JAKARTA — Wacana untuk memperluas penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) kembali mencuat. Kementerian Perindustrian menyatakan siap mengusulkan sektor industri baru penerima kebijakan tersebut. Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri, menyatakan kementeriannya rutin mengusulkan tambahan penerima HGBT sejak program berjalan pada 2020. Tahun lalu, enam sektor industri baru diajukan, menyusul tujuh sektor industri yang saat ini sudah berhak mendapat gas murah. Kali ini Kementerian Perindustrian berharap semua industri bisa menikmati harga gas terjangkau. "Prinsip kami, tidak ada satu pun industri pengguna gas bumi, baik untuk bahan baku, bahan penolong, maupun energi, yang tidak mendapatkan gas khusus," kata dia kepada Tempo, kemarin. Ketika disinggung soal sektor industri prioritas penerima stimulus, Febri masih enggan menyebutkan rinciannya. Dia menunggu rapat antara kementerian dan lembaga digelar untuk membahas usulan itu lebih dulu. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas di Istana Presiden pada Senin, 31 Juli lalu. (Yetede)

RANGKA besi menutupi hampir semua muka bagian depan Stasiun Kereta Cepat Padalarang saat Tempo meninjau kemajuan pembangunan prasarana sepur kilat itu, kemarin, 7 Agustus 2023. Bagian atap stasiun yang bergelombang sudah terlihat bentuknya. Sebagian penutup atap sudah dipasang. Pada Juni lalu, Tempo menyaksikan bangunan stasiun masih berupa susunan kolom baja yang menjulang, yang saling berhubungan membentuk bangunan. Rangka bangunan bisa terlihat karena belum dipasangi dinding Kini, dinding bangunan sudah dipasang. Kolom-kolom baja yang menjadi rangka seluruhnya sudah tertutup. Tiga tangga yang menjadi akses menuju area Stasiun Kereta Padalarang yang sebelumnya belum ada, kini sudah terpasang. Sejumlah pekerja proyek yang ditanyai Tempo mengatakan pekerjaan pembangunan stasiun yang terletak berdampingan dengan Stasiun Padalarang untuk kereta konvensional itu sedang dikebut. Jumlah pekerja ditambah untuk mempercepat pembangunan. Sif kerja pun tak putus sejak pagi hingga tengah malam setiap hari. (Yetede)

Program penataan permukiman di Jakarta yang sudah bergulir puluhan tahun belum juga mampu meningkatkan akses rumah tangga Ibu Kota terhadap hunian layak. Masih ada 1,77 juta rumah tangga di Ibu Kota yang belum memiliki rumah layak huni. Semakin rendah jumlah warga yang tinggal di hunian layak, semakin besar angka kebutuhan perumahan. BPS menyebut, akses warga DKI Jakarta terhadap hunian layak selama tiga tahun terakhir tergolong rendah. Pada 2020, jumlah rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses terhadap hunian layak 33,18 % dan meningkat menjadi 40 % pada 2021. Namun, pada 2022, akses rumah tangga di Ibu Kota terhadap hunian layak turun menjadi 36,23 %. Merujuk data BPS DKI Jakarta, total rumah tangga di Jakarta pada 2022 mencapai 2,78 juta rumah tangga. Artinya, baru 1 juta rumah tangga yang bisa mengakses hunian layak dan ada 1,77 juta rumah tangga di DKI Jakarta yang belum memiliki akses terhadap hunian layak.

BPS sejak 2019 menetapkan klasifikasi rumah layak huni, yaitu apabila luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita, memiliki akses air minum layak, dan sanitasi layak. Persoalan akses terhadap hunian layak menambah catatan panjang isu kenyamanan bermukim di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bertahun-tahun telah menelurkan beragam program untuk mengurai dan mengentaskan kebutuhan rumah warga di Ibu Kota dengan prioritas pada masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kelas bawah, antara lain, penyediaan rusunawa, rumah susun milik, hingga peningkatan kualitas kampung kumuh.

Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki tiga tipologi dalam meningkatkan kualitas permukiman untuk warga berpenghasilan rendah, antara lain, pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali atau relokasi. Model pemugaran dilakukan melalui program Community Action Plan dan Collaborative Implementation Program. Konsep peremajaan yang telah terbangun, ialah Kampung Susun Akuarium, Kampung Kunir, dan Kampung Tongkol. ”Selanjutnya, permukiman kembali (penyediaan rusunawa) banyak. Kami mempunyai 40 titik lokasi,” kata Retno saat wawancara khusus bersama Kompas, Jumat (14/7/2023), di Jakarta. (Yoga)

Pancaran kemewahan Jakarta tak selalu selaras dengan kehidupan warganya. Di balik gedung tinggi, tersembunyi jutaan rumah tangga yang belum memiliki tempat tinggal pribadi. Merujuk data BPS tahun 2022, hanya 56,13 % rumah tangga yang memiliki rumah. Angka ini naik tinggi hingga lebih dari 7 % dari tahun sebelumnya (2021) di 48,48 %. Kendati demikian, setinggi apa pun peningkatan kepemilikan rumah di Jakarta tetap belum mampu menghilangkan ”prestasi” DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat kepemilikan hunian terendah di Indonesia, dibandingkan rata-rata  nasional yang mencapai 83,99 % di 2022. Untuk mengatasi tingginya kebutuhan rumah tersebut, Pemprov DKI Jakarta terus merealisasikan beragam program penyediaan hunian.

Mulai dari rumah susun sederhana milik (rusunami) hingga program Rumah DP 0 Rupiah. Bukan hanya Pemprov DKI Jakarta, program pemerintah pusatjuga menyasar pengadaan sejuta rumah di  w wilayah Ibu Kota. Hanya saja, jumlahnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang sangat tinggi. Data Cushman & Wakefield, perusahaan jasa perdagangan real estat, menunjukkan, rata-rata harga tanah di Jakarta pada semester I-2023 mencapai Rp 15,67 juta per meter persegi. Rata-rata harga tanah meningkat Rp 300.000-Rp 400.000 setiap tahun. Tingginya harga tanah membuat harga rumah tapak (landed house) kian mahal. Fenomena ini membuat harga hunian di sekitar Jakarta turut terapresiasi karena masyarakat kian bergeser ke pinggiran Jakarta untuk membeli tanah dan rumah dengan harga lebih murah. (Yoga)

Program rumah DP 0 rupiah berganti nama menjadi Hunian Terjangkau Milik. Hunian Terjangkau Milik merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hunian di Jakarta, yang merupakan muara dari penyediaan rumah susun sewa (rusunawa). Artinya, rusunawa sebagai wadah atau inkubator untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warga. Warga yang telah berdaya di rumah susun diharapkan nantinya memiliki kemampuan membeli rumah sendiri melalui program Hunian Terjangkau Milik.

Plt Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistiyaningrum mengatakan, program rumah DP 0 rupiah berganti nama menjadi Hunian Terjangkau Milik karena adanya perbedaan persepsi di masyarakat. Selama ini kebanyakan masyarakat mengira 0 rupiah hanya untuk uang muka. Padahal, sesungguhnya ada dua skema pembayaran, yaitu uang muka ditanggung sebesar 20 % dan pemilikan rumah ditanggung penuh dengan cicilan sesuai tenor yang disepakati.

”Istilah DP 0 kami ganti karena ternyata dalam pelaksanaannya uang muka ditanggung dan banyak masyarakat ingin ditanggung 100 %,” kata Retno dalam wawancara khusus bersama Kompas, Jumat (14/7) di Jakarta. Persyaratan pendaftaran Hunian Terjangkau Milik meliputi warga dengan e-KTP dan KK Jakarta, belum punya rumah, tidak sedang menerima bantuan subsidi perumahan, memiliki surat nikah jika sudah menikah, memiliki NPWP, penghasilan rumah tangga per bulan maksimal Rp 14,8 juta, dan memenuhi syarat kredit sesuai aturan perbankan. (Yoga)

Kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing dinilai membutuhkan sosialisasi. Hal itu dikarenakan masih ada perbedaan persepsi di tingkat pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan terkait kepemilikan tersebut. Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan warga asing memiliki hunian di Indonesia. Kemudahan regulasi itu di antaranya warga asing yang sudah mengantongi paspor dan visa tidak wajib memiliki kartu izin tinggal tetap/terbatas (Kitas/Kitap) untuk bisa membeli hunian. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Selain itu, status hak kepemilikan satuan rumah susun bagi warga asing diperluas dari hak pakai menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu hingga 80 tahun. Pengamat properti dari Panangian School of Property, Panangian Simanungkalit, berpendapat, kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing dipandang untuk membuka investasi. Indonesia berupaya ”go international” melalui kemudahan-kemudahan supaya orang asing menyukai investasi ataupun membeli properti di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) bidang Peraturan dan Regulasi Properti, Ignesjz Kemalawarta, kemudahan regulasi untuk memudahkan warga asing memiliki hunian di Indonesia masih perlu didukung koordinasi pemerintah pusat-daerah dalam pelaksanaan. Masih ada perbedaan tafsir regulasi, terutama di tingkat pemerintah daerah, sehingga kerap menghambat transaksi hunian bagi warga negara asing. ”Regulasi sudah siap, tinggal implementasi. Secara bertahap, diperlukan sosialisasi dengan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan transaksi hunian bagi warga negara asing,” kata Ignesjz di sela-sela Sosialisasi Regulasi Kepemilikan Hunian untuk Orang Asing, di Jakarta, Kamis. Head of Research Colliers Indonesia, lembaga konsultan properti, Ferry Salanto, menilai, kepemilikan properti bagi warga asing selama ini dinilai tidak mudah karena sejumlah persyaratan yang cenderung rumit. Di luar negeri, pembelian properti oleh warga asing cenderung lebih mudah.

Berulangnya problem kelangkaan elpiji 3 kg di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan mendesaknya pembenahan tata kelola elpiji bersubsidi. Dengan sistem pendistribusian terbuka, celah subsidi salah sasaran akan selalu ada. Merespons ramainya kabar kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa daerah, seperti di Jatim, Bali, dan Sumut, beberapa waktu terakhir, Kementerian ESDM meminta PT Pertamina (Persero) memantau distribusi hingga ke konsumen akhir. Bukan hanya hingga pangkalan, sebagaimana kewenangan Pertamina. Apalagi, berdasar catatan Kementerian ESDM, penyaluran elpiji bersubsidi 2019-2022 meningkat 4-5 % per tahun. Sebaliknya, pada periode yang sama, penyaluran elpiji nonsubsidi justru turun 10,9 % per tahun.

Pertamina memastikan pasokan elpiji 3 kg aman, di tingkat nasional, saat ini ada 699 stasiun  pengisian bulk elpiji (SPBE), 5.200 agen, dan 244.000 pangkalan. Penambahan jumlah pangkalan terus diupayakan guna mempermudah masyarakat memperoleh elpiji bersubsidi. Pendataan pelanggan elpiji 3 kg dilakukan pemerintah dan Pertamina pada tahun ini, sebagai upaya transformasi menuju subsidi tepat sasaran. Tahun depan, ditargetkan hanya warga yang terdaftar yang bisa membeli elpiji 3 kg. Program konversi dari kompor gas ke kompor induksi juga sempat digulirkan pemerintah tahun lalu. Namun, reaksi publik tak seperti yang diharapkan, karena tetap memerlukan peningkatan daya. Program pun dibatalkan. Potensi besar pengganti elpiji sebenarnya ada pada jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Namun, pengembangannya secara nasional relatif kecil. Perlu pembangunan infrastruktur masif untuk memacu jaringan gas (jargas) rumah tangga ini. (Yoga)

Per Juni 2023, jumlah gabungan pengguna Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren mencapai 346,8 juta. Jika dibandingkan dengan total populasi penduduk sebesar 227,8 juta jiwa, Indonesia memiliki 124,8 pengguna layanan telekomunikasi seluler untuk setiap 100 orang dalam populasi. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno, Sabtu (5/8/2023), mengatakan, ini menandakan tingkat ketergantungan penduduk terhadap telepon seluler untuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari relatif tinggi. (Yoga)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyiapkan pasokan listrik untuk kompleks Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari sumber energi terbarukan. Listrik dipasok dari empat gardu induk dengan dukungan genset 4 x 2.000 kilovolt ampere (kVA) dan uninterruptible power supply (UPS) 8 x 400 kVA. ”Sumbernya dari pembangkit listrik tenaga surya yang totalnya mencapai 50 megawatt dan tambahan dari tenaga air. Kabel listrik akan ditanam di dalam tanah,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Minggu (6/8/2023). (Yoga)

