JAKARTA – Pabrikan kendaraan roda dua asal Jepang meningkatkan keterlibatan mereka di pasar sepeda motor listrik berbasis baterai. PT Astra Honda Motor (AHM) menjadi pionir dengan meluncurkan Honda EM1 e:. Sepeda motor yang diperkenalkan pada pekan lalu di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ini memiliki motor penggerak bertenaga maksimal 17 kW dengan baterai lepas-pasang.

Menurut Executive Vice President Director AHM, Thomas Wijaya, pengguna bisa menikmati kecepatan hingga 45 kilometer per jam dengan jarak tempuh maksimal 41,1 kilometer. Harga kendaraan ini, kata dia, ditetapkan sebesar Rp 40-45 juta per unit. "Honda EM1 e: mulai didistribusikan ke konsumen pada Desember 2023," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Honda EM1 e: bukan sepeda motor listrik pertama Honda. Pada 2019, Honda telah meluncurkan PCX Electric. Namun skuter bongsor tersebut difokuskan sebagai kendaraan sewa dengan skema bisnis ke bisnis. Selain itu, ada PCX Hybrid yang diluncurkan pada 2018. Tapi, sejak akhir tahun lalu, sepeda motor itu tak lagi diproduksi. (Yetede)

HARGA beras di Pasar Cahaya Garden Batam, Kepulauan Riau, membuat Yuliarti terkesiap. Musababnya, harga komoditas tersebut mendadak melonjak. “Kaget, tadi beli beras naik sekitar Rp 5.000 untuk beras seberat 25 kilogram,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Berdasarkan tinjauan Tempo di lokasi, harga beras di Batam serempak naik. Beras merek Bumi Ayu, misalnya, naik dari Rp 300 ribu untuk satu karung menjadi Rp 330 ribu. Sejumlah pedagang mengatakan kenaikan terjadi sejak 27 Juli lalu.

Tak hanya di Batam, kenaikan harga juga terasa di Pasar Todopuli, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tempo mencatat kenaikan harga beras di sana mencapai Rp 500 per kilogram. Seorang pedagang di sana, Bahar, mengatakan ada beberapa penyebab kenaikan harga beras, dari harga pupuk yang naik hingga adanya gagal panen. Menurut Bahar, harga beras saat ini bervariasi, bergantung kualitasnya. “Paling murah harganya Rp 11 ribu per kilogram dan paling tinggi Rp 14 ribu per kilogram,” ujarnya. Ia mengatakan selama ini beras yang dijual langsung diambil dari para petani di Kabupaten Sidrap. (Yetede)

Ketika Jokowi pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, salah satu janjinya adalah menegakkan hak asasi manusia dan mengusut tuntas pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Ternyata, setelah Jokowi menjadi presiden, janji itu seolah-olah dilupakan atau dirancukan. Dalam beberapa hal yang menyangkut penuntasan kasus hak asasi, Jokowi bahkan kehilangan suara. Misalnya waktu menanggapi Pengadilan Rakyat Internasional untuk peristiwa 1965 (IPT’65). Yang terdengar adalah suara Luhut Binsar Pandjaitan dan terkadang juga Kivlan Zen. Keduanya mengecam keras IPT’65.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesatlah yang terus dibanggakan Jokowi. Memang, beberapa prediksi menyatakan Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya di dunia karena kekuatan ekonominya. Menurut Standard Chartered, pada 2030, ekonomi Indonesia akan menjadi yang terkuat keempat di dunia. Hal ini membuat berbagai pejabat Indonesia bangga. Apa yang dimaksudkan dengan adidaya ini? Ini menyangkut ekonomi dan yang dimaksudkan dengan ekonomi adalah yang produk domestik bruto (PDB)-nya tertinggi. (Yetede)

