Kinerja Solid, BRI Jadi Bank Terbesar di Indonesia versi Fortune Indonesia 100
JAKARTA-Kinerja terbaik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus diapresiasi oleh berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Terbaru, Fortune kembali merilis deretan perusahaan besar di Indonesia bertajuk Fortune Indonesia 100. Peringkat tersebut berdasarkan empat hal, diantaranya adalah nilai pendapatan, laba, asset, dan ekuitas perusahaan pada 2022. Terkait hal ini, BRI menjadi perusahaan dari industri perbankan yang menduduki posisi tertinggi diantara bank lainnya, sedangkan dari seluruh industri BRI menempati peringkat 4. Sebagai bank terbesar di Indonesia, tercatat pendapatan BRI mencapai Rp 208,1 triliun pda tahun 2022. Selain pendapatan, data yang di release Fortune juga menampilkan laba BRI sepanjang 2022 sebesar Rp51,7 triliun, dengan aset mencapai Rp1.865 triliun, dan ekuitas mencapai Rp299,2 triliun. Dari sisi kerja harga saham, pada penutupan perdagangan Jumat (11/08) BBRI telah berada di level Rp 5.650, atau telah meningkat 14,37% apabila dibandingkan dengan penutupan harga tahun 2022 lalu. (Yetede)
Saatnya Pemda Memperkuat Cadangan Beras Daerah
JAKARTA,ID-badan Pangan nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) turut mendukung pemenuhan cadangan beras pemerintah daerah (pemda). Dengan adanya stok CBPD yang memadai, akan membantu penanganan ketika terjadi kondisi rawan pangan yang diakibatkan gagal panen. Kepala Bapenas Arief Prasetyo Adi mengatakan, sesuai Peraturan Bapenas (Perbadan) No.15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah CBPD, besaran CPBD dihitung mempertimbangkan produksi beras di daerah. Perhitungan itu agar turut disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah dan potensi sumber daya setempat. "Keberadaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan CPBD yang memadai sangat penting guna mengantisipasi kondisi kedaruratan seperti ini (kasus di Papua Tengah). CBP dan CPBD juga jadi intrusmen stabilisasi harga pangan demi menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Untuk itu, menjaga stok DBP dan CBPD sangat penting," papar Arief. (Yetede)
Ekspor Freeport tetap Berjalan Normal
JAKARTA,ID-kegiatan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap berjalan normal, meski pemegang saham 49% PTFI yakin Freeport McMoRan menyatakan keberatan terkait Peraturan Pemerintah keuangan No 71/2023 tentang penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea keluar dan Tarif Bea keluar. Vice President Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan kuota ekspor konsetrat tembaga hingga Mei 2024 mencapai 1,7 juta ton. Dia mengatakan kegiatan ekspor berjalan normal. "Kami membayar bea keluar sesuai PMK 71/2023," kata Katri kepada Investor Daily di jakarta, Minggu (13/8). Secara terpisah, Menteri Sumber Daya dan Energi (ESDM) Arifin Tasrif menghormati sikap FCX yang keberatan dengan pengenaan bea keluar konsentrat tembaga. namun Arifin belum secara tegas menyatakan pemerintah bakal merevisi ketentuan tersebut. Freeport telah memperoleh lisensi untuk ekspor konsentrat tembaga dari operasinya di Indonesia hingga Mei 2024. Namun perusahaan itu tampaknya menentang peraturan pemerintah yang baru tentang bea ekspor. "Kan kita bisa saja appeal ya kan, itukan prosesnya nanti kita tindak lanjuti," ujarnya. (Yetede)
Hapus Tagih Kredit Macet UMKM Berdampak Minim ke Kinerja Minim ke Kinerja Bank
JAKARTA,ID-Pemerintah terus menggodok aturan main terkait hapus tagih kredit macet usaha UMKM untuk mendukung akselerasi bisnis pelaku usaha. Meski demikian, dampak rencana hapus tagih kredit macet tersebut tidak signifikan terhadap kinerja pebankan. hal ini terjadi karena bank sudah lama melakukan pencadangan terhadap kredit sebelum jauh menjadi macet. Memang, bagi bank pelat merah, debitur yang telah dihapus buku tidak mendapat fasilitas hapus tagih, karena belum ada payung hukumnya. Bank-bank milik negara tentu mengedapankan prinsip kehati-hatian dan tidak bisa sembarangan melakukan hapus tagih, untuk menghindari moral hazard. Terkait adanya kebijakan, hapus tagih kredit macet UMKM, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Supari mengakui menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. "Ini untuk memperluas akses pembiayaan dalam rangka percepatan inklusi keuangan dan peningkatan porsi kredit UMKM nasional sebesar 30%," jelas Supari kepada Investor daily, akhir pekan lalu. (Yetede)
