Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan empat emiten baru, Selasa (8/8). Mereka adalah PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL), PT ITSEC Asia Tbk (CYBR), PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI), dan PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA). Pada debut perdananya, saham-saham baru ini bergerak bervariasi. Pada pembukaan awal perdagangan saham, keempat saham ini kompak menguat. Namun, di akhir perdagangan saham kemarin, hanya saham ERAL dan CYBR yang bertahan di zona hijau. Saham ERAL dibuka naik 9,23% ke level Rp 426 dari harga penawaran awal Rp 390 per saham. Kemudian, saham ERAL cenderung bergerak turun dan ditutup dengan kenaikan yang lebih tipis, sebesar 3,08%. Sedangkan saham CYBR melesat ke batas atas auto rejection (ARA) dan tetap ditutup dengan kenaikan 35% ke harga Rp 135 per saham. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, prospek keempat saham ini akan kembali ke prospek fundamental masing-masing. Keempat saham yang sudah melantai di BEI menjadikan total emiten baru di bursa pada tahun 2022 sudah mencapai capaian tahun lalu, yakni 59 emiten. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pada pekan ini saja, ada tujuh perusahaan baru yang melantai di bursa.

Kebijakan moneter ketat sejumlah negara yang mulai mengendur, membawa berkah ke aksi penggalangan dana berbasis surat utang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 31 Juli 2023 mencatat bahwa penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp77,05 triliun. Sayangnya, pada paruh kedua, geliat penerbitan obligasi dan sukuk korporasi itu hanya memiliki sisa tenaga kurang dari setengah realisasi pada awal tahun. Dari data OJK, hanya terdapat rencana penerbitan surat utang senilai Rp29,64 triliun. Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan musim semi penerbitan surat utang terjadi pada Juli dengan realisasi emisi bulanan mencapai Rp29,12 triliun atau melampaui nilai jatuh tempo pada periode yang sama yakni Rp14,91 triliun. Namun, realisasi penerbitan surat utang sepanjang tahun ini 20% lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2022. Dia menilai pasar surat utang menjadi alternatif korporasi kala bunga kredit tinggi. Meski begitu, dia mengakui kalangan korporasi yang ingin mendapatkan dana segar tetap harus menghadapi risiko pasar akibat suku bunga mahal. Analis Pendapatan Tetap Pefindo Ahmad Nasrudin mengatakan kendati pasar surat utang korporasi mendapat sentimen negatif dari gagal bayar sejumlah korporasi pelat merah, minat pasar terhadap instrumen obligasi dan sukuk korporasi masih ada. Dia berujar investor akan lebih hati-hati dan melaku-kan diversifi kasi daripada menghindari pasar surat utang korporasi karena imbal hasilnya yang tebal. Dihubungi terpisah, Direktur Utama Pemeringkat Kredit Indonesia (PKRI) Eddy Handali mengatakan korporasi pencari dana harus melancarkan strategi jitu untuk menggalang dana. Menurutnya, pasar cenderung berhati-hati sehingga tak semua instrumen surat utang yang terbit mampu terserap. Artinya, kebutuhan dana korporasi bisa saja tak terpenuhi. Seperti diketahui, gagal bayar surat utang PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) berujung pada suspensi perdagangan sahamnya. Perusahaan gagal membayar pokok instrumen senilai Rp135 miliar yang jatuh tempo Minggu (6/8) karena status standstill perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang.Lalu, PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) tengah bergulat dengan tumpukan utang termasuk empat seri obligasi dan perusahaan telah mendapatkan restu pemegang obligasi atas permohonan financial covenant.

