JAKARTA — Para pelaku industri jasa pertambangan mulai ketar-ketir dan terancam mengurangi aktivitas gara-gara perkara pengadaan ban alat berat. Dalam enam bulan terakhir, mereka kesulitan mendatangkan ban radial jenis off the road (OTR) yang biasa digunakan untuk berbagai kendaraan dan alat berat pertambangan. Jika kondisi ini berlanjut, kegiatan produksi pertambangan di Tanah Air diprediksi lumpuh dalam waktu tujuh bulan ke depan atau pada Maret 2024. Ketua Umum Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia, Rochman Alamsjah, menyatakan stok ban OTR pada setiap perusahaan jasa pertambangan sudah sangat menipis. Bahkan, ia memperkirakan stok itu bakal ludes setelah Agustus berlalu lantaran tak ada lagi pasokan dari produsen. Dampaknya, banyak alat berat yang terbengkalai. "Sekarang rata-rata setiap kontraktor pertambangan memiliki 25 unit truk yang standby karena tidak ada bannya," kata dia kepada Tempo, kemarin. Rochman menaksir jumlah alat berat yang stop beroperasi karena tak memiliki ban mencapai 5 persen dari populasi sampai Juni lalu. Menurut dia, jumlah alat berat yang terpaksa dikandangkan bakal terus bertambah. Bulan ini, dia memprediksi jumlahnya bertambah menjadi 20 persen. Pada awal 2024, seluruh alat berat tidak bisa beroperasi jika keran impor ban tak kunjung dibuka. Dengan kondisi tersebut, dia memperkirakan kegiatan di tambang berbagai komoditas terhambat. (Yetede)

JAKARTA – Perolehan laba perbankan nasional diprediksi masih melejit hingga akhir tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa proyeksi itu didukung oleh tren penyaluran kredit yang diyakini masih terus bertumbuh. Di sisi lain, bank telah memiliki cadangan yang cukup atas potensi kerugian kredit dengan memenuhinya secara bertahap, bahkan sejak awal masa pandemi Covid-19 pada 2020, ketika kebijakan restrukturisasi kredit pertama kali diterapkan.

“Dengan demikian, pembentukan pencadangan tidak akan mengganggu tren peningkatan laba perbankan,” ujar Dian kepada Tempo, kemarin. Mitigasi risiko yang dianggap sudah berjalan baik membuat bank tak perlu menyisihkan cadangan secara berlebih, yang sering menggerus perolehan laba bersih. Dian mengatakan, di tengah pelemahan permintaan global, sektor perbankan dinilai tetap potensial dan berdaya tahan, dengan fungsi intermediasi (penghimpun dan penyalur dana masyarakat) yang terjaga, ditopang kekuatan likuiditas dan permodalan yang memadai. Pada Juni 2023, kredit perbankan tumbuh 7,76 persen secara tahunan menjadi Rp 6.656 triliun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada segmen kredit investasi, yaitu sebesar 9,60 persen. (Yetede)

ANJLOKNYA rasio kecukupan dana (RKD) perusahaan-perusahaan dana pensiun badan usaha milik negara (BUMN) amat mengkhawatirkan. RKD yang rendah mencerminkan rendahnya kemampuan perusahaan membayar premi peserta. Jika tidak segera diatasi, karyawan BUMN, terutama yang akan pensiun dalam waktu dekat, terancam tak menerima haknya secara penuh.

Seturut pantauan Kementerian BUMN saat ini, terdapat 22 perusahaan dana pensiun milik negara yang bermasalah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi rasio kecukupan dana mereka di bawah 100 persen. Bahkan, menurut Kementerian BUMN, empat di antaranya dalam keadaan sangat tidak sehat. Selain RKD di bawah standar tingkat imbal hasil, investasinya sangat rendah, kurang dari 4 persen. Padahal investasi di deposito dan surat berharga negara (SBN) saja saat ini bisa memberikan keuntungan 5-6 persen.

Masalah dana investasi umumnya muncul lantaran tidak ada transparansi dalam pengelolaannya. Manajemen yang tertutup melemahkan pengawasan dan membuka celah bagi korupsi serta penyelewengan. Jangan sampai pengalaman kelam Jiwasraya dan Asabri terulang. Kedua perusahaan yang mengelola dana pensiun BUMN dan anggota TNI/Polri itu merugi lebih dari Rp 40 triliun karena pengelolanya memain-mainkan aset serta simpanan nasabah. (Yetede)

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengatur mekanisme distribusi laba dan pembagian dividen bank. Otoritas mencermati bahwa selama ini rasio pembagian dividen atau dividend payout ratio yang diberikan industri perbankan nasional kepada pemegang saham terlalu besar. Idealnya, bank memprioritaskan alokasi laba untuk memperkuat permodalan bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan pengaturan tersebut perlu dilakukan sehubungan dengan fungsi pengawasan otoritas. Distribusi laba, kata dia, seharusnya turut memperhatikan kebutuhan investasi, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi agar bank mampu bersaing di era digital serta untuk menjaga bisnis agar terus berkembang.