Kado Kemerdekaan Republik Indonesia Melalui Pemerataan Akses Listrik
Pemerintah berkomitmen melakukan upaya terbaik guna pemerataan listrik perdesaan demi terwujudnya energi berkeadilan. Itu artinya listrik harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan tarif yang terjangkau, termasuk bagi mereka yang tertinggal di pedesaan. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, upaya melistrikkan masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai pendekatan, salah satunya yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memberikan sambungan listrik gratis melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Itu artinya ESDM terus melakukan pengembangan jaringan kelistrikan. Program BPBL hadir diseluruh Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Timur misalnya. Pada tahun 2022 sebanyak 18,071 rumah tidak mampu mendapat bantuan sambungan listrik gratis dari Kementerian ESDM. Dari Jumlah tersebut sebanyak 988 sambungan rumah tangga berasal dari Kabupaten Jember yang terbesar di 21 Kecamatan. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar menyatakan hal tersebut dalam Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL Provinsi Jawa Timur di Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, kabupaten Jember, Sabtu (22/7/2023). (Yetede)
Tiongkok Keluarkan Pedoman Untuk Pacu Investasi Asing
BeIJING,ID-Dewan Negara Tiongkok pada Minggu (13/08/2023) mengeluarkan pedoman untuk lebih mengoptimalkan iklim investasi asing dan menarik lebih banyak investasi asing. Dewan Negara mengatakan dalam dokumen yang berisi 24 pedoman itu bahwa pihak berwenang harus meningkatkan perlindungan hak dan kepentingan investor asing. Termasuk memperkuat penegakan atas hak kekayaan intelektual. Dokumen tersebut juga mengumumkan pedoman untuk meningkatkan dukungan fiskal dan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan investasi asing. Misalnya, pembebasan sementara pemotongan pajak penghasil untuk investasi keuntungan investor asing ke Tiongkok. Selain itu, Dewan Negara menyatakan akan mengeksplorasi mekanisme manajemen yang nyaman dan aman untuk aliran data lintas batas. Pedoman ini keluar ditengah ketegangan antara otoritas dan perusahaan-perusahaan internasional, termasuk firma akutansi global, atas keamanan data. Tiongkok telah berupaya menarik modal aisng karena pemulihan ekonominya pasca pandemi melambat. Yang disebabkan kemerosotan permintaan ekspor dan gejolak di pasar properti dalam negeri. (Yetede)
Makin Tren Berjualan Langsung
Tren penjualan live streaming memunculkan bisnis dan profesi baru, yaitu layanan digital marketing live shopping dan pemandunya.Dalam bilik warna-warni, tiap pemandu bercuap manis mempromosikan produk milik pelaku usaha dari kantor Social Bread di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa lalu. Beragam produk, dari fashion, perhiasan, kecantikan, makanan, gadget, hingga panci, ditawarkan kepada calon pembeli yang menonton live streaming di mana pun. Layanan belanja daring secara langsung seperti ini sedang diminati penjual untuk memasarkan produk mereka. Dengan anggaran terbilang murah, pelaku usaha dapat menjangkau target pasar yang melek media sosial.Bahkan bukan pelaku usaha kecil dan menengah saja, sejumlah perusahaan terkenal pun mulai melirik metode penjualan ini. Menurut peneliti ekonomi digital dari Institute for Development of Economics and Finance, Izudin Farras, penjualan dengan live streaming efektif meningkatkan pemasaran dan penjualan karena interaksi langsung dapat terjadi antara penjual dan pembeli meski jarak keduanya berjauhan. Tren marketing dengan live streaming ini memunculkan profesi baru, yaitu host live streaming. (Yetede)
Penghiliran Nikel untuk Siapa
JAKARTA — Kritik ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, ihwal dampak penghiliran nikel menggugah pemerintah angkat bicara. Presiden Joko Widodo dan jajarannya berbondong-bondong membela diri menjelaskan manfaat kebijakan tersebut untuk Indonesia.
