DIVESTASI INCO : Semua Pihak Harus Diuntungkan
Pemerintah bersikap jauh lebih hati-hati dalam menyelesaikan proses divestasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menjelang berakhirnya kontrak karya perusahaan pada Desember 2025. Tidak ingin kebijakan yang dihasilkan merugikan salah satu pihak, pembicaraan alih saham perusahaan itu mendapatkan tenggat yang cukup longgar. Presiden Joko Widodo memastikan proses divestasi INCO tidak akan rampung dalam bulan ini, karena masih banyak persoalan yang membutuhkan pembicaraan mendalam. Tujuannya, proses divestasi perusahaan yang saat ini terafiliasi dengan Vale Canada Limited itu tidak merugikan pihak manapun. Kepala Negara sebelumnya memang sempat melontarkan proses divestasi INCO bakal diputuskan pada bulan lalu. Pemerintah pun terus bekerja untuk menyelesaikan salah satu bagian dari proses perpanjangan operasi INCO melalui izin usaha pertambangan khusus. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyampaikan bahwa proses negosiasi terkait dengan divestasi saham INCO sudah dalam tahap penyelesaian. Pihaknya telah membahas finalisasi divestasi INCO dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saat ini, proses negosiasi divestasi saham INCO telah masuk ke dalam pembahasan antara perseroan dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID yang mendapat mandat untuk menyerap saham dalam proses divestasi tersebut. Kementerian ESDM juga diketahui telah menyetujui rencana pengembangan seluruh wilayah (RPSW) yang diajukan oleh INCO sejak April 2023. RPSW tersebut menjadi dokumen penting untuk perpanjangan izin konsesi tambang INCO yang akan berakhir pada 2025. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan persetujuan RPSW oleh Kementerian ESDM itu tidak otomatis memuluskan perpanjangan izin tambang INCO. Rizal menyebut bahwa penerbitan RPSW merupakan hal yang biasa. Sebab, pemerintah harus mengetahui luas wilayah perusahaan guna mendukung operasional. Di sisi lain, MIND ID sebagai badan usaha milik negara (BUMN) holding pertambangan mengaku masih menunggu hasil keputusan pemerintah. Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan pihaknya percaya bahwa hasil dari keputusan pemerintah nantinya untuk kepentingan negara.
PEMANFAATAN ENERGI BERSIH : Porsi EBT di Kelistrikan Nasional Perlu Ditambah
Pemerintah mengusulkan peningkatan porsi energi baru dan terbarukan dalam Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PT PLN (Persero) 2021—2030 untuk mengakomodasi lebih banyak investasi di sektor tersebut. Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan pelaku usaha meminta porsi energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih banyak di dalam RUPTL 2021—2030, sehingga lebih leluasa dalam melakukan investasi di Tanah Air. Merespons permintaan investor, pemerintah langsung mengajak PLN untuk meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis EBT di dalam RUPTL 2021—2030. Hal itu juga dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan listrik di luar negeri yang menjadi potensi investasi di dalam negeri melalui ekspor tenaga listrik. Adapun, kapasitas pembangkit listrik EBT akan ditambah hingga 20.923 megawatt (MW). Kapasitas itu terbagi pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA/M/MH) mencapai 10.391 MW, PLTB 597 MW, PLT Bio 590 MW, PLTP 3.355 MW, PLTS 4.680 MW. PLT EBT Base 1.010 MW, dan battery energy storage system (BESS) 300 MW.
EKSPANSI PENERBANGAN : MASKAPAI RI MENYERBU ARAB SAUDI
Maskapai penerbangan nasional ramai-ramai melayani penerbangan jemaah umrah ke Arab Saudi untuk mendongkrak pendapatan dari rute internasional. Bak gayung bersambut. Istilah itu pas untuk menggambarkan respons maskapai penerbangan nasional atas hasil pertemuan antara delegasi Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pada Sabtu (22/7). Kala itu, delegasi kecil Indonesia yang dipimpin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi. Salah satu hasil dari pertemuan itu adalah peluang Indonesia menambah layanan penerbangan ke Arab Saudi khusus untuk melayani penerbangan jemaah umrah dan haji. Penambahan penerbangan memang terbuka lebar setelah Otoritas Penerbangan Sipil Kerajaan Arab Saudi membuka pintu lebar penambahan penerbangan internasional pascapandemi Covid-19. Tidak sampai hitungan bulan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. telah membuka layanan penerbangan langsung ke Arab Saudi dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Pembukaan rute ke Tanah Suci itu merupakan yang kedua setelah sebelumnya perseroan juga melayani penerbangan langsung dari Banda Aceh. Peresmian penerbangan perdana rute Kertajati— Jeddah pergi pulang (PP) digelar pada Minggu (6/8). Maskapai pelat merah itu mengoperasikan armada Boeing 777-300 ER dengan mengangkut sedikitnya 370 calon jemaah umrah ke Jeddah. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa pembukaan rute itu merupakan upaya maskapainya dalam menghadirkan penerbangan langsung menuju Tanah Suci bagi masyarakat Jawa Barat.
