PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mengambil peluang dari potensi bisnis serat optik yang tengah berkembang pesat. TOWR akan menggeber pembangunan fiber optik hingga 2024 mendatang. Wakil Direktur Utama Sarana Menara Nusantara Tbk, Adam Gifari mengatakan, saat ini industri telekomunikasi lebih membutuhkan fiber optik ketimbang menara. "Kami akan belanjakan modal sebesar Rp 3 triliun untuk fiber optik di 2023 sampai 2024," kata Adam, Rabu (9/8). Per Juni 2023, jaringan optik dari segmen fiber to the tower (FTTT) entitas Grup Djarum ini mencapai 172.593 kilometer (km). Nilai tersebut meningkat 80,9% secara tahunan atau year on year (yoy). Gencarnya pembangunan aset fiber optik itu sejalan dengan serapan belanja modal (capex) TOWR. Jika dicermati, alokasi capex untuk lini di luar menara semakin gemuk. Di sisi lain, kinerja TOWR masih tertekan. Sepanjang semester I-2023 laba bersih TOWR mencapai Rp 1,55 triliun, turun 7,8% yoy. Padahal pendapatan TOWR masih tumbuh 8,65% secara tahunan menjadi Rp 5,77 triliun. Equity Research Analyst Sucor Sekuritas, Christofer Kojongian memperkirakan, pendapatan TOWR dari segmen fiber optik akan tumbuh 30% dan pendapatan konektivitas naik 20% sepanjang 2023. Harapannya, kontribusi bisnis non-menara bisa mencapai 26% di tahun ini. Sucor Sekuritas menyematkan rekomendasi beli TOWR dengan target Rp 1.600 per saham.

Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) masih tumbuh baik hingga paruh pertama tahun ini. Namun, di saat yang sama, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di segmen ini juga meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), NPL KPR perbankan per Juni mencapai Rp 17,12 triliun, setara 2,59% dari total outstanding KPR senilai Rp 660,8 triliun. NPL ini meningkat dari 2022 yang baru mencapai Rp 13,4 triliun, atau 2,11% dari total KPR. Sedangkan outstanding KPR tercatat sudah tumbuh 10,12% secara tahunan pada Juni. Laju pertumbuhannya meningkat sejak awal tahun. Bankir menyebut, penyebab kenaikan NPL KPR ini karena ada sejumlah debitur yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi setelah relaksasi restrukturisasi Covid-19 berakhir pada Maret lalu. Rasio NPL di segmen KPR subsidi naik dari 3,44% ke level 3,72% dan NPL KPR non subsidi meningkat dari 0,88% jadi 1,64%. "Kenaikan NPL ini karena kondisi keuangan debitur belum sepenuhnya pulih setelah relaksasi restrukturisasi Covid-19 berakhir. Debitur tersebut butuh waktu lebih untuk menyesuaikan kembali ke kondisi sebelum pandemi," ungkap Direktur Assets Management BTN Elisabeth Novie Riswanti pada KONTAN, Rabu (9/8). Sedangkan rasio KPR bermasalah BRI tercatat melandai. Per Juni 2023 berada di level 3%, turun dari 3,91% pada Juni tahun sebelumnya. Sekretaris Perusahaan BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan, NPL KPR kebanyakan berasal dari segmen komersial. Untuk debitur bermasalah, kata dia, BRI tetap menawarkan program restrukturisasi jika masih ada potensi untuk bangkit.