Para pebisnis dan pabrikan pengguna gas tengah waswas. Pangkal musababnya dipicu surat edaran dari PT Pertamina Gas Negara yang terbit akhir Juli 2023. Isi surat edaran itu adalah pemberitahuan rencana kenaikan harga gas mulai 1 Oktober 2023. Kenaikan harga gas itu di luar kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (non-HGBT) yang berlaku untuk tujuh sektor industri. HGBT sendiri adalah program subsidi harga gas industri. Artinya, kenaikan harga gas di luar HGBT itu berlaku untuk seluruh industri pengguna gas. Yang membikin pebisnis terkejut, kenaikan harga gas itu terbilang edan-edanan lantaran ada yang menjadi US$ 12,31 per million british thermal unit (mmbtu). Manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), subholding Pertamina Gas Negara, menyatakan, ada banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga gas industri per 1 Oktober 2023. Salah satunya ialah penyesuaian harga dari pemasok di hulu ke PGN. Sekretaris Perusahaan Gas Negara (PGN), Rachmat Hutama mengatakan, komersialisasi gas bumi PGN kepada pelanggan dipengaruhi oleh dinamika di seluruh rantai bisnis gas bumi. "Pertama adalah sumber pasokan gas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), baik itu dari pipa, LNG, CNG," ujarnya kepada KONTAN, Senin (14/8). Sebagai contoh, kini pasokan gas Blok Corridor milik Medco Internasional ke PGN cenderung turun. "Turunnya sekitar 8-9 kargo pertahun," ujar Arief Setiawan Handoko, Presiden Direktur PGAS, akhir Juli lalu. "Di sisi lain kenaikan harga gas akan menghambat investasi, sehingga terjadi penurunan serapan tenaga kerja dan ekspor," ujar Yustinus Gunawan, Ketua Umum FIPGB, ke KONTAN, kemarin.

Eksportir hasil alam masih minim menyimpan duit hasil ekspor di dalam negeri. Pemerintah pun kembali menawarkan pemanis kepada para eksportir yang memarkir devisa hasil ekspor (DHE) di Tanah Air agar lebih banyak devisa yang parkir di dalam negeri. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, akan ada insentif dalam bentuk tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito valas penempatan DHE. Insentif itu sedang digodok dan difinalisasi di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu). "Bocorannya, insentifnya akan lebih menarik lagi. Pun terkait besaran insentif akan difinalisasi dan akan lebih kompetitif," terang Susiwijono, Senin (14/8). Namun, pihaknya belum mau membocorkan lebih jauh terkait rencana kebijakan tersebut. "Karena instrumen pilihan banyak, bukan hanya deposito valas. Nanti akan dipecah-pecah, sesuai dengan judulnya (kategorinya)," tambah dia. Untuk bunga deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS), dikenakan tarif PPh sebesar 10% untuk tenor satu bulan, 7,5% untuk tenor tiga bulan, 2,5% untuk tenor enam bulan, dan 0% untuk tenor lebih dari enam bulan. Sementara untuk bunga deposito dalam mata uang rupiah, dikenakan tarif PPh sebesar 7,5% untuk tenor satu bulan, 5% untuk tenor tiga bulan, dan 0% untuk tenor enam bulan atau lebih. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro menilai, insentif yang ditawarkan belum terlalu menarik. "Karena yang lebih eksportir butuhkan adalah kebijakan mengenai kurs," kata dia kepada KONTAN.

Saham sektor properti dan real estat cenderung bergerak menguat sejak awal tahun. Dengan tumbuh 6,6% sejak awal tahun ini, indeks properti menjadi indeks sektoral dengan performa tertinggi ketiga di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejumlah analis meyakini kinerja emiten properti masih akan tumbuh tersokong beberapa katalis positif. Salah satunya adalah kemudahan warga negara asing (WNA) untuk memiliki hunian di dalam negeri. Dalam kebijakan ini, WNA bisa memiliki hunian tanpa harus memiliki kartu izin tinggal sementara, atau kartu izin tinggal tetap. Untuk pembelian rumah susun atau apartemen pun, WNA kini bisa mendapatkan hak milik, dari yang sebelumnya hanya mendapatkan hak pakai. Sekretaris Perusahaan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Jemmy Kusnadi, mengatakan, aturan yang memberikan kemudahan bagi WNA untuk membeli properti ini dapat membawa dampak positif bagi industri properti di Indonesia. Menurut Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei, aturan ini bisa menjadi katalis positif untuk emiten properti. Jika melihat tren, WNA mungkin akan lebih memilih tempat tinggal di area central business district seperti apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta menyebut, emiten properti yang memiliki apartemen bisa mendapat permintaan tambahan. "WNA bisa membeli dan berinvestasi apartemen di Indonesia yang relatif tidak over priced ," katanya.

