Rakyat Enggan Berbelanja, China Deflasi
China mengalami deflasi atau penurunan nilai barang dan jasa akibat minimnya perputaran uang di pasaran. ”Mental pandemi Covid-19 masih sangat kental di China sehingga masyarakat tidak mau berbelanja di luar kebutuhan pokok. Hal ini bisa mematikan perekonomian,” kata Richard Koo, ekonom utama firma Nomura di Jepang, kepada Bloomberg edisi Rabu (9/8/2023). (Yoga)
OJK Harus Lebih Agresif
OJK harus lebih agresif melakukan literasi keuangan menyusul sejumlah kejadian yang melibatkan pinjaman daring dan aset kripto. Beberapa waktu lalu sejumlah kasus di industri finansial melibatkan industri pinjaman daring dan aset kripto. Di IPB University sebanyak 116 mahasiswa terjebak dalam transaksi penipuan oleh sebuah platform pinjaman dalam jaringan (daring) pada November 2022. Mereka tergiur mengikuti pinjaman ini karena melalui pihak ketiga dijanjikan imbal hasil 10 %. Terakhir kasus di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yakni sejumlah senior memaksa mahasiswa baru untuk mendaftar pinjaman daring. Oleh karena itu, kalangan mahasiswa menjadi kelompok sasaran literasi keuangan yang diselenggarakan OJK.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Selasa (8/8) mengatakan, literasi dan edukasi keuangan terus dilakukan hingga ke daerah, melibatkan kantor perwakilan OJK di daerah. Untuk memperluas edukasi dan literasi, OJK menjalin kerja sama dengan lembaga/kementerian lain, akademisi, hingga pelaku industri jasa keuangan (Kompas, 9/8/2023). Kasus-kasus di atas menjadi alarm bagi OJK untuk semakin agresif melakukan literasi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Mahasiswa yang mendapat pendidikan lebih baik ternyata juga jatuh dalam berbagai kasus finansial. OJK perlu segera membenahi aturan, setidaknya aturan pemasaran, produk teknologi finansial, dan aset kripto. Para penyelenggara seharusnya tidak diperbolehkan begitu saja membuat materi pemasaran yang bertendensi menjebak masyarakat. (Yoga)
Presiden: Bantu Rakyat Punya Hunian Layak
Presiden Jokowi meminta Real Estat Indonesia atau REI memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk penyediaan program sejuta rumah guna mengatasi kekurangan perumahan. Selain itu, dampak sosial dan lingkungan juga harus diperhatikan dalam pembangunan sebuah kawasan perumahan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkampungan sekitarnya, seperti keringnya sumur atau mata air, banjir, dan masalah sampah.
”Saya meminta REI terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, bantu rakyat kecil untuk memiliki hunian sehat dan layak. Kemudian juga perhatikan dampak sosial dan lingkungan, ini penting,” kata Presiden dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia XVII Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (9/8). Menurut Jokowi, kebutuhan hunian di Indonesia masih sangat besar. Tingkat kekurangan (backlog) rumahmencapai 12,71 juta rumah tangga, sedangkan laju pertumbuhan keluarga baru 700.000-800.000 keluarga per tahun. Kebutuhan hunian ini merupakan peluang yang bisa digarap seluruh anggota REI. (Yoga)
Dorong Kredit, BI Berikan Insentif GWM
Bank Indonesia (BI) memberikan insentif berupa pengurangan giro wajib minimum (GWM) kepada bank yang dapat menumbuhkan kredit ke sektor hilirisasi, perumahan, pariwisata, ultra mikro, dan ekonomi hijau. Besaran insentif disesuaikan dengan laju pertumbuhan kredit yang dicapai. Demikian disampaikan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro, Rabu (9/8/2023). (Yoga)
KUR Dorong Kinerja UMKM
Akses pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit usaha rakyat (KUR) diyakini dapat menaikkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penganugerahan KUR Award Kategori Provinsi 2022-2023 dan Penyaluran KUR UMKM di Jakarta, Rabu (9/8/2023). (Yoga)
KELEMBAGAAN OJK, Struktur Baru, Tantangan Keuangan Digital Menanti