Untuk urusan konsumsi, masyarakat di Indonesia sejauh ini memang masih tergolong percaya diri. Salah satu buktinya adalah angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2023, lansiran Bank Indonesia, yang masih berada di zona optimistis, tepatnya pada level 123,5. Angka indeks di atas 100, artinya optimistis, sedangkan jika di bawah 100 bermakna pesimistis. Indeks tersebut diukur dari hasil survei bulanan BI yang melibatkan 4.600 rumah tangga di 18 kota. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, capaian IKK Juli 2023 rupanya lebih rendah ketimbang angka di bulan sebelumnya. Kala itu IKK mencapai 127,1. Dus, kendati masih diliputi optimisme, tetapi rupanya kadarnya sudah sedikit luntur. Angka itu selaras dengan realisasi Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada periode yang sama. IKE Juli tercatat 113,8 atau lebih rendah ketimbang Juni sebesar 116,8. Demikian pula dengan IEK Juli yang tercatat 133,2 atau lebih kecil ketimbang Juni sebesar 137,5. Hasil survei tersebut mestinya dapat ditangkap oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya, termasuk dunia usaha. Bahwa ada gelagat konsumsi yang menjadi pilar penting penopang ekonomi nasional berisiko goyang, kendatipun saat ini masih kokoh. Penurunan ekspektasi konsumen perihal penciptaan lapangan kerja juga perlu direspons dengan memastikan hadirnya kebijakan pro penciptaan lapangan kerja. Strategi memompa aliran investasi yang kini dijalankan pemerintah, alangkah baiknya turut diarahkan ke sektor-sektor padat karya, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Apalagi, Indonesia punya modal tebal yakni kenaikan peringkat daya saing ke posisi 34 dari sebelumnya 44, dari total 64 negara. Peringkat tersebut merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Institute for Management Development (IMD) Swiss dan Lembaga Management (LM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), dengan metode penilaian yaitu kinerja perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Krisis digitalisasi UMKM saat ini masih menjadi tugas besar Indonesia. Bagaimana tidak? Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memberikan sumbangsih 60,5% pada PDB Indonesia yang artinya UMKM merupakan salah satu pahlawan bangsa yang dapat menjaga kestabilan ekonomi kita di tengah berbagai macam krisis yang melanda. Namun, di antara 65,4 juta UMKM di Indonesia, masih banyak yang belum bisa go digital. Seperti apa UMKM yang go digital? Setidaknya UMKM tersebut memiliki atau masuk di platform digital seperti mempunyai website penjualan, e-commerce (Shopee, Tokopedia, Lazada, dll) atau media sosial (WhatsApp, TikTok, Instagram, dll) ataupun memiliki pembayaran digital seperti transfer bank, QRIS, dll.Menurut data Bank Indonesia (BI), di bulan Juni 2023 sudah ada 26,6 juta UMKM yang terdaftar menggunakan QRIS, di manakah sisa 38 juta UMKM lainnya? Bisa saja mereka belum memanfaatkan QRIS tetapi menggunakan pembayaran digital lainnya, atau malah belum go digital sama sekali. Pertama, mereka akan kehilangan pangsa pasar yang lebih luas. ika kita fokus ke bidang ads (iklan) melalui media sosial dari Meta (Facebook, Instagram, dan WhatsApp), maka iklan akan dilihat oleh user berusia 13—44 tahun yang merupakan 89,2% penggunanya. Selain iklan di sosial media, live streaming shopping di media sosial dan e-commerce pun sudah merambah karena mampu meningkatkan pesanan dan kunjungan toko dari konsumen. Salah satu inovasi pembayaran online dari BI yang sangat kita rasakan manfaatnya adalah QRIS. Bagi UMKM, hanya dengan biaya 0,3% per transaksi (hanya Rp30 dari transaksi senilai Rp10.000), UMKM dapat langsung merasakan pencatatan transaksi lebih cepat, otomatis, bebas repot mencari uang kembalian untuk pembeli, serta terhindar dari kehilangan uang cash. ampai sekarang pun QRIS bisa kita temui bahkan di pedagang kaki lima karena kepopulerannya. Dari data BI terbaru, di triwulan I/2023, QRIS paling sering digunakan oleh konsumen di sektor restoran dan hotel (80,1 juta transaksi), lalu diikuti oleh sektor makanan dan minuman (60,3 juta transaksi) serta berikutnya sektor transportasi dan komunikasi (24,1 juta transaksi). Kelebihan dari transaksi QRIS adalah mudah dan aman, konsumen cukup menggunakan smartphone dan aplikasi keuangan yang dimiliki, baik itu aplikasi bank ataupun saldo fintech.