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) telah mencapai kesepakatan dengan perbankan dalam proses restrukturisasi utang. Ini disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Pria yang akrab disapa Tiko ini memaparkan, mayoritas perbankan hampir menyepakati Master Restructuring Agreement (MRA) untuk memperpanjang jatuh tempo utang. Adapun pembayaran pokok dan bunga dilakukan bertahap.“Intinya akan kami perpanjang mungkin 10 tahun, mulai 2023,” ujar dia, Senin (14/8). Menurut Tiko, hal yang cukup menantang dihadapi Waskita saat ini adalah negosiasi proses restrukturisasi utang obligasi. Ia berharap skema yang diambil bisa sama dengan skema restrukturisasi di perbankan. Sebagai informasi, saat ini ada proyek tol yang perlu diselesaikan oleh Waskita sebelum dilakukan divestasi, di antaranya Tol Becakayu, Tol Bocimi dan Tol Kapalbetung. “Tiga tol yang akan menyelesaikan Hutama Karya, tapi Bocimi ada penawaran dari SMI untuk masuk memberi pendanaan," kata Tiko. Per 30 Juni 2023, total liabilitas WSKT tercatat Rp 84,31 triliun, naik dari Rp 83,9 triliun di akhir 2022. Sementara, utang jangka panjang WSKT senilai Rp 46,2 triliun, berkontribusi 54,8% dari total liabilitas. Utang dari bank BUMN ke WSKT terbagi dua, yakni utang langsung ke induk usaha dan utang ke entitas anak. Utang langsung ke induk juga terbagi dua, yaitu perjanjian restrukturisasi induk dan sindikasi modal kerja. Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, pihaknya masih menyiapkan skema restrukturisasi bersama dengan pemberi pinjaman lainnya. “BNI juga meningkatkan penyisihan pencadangan hingga mencapai 54% terhadap total eksposur debitur per Juni 2023,” ujarnya.

Bertambah lagi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara melalui setoran pajak. Pemicunya, sektor komoditas yang belakangan lesu akibat penurunan harga, membuat pelaku usaha kelimpungan, dan bahkan sebagian di antaranya memohon keringanan pajak. Sektor komoditas dalam dua tahun terakhir memang menjadi lini bisnis yang memberikan sumbangsih besar terhadap penerimaan pajak. Maklum, harga sederet komoditas sumber daya alam (SDA) seperti minyak, gas, dan batu bara tinggi menjulang. Tak pelak, target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan APBN 2022 berhasil dilampaui. Permintaan itu pun bukannya tanpa alasan. Menilik data Kementerian Keuangan, setoran pajak di sektor komoditas terpantau lemas sepanjang tahun berjalan 2023 yang berakhir Juli. PPh Migas misalnya, menjadi satu-satunya jenis pajak yang membukukan penurunan, yakni 7,99%. Secara sektoral, pertambangan hanya mampu tumbuh 44% pada tahun ini, anjlok dibandingkan dengan Januari—Juli 2022 yang mencapai 263,7%. Dus, setoran PPh Badan atau pajak korporasi juga mengalami penurunan pertumbuhan, yakni dari 132,4% pada tahun lalu menjadi 24,2% per Juli tahun ini. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pun mencatat ada beberapa perusahaan sektor komoditas yang mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh 25. 

Meski demikian, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, tidak bersedia menyebutkan jumlah Wajib Pajak (WP) Badan yang mengajukan pengurangan itu. Dinamisasi pajak ke bawah dilakukan apabila WP Badan mengalami penurunan usaha. Syaratnya tiga bulan atau lebih dalam satu tahun berjalan, PPh terutang WP Badan untuk periode tersebut kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan PPh 25. Salah satu caranya, dengan mengoptimalkan setoran pajak dari sektor yang menggeliat, mengacu pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II/2023. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, mengatakan berpijak pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal II/2023, sektor yang menggeliat antara lain manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan transportasi. Keempat sektor tersebut, menurutnya, akan memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang penerimaan pajak. Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya omzet pengusaha komoditas selain faktor normalisasi harga. Pertama, ekspansi yang cukup tinggi pada dua tahun terakhir dengan dasar memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas. Kedua, biaya untuk mengakses pendanaan terbilang mahal, sedangkan akses ke perbankan makin sempit. Ketiga, kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas ekspor beberapa komoditas yang efeknya baru terasa ketika harga komoditas menuju jalur normal.