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperluas strukturnya dengan melantik dua anggota dewan komisioner baru oleh Ketua MA, M Syarifuddin, Rabu (9/8) di Gedung MA, Jakarta., yaitu Agusman dan Hasan Fawzi. Kehadiran mereka disambut positif berbagai pihak, tetapi pekerjaan rumah menanti guna menjaga iklim industri keuangan. Selain sebagai anggota, Agusman merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Hasan juga merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, pengalaman Hasan dan Agusman menjadi modal kuat dalam menjalankan peran barunya. Hasan yang pernah berkecimpung di BEI bisa menjadi pembuka pendirian bursa kripto yang nantinya di bawah OJK. Ia berharap Hasan dapat mempercepat dan meregulasi aset kripto secara lebih baik. CEO Tokocrypto Yudhono Rawis menyambut baik penunjukan Hasan dan Agusman. Ia mengingatkan inovasi dan perkembangan teknologi pada sektor keuangan berjalan cepat. Alhasil, respons dan adaptasi regulasi perlu dilakukan cepat. ”Keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi kepentingan publik menjadi tantangan yang perlu diatasi,” ucapnya. (Yoga)
KAWASAN EKONOMI KHUSUS, Fokus Likupang Tak Lagi Investasi Resor
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Sulut, didorong untuk fokus pada konsep pariwisata hijau. Hal ini berarti target investasi destinasi superprioritas itu tak lagi mencakup pembangunan resor-resor megah, sebagaimana direncanakan semula. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan hal itu dalam kunjungan ke wilayah KEK Likupang, Rabu (9/8).
Sandiaga bertemu dengan pengelola KEK dan calon investor. ”Hari ini kita memulai perjalanan menuju regenerative ecotourism (ekowisata pemulihan) di Likupang sebagai destinasi superprioritas yang memiliki fokus khusus pada konsep pariwisata hijau. (Ini) Kita tindak lanjuti dari penandatanganan kerja sama antara Presiden Jokowi dengan Presiden (Perancis Emmanuel) Macron pada pertemuan G7,” katanya.
Kemenparekraf pun meminta CIRAD, sebuah lembaga riset agrikultur Perancis, untuk menyusun konsep ekowisata tersebut. Di samping itu, pemerintah juga melibatkan Yayasan IndonesiaBiru yang berfokus pada konservasi terumbu karang dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Menurut Sandiaga, akan dikembangkan beberapa zona wisata hijau di darat dan wisata biru di laut. Langkah ini mengharuskan adanya kesepakatan dan pakta integritas dari semua pihak untuk menjaga lingkungan demi membuka peluang usaha dan lapangan kerja. (Yoga)
Alasan Perlunya Dilakukan Percepatan Transisi Energi
Fenomena pemanasan global yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir berakibat pada terjadinya perubahan dan krisis iklim di seluruh dunia. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi banyak negara. Topik transisi energi muncul sebagai respons atas fenomena yang terjadi. Banyak pihak menyadari perlunya dibuat langkah dan kebijakan untuk mengurangi emisi gas karbondioksida (CO2), penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global emisi gas CO2 ini sebagian besar dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh sektor energi, yang menyumbang hampir 90% emisi ke udara. Perlu adanya transisi energi dengan mengganti sumber energi yang menyumbang emisi gas CO2 tinggi menuju sumber energi terbarukan yang emisinya lebih kecil atau bahkan nol.
Dorongan percepatan transisi energi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Alasan utamanya adalah laju perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin tinggi dan kondisi bumi yang semakin mengkhawatirkan. Perubahan dan krisis iklim mengakibatkan terjadinya peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca yang ekstrem. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dampak krisis iklim terlihat dari berbagai peristiwa alam seperti: suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, dan meningkatnya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Beberapa tahun terakhir, yakni tahun 2016, 2019, dan 2020 mendominasi tahun terpanas di di Indonesia dengan nilai anomali sebesar 0.6-0.8 °C, sedangkan bulan Mei 2023 anomali menunjukkan angka 0.4 °C. Menurut World Meteorological Organization, tahun 2015-2022 merupakan tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan tahun 2022 menempati peringkat ke-6 sebagai tahun terpanas dunia.