Upaya itu sekaligus merupakan bentuk dukungan emiten dengan kode saham GIAA itu terhadap pengembangan Bandara Kertajati sebagai hub penerbangan di Jawa Barat. Irfan menjelaskan Garuda memang terus mengoptimalkan rute penerbangan dengan kinerja yang positif termasuk melalui pengembangan pangsa pasar umrah sebagai salah satu pangsa pasar unggulan Indonesia. Maskapai milik keluarga Rusdi Kirana, Lion Air Group, juga resmi membuka penerbangan langsung ke Arab Saudi dari Medan. Corporate Communications Strategic Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan pembukaan rute itu guna memanfaatkan pasar jemaah umrah dan wisatawan yang ada di daerah tersebut. Pada tahap awal operasi, Lion Air menetapkan jadwal penerbangan umrah dari Bandara Kuala Namu, Medan sebanyak lima kali per minggu. Posisi Bandara Kuala Namu sebagai gerbang utama untuk koneksi internasional di wilayah Sumatra Utara bisa meningkatkan kegiatan ekonomi. Dia berharap pembukaan rute itu bisa meningkatkan keterhubungan menuju berbagai destinasi di Arab Saudi. Sementara itu, pemerhati penerbangan Alvin Lie berpandangan penerbangan umrah hanya mengantar jemaah ke Arab Saudi.
Pemerintah Tetap Pede
JAKARTA,ID-Berbekal pertumbuhan ekonomi kuartal II-2023 sebesar 5,17% secara tahunan (yoy), pemerintah tetap pede alias percaya diri bahwa target pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3% bakal tercapai. Dalam dua kuartal ke depan, pemerintah akan menggenjot konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah risiko perlambatan ekspor dan investasi akibat gejolak ekonomi global. Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, kinerja belanja pemerintah akan menjadi pengungkit perekonomian domestik pada kuartal III-2023. "Penungkitnya itu kita lihat di kuartal III-2023, seberapa jauh pertumbuhan ekonomi kuartal III bisa kita genjot. tentu harapannya kuartal III-2023 masih bisa kita tingkatkan karena salah satu pengungkitnya adalah belanja pemerintah," kata Airlangga dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2023 di kantor Kemenko Perekonomian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan Senin (7/8/2023), perekonomian nasional pada kuartal II-2023 tumbuh 5,17% (yoy) dan 3,86%, sedangkan pertumbuhan ekonomi semester I-2023 mencapai 5,11%. (Yetede)
Pasar Finansial Cermati Risiko Inflasi AS dan Tiongkok
NEW YORK,ID-Pasar saham dunia memulai aktivitas perdagangan pekan ini pada Senin (7/8/2023) dengan lesu. Setelah diakhir perdagangan pekan lalu laporan pasar tenaga kerja Amerika Serikat (AS) memicu reli di pasar obligasi, tantangan baru membentang pekan ini karena akan muncul laporan inflasi konsumen AS dan Tiongkok. Pasar mencermati keduanya, karena seperti dikatakan Dana Moneter Internasional (IMF) akhir bulan lalu, inflasi tetap menjadi momok bagi pasar saham. Indeks saham global MSCI melemah 0,2% dalam volume perdagangan yang tipis, setelah turun 2,6% pada minggu lalu. Sedangkan indeks saham Eropa Stoxx turun 0,3%, dipimpin penurunan saham-saham pertambanagn, bawang merah, dan minyak yang hanya dapat diimbangi sebagian oleh saham-saham produsen obat. Sementara itu di pasar AS, yang saat naskah ini disusun belum dibuka, kemungkinan menguat. Indeks futures untuk S&P menguat 0,2% Nasdaq naik o,4%. Dari sekitar 90%, perusahaan dalam indeks S$P 500 telah mengeluarkan laporan keuangan kuartal II, data Refinitiv I/B/E/S menunjukkan hasilnya 4% lebih baik dari perkiraan kalangan analis dan lebih dari 79% mengalahkan prediksi Wall Street. (Yetede)
Pajak dan Jasa Dongkrak Cadangan Devisa
JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir Juli 2023 naik menjadi US$ 137,7 miliar dari bulan sebelumnya sebesar US$ 137,5 miliar. Peningkatan posisi cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, posisi cadev tersebut, setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah. Selain itu, posisi cadangan devisa berada diatas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. "BI menilai cadagan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (7/8/2023). Bank sentral optimistis cadangan devisa kedepan akan tetap memadai. Optimisme tersebut didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga serta dukungan dari respons bauran kebijakan yang ditempuh BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Yetede)
Pasar Aspirasi Pertumbuhan Ekonomi RI, IHSG Menuju 7.600
