Cabai dan melon merupakan komoditas andalan para petani lahan pasir di tepi pantai pesisir selatan DIY di Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Setelah panen cabai, para petani membersihkan lahan pertanian bekas tanaman cabai, pada Senin (7/8/2023), agar bisa ditanami kembali. (Yoga)

Pertumbuhan ekspor hingga akhir tahun ini diperkirakan bakal tersendat, penyebabnya adalah penurunan harga komoditas global dan pelemahan permintaan negara tujuan utama ekspor. Kontraksi ekspor pada triwulan II-2023 mengindikasikan gejala itu. Vice President for Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Senin (7/8) mengatakan, tren harga komoditas global memang tengah turun. Namun, penurunan harga itu masih menguntungkan Indonesia karena masih lebih tinggi dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Ia mencontohkan, harga batubara dan CPO global pada akhir 2022 masing-masing 404,15 USD per ton dan 947,89 USD per ton. Harga CPO bahkan pernah tembus 1.244 USD per ton pada akhir 2021. Namun, hingga penutupan perdagangan pekan lalu, harga batubara dan CPO masing-masing turun menjadi 136,85 USD per ton dan 902,14 USD per ton. Harga batubara dan CPO itu masih lebih tinggi dibandingkan harga pada akhir 2019 yang masing-masing sebesar 67,7 USD per ton dan 734,17 USD per ton. 

”Pada akhir 2023, harga batubara diperkirakan jadi 168,8 USD per ton dan harga CPO 891 USD per ton. Harga kedua komoditas masih terus berproses membentuk keseimbangan baru, bahkan hingga tahun depan,” kata Dendi ketika dihubungi di Jakarta. Dendi berpendapat, penurunan harga komoditas global itu wajar karena telah mengalami lonjakan yang tidak normal pada 2021 dan 2022. Penurunan harga itu juga bakal memengaruhi kinerja ekspor Indonesia sehingga perlu dikompensasi dengan meningkatkan volume ekspor. Kendati begitu, tantangan meningkatkan volume ekspor hingga akhir tahun nanti tidak mudah. Permintaan negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia, seperti AS, China, dan kawasan Uni Eropa, masih lemah meski ekonomi nya mulai membaik. Penurunan permintaan juga dialami industri berorientasi ekspor, seperti garmen, furnitur, dan kayu olahan. Meski mulai tumbuh pada Mei 2023 setelah terkontraksi pada Agustus 2022-April 2023, permintaan belum benar-benar pulih. (Yoga)

Pembayaran insentif bagi 143 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Sorong di Papua Barat Daya tersendat selama lima bulan terakhir. Sebanyak 30 orang perwakilan dari ratusan tenaga kesehatan itu berunjuk rasa di RSUD Sele Be Solu Sorong pada Senin (7/8/2023) siang. Syarifuddin selaku perwakilan dokter di RSUD Sele Be Solu mengatakan, aksi itu bagian dari tuntutan kepada pihak manajemen agar merealisasikan pembayaran insentif. (Yoga)

Ekonomi Bali pada triwulan II-2023 bertumbuh positif 5,60 persen dibandingkan triwulan II-2022, atau tumbuh 6,96 persen dibandingkan triwulan I-2023. Pertumbuhan positif ekonomi Bali pascapandemi Covid-19 dipengaruhi pulihnya pariwisata. Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani, Senin (7/8/2023), mengatakan, hal itu mengindikasikan pertumbuhan yang mengesankan hal baik dan positif. (Yoga)

Pemerintah Indonesia harus bersiap ke pengadilan. Freeport-McMoran (FCX) memprotes atas kebijakan baru pemerintah aturan aturan bea keluar ekspor. Freeport-McMoran bahkan sudah mengumumkan rencana gugatan itu, Senin (7/8) di Securities and Exchange Commission (SEC), Amerika Serikat (AS). Adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang menjadi pangkal soal. Merujuk dokumen tertanggal 3 Agustus 2023 yang disampaikan ke SEC AS, Freeport McMoRan menyebut bahwa perusahaan ini mendapatkan Izin Penambangan Khusus (IUPK) pada tahun 2018. Sesuai dengan dokumen IUPK itu, Freeport tidak memiliki kewajiban bea keluar jika perkembangan proyek smelter Freeport di Indonesia sudah mencapai 50%. Sebagai tindak lanjut atas dokumen itu, Pemerintah Indonesia kemudian juga telah melakukan verifikasi lapangan atas progres smelter Freeport. Hasil verifikasi kesimpulan bahwa proyek smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah mencapai 50%. Dengan demikian, kewajiban bea keluar gugur secara efektif pada 29 Maret 2023. Saat ini, progres pembangunan smelter Freeport sudah sekitar 70%. Artinya, perusahaan ini kena bea keluar sebesar 7,5% atas setiap aktivitas ekspornya hingga akhir tahun. Tarif bea keluar berpotensi naik menjadi 10% mulai awal tahun depan. Freeport sudah mengantongi izin ekspor konsentrat hingga Mei tahun 2024 dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kuota ekspor perusahaan ini sebesar 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga. Izin ekspor Kemendag itu keluar pada 24 Juli 2023. Itu artinya, Freeport sudah bisa melenggang ekspor. Dihubungi KONTAN, Vice President Corporate Communications PTFI Katri Krisnati tidak menjelaskan detail atas potensi gugatan yang bakal diajukan perusahaan. "Atas bea keluar, kami berharap ada solusi terbaik dari pemerintah terkait hal ini," ujar Katri kepada KONTAN, Senin (7/8). Pemerintah Indonesia nampaknya tak gentar dengan rencana Freeport ini. Plt Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid mengaku tak mempermasalahkan rencana gugatan Freeport itu. Jawaban tegas juga diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menegaskan bahwa Freeport harus mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Toh, "Kebijakan pemerintah Indonesia sudah sangat bijak," sebut dia, kemarin.