Momen belanja online yang makin semarak pada semester kedua berpotensi mendongkrak kontribusi segmen marketplace terhadap kinerja pendapatan emiten-emiten teknologi, seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), dan PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli. Deputy Head of Research Sucor Sekuritas Paulus Jimmy mengatakan bahwa kontribusi segmen bisnis lokapasar ke pendapatan emiten-emiten teknologi berpotensi makin meningkat pada semester II/2023. “Hal itu didorong oleh proses monetisasi bisnis yang terus berjalan,” kata Jimmy kepada Bisnis, Selasa (8/8). Jimmy menuturkan performa keuangan BUKA pada semester I/2023 cukup baik. Realisasi itu membuka peluang bagi BUKA untuk mencapai target EBITDA yang disesuaikan pada kuartal IV/2023 sudah bisa mencapai titik impas atau breakevent. Berdasarkan laporan keuangan semester I/2023, pendapatan bersih BUKA meningkat 28,97% secara tahunan menjadi Rp2,18 triliun dari Rp1,69 triliun pada semester I/2022. Berdasarkan segmennya, pendapatan BUKA ditopang oleh segmen marketplace yang berkontribusi Rp1,2 triliun, diikuti segmen online to offline sebesar Rp1,03 triliun, dan pengadaan sebesar Rp10,56 miliar. Sementara itu, BELI membukukan peningkatan pendapatan bersih menjadi Rp7,77 triliun. Pendapatan ini naik 15,85% year-on-year (YoY) dari Rp6,71 triliun. CFO BELI Ronald Winardi menuturkan sepanjang kuartal II/2023, pihaknya berfokus pada penyelarasan bauran kategori produk di segmen Ritel 1P & Ritel 3P untuk mempercepat optimalisasi perolehan laba bruto BELI. Direktur Utama Sinar Eka Selaras Djohan Sutanto mengatakan ERAL atau Erajaya Active Lifestyle (EAL) selalu berpartisipasi dalam program-program yang ditawarkan platform e-commerce. Keikutsertaan ini sekaligus melengkapi strategi ERAL di kanal daring.

Persoalan yang menyelimuti sektor alat berat ikut membebani operasional pertambangan nasional yang sedang mengejar target produksi. Pengusaha batu bara pun meminta pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi perkara tersebut. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) membeberkan, persoalan kelangkaan ban alat berat mulai menekan kegiatan di lapangan. Dampak yang paling buruk adalah kegiatan produksi komoditas tersebut bisa berhenti karena alat berat yang ada tidak bisa digunakan. Hendra mengatakan, pihaknya telah menyampaikan persoalan ketersediaan ban alat berat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan meminta pemerintah untuk segera turun tangan mengatasinya. Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mempercepat pengadaan ban alat berat. Di sisi lain, produksi alat berat konstruksi dan pertambangan sepanjang paruh pertama terkoreksi menjadi 4.014 unit dari sebelumnya 4.042 pada periode sama tahun lalu. Ketua Umum Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) Jamaluddin mengatakan, penurunan produksi alat berat konstruksi dan pertambangan disebabkan oleh permintaan yang merosot sepanjang paruh pertama 2023.

Otoritas Jasa Keuangan masih mempelajari kejadian mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo, Jateng, yang diminta mendaftar pinjaman daring atau dikenal sebagai pinjol oleh kakak angkatan mereka. Masyarakat, termasuk mahasiswa, diingatkan berhati-hati saat mengajukan pinjaman lewat pinjaman daring. Data OJK menyebutkan, tingkat literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa sebesar 47,56 %. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 49,68 %. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Selasa (8/8) mengatakan, literasi dan edukasi keuangan terus dilakukan hingga ke daerah-daerah. ”Sebetulnya mahasiswa bagian dari kelompok masyarakat yang relatif terdidik,” ujar Aman di Jakarta.

Presdir Akulaku Finance Efrinal Sinaga membantah keterlibatan Akulaku dalam masalah ini. ”Kami, Akulaku Finance Indonesia, tak memiliki kerja sama apa pun dengan UIN RM Said Surakarta. Kami sangat menyesalkan kejadian ini sehingga membuat kesan negatif terhadap Akulaku Finance,” ujar Efrinal. Rektor UIN RM Said Surakarta Mudofir mengaku terkejut atas beredarnya informasi bahwa Dewan Mahasiswa (Dema) UIN RM Said Surakarta menggandeng aplikasi pinjaman daring untuk pendanaan acara pengenalan kampus bagi mahasiswa baru, karena perguruan tinggi telah menganggarkan sejumlah dana untuk penyelenggaraan acara tersebut. Ia  tak mengetahui sama sekali ada aplikasi pinjaman daring yang dijadikan sponsor pendukung acara, apalagi sampai peserta acara diharuskan mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi. (Yoga)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memetakan sejumlah kejanggalan yang terindikasi sebagai praktik politik uang selama Pemilu 2019. Salah satunya adalah tingginya permintaan penukaran uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 saat masa tenang atau selama tiga hari sebelum tiba waktu pemungutan suara. Berkaca pada pemetaan tersebut, Sentra Penegakan Hukum Terpadu diharapkan bisa mencegah politik uang terulang kembali pada Pemilu 2024. Dalam Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar Kemenko Polhukam, di Surabaya, Jatim, Selasa (8/8), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan, dari hasil analisis pihaknya pada setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, angka transaksi keluar-masuk uang selalu tinggi.