Pemerintah memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya hanya berlaku bagi kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu. Caranya adalah dengan mengurangi persyaratan untuk mendapat insentif motor listrik, yaitu satu KTP satu motor. Artinya, satu keluarga bisa membeli lebih dari satu motor. Sebelumnya, pemerintah juga telah menetapkan subsidi untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun motor, dengan menetapkan sejumlah nominal rupiah untuk satu unit kendaraan listrik, agar harganya terjangkau oleh publik. Namun, setelah dievaluasi, kebijakan tersebut tampaknya kurang efektif sehingga muncul kebijakan baru yang melonggarkan syarat penerima subsidi kendaraan bermotor. Dalam hemat saya, sebenarnya tidak ada masalah soal perluasan kemudahan akses untuk membeli kendaraan listrik. Bagus malah, karena akan memperluas segmen pasar kendaraan listrik di satu sisi dan akan memperbaiki jalan menuju ambisi ekosistem kendaraan listrik di sisi lain. Apalagi jika dikaitkan dengan misi untuk transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Namun, persoalan subsidi kendaraan listrik yang cenderung kontroversioal di ruang publik belakangan ini memang bukan terletak di sana, tetapi persoalanya, pertama, terletak pada penikmat kebijakan tersebut pada sisi pelaku usaha, baik mobil maupun motor listrik. 

Dan kedua, adanya konflik kepentingan di dalam kebijakan subsidi kendaraan listrik, baik mobil maupun motor listrik. Jika kebijakan ini didorong secara masif, tanpa menyiapkan pelaku industri otomotif konvensional untuk segera ikut bermain alias ikut bermigrasi segera ke produksi kendaraan listrik, tentu akan menekan bahkan mendisrupsi pasar industri otomotif konvensional. Di Amerika, misalnya, Ford dan GM justru didorong untuk segera ikut memasuki bisnis EV, agar pelaku domestik selain Tesla, bisa ikut menjadi tuan rumah di negaranya sendiri alias agar mereka bisa melakukan substitusi pasar otomotif konvensional yang hilang dengan produk EV yang mereka produksi sendiri Sementara, untuk kendaraan listrik roda dua, sudah muncul beberapa merek lokal yang produknya sudah beredar di pasaran. Namun, masalahnya jumlahnya belum terlalu banyak. Lagi-lagi pelaku seperti Astra atau Yamaha, yang sudah banyak menggunakan komponen lokal dalam produk konvensioanalnya dan produknya selama ini menguasai pasar, belum terlihat tanda-tanda akan ikut bermigrasi untuk memproduksi motor listrik.

Presiden Joko Widodo bertekad terus mengembangkan ekositem kendaraan listrik di Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan di Tanah Air. Berbicara pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari insentif. Sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan beragam insentif guna memacu transisi menuju energi yang ramah lingkungan yang merupakan salah satu komitmen Indonesia mencapai target emisi karbon nol (net zero emission) pada 2060. Per April 2023, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Stimulus berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu memberikan sentimen positif kepada penjualan kendaraan listrik roda empat di Tanah Air. Sepanjang Semester I/2023, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik menembus angka 23.260 unit atau naik 557,9% dibandingkan dengan periode yang sama 2022 sebanyak 3.535 unit. 

Menariknya, persentase penjualan mobil elektrik kini melebihi 4% dari total penjualan mobil secara ritel selama Semester I/2023 sebanyak 502.536 unit. Dalam gelaran GIIAS 2023, pabrikan baru dan pabrikan yang telah mapan memboyong rupa-rupa produk kendaraan elektrii kasi.Pendatang baru dalam pameran GIIAS 2023 menghadirkan berbagai mobil listrik. Sebut saja rombongan prinsipal dari China seperti Maxus, Neta, GWM Tank, Haval, dan Ora. Di sisi lain, beragam pabrikan yang telah eksis pun ikut meramaikan dengan kehadiran sentuhan mobil listrik terbaru. Toyota yang telah memiliki lini mobil ramah lingkungan meliputi exy engine menghadirkan Fortuner E 100 dan Corolla Cross E 100, mobil PHEV RAV4 hingga Alphard Hybrid. Di pasar, Toyota ikut memasarkan bZ4X BEV dan Lexus Ux 300e.Mobil berbasis listrik baru lainnya dihadirkan oleh Honda Prospect Motor dengan menawarkan Honda CR-V Hybrid. Lebih jauh, terdapat juga Hyundai Ioniq 6 serta Kia EV 9. Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani mengatakan sangat percaya diri untuk produk kendaraan listrik karena Wuling merupakan ahli pada jenis kendaraan tersebut.Khusus model Baojun Yep, dia menyatakan Wuling masih ingin melihat pola perilaku konsumen, dan melakukan edukasi di Indonesia terhadap kendaraan listrik.