JAKARTA - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 meningkat tajam. Alokasi belanja dianggarkan sebesar Rp 3.304,13 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,59 triliun. Jumlah tersebut naik 10 persen dibanding anggaran tahun ini. Pengeluaran jorjoran tak dapat dihindari, mengingat 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo sekaligus periode terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kenaikan belanja itu didorong oleh peningkatan anggaran demi mempercepat pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan proyek strategis nasional. Salah satu pos pengeluaran terbesar adalah belanja infrastruktur yang mencapai Rp 422,7 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 399,6 triliun. Pos tersebut termasuk prioritas pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mendapat alokasi sebesar Rp 40,6 triliun. (Yetede)

TIMOTIUS TAMPANG, 65 tahun, masih trauma saat pihak PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kartika Utama meratakan lahan perkebunannya di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pertengahan Juli lalu. Lahan itu persis berada di zona inti Ibu Kota Nusantara (IKN) atau berjarak 13,7 kilometer dari titik nol IKN. “Ada tiga ekskavator yang digunakan,” kata Timotius saat ditemui di Maridan, Sabtu, 12 Agustus 2023.

Ketika itu, Timotius berusaha melawan. Namun pihak keamanan PT ITCI Kartika Utama memegangi kedua tangannya. Timotius akhirnya tak berdaya. Dia hanya bisa terisak saat menyaksikan tiga ekskavator terus meratakan seluruh kebun miliknya seluas 3 hektare. Di dalam kebun itu, tumbuh 100 pohon kelapa, 1.200 pohon pisang, 3.000 bibit pohon karet, 60 pohon aren, dan beragam tanaman palawija. Ia menggarap kebun ini sejak 1979.

Selain kebun, rumah Timotius di Maridan akan digusur pihak perusahaan. Rumah ini dihuni lima keluarga. Pihak perusahaan memberi batas waktu hingga 12 Agustus lalu kepada Timotius dan keluarga untuk keluar dari rumah tersebut. “Jadi, kami harus mengosongkan rumah hari ini,” kata dia. (Yetede)

JAKARTA - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 meningkat tajam. Alokasi belanja dianggarkan sebesar Rp 3.304,13 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,59 triliun. Jumlah tersebut naik 10 persen dibanding anggaran tahun ini.

Pengeluaran jorjoran tak dapat dihindari, mengingat 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo sekaligus periode terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kenaikan belanja itu didorong oleh peningkatan anggaran demi mempercepat pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan proyek strategis nasional.

Salah satu pos pengeluaran terbesar adalah belanja infrastruktur yang mencapai Rp 422,7 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 399,6 triliun. Pos tersebut termasuk prioritas pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mendapat alokasi sebesar Rp 40,6 triliun. (Yetede)

JAKARTA - Risiko pembengkakan utang kembali mengintai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Pemerintah merencanakan defisit anggaran tahun depan sebesar 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 522,85 triliun. Defisit itu bersumber dari alokasi belanja negara sebesar Rp 3.304,13 triliun dengan target pendapatan negara sebesar Rp 2.781,3 triliun.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah masih merencanakan pembiayaan lewat utang dengan target sebesar Rp 648,1 triliun. Selain untuk menutup defisit APBN, pembiayaan utang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Merujuk pada Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, utang yang bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) akan mendominasi, yaitu mencapai Rp 666,4 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies, Yusuf Wibisono, mengatakan rencana penarikan utang baru dengan jumlah fantastis tersebut berpotensi membebani APBN dalam jangka panjang. Jika melihat posisi outstanding utang pemerintah hingga Juni lalu, total utang mencapai Rp 7.805,2 triliun. Rinciannya, SBN sebesar Rp 6.950,1 triliun, pinjaman luar negeri Rp 830,6 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 24,5 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies, Yusuf Wibisono, mengatakan rencana penarikan utang baru dengan jumlah fantastis tersebut berpotensi membebani APBN dalam jangka panjang. Jika melihat posisi outstanding utang pemerintah hingga Juni lalu, total utang mencapai Rp 7.805,2 triliun. Rinciannya, SBN sebesar Rp 6.950,1 triliun, pinjaman luar negeri Rp 830,6 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 24,5 triliun. (Yetede)

JAKARTA – Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) Kementerian Perhubungan tengah menyeleksi skema pembiayaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 16 proyek infrastruktur transportasi prioritas. Kepala PPIT Siti Maimunah mengatakan lembaganya akan memasarkan proyek-proyek tersebut, terutama yang masih dalam tahap perencanaan, kepada calon investor.

