Aneka program dan proyek bernilai total 129 miliar USD akan ditawarkan dalam Forum ASEAN-Indo Pasifik, 5-6 September 2023. Forum itu merupakan salah satu kegiatan utama yang digagas Indonesia selama menjadi ketua bergilir ASEAN dan digelar berbarengan dengan KTT ASEAN. Wakil Menlu Pahala Mansury mengatakan, berbagai tawaran itu sedang diperiksa untuk memastikan hanya program-program dengan potensi keberhasilan tinggi dan jelas membawa manfaat bagi warga. ”Sekarang (program yang sudah dikurasi) sekitar 22 miliar USD,” ujarnya, Jumat (18/8) di Jakarta. Forum ASEAN-Indo Pasifik (AIPF) salah satu dari lebih dari 20 rangkaian forum dan pertemuan di sela KTT ASEAN pada 2-7 September 2023 di Jakarta. Pahala mengatakan, salah satu pilar AIPF adalah pembiayaan berkelanjutan.

AIPF juga mendorong pembiayaan untuk program-program yang ramah lingkungan. Karena itu, AIPF melibatkan berbagai lembaga keuangan nasional, kawasan, dan internasional. Sejauh ini perwakilan Bank Investasi Eropa (EIB) dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) akan hadir. EIB merupakan salah satu sayap keuangan Uni Eropa. AIIB merupakan bank yang dimotori China. AIIB terlibat dalam aneka proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China serta berbagai program di organisasi yang dimotori China. AIPF berusaha menyelaraskan dan mengolaborasikan beragam inisiatif pembangunan. Karena itu, AIPF terbuka pada BRI China, Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dan Kemitraan untuk Investasi dan Infrastruktur (PGII) AS, serta Gerbang Global (Global Gateway) Uni Eropa. (Yoga)

RAPBN 2024 menjadi RAPBN terakhir pemerintahan Jokowi, yang pelaksanaannya juga bertepatan dengan tahun politik. Pelaksanaan RAPBN 2024 juga dibayang-bayangi  ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan ekonomi negara mitra dagang penting, seperti AS dan China. Dalam situasi tersebut, penetapan target pertumbuhan ekonomi dan beberapa target lain, seperti penurunan kemiskinan ekstrem, tengkes, dan rasio gini; yang oleh beberapa pihak dinilai terlalu ambisius dan mungkin akan sulit dicapai. Sebagai RAPBN tahun terakhir, kita memahami ada tuntutan untuk mengukuhkan dan meninggalkan legacy positif. Termasuk penyelesaian atau jaminan keberlanjutan berbagai proyek mercusuar yang menjadi pertaruhan Presiden, seperti infrastruktur, hilirisasi, mobil listrik, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Target ambisius juga diperlukan untuk mengejar beberapa target makroekonomi yang belum dicapai. Jika belum tercapai, penting bagi pemerintah memastikan pijakan kuat capaian yang ada sekarang akan dilanjutkan. Termasuk mengamankan visi Indonesia Emas 2045 untuk mengantar Indonesia menuju negara maju, yang selama ini menjadi concern Presiden. Itu mengapa dalam berbagai kesempatan, ditekankan pentingnya isu keberlanjutan, terutama dengan banyak fondasi yang sudah dibangun saat ini dan juga momentum bonus demografi yang hanya terjadi sekali. Dalam istilah Presiden, RAPBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Untuk itu, ditekankan RAPBN 2024 harus mampu mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan pada jangka menengah-panjang. (Yoga)

Lambatnya perkembangan energi terbarukan di Indonesia dinilai turut dipicu skala keekonomian yang belum tercapai serta kalah bersaing dengan energi fosil. Selain kejelasan regulasi, kerja sama transisi energi yang adil atau JETP diharapkan dapat mengakselerasi capaian energi terbarukan, terutama untuk mengantisipasi perubahan iklim. Menurut data Kementerian ESDM, hingga akhir tahun 2022, realisasi energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional baru 12,3 %. Padahal, Indonesia menargetkan dapat mencapai porsi EBT 23 % pada tahun 2025.

Ketua I Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Bobby Gafur Umar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (18/8) mengatakan, salah satu kendala yang membuat perkembangan energi terbarukan lambat adalah terkait keekonomian. Kendati sudah turun, harga energi terbarukan masih kalah bersaing dengan energi fosil yang mendapat subsidi. Menurut Bobby, kondisi tersebut membuat investasi pembangkit energi terbarukan menjadi tidak menarik. ”Jadi dua hal yang menjadi kunci (akselerasi energi terbarukan) adalah nilai keekonomian dan program yang jelas dan pasti. Bukan kebijakan yang tiba-tiba berubah,” ujarnya. (Yoga)

Upaya mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2024 bakal menghadapi tantangan rumit secara domestik dan global. Di tengah dinamika tahun politik, usaha mendongkrak pendapatan lewat terobosan kebijakan yang reformatif juga lebih kompleks karena perlu dinavigasi secara berhati-hati. Dalam RAPBN 2024, pemerintah memasang target penerimaan perpajakan Rp 2.307,8 triliun atau tumbuh 8,9 % dibandingkan proyeksi (outlook) di APBN 2023 di Rp 2.118,3 triliun, yang terdiri dari target penerimaan pajak Rp 1.986,8 triliun (tumbuh 9,3 % dari tahun 2023) serta penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN 2024 yang diproyeksikan Rp 320,9 triliun (tumbuh 7,0 % dari tahun 2023).