Dampak perubahan iklim mengakibatkan salju abadi di Puncak Jaya, Papua lebih cepat mencair. Kejadian ekstrem dengan frekuensi 50-100 tahun sekali terutama kekeringan dan banjir menjadi semakin pendek atau sering terjadi, misalnya banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) April 2021 akibat siklon tropis Seroja dan tanah longsor di Natuna bulan Maret 2023. Dampak lainnya adalah krisis air bersih dan meningkatnya wabah penyakit. Selain itu, perubahan iklim membawa kerugian baik ekonomi maupun politik. Frekuensi dan intensitas bencana alam yang semakin terjadi dapat membuat jumlah kemiskinan meningkat dan dapat menimbulkan gejolak politik.
Latar belakang percepatan transisi energi juga didorong situasi krisis batu bara yang terjadi pada awal tahun 2022. Selain itu, percepatan transisi energi juga dinilai akan memberikan banyak manfaat, yaitu transisi ke sumber energi ramah lingkungan akan mampu menciptakan jutaan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendorong transfer teknologi sehingga membangun keterampilan tenaga kerja terutama di negara berkembang. Skema Energy Transition Mechanism (ETM) dan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) juga mendorong adanya percepatan transisi energi. Baik skema ETM maupun pendanaan JETP mendorong kebijakan dan fasilitas pengurangan emisi untuk pensiun dini PLTU batu bara. ETM dan JETP juga mendorong kebijakan dan fasilitas energi bersih yang ditujukan untuk mengembangkan atau menginvestasikan pembangunan fasilitas energi terbarukan.Jangan Cuma Jadi Pasar
JAKARTA,ID-Indonesia harus memetik manfaat sebanyak mungkin dari perjanjian kemitraan Ekonomi Konprehensif Regional (Regional Comprehensive Economi Partnership/RCEP). Jangan sampai Indonesia cuma jadi pasar negara-negara lain setelah pakta perdagangan terbesar di dunia ini di implementasikan. Jika berhasil memanfaatkan setiap peluang RCEP, Indonesia bisa meraup keuntungan berlipat ganda, baik dalam perdagangan, investasi, kemitraan ekonomi, maupun dalam percaturan geopolitik. Itu karena RCEP menawarkan berbagai fasilitas kepada negara anggota, dari mulai pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk (BM), perluasan konektivitas ekonomi, hingga kemudahan invetasi. Agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar negara-negara lain, pemerintah mesti mempercepat reformasi struktual guna meningkatkan daya saing produk ekspor nasional. Pemerintah juga harus melanjutkan debirokrasi perizinan investasi untuk menarik lebih banyak investor. (Yetede)
Jokowi: Kontribusi Properti ke Perekonomian Besar Sekali
JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa kontribusi sektor real estat, properti, dan konstruksi ke perekonomian sepanjang 2018-2022 mencapai Rp2.400-2.800 triliun. Secara prosentase, sektor tersebut mengontribusi hingga 16% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih besar dari sektor pertanian dan perdagangan yang masing-masing mengontribusi 13,35% dan 12,85% PDB. "Itu besar sekali karena membuka banyak lapangan kerja, serta membawa efek berganda (multiflier effect) yang besar sekali bagi 185 subsektor lainnya dari pedagang bahan material, furniture, alat dapur, industri jasa dan sebagainya," ujar Jokowi saat membuka Musyarawah Nasional (Munas) Persatuan Perusahaan Rael Estat Indonesia (REI) XVII 2023 di Jakarta, Rabu (09/08/20233). Dia juga menyebutkan, perkembangan REI sangat pesat bila dibandingkan saat pertama lahir pada 1972 dengan kondisi saat ini. Dari sisi jumlah anggota, pada 1972, REI baru memiliki sebanyak 33 perusahaan, pada 2023 sudah mencapai 6.400 perusahaan. "Perkambangan anggota REI sangat pesat sekali dan isinya beragam dari pengembang besar, menengah dan kecil. Ini kemajuan besar yang dilakukan REI," ujar Jokowi.