Penambahan rumah sakit baru menopang pendapatan emiten saham rumah sakit, PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL). Oleh karena itu, tahun ini HEAL pun akan menambah rumah sakit baru demi mengerek pendapatannya. Merujuk pada laporan keuangan semester I-2023, HEAL berhasil meningkatkan pendapatan bersih sebesar 13,79% menjadi Rp 2,69 triliun, dari Rp 2,36 triliun di periode sama tahun sebelumnya. "Pendapatan ini naik seiring dengan penambahan jumlah rumah sakit dan pasien yang dilayani," kata Aristo Setiawidjaja, Direktur Hermina, kepada KONTAN, Rabu (9/8). Berdasarkan segmennya, pendapatan dari jasa rawat inap tercatat menyumbang sebesar Rp 1,54 triliun terhadap total pendapatan HEAL. Nilai tersebut meningkat 8,63% secara tahunan atau year on year (yoy). Pada periode yang sama tahun 2022, HEAL mencatatkan pendapatan dari jasa rawat inap senilai Rp 1,42 triliun. Dari sisi aset, HEAL juga mencatatkan kenaikan menjadi sebesar Rp 8,19 triliun per akhir semester I-2023. Pada akhir Juni 2022, nilai aset HEAL tercatat sebesar Rp 7,59 triliun. Untuk mendorong kinerja tahun ini, HEAL mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 1 triliun-Rp 1,2 triliun. Hingga semester I-2023, HEAL sudah menyerap lebih dari 50% dari total anggaran belanja modal. "Capex yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 642 miliar. Ini sudah 50% lebih," tandas Aristo. Dalam pembangunan rumah sakit di IKN ini, HEAL bekerja sama dengan PT Bina Karya yang merupakan Badan Usaha Otorita (BUO) IKN. Bina Karya akan berperan sebagai master developer dalam pembangunan ini serta menjalankan aspek komersial.

Kinerja sejumlah perusahaan pembiayaan masih terbelenggu kenaikan rasio pembiayaan bermasalah alias non performing finance (NPF). Contoh PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) atau Mandala Finance. Mengutip laporan keuangan perusahaan, per Juni 2023, NPF bersih MFIN mencapai 1,48%. Di Desember lalu, rasio pembiayaan bermasalah perusahaan ini masih 1,38%. Managing Director Mandala Finance Cristel Lasmana mengatakan, kendati naik, NPF aman. "Angka NPF kami masih di bawah rata-rata NPF industri per Juni 2023," ungkap Cristel kepada Kontan, Rabu (9/8). Tapi, secara tahunan, NPF industri pembiayaan sudah mengempis dari posisi Juni 2022 yang sebesar 2,81%. Piutang pembiayaan juga melesat 16,37% secara tahunan pada Juni 2023 menjadi Rp 444,51 triliun. Pertumbuhan piutang pembiayaan industri sejalan dengan capaian multifinance. Di Mandala Finance, misalnya, piutang pembiayaan Juni mencapai Rp 278,65 miliar, naik dari akhir 2022 sebesar Rp 263,34 miliar. Strategi menekan NPF juga dilakukan PT Mandiri Tunas Finance (MTF). Direktur Mandiri Tunas Finance William Francis mengatakan, perusahaan ini akan lebih selektif mengucurkan pembiayaan ke nasabah. "Kami menerapkan penyaluran kredit ke nasabah yang secara kemampuan bayar lebih stabil," katanya.

Dunia usaha menaruh asa yang besar kepada pemerintah di tahun politik, baik pemangku kebijakan yang saat ini memimpin, maupun penggantinya yang bakal dilantik Oktober 2024. Maklum, secara historis pertumbuhan ekonomi acapkali terkoreksi pada tahun digelarnya Pemilihan Umum (Pemilu). Tren negatif ini terjadi setidaknya sejak Pemilu 2004. Sementara itu, 2023—2024 adalah warsa krusial karena ekonomi nasional berada pada fase pemulihan setelah menerima hantaman ganda dari pandemi Covid-19 serta lesatan inflasi selama 2020—2022. Berdasarkan survei DataIndonesia, berjudul Harapan Dunia Usaha Terhadap Pemerintahan Mendatang yang dipublikasikan kemarin, Rabu (9/8), pertumbuhan ekonomi pun menjadi isu yang paling disorot dunia usaha pada tahun politik ini, disusul sorotan soal penanganan inflasi. Dari sisi sektoral, perdagangan dan industri serta makro dan fiskal menjadi isu krusial yang wajib ditangani. Fondasi pun wajib disediakan oleh pemerintahan tahun ini dan dilanjutkan oleh rezim mendatang dalam rangka menjaga ekonomi tetap solid. Menurut Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Soetrisno Iwantono, ada beberapa tugas yang wajib dilakukan pemerintah pada tahun ini dan warsa depan. Pertama, menciptakan stabilitas makro­­ekonomi dan fiskal sehingga belanja negara yang dikeluarkan memiliki efek besar ke dunia usaha dan gerak roda ekonomi. Kedua, pembangunan berkelanjutan terutama di bidang infrastruktur. Ketiga, perdagangan melalui peningkatan konektivitas dengan pasar global dalam rangka memacu ekspor.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Akbar Djohan, menambahkan penegakan hukum wajib ditegakkan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui skema vokasi sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan kepada rezim saat ini untuk melakukan evaluasi dan pelurusan dari program-program yang telah dicanangkan saat awal menjabat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mencontohkan proyek infrastruktur yang menjadi andalan pemerintah masih belum memiliki arah integrasi yang konkret. Adapun, Kepala Teletopic Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Risargati, meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam menangani keamanan siber, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan kepada pemodal untuk berinvestasi. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan dalam segala aspek guna menjaga stabilitas ekonomi.

Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ridwan Djamaluddin, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan hingga kemarin sudah ditetapkan sebanyak 10 tersangka dalam perkara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut. “Sampai saat ini , sudah 10 tersangka. Hari ini dua tersangka atas nama RJ selaku mantan Dirjen ESDM, kedua atas nama HJ selaku subkoordinasi Kementerian ESDM,” ujar Ketut di Gedung Bundar Kejagung, Rabu (9/8). Dia menjelaskan bahwa Ridwan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut karena telah mengeluarkan kebijakan di Blok Madiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang menyebabkan kerugian negara Rp5,7 triliun. Dalam perkembangan lain, Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, kemarin. Lutfi menyatakan kehadirannya untuk memenuhi undangan tim penyidik dalam rangka menghormati seluruh proses hukum di Indonesia.

Sepanjang semester I/2023, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) memacu produksi batu bara naik 19,23% secara tahunan menjadi 33,41 juta ton sehingga mendorong peningkatan volume penjualan perseroan milik Garibaldi ‘Boy’ Thohir itu. Dalam laporan yang dipu­blikasikan Rabu (9/8), ADRO memaparkan volume produksi itu bersumber dari PT Adaro Indonesia 24,98 juta ton, Balangan Coal Companies 4,04 juta ton, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) 2,54 juta ton, dan PT Mustika Indah Permai (MIP) 1,84 juta ton. Sejalan dengan volume produksi sepanjang Janua­ri—Juni 2023, penjualan batu bara Adaro pada semester I/2023 tumbuh 18,61% year-on-year (YoY) menjadi 32,62 juta ton dari sebelumnya 27,50 juta ton. “ADRO siap mencapai target volume penjualan batu bara pada 2023 yang berkisar 62 juta–64 juta ton,” papar Presiden Direktur dan Chief Executive Officer ADRO Garibaldi Thohir dalam siaran pers, Rabu (9/8). Sementara itu, penjualan batu bara metalurgi melalui ADMR juga melonjak 42% YoY menjadi 1,82 juta ton pada semester I/2023. ADMR mempertahankan target volume penjualan pada kisaran 3,8 juta–4,3 juta ton pada 2023. Indonesia tetap merupakan pasar terbesar Grup Adaro, dengan meliputi sekitar 25% dari penjualan batu bara termalnya pada semester I/2023. Meskipun secara kuartalan penjualan ke pasar domestik dapat berfluktuasi, kontrak Grup Adaro yang berperiode tahunan membuat perusahaan tetap dapat mempertahankan target untuk berkontribusi pada pasar domestik dengan porsi lebih dari 25%.