Kehadiran PPIT diharapkan dapat mempercepat proses pembiayaan sehingga proyek bisa segera dikerjakan. Selama ini, proyek-proyek tersebut ditangani secara terpisah oleh empat direktorat jenderal di Kementerian Perhubungan. "Prosesnya kurang cepat sehingga PPIT muncul untuk memudahkan calon investor. Investasi mereka diarahkan ke satu pintu," ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Pembiayaan kreatif atau pembiayaan non-APBN sudah lama dicetuskan pemerintah untuk memangkas beban kas negara. Merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024, total kebutuhan dana infrastruktur transportasi bisa menyundul Rp 1.288 triliun. Penggunaan dana swasta menjadi urgen karena negara hanya menyanggupi 18 persen atau sekitar Rp 227 triliun dari total kebutuhan tersebut. (Yetede)

Terumbu karang merupakan organisme hidup yang berupa kumpulan hewan yang disebut polip karang. Polip karang terbentuk ketika larva karang yang berenang bebas menempel pada batu atau permukaan keras lainnya di air laut. Untuk bertahan hidup, terumbu karang memakan biota laut kecil, seperti ikan dan plankton, dengan menangkapnya menggunakan tentakel yang menempel pada lubangnya atau pada ganggang yang disebut zooxanthellae, yang merupakan sumber energi mereka.

Dari pola makan itu, terumbu karang dapat tergolong karnivora atau herbivora. Karang berkembang biak dengan aneka cara. Beberapa spesies adalah hermafrodit atau biseksual. Artinya, dalam satu polip, karang bisa menghasilkan telur dan sperma pada saat bersamaan. Spesies lain adalah gonokorik, di mana polip menghasilkan telur atau sperma. Untuk bereproduksi, koral alias terumbu karang yang berdekatan saling bergantung.

Terumbu karang adalah satu ekosistem tertua di lautan dan butuh ribuan tahun untuk perkembangan penuh dari pembentukan polip pertama hingga berkoloni. Sebagai ekosistem yang kompleks, terumbu karang menjadi rumah bagi ribuan spesies laut dan menyerap kelebihan karbon dioksida di dalam air. Fungsi ini membuatnya dijuluki “hutan hujan di laut”. (Yetede)

ZALMANTO bergembira mendengar kabar pemerintah akan membangun jalan ke Desa Giri Nanto, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu—kampung Zalmanto. Kepala Desa Giri Nanto itu mendengar berita tersebut berselang satu pekan setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bengkulu pada 19 Juli lalu. “Kami dikabari akan dibangun jalan mulus ke kampung. Katanya pakai dana instruksi presiden," kata Zalmanto saat ditemui di kediamannya, pekan lalu. Tindak lanjut dari kabar baik tersebut, Zalmanto mendapat undangan dari Wakil Bupati Seluma, Gustianto, pada 28 Juli lalu. Ia diajak memasang tanda titik nol pembangunan jalan menuju Giri Nanto. Segenap warga Giri Nanto ikut bergembira dengan kabar pembangunan jalan ini. Mereka berharap keluar status kampung terisolasi setelah jalan diperbaiki.

