Kesemrawutan jaringan utilitas di Jakarta telah memakan korban. Salah satunya menimpa Sultan Rifat Alfatih, yang kini tidak bisa berbicara lagi karena lehernya terjerat kabel optik di sekitar Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Peristiwa nahas ini dapat menimpa siapa saja. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, serta jajaran pemerintah DKI Jakarta harus menyadari tanggung jawab mereka atas keamanan dan keselamatan masyarakat terhadap seluruh fasilitas umum di ruang publik. Kondisi kabel listrik, telepon, ataupun serat optik yang tumpang-tindih bergelantungan sembarangan jelas sangat membahayakan siapa pun. Ironisnya, pemandangan ini dengan mudah kita temukan di sekitar lingkungan rumah hingga jalanan menuju sekolah, pasar, kantor, dan taman. Masyarakat harus berhati-hati saat melintasi kawasan atau jalanan tersebut, apalagi bila ada kegiatan pembangunan jaringan utilitas. Pemerintah DKI sudah harus segera memindahkan seluruh sarana jaringan utilitas ke bawah tanah. Jaringan itu terdiri atas jaringan kabel listrik, telepon, dan serat optik, serta jaringan perpipaan air bersih, gas, dan saluran limbah. Pemindahan dilakukan secara bertahap selama 10-20 tahun, tergantung tingkat kesulitan pemindahan. Hingga kini, revitalisasi trotoar dan pembenahan jaringan utilitas baru 30 persen dari target 2.600 kilometer pada 2030 (Dinas Bina Marga DKI, 2023). (Yetede)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan dana pensiun BUMN. Tindakan pengawasan intensif dilakukan untuk memastikan indikator utama, yaitu rasio kecukupan dana (RKD), senantiasa memadai. RKD sangat krusial karena turut mencerminkan kemampuan membayar perusahaan kepada para peserta. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan, sesuai dengan ketentuan pendanaan dana pensiun, pendiri perusahaan bertanggung jawab menjaga RKD selalu terpenuhi minimal 100 persen. “Otoritas juga telah melakukan supervisory action untuk memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah, dan meminta pendiri atau mitra pendiri menyelesaikan piutang iuran dana pensiun,” ujarnya, kemarin. Jika RKD diketahui belum mencapai 100 persen, pendiri atau mitra pendiri perusahaan dana pensiun diharuskan membayar iuran sesuai dengan valuasi aktuaria agar secara bertahap rasionya tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. “Kami juga mendorong agar dilakukan pengkajian kembali mengenai keberlanjutan dana pensiun, termasuk opsi melakukan perubahan program pensiun,” kata Ogi. (Yetede)

JAKARTA — Wacana untuk memperluas penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) kembali mencuat. Kementerian Perindustrian menyatakan siap mengusulkan sektor industri baru penerima kebijakan tersebut. Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri, menyatakan kementeriannya rutin mengusulkan tambahan penerima HGBT sejak program berjalan pada 2020. Tahun lalu, enam sektor industri baru diajukan, menyusul tujuh sektor industri yang saat ini sudah berhak mendapat gas murah. Kali ini Kementerian Perindustrian berharap semua industri bisa menikmati harga gas terjangkau. "Prinsip kami, tidak ada satu pun industri pengguna gas bumi, baik untuk bahan baku, bahan penolong, maupun energi, yang tidak mendapatkan gas khusus," kata dia kepada Tempo, kemarin. Ketika disinggung soal sektor industri prioritas penerima stimulus, Febri masih enggan menyebutkan rinciannya. Dia menunggu rapat antara kementerian dan lembaga digelar untuk membahas usulan itu lebih dulu. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas di Istana Presiden pada Senin, 31 Juli lalu. (Yetede)

RANGKA besi menutupi hampir semua muka bagian depan Stasiun Kereta Cepat Padalarang saat Tempo meninjau kemajuan pembangunan prasarana sepur kilat itu, kemarin, 7 Agustus 2023. Bagian atap stasiun yang bergelombang sudah terlihat bentuknya. Sebagian penutup atap sudah dipasang. Pada Juni lalu, Tempo menyaksikan bangunan stasiun masih berupa susunan kolom baja yang menjulang, yang saling berhubungan membentuk bangunan. Rangka bangunan bisa terlihat karena belum dipasangi dinding Kini, dinding bangunan sudah dipasang. Kolom-kolom baja yang menjadi rangka seluruhnya sudah tertutup. Tiga tangga yang menjadi akses menuju area Stasiun Kereta Padalarang yang sebelumnya belum ada, kini sudah terpasang. Sejumlah pekerja proyek yang ditanyai Tempo mengatakan pekerjaan pembangunan stasiun yang terletak berdampingan dengan Stasiun Padalarang untuk kereta konvensional itu sedang dikebut. Jumlah pekerja ditambah untuk mempercepat pembangunan. Sif kerja pun tak putus sejak pagi hingga tengah malam setiap hari. (Yetede)