JAKARTA,ID-Pelaku pasar mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2023 sebesar 5,17%, di atas konsensus analis sebesar 5% dan kuartal I sebesar 5,03%. Sejalan dengan itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) kini menuju fase bullish consolidation dan menuju level 7.600 akhir 2023. Kemarin, IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) menguat 33,53 poin (0,49%), ke level 6.886,3 Senin (7/8/2023), ditopang pertumbuhan keluarnya data PDB terbaru. Indeks bergerak dalam rentang 6.852-6.904, dengan nilai transaksi Rp7,27 triliun. Penguatan IHSG didukung keniakan sejumlah sektor saham, seperti keuangan sebesar 0,8%, teknologi 0,64%, dan industri 0,53%. sebaliknya, pelemahan melanda saham sektor teknologi 0,71%, infrastruktur 0,38%, dan properti 0,07%. "Market mengapresiasi kinerja PDB Indonesia kuartal II-2023 yang diatas survei. Proyeksinya di 5% sedangkan hasilnya 5,17%, karena memang sangat ditopang peningkatan konsumsi domestik," ujar Senior Investment Information Mirea Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta kepada Investaor Daily, Senin (7/8/2023). (Yetede)
Lima Bulan, Industri Perbankan Kantongi Laba Bersih Rp98,66 T
JAKARTA,ID-Industri perbankan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp98,66 triliun pada lima bulan pertama tahun ini. Angka ini meningkat 24,08% dibandingkan Mei 2022 yang senilai Rp79,51 triliun. Ke depan, profitabilitas diproyeksikan masih tumbuh sejalan pertumbuhan kredit. Merujuk data Otoritas Jasa keuangan (OJK), pencapaian laba tersebut didukung dari pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp215,93 triliun, tumbuh 10,23% secara tahunan (yaer on year/yoy). Sementara kredit perbankan yang menopang kinerja profitabilitas tumbuh 9,39% (yoy) menjadi Rp6,577 triliun per Mei 2023. "Laba perbankan, diperkirakan masih tumbuh seiring dengan proyeksi peningkatan kredit. Adapun, pencadangan atas credit loss sudah dilakukan bank secara bertahap sejak dimulainya kebijakan restrukturisasinya hanya untuk sektor dan wilayah tertentu, sehingga membentuk cadangan tidak akan mengganggu tren peningkatan laba perbankan," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, akhir pekan lalu. (Yetede)
Kabel Semrawut dan Jaringan Utilitas Bawah Tanah
Kesemrawutan jaringan utilitas di Jakarta telah memakan korban. Salah satunya menimpa Sultan Rifat Alfatih, yang kini tidak bisa berbicara lagi karena lehernya terjerat kabel optik di sekitar Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Peristiwa nahas ini dapat menimpa siapa saja. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, serta jajaran pemerintah DKI Jakarta harus menyadari tanggung jawab mereka atas keamanan dan keselamatan masyarakat terhadap seluruh fasilitas umum di ruang publik. Kondisi kabel listrik, telepon, ataupun serat optik yang tumpang-tindih bergelantungan sembarangan jelas sangat membahayakan siapa pun. Ironisnya, pemandangan ini dengan mudah kita temukan di sekitar lingkungan rumah hingga jalanan menuju sekolah, pasar, kantor, dan taman. Masyarakat harus berhati-hati saat melintasi kawasan atau jalanan tersebut, apalagi bila ada kegiatan pembangunan jaringan utilitas. Pemerintah DKI sudah harus segera memindahkan seluruh sarana jaringan utilitas ke bawah tanah. Jaringan itu terdiri atas jaringan kabel listrik, telepon, dan serat optik, serta jaringan perpipaan air bersih, gas, dan saluran limbah. Pemindahan dilakukan secara bertahap selama 10-20 tahun, tergantung tingkat kesulitan pemindahan. Hingga kini, revitalisasi trotoar dan pembenahan jaringan utilitas baru 30 persen dari target 2.600 kilometer pada 2030 (Dinas Bina Marga DKI, 2023). (Yetede)
Rendah Kemampuan Membayar Dana Pensiun BUMN
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan dana pensiun BUMN. Tindakan pengawasan intensif dilakukan untuk memastikan indikator utama, yaitu rasio kecukupan dana (RKD), senantiasa memadai. RKD sangat krusial karena turut mencerminkan kemampuan membayar perusahaan kepada para peserta. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan, sesuai dengan ketentuan pendanaan dana pensiun, pendiri perusahaan bertanggung jawab menjaga RKD selalu terpenuhi minimal 100 persen. “Otoritas juga telah melakukan supervisory action untuk memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah, dan meminta pendiri atau mitra pendiri menyelesaikan piutang iuran dana pensiun,” ujarnya, kemarin. Jika RKD diketahui belum mencapai 100 persen, pendiri atau mitra pendiri perusahaan dana pensiun diharuskan membayar iuran sesuai dengan valuasi aktuaria agar secara bertahap rasionya tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. “Kami juga mendorong agar dilakukan pengkajian kembali mengenai keberlanjutan dana pensiun, termasuk opsi melakukan perubahan program pensiun,” kata Ogi. (Yetede)









