Alasan Perlunya Dilakukan Percepatan Transisi Energi
Fenomena pemanasan global yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir berakibat pada terjadinya perubahan dan krisis iklim di seluruh dunia. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi banyak negara. Topik transisi energi muncul sebagai respons atas fenomena yang terjadi. Banyak pihak menyadari perlunya dibuat langkah dan kebijakan untuk mengurangi emisi gas karbondioksida (CO2), penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global emisi gas CO2 ini sebagian besar dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh sektor energi, yang menyumbang hampir 90% emisi ke udara. Perlu adanya transisi energi dengan mengganti sumber energi yang menyumbang emisi gas CO2 tinggi menuju sumber energi terbarukan yang emisinya lebih kecil atau bahkan nol.
Dorongan percepatan transisi energi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Alasan utamanya adalah laju perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin tinggi dan kondisi bumi yang semakin mengkhawatirkan. Perubahan dan krisis iklim mengakibatkan terjadinya peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca yang ekstrem. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dampak krisis iklim terlihat dari berbagai peristiwa alam seperti: suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, dan meningkatnya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Beberapa tahun terakhir, yakni tahun 2016, 2019, dan 2020 mendominasi tahun terpanas di di Indonesia dengan nilai anomali sebesar 0.6-0.8 °C, sedangkan bulan Mei 2023 anomali menunjukkan angka 0.4 °C. Menurut World Meteorological Organization, tahun 2015-2022 merupakan tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan tahun 2022 menempati peringkat ke-6 sebagai tahun terpanas dunia.
Dampak perubahan iklim mengakibatkan salju abadi di Puncak Jaya, Papua lebih cepat mencair. Kejadian ekstrem dengan frekuensi 50-100 tahun sekali terutama kekeringan dan banjir menjadi semakin pendek atau sering terjadi, misalnya banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) April 2021 akibat siklon tropis Seroja dan tanah longsor di Natuna bulan Maret 2023. Dampak lainnya adalah krisis air bersih dan meningkatnya wabah penyakit. Selain itu, perubahan iklim membawa kerugian baik ekonomi maupun politik. Frekuensi dan intensitas bencana alam yang semakin terjadi dapat membuat jumlah kemiskinan meningkat dan dapat menimbulkan gejolak politik.
Latar belakang percepatan transisi energi juga didorong situasi krisis batu bara yang terjadi pada awal tahun 2022. Selain itu, percepatan transisi energi juga dinilai akan memberikan banyak manfaat, yaitu transisi ke sumber energi ramah lingkungan akan mampu menciptakan jutaan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendorong transfer teknologi sehingga membangun keterampilan tenaga kerja terutama di negara berkembang. Skema Energy Transition Mechanism (ETM) dan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) juga mendorong adanya percepatan transisi energi. Baik skema ETM maupun pendanaan JETP mendorong kebijakan dan fasilitas pengurangan emisi untuk pensiun dini PLTU batu bara. ETM dan JETP juga mendorong kebijakan dan fasilitas energi bersih yang ditujukan untuk mengembangkan atau menginvestasikan pembangunan fasilitas energi terbarukan.Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023