Bank sampah yang tidak dikelola dengan baik rentan berakhir menjadi penampungan sampah dan mati suri. Namun, di tangan Nurpiah dan kolaborator swasta, bank sampah menjelma menjadi roda yang memutar ekonomi warga. Bank Sampah Unit Kenanga di RW 004 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, yang didirikan tahun 2007, pernah mati suri lantaran partisipasi warga minim. Ketika pandemi Covid-19 bergejolak pada 2020-2021, aktivitasnya benar-benar terhenti. Ketua bank sampah saat itu juga meninggal dunia, ditambah sejumlah alat pengolah sampah organik rusak karena lama tidak terpakai dan terawat. ”Saya tadinya sekretaris, saya membentuk kembali (bank sampah), karena sampah ini harus kita kendalikan. Kebetulan waktu itu ada pendampingan dari Wahana Visi dan Divers Clean Action. Alhamdulillah dengan program-program baru, sekarang ada Koperasi Aska, Warung Lestari, dan PAUD,” kata Nurpiah yang kini menjadi Ketua Bank Sampah Unit Kenanga. Dalam keprihatinan kepada warga yang ekonominya terdampak Pandemi Covid-19, program koperasi yang diberi nama Asosiasi Kesejahteraan Anak (Aska) dibuat untuk membantu warga lewat fasilitas simpan pinjam. Sekitar 30 anggota koperasi dapat menabung dengan model kepemilikan saham tiap bulan. Setiap saham bernilai Rp 30.000 dan anggota hanya boleh menabung maksimal senilai lima saham sebulan. Pemberian modal usaha untuk warung kecil dinamai Warung Lestari. Program ini dikaitkan dengan pengelolaan sampah. Caranya, penerima pinjaman diberi uang tunai, tetapi mereka cukup mencicil utang dengan sampah bernilai ekonomi, seperti botol plastik atau kardus bekas. Bukan hanya untuk memfungsikan kembali peran bank sampah, program ini juga dibuat atas dasar keprihatinan Nurpiah pada warung-warung kecil yang kerap terlilit utang lintah darat yang biasa disebut bank keliling. ”Banyak warung di lingkungan saya terkena peminjaman bank keliling atau bank sobek. Program bank sampah mengurangi itu masuk ke tempat saya, karena kalau pinjam sama mereka Rp 500.000 cuma terima uang Rp 450.000, tetapi harus kembalikan Rp 600.000 dengan cicilan per hari. Kalau pinjam di bank sampah, cukup balikin uangnya pakai sampah saja,” ungkap perempuan 51 tahun itu.

Inovasi lain yang dihadirkan Nurpiah di Bank Sampah Kenanga adalah menyediakan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD), di sebagian luas lahan bank sampah yang mencapai 210 meter persegi. Untuk bisa bergabung, orangtua murid cukup membayar dengan sampah yang bernilai Rp 50.000 per bulan. ”Sekolah PAUD sekarang kita tahu biayanya sudah mahal. Makanya, untuk meringankan beban nasabah, untuk anaknya bersekolah daripada hanya bermain HP,” ucapnya. Program-program itu mengandalkan ekonomi sirkular yang mereka mainkan dari pengelolaan sampah. Bank Sampah Kenanga menerima rata-rata 40 kg sampah anorganik dari setiap rumah. Juni lalu, mereka bahkan mampu mengelola 3.270 kg. Sebagian besar sampah itu mereka jual ke Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan pengepul sampah lainnya. Dedikasi Nurpiah pada pengelolaan sampah tidak lepas dari pengaruh dan dukungan keluarganya. Ayahnya dulu bekerja untuk Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sementara itu, suaminya karyawan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di dinas yang sama. Sang suami ikut membantunya menggerakkan bank sampah sebagai salah satu pengangkut sampah. Hidup bersama orang yang biasa mengurusi lingkungan membuat Nurpiah semangat untuk melakukan hal sama.