Pada Pemilu 2019, di Jakarta, misalnya, angka transaksi yang terkait kontestasi politik mencapai Rp 540 triliun. Adapun di Jatim Rp 367 triliun. ”Yang menarik adalah bagaimana transaksi itu terpantau di RKDK (rekening khusus dana kampanye). Itu kenapa grafiknya justru meningkat saat minggu tenang? Kira-kira transaksi apa? Karena dari sampel 320 RKDK, saldonya selalu habis pada saat minggu tenang,” katanya. Masih dalam masa tenang, PPATK juga menemukan adanya permintaan penukaran uang pecahanRp 50.000 dan Rp 100.000 yang melonjak. Di Jakarta saja, jumlah permintaan penukaran pecahan uang besarnya mencapai Rp 113 miliar. Sementara saat masa kampanye, yang seharusnya angka transaksi di RKDK melonjak karena peserta pemilu banyak menghabiskan uang untuk kepentingan kampanye, PPATK justru menemukan sebaliknya. Pergerakan transaksi justru datar atau rendah. Karena itu, Ivan curiga penggunaan RKDK sebatas formalitas untuk memenuhi aturan perundang-undangan. Adapun kampanye dibiayai dari sumber lain. (Yoga)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi antara lain transportasi dan komunikasi; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; serta hotel dan restoran. Pandemi yang mereda, diikuti mobilitas masyarakat yang meningkat, membuat konsumsi rumah tangga kian menguat. Sebaliknya, total ekspor, yang terdiri dari ekspor barang dan jasa, tumbuh negatif 2,75 %. Padahal, sejak triwulan I-2021, ekspor berturut-turut tumbuh positif. Peran atau distribusinya dalam PDB triwulan II-2023 sebesar 20,25 %. Ekspor barang terkontraksi, sedangkan ekspor jasa tumbuh positif ditopang kedatangan wisatawan mancanegara dan devisa dari luar negeri.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Juni 2023 turun dibandingkan dengan Juni 2022 dan Mei 2023. Nilai ekspor komoditas unggulan, seperti minyak sawit, batubara, serta besi dan baja, pada Juni 2023 turun secara tahunan. Nilai ekspor nonmigas ke China, sebagai negara tujuan utama, pada Juni 2023 sebesar 4,58 miliar USD. Porsinya terhadap keseluruhan ekspor nonmigas Indonesia 23,7 %., turun 9,94 % secara tahunan dan 4,04 % secara bulanan. Kondisi kinerja ekspor ini mesti dicermati jika tidak ingin terus merosot dan berdampak pada PDB. Apalagi, kondisi perekonomian global, yang berhubungan dengan permintaan barang, belum pulih. (Yoga)

Gejala deindustrialisasi dini semakin nyata dihadapi Indonesia, strategi hilirisasi yang digencarkan pemerintah dinilai masih jauh panggang dari api. Manfaat hilirisasi lebih banyak dinikmati negara lain seperti China. Indonesia butuh kebijakan industrialisasi yang komprehensif, bukan sekadar hilirisasi yang tanggung. Gejala deindustrialisasi prematur, atau penurunan kontribusi industri manufaktur, terhadap PDB nasional mulai terlihat sejak tahun 2002. Namun, laju penurunan itu semakin cepat terjadi sejak tahun 2009. Sebagai perbandingan, pada 2008, porsi industri manufaktur terhadap PDB nasional masih 27,8 %. Pada 2010, kontribusinya mulai turun ke 22 %. Saat pandemi Covid-19, peran sektor pengolahan semakin mengecil ke 19,8 % pada 2020, turun lagi menjadi 19,25 % pada 2021, 18,34 % pada 2022, dan 18,25 % pada triwulan II tahun 2023.

Gejala deindustrialisasi juga tampak dari pertumbuhan industri pengolahan yang ada di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Data BPS, pada triwulan II-2023, industri pengolahan tumbuh 4,88 %, di bawah pertumbuhan ekonomi yang 5,17 %. Ekonom Senior Indef Faisal Basri menambahkan, untuk membangkitkan kembali industri pengolahan, Indonesia butuh kebijakan industrialisasi yang komprehensif dengan pemetaan potensi sektoral yang jelas. Sayangnya, Indonesia belum memiliki strategi industrialisasi yang jelas, contohnya, hilirisasi nikel saat ini masih sebatas mengolah bijih nikel(ore nickel) menjadi nickel pig iron (NPI) atau feronikel. ”Lalu 90 % diekspor ke China. Jadi, hilirisasi di Indonesia mendukung industrialisasi di China. Kita sendiri hanya menikmati 10 %-nya, 90 %-nya ke China,” kata Faisal. (Yoga)