Meski demikian, upaya mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2024 itu tidak mudah. Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2024, pemerintah memetakan sejumlah tantangan yang berpotensi menahan capaian pendapatan perpajakan. Pertama, ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat konflik geopolitik dan berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter. Volatilitas harga komoditas yang muncul di tengah ketidakpastian itu berpotensi menekan pendapatan negara, seperti yang sudah terjadi dengan tren melambatnya laju penerimaan pajak. Kedua, meningkatnya informalitas ekonomi domestik dan ekonomi bayangan (shadow economy) yang berpotensi mempersempit basis perpajakan, mengurangi kepatuhan, dan menekan potensi penerimaan, karena sektor informal belum sepenuhnya  teridentifikasi dan terdata dalam sistem perpajakan.

Ketiga, efek samping pemberian insentif perpajakan yang cukup masif digelontorkan pemerintah sejak pandemi juga bisa mengurangi penerimaan perpajakan. Menurut peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis, Fairy Akbar, target penerimaan pajak yang dipasang pemerintah tahun depan sebenarnya masih masuk akal. ”Penerimaan perpajakan tahun depan bukan tanpa tantangan. Di sisi makro, kita dihadapkan pada ekonomi dunia yang terfragmentasi dengan adu kebijakan AS dan China. Itu akan berdampak pada ekonomi kita yang sangat bergantung pada China dalam hal perdagangan internasional,” kata Fairy saat dihubungi, Jumat (18/8/2023). (Yoga)

Literasi keuangan yang benar dan baik sangat penting ditengah gempuran arus informasi media sosial, terutama bagi generasi Z dan milenial. Literasi mengenai kegunaan dan risiko dari pinjaman dan literasi mengenai bagaimana membangun kekayaan yang baik dan benar biasanya terlewatkan. Berdasarkan Swiss Journal of economics and Statistics (2019), ada tiga indikator penting untuk mengukur tingkat literasi seseorang. Pertama, numerasi atau kemampuan menghitung tingkat suku bunga majemuk, kedua, pemahaman tentang inflasi, serta ketiga, pemahaman tentang pembagian risiko. Dalam hal menyikapi pinjaman daring, seseorang perlu memahami aturan suku bunga, biaya administrasi, dan pembayarannya untuk mengukur berapa jumlah pembayaran kembali dan kemampuan finansial untuk membayarnya.

Dalam membangun kekayaan, seseorang perlu memahami konsep inflasi dan sejauh mana pertumbuhan aset ini perlu mengakomodasi kenaikan biaya. Ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan kalangan muda dalam membangun portofolio aset produktifnya. Pertama, berpegang pada rencana keuangan, karena investasi bukan tujuan akhir dalam usaha akumulasi kekayaan seseorang. Setelah memahami kebutuhan untuk memenuhi tujuan keuangan, pilihan jenis investasi dapat disesuaikan. Bahaya terbesar dari perilaku ingin kaya cepat dari investasi adalah tergoda oleh pinjaman untuk berinvestasi yang kerap menjadi problematika investor pemula. Apabila para investor pemula hendak berinvestasi, sebaiknya belajar dari penempatan aset yang berisiko rendah terlebih dahulu. (Yoga)

JAKARTA,ID-Polusi udara yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir membuat target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) di ujung tanduk. Kondisi itu dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan, pembabatan hutan, berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya penggunaan energi fosil, lambannya transisi energi baru dan terbarukan (EBT), serta meningkatnya kegiatan pertambangan dan industri. Polusi udara yang memburuk bukan cuma terjadi di Jabodetabek, melainkan sudah meluas ke berbagai kota dan daerah lainnya di Tanah Air. Jika ada langkah-langkah terobosan, target NZE bakal melesat. Untuk mencapai NZE pada 2050, pemerintah menargetkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2030 mencapai 31.89% atas upaya tersendiri dan 43,25% dengan dukungan internasional. Dalam jangka pendek, pemerintah harus secepatnya membenahi manajemen angkutan umum agar masyarakat bisa mengakses angkutan yang lebih aman , nyaman, mudah, dan murah, masyarakat pasti beralih  dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah berencana kembali menarik utang baru sebesar Rp 648,1 triliun. Hal itu tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang diumumkan sehari sebelum Hari Kemerdekaan RI. Penarikan utang ini kian membubungkan tumpukan utang, di mana per Juli lalu total utang pemerintah telah mencapai Rp 7.855,53 triliun.