“Dengan demikian, bank memiliki kinerja yang terus meningkat dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan nilai yang diterima para pemegang saham,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. OJK bakal menerbitkan kebijakan ini dalam waktu dekat. Kebijakan itu disebut sebagai upaya memperkuat penerapan tata kelola bank umum. (Yetede)

BEIJING-ID-Laju perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), baik impor dan ekspor, pada Juli 2023 merosot sangat tajam lebih dari perkiraan  sebelumnya. Eskpor merosot karena perlambatan ekonomi global, sedangkan impor anjlok karena lesunya permintaan di dalam negeri. Situasi ini mengancam prospek pemulihan ekonomi Tiongkok pasca-pandemi dan makin menekan pemerintah untuk mau menggelontorkan stimulus baru  supaya pertumbuhan ekonomi stabil. Angka-angka dalam data perdagangan yang suram itu makin memperkuat ekspektasi bahwa aktivasi ekonomi dapat melambat lebih lanjut di kuartal ketiga. Di mana aktivitas konstruksi, manufaktur dan jasa, investasi asing langsung, dan keuntungan industri melemah. Data Bea Cukai yang dirilis pada Selasa (08/08/2023) menunjukkan impor turun 12,4% pada juli year on year (yoy), atau melesat dari perkiraan penurunan 5% dalam jajak pendapat Reuters dan dari penurunan 6,8% pada Juni. Sementara itu, ekspor  mengalami kontraksi 14,5%, lebih curam dari pada proyeksi penurunan 12,4% di bulan sebelumnya. (Yetede)

Dari 545 pemda yang akan menggelar Pilkada Serentak 2024, sebanyak 484 pemda belum menyepakati anggaran pilkada dengan KPU di daerah. Kesepakatan anggaran,termasuk penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, diharapkan tuntas awal Desember agar tidak menghambat tahapan pilkada yang akan dimulai Januari 2024. Anggota KPU RI,Yulianto Sudrajat, di Jakarta, Senin (7/8) mengatakan, hingga awal Agustus, baru 61 dari 545 pemerintah daerah (pemda) yang telah  menyepakati anggaran pelaksanaan Pilkada 2024. Sebanyak 228 pemda masih menghitung pembagian anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota. Adapun 256 pemda masih menghitung kebutuhan anggaran yang dilakukan antara KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dan tim anggaran pemerintah daerah.

”KPU menunggu komitmen 484 pemda agar segera menyelesaikan kesepakatan anggaran bersama KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Ini karena pilkada adalah agenda rutin lima tahunan yang anggarannya berasal dari pemda,” tutur Yulianto. Yulianto berharap seluruh pemda dapat menyepakati anggaran dan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) paling lambat 5 Desember. Pasalnya, tahapan Pilkada 2024 dijadwalkan mulai Januari 2024. Dengan demikian, pemda yang sudah menyepakati anggaran bisa menandatangani NPHD mulai September agar tidak mengganggu tahapan yang direncanakan. Yulianto memperkirakan, anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 mencapai Rp 35,8 triliun, terbagi dalam dua tahun anggaran yakni 40 % dialokasikan dari APBD 2023 dan 60 % anggaran dari APBD 2024. (Yoga)

Jumlah permohonan publik ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meningkat signifikan. Wacana revisi KUHAP membuka kemungkinan peran yang lebih besar bagi lembaga itu. Namun, dengan beban tugas yang semakin berat, LPSK menghadapi problem keterbatasan anggaran dan personel. Berdasarkan data LPSK, total permintaan perlindungan bagi saksi dan korban meningkat dari 2.182 permohonan pada 2021 menjadi 6.104 permohonan pada 2022. Khusus pada 2022, pengajuan perlindungan oleh diri sendiri atau keluarga sebesar 2.302 permohonan, pendamping atau lembaga bantuan hukum mencapai 3.399 permohonan, dan instansi sebanyak 403 permohonan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, kesadaran publik atas haknya saat menjadi saksi dan korban meningkat drastis. ”Peningkatan kesadaran publik menuntut pelayanan yang lebih baik lagi. Sementara SDM dan anggaran masih menjadi tantangan,” ujarnya dalam jumpa pers mengenai persepsi dan harapan publik terhadap kerja perlindungan saksi dan korban, Senin (7/8) di Jakarta.