Sayangnya, kegembiraan warga Giri Nanto itu hanya sekejap. Kini mereka dihantui kabar buruk akan adanya rencana tambang emas di Bukit Sanggul. Bukit ini persis berada di belakang Desa Giri Nanto. Antara Giri Nanto dan kaki Bukit Sanggul hanya berjarak 1,5 kilometer. “Jangan-jangan jalan kami yang akan dipakai buat tambang. Kami tidak sudi,” kata Yayan, warga Desa Giri Nanto Kepala Desa Muara Dua Dedi khawatir desanya bakal terkena dampak secara langsung jika Bukit Sanggul berubah menjadi areal penambangan emas. Sungai-sungai yang mengalir dari Bukit Sanggul melintas maupun bermuara di Desa Muara Dua. Sungai-sungai itu pula yang menjadi sumber pengairan area persawahan di Muara Dua sekaligus untuk mencari ikan. “Kami pasti menentang kalau sungai-sungai ini terkena limbahnya,” kata Dedi di kediamannya, pekan lalu. (Yetede)

WENGKI Purwanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat, kaget ketika mendengar usulan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat. Pemerintah provinsi setempat berencana menyediakan pola ruang pada kawasan peruntukan industri (KPI) seluas 15 ribu hektare. Satu dari tiga KPI itu berada di Kabupaten Pasaman Barat. Padahal di sana terdapat kawasan berstatus areal penggunaan lain (APL) yang berada di Nagari Air Bangis, Ranah Batahan, dan Koto Balingka.

"Rencana ini akan bertumpang-tindih dengan lahan masyarakat dan bisa memicu konflik,” kata Wengki saat ditemui pada Sabtu, 12 Agustus lalu. “Tapi pemerintah sepertinya sangat ngotot melancarkan proyek ini. ”Menurut Wengki, rencana pemerintah itu disampaikan pertama kali oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat, Palastri, dalam konsultasi publik di Hotel ZHM Premier Padang pada 9 November 2022. Acara tersebut diikuti sejumlah perwakilan instansi vertikal, pemerintah kota/kabupaten, akademikus, Pokja Percepatan RTRW Sumatera Barat, serta lembaga swadaya masyarakat, termasuk Walhi.

Pemaparan serupa disampaikan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Reny Windyawati, dalam sebuah diskusi daring pada 26 Desember 2022. Menurut dia, pembangunan kawasan industri itu membutuhkan konfirmasi data di Sumatera Barat. Begitu juga dengan rencana pembangunan industri refinery oleh PT Abaco di Kecamatan Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, yang akan menempati lahan seluas 20 ribu hektare. (Yetede)

JAKARTA — Presiden Joko Widodo dinilai tak mengubah terlalu banyak platform keuangan pemerintahan pada tahun terakhir periode jabatannya. Jokowi masih mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengokohkan warisan pemerintahannya: infrastruktur dan penghiliran. "Karena itu, kenaikan anggaran infrastruktur cukup tinggi," ujar Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, kepada Tempo, kemarin, 16 Agustus 2023.

Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun pada tahun depan. Anggaran tersebut naik 7,83 persen dibanding tahun ini sebesar Rp 392 triliun. Alokasi anggaran untuk infrastruktur itu menjadi yang terbesar dibanding alokasi dalam lima tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo dalam pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dan nota keuangannya mengatakan bahwa anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah pekerjaan, dari penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, hingga mendukung proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara. (Yetede)

JAKARTA — Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) telah selesai menyusun rencana investasi di sektor transisi energi atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Sayangnya, pemerintah belum bersedia membuka isi rencana investasi yang disokong pendanaan dari sejumlah negara maju dan lembaga pembiayaan tersebut.

Setelah menerima tawaran pendanaan transisi energi lewat skema JETP dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November 2022, pemerintah membentuk Sekretariat JETP yang bertugas menyusun CIPP. Tim penyusun diberi waktu enam bulan. Dokumen tersebut rencananya dibeberkan ke publik pada 16 Agustus 2023.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, pemerintah masih harus mengkaji naskah CIPP yang disampaikan Sekretariat JETP. "Kami akan membahasnya lintas kementerian dan lembaga lebih dulu," ujar dia kepada Tempo, kemarin. Setelah itu, pemerintah akan meminta masukan publik. (Yetede)