Menurut Faisal Basri, program penghiliran nikel tak banyak memberi keuntungan buat negara ini. "Hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di Cina," kata dia saat berbicara dalam forum KTT Indef 2023, Selasa, 8 Agustus lalu.
Dia menyoroti minimnya industri antara dan hilir untuk nikel di dalam negeri. Smelter bijih nikel yang beroperasi saat ini mayoritas menghasilkan nickel pig iron, ferronickel, dan nickel matte, yang kemudian diekspor ke Cina untuk diolah menjadi produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi. Produk tersebut kemudian diimpor pengusaha Indonesia untuk dijadikan bahan baku. (Yetede)
Kondisi seperti ini terjadi karena kapasitas untuk mengolah hasil dari smelter menjadi produk turunan, seperti baja slab, HRC, CRC, serta billet, di Indonesia masih terbatas. Semakin menuju hilir, industrinya makin minim, bahkan belum tersedia. "Keberadaan smelter nikel tidak memperdalam struktur industri nasional," kata dia.
Beban Subsidi Tiket Kereta Cepat
Keputusan Presiden Joko Widodo mensubsidi tarif tiket kereta cepat Jakarta-Bandung kian melenceng dari janji-janji dia sebelumnya. Subsidi kereta cepat pun jelas salah sasaran dan akan semakin membebani anggaran negara.
Proyek kereta cepat yang telah berkali-kali lewat dari tenggat kini mendekati fase uji coba pra-operasi. Kini, salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah harga tiket. Jokowi, pada 10 Agustus lalu, mengumumkan bahwa tiket sepur kilat itu akan mendapat subsidi seperti moda transportasi massal lainnya. Alasannya, agar tarifnya terjangkau dan menarik minat masyarakat.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memberi ancar-ancar, dalam tahap operasi awal, tiket itu seharga Rp 250 ribu. Tarif tersebut jauh lebih murah daripada tarif wajar berdasarkan perhitungan ekonomi, yakni Rp 300-350 ribu. Setelah disubsidi, dengan segala keunggulan teknologi dan waktu tempuhnya, tarif tiket kereta cepat tak jauh berbeda dari harga tiket kereta api eksekutif Argo Parahyangan yang dioperasikan PT Kereta Api Indonesia (Yetede)
Meniti Pasar Ekspor UMKM
JAKARTA — Pemerintah mendorong pemberdayaan produk UMKM lokal untuk dapat bersaing di pasar ekspor. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki berujar tak hanya mengamankan pasar domestik, pelaku usaha harus mampu menyesuaikan preferensi mancanegara dengan menghasilkan produk berkualitas serta terstandardisasi. Alih-alih mengekspor produk atau barang mentah (raw material), pelaku UMKM diharapkan dapat berorientasi pada ekspor barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah.
“Pelaku UMKM harus masuk dalam tahapan proses penghiliran sehingga barang yang diekspor memiliki nilai yang tinggi,” ujarnya dalam acara Puncak Perayaan Hari UMKM Nasional, akhir pekan lalu. Teten meminta pemerintah daerah turut mendukung upaya penghiliran, dengan melakukan pengkajian keunggulan komoditas lokal di masing-masing daerah sembari memacu peran komunitas dan koperasi. Menurut Teten, hasil pertanian, perkebunan, dan sumber daya laut bisa menjadi produk ekspor yang menjanjikan asalkan diolah lebih dulu.
Bukan hanya penjualan langsung, pemerintah mendorong pelaku UMKM juga terkoneksi dengan pasar ekspor melalui platform digital, seperti e-commerce dan marketplace. Adapun hingga saat ini baru 22 juta UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital, dari target 30 juta UMKM pada 2024. “Kita harus mendorong agar semua produk UMKM lokal naik kelas dan terlindungi,” kata Teten. (Yetede)









