayah KEK Likupang, Rabu (9/8).  

Sandiaga bertemu dengan pengelola KEK dan calon investor. ”Hari ini kita memulai  perjalanan menuju regenerative ecotourism (ekowisata pemulihan) di Likupang sebagai destinasi superprioritas yang memiliki fokus khusus pada konsep pariwisata hijau. (Ini) Kita tindak lanjuti dari penandatanganan kerja sama antara Presiden Jokowi dengan Presiden (Perancis Emmanuel) Macron pada pertemuan G7,” katanya.

Kemenparekraf pun meminta CIRAD, sebuah lembaga riset agrikultur Perancis, untuk menyusun konsep ekowisata tersebut. Di samping itu, pemerintah juga melibatkan Yayasan IndonesiaBiru yang berfokus pada konservasi terumbu karang dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Menurut Sandiaga, akan dikembangkan beberapa zona wisata hijau di darat dan wisata biru di laut. Langkah ini mengharuskan adanya kesepakatan dan pakta integritas dari semua pihak untuk menjaga lingkungan demi membuka peluang usaha dan lapangan kerja. (Yoga)

Fenomena pemanasan global yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir berakibat pada terjadinya perubahan dan krisis iklim di seluruh dunia. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi banyak negara. Topik transisi energi muncul sebagai respons atas fenomena yang terjadi. Banyak pihak menyadari perlunya dibuat langkah dan kebijakan untuk mengurangi emisi gas karbondioksida (CO2), penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global emisi gas CO2 ini sebagian besar dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh sektor energi, yang menyumbang hampir 90% emisi ke udara. Perlu adanya transisi energi dengan mengganti sumber energi yang menyumbang emisi gas CO2 tinggi menuju sumber energi terbarukan yang emisinya lebih kecil atau bahkan nol.

Dorongan percepatan transisi energi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Alasan utamanya adalah laju perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin tinggi dan kondisi bumi yang semakin mengkhawatirkan. Perubahan dan krisis iklim mengakibatkan terjadinya peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca yang ekstrem. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dampak krisis iklim terlihat dari berbagai peristiwa alam seperti: suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, dan meningkatnya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Beberapa tahun terakhir, yakni tahun 2016, 2019, dan 2020 mendominasi tahun terpanas di di Indonesia dengan nilai anomali sebesar 0.6-0.8 °C, sedangkan bulan Mei 2023 anomali menunjukkan angka 0.4 °C. Menurut World Meteorological Organization, tahun 2015-2022 merupakan tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan tahun 2022 menempati peringkat ke-6 sebagai tahun terpanas dunia.

Dampak perubahan iklim mengakibatkan salju abadi di Puncak Jaya, Papua lebih cepat mencair. Kejadian ekstrem dengan frekuensi 50-100 tahun sekali terutama kekeringan dan banjir menjadi semakin pendek atau sering terjadi, misalnya banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) April 2021 akibat siklon tropis Seroja dan tanah longsor di Natuna bulan Maret 2023. Dampak lainnya adalah krisis air bersih dan meningkatnya wabah penyakit. Selain itu, perubahan iklim membawa kerugian baik ekonomi maupun politik. Frekuensi dan intensitas bencana alam yang semakin terjadi dapat membuat jumlah kemiskinan meningkat dan dapat menimbulkan gejolak politik.

Latar belakang percepatan transisi energi juga didorong situasi krisis batu bara yang terjadi pada awal tahun 2022. Selain itu, percepatan transisi energi juga dinilai akan memberikan banyak manfaat, yaitu transisi ke sumber energi ramah lingkungan akan mampu menciptakan jutaan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendorong transfer teknologi sehingga membangun keterampilan tenaga kerja terutama di negara berkembang. Skema Energy Transition Mechanism (ETM) dan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) juga mendorong adanya percepatan transisi energi. Baik skema ETM maupun pendanaan JETP mendorong kebijakan dan fasilitas pengurangan emisi untuk pensiun dini PLTU batu bara. ETM dan JETP juga mendorong kebijakan dan fasilitas energi bersih yang ditujukan untuk mengembangkan atau menginvestasikan pembangunan fasilitas energi terbarukan.