Kebijakan menambah utang baru itu dibutuhkan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. Pada tahun ini, defisit APBN mencapai 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) sehingga pemerintah butuh mengutang Rp 696,3 triliun. Sedangkan untuk tahun depan, pemerintah membutuhkan utang sekitar Rp 522,85 triliun guna menutupi anggaran yang diproyeksikan defisit 2,29 persen terhadap PDB.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan utang baru juga diperlukan untuk membiayai pengeluaran lainnya, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan pembayaran kewajiban utang. "Utang adalah salah satu instrumen dalam membiayai APBN untuk mencapai tujuan pembangunan," ujar dia kepada Tempo, kemarin, 18 Agustus 2023. Utang juga dilakukan untuk membiayai prioritas pembangunan yang tidak bisa ditunda, menjaga momentum pertumbuhan, serta menghindari hilangnya kesempatan dalam mendorong kinerja perekonomian. (Yetede)

JAKARTA – Para pemodal ventura semakin selektif menjaring bisnis rintisan atau startup yang layak didanai di tengah pelemahan ekonomi global. Kebijakan pilih-pilih rekanan itu membuat arus pendanaan ke entitas baru menyusut dibanding pada tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo), Eddi Danusaputro, mengatakan para investor kini hanya tertarik bertransaksi dengan pemain baru yang menjanjikan keuntungan dalam jangka pendek. “Yang dicari hanya startup profitable atau yang mengarah ke sana,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Kondisi tersebut tergambar dalam riset anyar yang dilakukan perusahaan modal ventura asal Singapura, January Capital. Riset itu mengungkapkan penurunan arus pendanaan startup di Indonesia pada paruh pertama tahun ini. Secara jumlah deal, penurunan itu memang tak terlalu kentara. Dari 89 kesepakatan investasi yang tercapai pada semester I 2022, jumlahnya hanya turun menjadi 87 kesepakatan pada semester I 2023.

Namun, dilihat dari nilainya, total investasi yang mengalir ke startup di Tanah Air anjlok 44 persen, dari US$ 1,95 miliar menjadi US$ 1,09 miliar. Dalam riset tersebut juga disebutkan, di kawasan Asia Tenggara, nilai investasi yang sempat tumbuh pada periode 2020-2022 anjlok 25 persen pada tahun ini. Nilai totalnya menurun dari US$ 5,7 miliar per semester pertama 2022 menjadi US$ 4,3 miliar pada semester I 2023. Padahal jumlah kesepakatannya terus naik, dari 221 deal pada 2019 menjadi 488 deal pada 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Tiongkok ingin meningkatkan pembelian minyak sawit dari Indonesia ke level 8 juta ton, seiring pulihnya kegiatan ekonomi di negara tersebut. Ketika  pandemi Covid-19 menerjang pada 2020, impor minyak sawit dari RI oleh Negeri Tirai bambu itu hanya mencapai 6 juta ton. Tiongkok sejak 2019 tercatat sebagai pemborong utama minyak sawit nasional, sementara pada 2018 masih di bawah bayang-banyang India. Menurut  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Marton, ditengah-tengah upaya pemerintah RI dan pelaku usaha mencari pasar baru non tradisional, ekspor minyak sawit ke Tiongkok justru  menunjukkan tren peningkatan. "Ekspor ke Tiongkok  sebelum Covid-19 sekitar 8 juta ton. Kemarin saya dari Tiongkok, mereka minta lagi tambahan, kalau waktu Covid-19 hanya 6 juta ton, tahun ini akan naik sedikit menjadi 7 juta ton, diharapkan tahun depan 8 juta ton, bahkan lebih. Meski begitu, kita bersama-sama pemerintah tetap mencari pasar baru non tradisional," kata Eddy dalam sebuah diskusi tentang perkelapasawitan, baru-baru ini. (Yetede)

Kebijakan APBN terakhir bagi pemerintahan Jokowi dirancang untuk mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran target yang ambisius. Di tengah ketidakpastian iklim ekonomi global dan keterbatasan ruang gerak fiskal, cita-cita itu perlu dibuktikan melalui terobosan kebijakan serta belanja yang berkualitas. Arah kebijakan ekonomi pemerintah tahun depan tergambar dalam desain APBN 2024 yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8). Dalam RUU APBN 2024, pemerintah merancang desain kebijakan fiskal untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ”APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang,” kata  Presiden Jokowi saat berpidato di hadapan Sidang Paripurna DPR.

Hal itu akan ditempuh lewat dua strategi utama dengan target yang menantang. Pertama, strategi jangka pendek untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dari 1,12 % menjadi 0 %, menurunkan prevalensi tengkes atau stunting dari 21,6 % ke 14 %, mengendalikan inflasi dari kisaran 3 % ke 2,8 %, dan meningkatkan investasi. Kedua, strategi jangka menengah yang difokuskan pada lima agenda, yaitu mewujudkan SDM unggul lewat peningkatan kualitas pendidikan, sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial dan penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia. Pemerintah memasang target pembangunan ekonomi yang tinggi, tingkat kemiskinan ditekan ke 6,5-7,5 % dari posisi terakhir 9,36 % (Maret 2023), tingkat pengangguran terbuka ditekan ke 5,0-5,7 % dari level 5,45 % (Februari 2023), dan rasio gini ditargetkan 0,374-0,377 dari sebelumnya 0,388 (Maret 2023). (Yoga)