Program penataan permukiman di Jakarta yang sudah bergulir puluhan tahun belum juga mampu meningkatkan akses rumah tangga Ibu Kota terhadap hunian layak. Masih ada 1,77 juta rumah tangga di Ibu Kota yang belum memiliki rumah layak huni. Semakin rendah jumlah warga yang tinggal di hunian layak, semakin besar angka kebutuhan perumahan. BPS menyebut, akses warga DKI Jakarta terhadap hunian layak selama tiga tahun terakhir tergolong rendah. Pada 2020, jumlah rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses terhadap hunian layak 33,18 % dan meningkat menjadi 40 % pada 2021. Namun, pada 2022, akses rumah tangga di Ibu Kota terhadap hunian layak turun menjadi 36,23 %. Merujuk data BPS DKI Jakarta, total rumah tangga di Jakarta pada 2022 mencapai 2,78 juta rumah tangga. Artinya, baru 1 juta rumah tangga yang bisa mengakses hunian layak dan ada 1,77 juta rumah tangga di DKI Jakarta yang belum memiliki akses terhadap hunian layak.

BPS sejak 2019 menetapkan klasifikasi rumah layak huni, yaitu apabila luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita, memiliki akses air minum layak, dan sanitasi layak. Persoalan akses terhadap hunian layak menambah catatan panjang isu kenyamanan bermukim di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bertahun-tahun telah menelurkan beragam program untuk mengurai dan mengentaskan kebutuhan rumah warga di Ibu Kota dengan prioritas pada masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kelas bawah, antara lain, penyediaan rusunawa, rumah susun milik, hingga peningkatan kualitas kampung kumuh.

Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki tiga tipologi dalam meningkatkan kualitas permukiman untuk warga berpenghasilan rendah, antara lain, pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali atau relokasi. Model pemugaran dilakukan melalui program Community Action Plan dan Collaborative Implementation Program. Konsep peremajaan yang telah terbangun, ialah Kampung Susun Akuarium, Kampung Kunir, dan Kampung Tongkol. ”Selanjutnya, permukiman kembali (penyediaan rusunawa) banyak. Kami mempunyai 40 titik lokasi,” kata Retno saat wawancara khusus bersama Kompas, Jumat (14/7/2023), di Jakarta. (Yoga)

Pancaran kemewahan Jakarta tak selalu selaras dengan kehidupan warganya. Di balik gedung tinggi, tersembunyi jutaan rumah tangga yang belum memiliki tempat tinggal pribadi. Merujuk data BPS tahun 2022, hanya 56,13 % rumah tangga yang memiliki rumah. Angka ini naik tinggi hingga lebih dari 7 % dari tahun sebelumnya (2021) di 48,48 %. Kendati demikian, setinggi apa pun peningkatan kepemilikan rumah di Jakarta tetap belum mampu menghilangkan ”prestasi” DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat kepemilikan hunian terendah di Indonesia, dibandingkan rata-rata  nasional yang mencapai 83,99 % di 2022. Untuk mengatasi tingginya kebutuhan rumah tersebut, Pemprov DKI Jakarta terus merealisasikan beragam program penyediaan hunian.

Mulai dari rumah susun sederhana milik (rusunami) hingga program Rumah DP 0 Rupiah. Bukan hanya Pemprov DKI Jakarta, program pemerintah pusatjuga menyasar pengadaan sejuta rumah di  w wilayah Ibu Kota. Hanya saja, jumlahnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang sangat tinggi. Data Cushman & Wakefield, perusahaan jasa perdagangan real estat, menunjukkan, rata-rata harga tanah di Jakarta pada semester I-2023 mencapai Rp 15,67 juta per meter persegi. Rata-rata harga tanah meningkat Rp 300.000-Rp 400.000 setiap tahun. Tingginya harga tanah membuat harga rumah tapak (landed house) kian mahal. Fenomena ini membuat harga hunian di sekitar Jakarta turut terapresiasi karena masyarakat kian bergeser ke pinggiran Jakarta untuk membeli tanah dan rumah dengan harga lebih murah. (Yoga)

Program rumah DP 0 rupiah berganti nama menjadi Hunian Terjangkau Milik. Hunian Terjangkau Milik merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hunian di Jakarta, yang merupakan muara dari penyediaan rumah susun sewa (rusunawa). Artinya, rusunawa sebagai wadah atau inkubator untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warga. Warga yang telah berdaya di rumah susun diharapkan nantinya memiliki kemampuan membeli rumah sendiri melalui program Hunian Terjangkau Milik.

Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistiyaningrum mengatakan, program rumah DP 0 rupiah berganti nama menjadi Hunian Terjangkau Milik karena adanya perbedaan persepsi di masyarakat. Selama ini kebanyakan masyarakat mengira 0 rupiah hanya untuk uang muka. Padahal, sesungguhnya ada dua skema pembayaran, yaitu uang muka ditanggung sebesar 20 % dan pemilikan rumah ditanggung penuh dengan cicilan sesuai tenor yang disepakati.