Indonesia masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada tahun ini. Memasuki tahun politik 2024, ada ancaman pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada periode April 2023 hingga Juni 2023 tumbuh 5,17% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka ini memang lebih tinggi dari pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2023 yang sebesar 5,04% (yoy). Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengemukakan, nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 5.226,7 triliun. Apabila dilihat atas dasar harga konstan (ADHK), PDB tercatat Rp 3.075,7 triliun. Di sisi lain, tren pertumbuhan ekonomi menjelang hajatan Pemilu 2024 memang patut diwaspadai. Mengacu data historis pertumbuhan ekonomi selama lima kali pemilu di Indonesia, cuma tahun 2004 saja ekonomi tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Sisanya, pertumbuhan ekonomi pada tahun politik selalu menurun secara tahunan. Bukan cuma pertumbuhan ekonomi, inflasi Indonesia di masa pemilu juga selalu tertekan. Meski ada catatan sejarah yang kurang enak, berdasarkan data BPS, Edy menyebutkan, faktor menjelang Pemilu 2024 ternyata sudah memberikan kontribusi sedikit ke pertumbuhan ekonomi. Beberapa ekonom juga masih meyakini perhelatan Pemilu 2024 akan memberikan berkah terhadap perekonomian Indonesia. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, dampak pesta rakyat terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih terasa di semester II-2023. Sementara Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengungkapkan, permintaan domestik akan meningkat mendekati pemilu. Ia memproyeksikan pertumbuhan tahun 2023 di level 5,3%.

Penyerapan belanja modal alias capital expenditure (capex) sejumlah emiten LQ45 masih bernilai minim. Meski demikian, emiten masih meyakini belanja modal dapat terserap di sisa tahun ini. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) misalnya, baru menyerap capex sebesar Rp 363 miliar per akhir Juni 2023. Nilai itu belum sampai separuh dari target capex yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun. Sekretaris Perusahaan INTP Dani Handajani mengatakan, penggunaan capex akan digenjot pada semester kedua, terutama untuk perbaikan dan pemeliharaan operasional bisnis INTP. Sedangkan emiten pertambangan, menyiapkan capex lebih jumbo tahun ini. PT Indika Energy Tbk (INDY) mencatat realisasi belanja modal sebesar US$ 70,9 juta. Rinciannya, US$ 5,7 juta digunakan untuk Indika Indonesia Resources, lalu US$ 3,4 juta untuk Kideco Jaya Agung. Vice President Director dan Group CEO INDY Azis Armand mengatakan, selain mendorong ESG, INDY juga memperkuat diversifikasi di sektor nonbatubara , termasuk bisnis energi baru dan terbarukan, kendaraan listrik, dan nature-based solutions. Tahun ini, INDY menganggarkan belanja modal US$ 302,4 juta. Sedangkan PT United Tractors Tbk (UNTR) berhasil menyerap capex sebesar US$ 600 juta. Realisasi ini setara dengan 50% dari anggaran capex 2023 sebesar US$ 1,2 miliar. Sementara untuk growth capital, sebagian besar belanja modal adalah untuk keperluan akuisisi lahan dan sebagian lagi untuk pengerjaan awal proyek pabrik smelter.