Booming komoditas dan transisi paska Covid-19 berhasil melambungkan kinerja bisnis sejumlah perusahaan di tahun lalu. Setelah berdarah-darah selama hampir tiga tahun terhantam pandemi, sejumlah perusahaan mampu membalikkan kinerja bisnisnya dari buntung menjadi untung. Bahkan, beberapa perusahan berhasil mengantongi cuan jumbo sepanjang tahun lalu. Berdasarkan riset KONTAN, ada 10 perusahaan yang tercatat punya laba jumbo di tahun 2022 lalu. Hal menarik yang bisa dicermati dari daftar itu, kebanyakan dari mereka bergerak di sektor komoditas. Mereka antara lain PT Pertamna Hulu Energi, PT Freeport Idonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Bayan Resources Tbk, serta holding dari BUMN pertambangan, Mind ID. Selain sektor komoditas, perbankan juga sukses memoles kinerjanya hingga tampil ciamik. Seiring pulihnya aktivitas ekonomi itu, sektor perdagangan dan manufaktur juga ikut ketiban berkah. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, ada beberapa faktor yang membuat laba bersih perusahaan tersebut menjulang tinggi. Sementara kinerja mentereng sektor perbankan ditopang pertumbuhan kredit sepanjang 2022. Di saat yang sama, emiten perbankan juga mampu menjaga batas non performing loan (NPL) atau kredit kurang lancar. Alhasil, bank-bank dengan laba jumbo bisa lebih leluasa melakukan ekspansi kredit. Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi, Muharram Jaya Penguriseng, bilang, di tahun ini pihaknya mengejar target temuan sumber daya migas setidaknya sebesar 289 juta barel setara minyak atau million barrel of oil equivalen (MMBOE). "Dari target 289 MMBOE, per Juni sudah punya 117 MMBOE dan beberapa masih dalam proses validasi," ujarnya ke KONTAN, pekan lalu. VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko mengatakan, capaian laba bersih Telkom tak lepas dari fokus perusahaan mempercepat langkah transformasi, dengan strategi utama Five Bold Moves. Selain juga berupaya meningkatkan kualitas layanan lewat pengembangan infrastruktur digital.

Setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditargetkan sebesar Rp 80,2 triliun pada tahun depan dinilai terlalu tinggi. Sejumlah kondisi yang dihadapi BUMN bisa memangkas setoran dividen perusahaan pelat merah ke negara. Kondisi yang dimaksud, pertama, harga komoditas yang relatif turun dibanding tahun lalu. Hal ini akan mempengaruhi kinerja pelat merah yang selama ini ketiban durian runtuh dari harga tambang maupun perkebunan. Misalnya, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang pada tahun ini akan menyetorkan dividen sebesar Rp 1,24 triliun ke negara. Lalu, setoran dividen PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sebesar Rp 596,2 miliar dan PT Timah Tbk (TINS) sebesar Rp 381,6 miliar. Kedua, rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur perhitungan dividen perbankan karena dividen perbankan dinilai terlalu tinggi. OJK ingin, nantinya bank tidak secara terus-menerus menarik dividen yang besar. Sehingga laba bisa dialokasikan untuk investasi di bidang lainnya, seperti infrastruktur. Untuk tahun ini, setoran dividen BUMN ke negara secara umum, masih moncer. Bahkan telah melampaui angka yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 49,1 triliun. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios Bhima Yudhistira melihat, ke depan, setoran dividen BUMN makin turun. Selain harga komoditas turun, kinerja BUMN juga akan terdampak BUMN bermasalah. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto optimistis, target dividen tahun depan bisa tercapai sejalan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun, masih ada tantangan, terutama dari BUMN karya yang tumbang.

Nyaring kokok emiten unggas (poultry) nampaknya masih tersendat. Hal ini nampak dari kinerja sejumlah emiten ternak unggas sepanjang semester pertama 2023. Teranyar, kinerja PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) terjun bebas sepanjang semester pertama 2023. Emiten unggas ini hanya membukukan laba bersih senilai Rp 81,97 miliar pada enam bulan pertama 2023. Realisasi ini merosot 92,62% dari laba bersih yang dibukukan pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,11 triliun Penurunan pendapatan ini sejalan dengan penurunan pendapatan. Konstituen Indeks Kompas100 ini membukukan pendapatan Rp 24,15 triliun, menurun 1,3% dari pendapatan di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 24,48 triliun. Menyusul JPFA, ada PT Charoen Pokphand Tbk (CPIN) yang laba bersihnya merosot 43% menjadi Rp1,37 triliun dari sebelumnya Rp 2,41 triliun. Nasib PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) malah lebih parah. MAIN mencatatkan rugi bersih atau rugi tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 130,60 miliar. Rugi bersih ini membengkak 96,15% secara tahunan jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang hanya Rp 66,58 miliar. Melihat hasil tesebut, analis Ciptadana Sekuritas Asia, Muhammad Gibran memperkirakan, kenaikan harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) produk pakan tidak akan berdampak signifikan terhadap volume penjualan emiten. Sementara itu, analis Indo Premier Sekuritas, Andrianto Saputra menilai, dari sisi permintaan, konsumsi per kapita unggas nasional belum pulih ke tingkat sebelum pandemi.