Pada 2022, pagu indikatif LPSK Rp 152,59 miliar, meningkat menjadi Rp 228,16 miliar pada 2023. Alokasi anggaran LPSK terbagi untuk program penegakan dan penyusunan hukum serta dukungan manajemen. Dari sisi personel, hingga 1 Agustus 2023, total ada 418 pegawai LPSK. Sementara itu, kantor perwakilan LPSK hanya di DI Yogyakarta dan Sumut. Menurut rencana, LPSK akan menambah kantor perwakilan di NTT, Jateng, dan Bangka Belitung. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Abraham Todo Napitupulu, ketika LPSK kian dibutuhkan publik, perannya akan semakin sentral. Jumlah anggaran dan personel yang dimiliki LPSK akan berpengaruh terhadap kemampuan layanan mereka untuk melindungi saksi dan korban. Erasmus membandingkan anggaran LPSK yang lebih kecil daripada pengadaan gas air mata beserta pelontar oleh Polri pada 2022 yang mencapai Rp 160,1 miliar. (Yoga)

Pemanfaatan teknologi digital di sector pendidikan tidak hanya penting dalam pembelajaran, tetapi juga untuk mengelola anggaran. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) versi 4 yang diluncurkan Kemendikbudristek diharapkan mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) agar lebih transparan. Penggunaan ARKAS jadi bagian transformasi digital di satuan pendidikan atau sekolah Dengan aplikasi itu, rancangan, penganggaran, dan pelaporan pemakaian dana BOS dapat lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengutarakan, Indonesia membutuhkan gerakan masif untuk mengakselerasi mutu pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan. ”Pemanfaatan teknologi digital berperan penting mewujudkan pengelolaan dana BOS secara akuntabel dan transparan,” ujar Nadiem, dalam webinar ”Rilis Nasional ARKAS 4”, di Jakarta, Senin (7/8). ARKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana BOS di sekolah. Melalui aplikasi ini, satuan pendidikan terkoneksi dengan dinas pendidikan dalam merencanakan kegiatan sekolah, rekapitulasi data, serta mengelola anggaran. (Yoga)

Kendati masih mencatat pertumbuhan di atas 5 % sampai triwulan II-2023, potensi perlambatan ekonomi di sepanjang sisa tahun ini mulai diwaspadai. Berkaca dari ekspor yang mulai terkontraksi, pemerintah akan beralih mengandalkan konsumsi domestik. Defisit fiskal berpotensi diperlebar di atas target untuk mengungkit daya beli dan menggerakkan ekonomi. BPS mencatat, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2023 masih tumbuh 5,17 % secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan I-2023 di 5,04 %. Capaian itu melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi di atas 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut. Di tengah berlanjutnya tren perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh tinggi hingga pertengahan tahun karena ditopang konsumsi rumah tangga. Belanja masyarakat menguat akibat faktor momentum ”musiman”, seperti Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, serta momentum libur sekolah.

Sepanjang triwulan II-2023, konsumsi masyarakat tumbuh 5,23 % secara tahunan, lebih tinggi dari triwulan I-2023 yang sebesar 4,54 %. Konsumsi rumah tangga pun menjadi komponen penyumbang pertumbuhan ekonomi yang terbesar hingga 53,57 %. Meski masih tumbuh di kisaran 5 %, tanda-tanda pelemahan ekonomi Indonesia mulai tampak lewat ekspor yang semakin melambat. BPS mencatat, ekspor mulai terkontraksi atau tumbuh minus 2,75 % secara tahunan pada triwulan II-2023. Ini pertama kalinya ekspor tumbuh negatif setelah tumbuh melejit sepanjang 2021-2022 seiring momentum lonjakan harga komoditas global (commodity windfall). Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud, Senin (7/8) mengatakan, pelemahan ekspor terjadi di tengah tren normalisasi harga komoditas dunia. Sektor yang paling banyak memengaruhi penurunan adalah ekspor produk pertambangan yang tumbuh minus 0,17 % dan berkontribusi hingga 76,58 % terhadap kontraksi pertumbuhan ekspor. Di sisi lain, momentum laju konsumsi rumah tangga yang tinggi diperkirakan tidak akan bertahan hingga akhir tahun. (Yoga)

Pertumbuhan industri unggulan Indonesia, yakni makanan dan minuman, pada triwulan II-2023 tercatat 4,62 % secara tahunan. Pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan triwulan I-2023 di 5,33 %. Momentum Ramadhan dan Lebaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan di sektor makanan dan minuman. ”Saat menjelang Lebaran, masih ada pertumbuhan (permintaan), tetapi sedikit lambat. Berdasarkan hasil survei kami, terdapat pergeseran pola pengeluaran konsumen yang mengurangi makanan yang tergolong sekunder untuk belanja pengalaman, seperti travelling,” tutur Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi S Lukman saat dihubungi, Senin (7/8) di Jakarta.

Tak hanya industri makanan dan minuman yang tumbuh melambat saat Ramadhan-Lebaran, industri tekstil dan pakaian jadi justru terkontraksi lebih dalam pada triwulan II-2023, yakni minus 1,7 %. Kondisi tersebut lebih buruk dibandingkan triwulan I-2023 yang tumbuh minus 0,07 %. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) menjadi cara menguatkan pertumbuhan PDB industri manufaktur nonkomoditas lewat peningkatan ekspor. Saat ini ekspor Indonesia ke Uni Eropa dikenai biaya masuk 10-17 %. ”Padahal, negara yang sudah memiliki perjanjian  dagang dengan UE, seperti Vietnam,tidak dikenai bea masuk,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. (Yoga)