Penjualan dan laba mayoritas emiten minuman beralkohol semakin nikmat di semester I-2023. Prospek bisnis minuman keras pun ditaksir masih mentereng hingga tutup tahun ini. Dari empat emiten minuman beralkohol di Bursa Efek Indonesia (BEI), semisal, hanya PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang kinerjanya menyusut. Penjualan DLTA merosot 5,98% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 361,50 miliar pada semester I-2023. Laba bersih DLTA ikut menciut 9,58% yoy menjadi Rp 107,04 miliar per Juni 2023. Berbeda dari DLTA, kinerja PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI), PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (BEER), dan PT Hatten Bali Tbk (WINE) kompak menanjak. MLBI meraup penjualan Rp 1,50 triliun, melesat 13,63% yoy sekaligus mendongkrak laba bersih 16,10% menjadi Rp 457,73 miliar. Sedangkan BEER membukukan penjualan bersih Rp 25,37 miliar dalam enam bulan pertama 2023, tumbuh 10,30%. Laba paling tinggi dicatatkan WINE, dengan lonjakan 341,88% yoy menjadi Rp 20,68 miliar hingga Juni 2023. Direktur dan Sekretaris Perusahaan WINE, Ketut Sumarwan mengatakan, pertumbuhan kinerja WINE tak lepas dari dorongan industri pariwisata yang pulih usai pandemi. Research Analyst Reliance Sekuritas, Ayu Dian mengatakan, bertumbuhnya industri pariwisata setelah pandemi dan banyaknya hari libur pada semester pertama turut mendorong mobilitas dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Momentum ini berbarengan dengan penurunan tingkat inflasi dan daya beli masyarakat yang masih terjaga. Analis Ekuator Swarna Sekuritas, David Sutyanto sepakat, sebagai barang konsumsi yang sifatnya tersier, prospek emiten minuman beralkohol masih positif selama daya beli masyarakat meningkat. Hanya saja, sebagai pilihan investasi, perlu kembali mencermati valuasi dan momentum teknikal tiap sahamnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai rasio dividen ( dividend payout ratio ) perbankan saat ini terlalu tinggi. Padahal, perbankan masih butuh dana besar untuk hal-hal yang lebih mendesak di tengah perkembangan digitalisasi, seperti peningkatan sistem keamanan siber. OJK pun berniat mengatur mengenai transparansi pertimbangan bank menebar dividen kepada pemegang sahamnya. Dalam rencana aturan itu, OJK akan menetapkan rumusan dalam menghitung pemberian dividen. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa aturan ini diharapkan agar bank tidak secara terus menerus menarik dividen yang besar. Alhasil, laba perusahaan bisa dialokasikan untuk investasi di bidang lainnya, seperti infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM). Dian menyebut, tata cara penghitungan dividen sudah diterapkan oleh industri perbankan di negara lain. Sehingga, lanjut Dian, investor akan maklum jika OJK mengatur mengenai dividen yang dibayarkan, lantaran investor asing sudah terbiasa dengan aturan seperti itu. Poin yang akan dimuat dalam aturan itu nantinya adalah pertimbangan bank dalam menetapkan besaran dividen. Kepentingan bank dan investor harus dipertimbangkan secara seimbang. Selain itu, mengatur mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini sependapat dengan OJK untuk memprioritaskan kecukupan permodalan dalam mendukung ekspansi bisnis dan investasi seperti peningkatan kapabilitas digital.

Ekonomi nasional pada kuartal II/2023 melaju solid, yang tecermin dari pertumbuhan sebesar 5,17% (year-on-year/YoY), sesuai dengan estimasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) di kisaran 5,0%—5,1%. Tak ayal, data terbaru ini menguatkan optimisme pemangku kebijakan yang menargetkan produk domestik bruto (PDB) sepanjang tahun ini parkir di tangga 5,3%. Akan tetapi, jika dicermati dengan saksama, di depan berserakan ‘kerikil’ yang berisiko menghambat gerak roda ekonomi pada paruh kedua tahun ini. Mulai dari ekspor yang berada di zona merah, hingga sektor investasi yang dibayangi aksi wait and see investor. Soal ini pun sejatinya telah terpampang dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Ekspor yang memiliki kontribusi 20,25% berkinerja buruk yakni tergerus hingga 2,75% pada kuartal II/2023. Prospek ekspor pun tak bisa dibilang terang-benderang. Ada aneka rintangan yang bakal mengadang, di antaranya moderasi harga komoditas, hingga perlambatan ekonomi China, mitra niaga utama. Pun dari sisi investasi yang tecermin dalam pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Agenda politik yang mulai menggema menjelang pemilihan umum (pemilu), mendorong investor memilih wait and see, hingga pemerintahan baru terbentuk. Praktis hanya konsumsi yang dapat diandalkan. 

Terlebih, pada kuartal II/2023 seluruh komponen konsumsi mencatatkan pertumbuhan yang cukup solid, mulai dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Merespons situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus mewaspadai dinamika perekonomian global sehingga tidak memberikan sengatan tajam ke ekonomi. Dari sisi konsumsi, kebijakan yang disiapkan adalah memacu belanja negara untuk memberikan daya dorong terhadap konsumsi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, menuturkan pemerintah terus memantau dan mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dunia saat ini, khususnya dampaknya terhadap ekspor impor nasional. Dari sisi investasi, pemerintah akan memaksimalkan reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang menarik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan menjaga stabilitas dan konsistensi iklim usaha menjadi hal paling penting untuk meningkatkan operasional usaha dan investasi.