”Istilah DP 0 kami ganti karena ternyata dalam pelaksanaannya uang muka ditanggung dan banyak masyarakat ingin ditanggung 100 %,” kata Retno dalam wawancara khusus bersama Kompas, Jumat (14/7) di Jakarta. Persyaratan pendaftaran Hunian Terjangkau Milik meliputi warga dengan e-KTP dan KK Jakarta, belum punya rumah, tidak sedang menerima bantuan subsidi perumahan, memiliki surat nikah jika sudah menikah, memiliki NPWP, penghasilan rumah tangga per bulan maksimal Rp 14,8 juta, dan memenuhi syarat kredit sesuai aturan perbankan. (Yoga)

Kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing dinilai membutuhkan sosialisasi. Hal itu dikarenakan masih ada perbedaan persepsi di tingkat pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan terkait kepemilikan tersebut. Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan warga asing memiliki hunian di Indonesia. Kemudahan regulasi itu di antaranya warga asing yang sudah mengantongi paspor dan visa tidak wajib memiliki kartu izin tinggal tetap/terbatas (Kitas/Kitap) untuk bisa membeli hunian. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Selain itu, status hak kepemilikan satuan rumah susun bagi warga asing diperluas dari hak pakai menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu hingga 80 tahun. Pengamat properti dari Panangian School of Property, Panangian Simanungkalit, berpendapat, kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing dipandang untuk membuka investasi. Indonesia berupaya ”go international” melalui kemudahan-kemudahan supaya orang asing menyukai investasi ataupun membeli properti di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) bidang Peraturan dan Regulasi Properti, Ignesjz Kemalawarta, kemudahan regulasi untuk memudahkan warga asing memiliki hunian di Indonesia masih perlu didukung koordinasi pemerintah pusat-daerah dalam pelaksanaan. Masih ada perbedaan tafsir regulasi, terutama di tingkat pemerintah daerah, sehingga kerap menghambat transaksi hunian bagi warga negara asing. ”Regulasi sudah siap, tinggal implementasi. Secara bertahap, diperlukan sosialisasi dengan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan transaksi hunian bagi warga negara asing,” kata Ignesjz di sela-sela Sosialisasi Regulasi Kepemilikan Hunian untuk Orang Asing, di Jakarta, Kamis. Head of Research Colliers Indonesia, lembaga konsultan properti, Ferry Salanto, menilai, kepemilikan properti bagi warga asing selama ini dinilai tidak mudah karena sejumlah persyaratan yang cenderung rumit. Di luar negeri, pembelian properti oleh warga asing cenderung lebih mudah.

Berulangnya problem kelangkaan elpiji 3 kg di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan mendesaknya pembenahan tata kelola elpiji bersubsidi. Dengan sistem pendistribusian terbuka, celah subsidi salah sasaran akan selalu ada. Merespons ramainya kabar kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa daerah, seperti di Jatim, Bali, dan Sumut, beberapa waktu terakhir, Kementerian ESDM meminta PT Pertamina (Persero) memantau distribusi hingga ke konsumen akhir. Bukan hanya hingga pangkalan, sebagaimana kewenangan Pertamina. Apalagi, berdasar catatan Kementerian ESDM, penyaluran elpiji bersubsidi 2019-2022 meningkat 4-5 % per tahun. Sebaliknya, pada periode yang sama, penyaluran elpiji nonsubsidi justru turun 10,9 % per tahun.

Pertamina memastikan pasokan elpiji 3 kg aman, di tingkat nasional, saat ini ada 699 stasiun  pengisian bulk elpiji (SPBE), 5.200 agen, dan 244.000 pangkalan. Penambahan jumlah pangkalan terus diupayakan guna mempermudah masyarakat memperoleh elpiji bersubsidi. Pendataan pelanggan elpiji 3 kg dilakukan pemerintah dan Pertamina pada tahun ini, sebagai upaya transformasi menuju subsidi tepat sasaran. Tahun depan, ditargetkan hanya warga yang terdaftar yang bisa membeli elpiji 3 kg. Program konversi dari kompor gas ke kompor induksi juga sempat digulirkan pemerintah tahun lalu. Namun, reaksi publik tak seperti yang diharapkan, karena tetap memerlukan peningkatan daya. Program pun dibatalkan. Potensi besar pengganti elpiji sebenarnya ada pada jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Namun, pengembangannya secara nasional relatif kecil. Perlu pembangunan infrastruktur masif untuk memacu jaringan gas (jargas) rumah tangga ini. (Yoga)

Per Juni 2023, jumlah gabungan pengguna Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren mencapai 346,8 juta. Jika dibandingkan dengan total populasi penduduk sebesar 227,8 juta jiwa, Indonesia memiliki 124,8 pengguna layanan telekomunikasi seluler untuk setiap 100 orang dalam populasi. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno, Sabtu (5/8/2023), mengatakan, ini menandakan tingkat ketergantungan penduduk terhadap telepon seluler untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari relatif tinggi. (Yoga)